KERANGKA ACUAN PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK (KHA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
A. Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensi bagi negara yang telah meratifikasi KHA adalah adanya kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak anak sebagaimana yang tertuang KHA. Sejak diratifikasinya KHA oleh pemerintah Indonesia, telah terjadi banyak kemajuan pada pengakuan atas hak anak di Indonesia, terutama dengan telah ditetapkannya berbagai Peraturan Perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan Anak di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak disusun berdasarkan prinsip-prinsip hak anak dalam KHA dan menjadi landasan bagi sejumlah kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, dengan ditetapkannya UndangUndang yang mengakomodasi upaya-upaya pemenuhan hak anak saja masih belum cukup, karena setelah 24 Tahun Indonesia meratifikasi KHA, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami substansi KHA, termasuk para pembuat kebijakan dan penyelenggara negara. Padahal KHA dalam pasal-pasalnya mewajibkan pula kepada setiap negara yang telah meratifikasi untuk menyosialisasikan isi dan makna KHA kepada penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah implementasi pemenuhan hak anak. Dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, di mana salah satu indikatornya adalah tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam indikator tersebut, pada dasarnya menunjuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak dan bekerja dengan anak. Pemerintah dan masyarakat tentunya sudah berupaya dan berperan dalam memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi dalam konteks tumbuh kembang anak, tanggung jawab tersebut harus diperkuat dan didasari dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang KHA. Sehubungan dengan hal tersebut, guna ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami KHA secara utuh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, bermaksud untuk menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di wilayah Bakorwil I dan Bakorwil III. Harapannya sumber daya manusia yang telah terlatih KHA tersebut dapat mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi KHA di Provinsi Jawa Tengah.
II. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835 ); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 7. Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Rencana Tindak Peningkatan Jumlah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 8. Inpres No 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan untuk semua. 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53); 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
III.
Maksud dan Tujuan Maksud dilaksanakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kebijakan mengenai makna dan implementasi substansi Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pemahaman para pemangku kebijakan Kabupaten/Kota mengenai isi dan implementasi Konvensi Hak Anak; 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; 3. Berkembannya langkah-langkah strategis dalam implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan isi KHA.
IV.
Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai Konvensi Hak Anak dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak di wilayah kerja masing-masing; 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terutama yang menangani perlindungan anak dan perencanaan dalam mengimplementasikan KHA; 3. Adanya rekomendasi mengenai program/kebijakan yang lebih strategis dalam mengimplementasikan KHA; 4. Terintegrasinya KHA dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pemenuhan hak anak.
V.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilaksanakan di wilayah Bakorwil I dan Bakorwil III pada : No. 1. 2.
Lokasi Wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan
Pukul
16 s.d. 17 April 2015
09.00 s.d. selesai
23 s.d. 24 April 2015
09.00 s.d. selesai
VI.
Peserta Pelatihan Peserta di masing-masing Bakorwil sejumlah 45 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I dan Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari unsur : SKPD yang menangani PP, PA Kabupaten/Kota; Dinas Sosial Kabupaten/Kota; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
VII.
Jadwal dan materi Pelatihan (terlampir)
VIII. Narasumber dan Fasilitator Narasumber pada kegiatan Pelatihan KHA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berasal dari unsur: - Badan PPPA Kab. Rembang (wilayah Bakorwil I) - Badan PPPA Kota Pekalongan (wilayah Bakorwil III) Sedangkan fasilitator pelatihan kegiatan Pelatihan KHA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 terdiri dari unsur: a. YKKS/Childfund Semarang; b. Yayasan SETARA; c. Aktivis Perlindungan Anak. IX.
Metode Metode yang digunakan selama kegiatan Pelatihan KHA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, antara lain: a. Ceramah b. Diskusi dan tanya jawab c. Studi Kasus d. Permainan e. Role play / simulasi
X.
Anggaran Sumber pembiayaan Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, dengan nomor rekening 1.11.1.11.01.17.00026.
XI. Penutup Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak Tahun 2015.
Semarang,
April 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH Ttd Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19580611 197912 2006
JADWAL KEGIATAN PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK TAHUN 2015 DI WILAYAH BAKORWIL I DAN BAKORWIL III WAKTU
ACARA
KETERANGAN
HARI PERTAMA 09.00 – 10.00
Registrasi peserta
10.00 – 10.30
Pembukaan 1. Menyanyikan Indonesia Raya 2. Laporan Panitia Pelaksana 3. Sambutan Kepala Bakorwil 1 / Bakorwil 3 4. Sambutan dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah 5. Pembacaan Doa
10.30 – 10.45
Coffee break DIKUSI PANEL “Pengalaman Implementasi KHA di Kabupaten/Kota”
Narasumber :
Kisi-kisi materi :
1. Bakorwil I (Kab. Rembang)
10.45 – 12.00
-
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.45
Inisiatif penyelenggaraan pelatihan KHA di Kabupaten/Kota dari tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kel hingga masyarakat Hasil dan tindak lanjut dari pelatihan KHA yang pernah dilakukan Pemahaman mengenai KHA hingga di tingkat masyarakat dan anak Penerapan KHA pada lembaga pemberi layanan pada anak (sekolah, puskesmas, panti asuhan, dll)
ISHOMA Overview 1. Pre test 2. perkenalan 3. kontrak belajar 4. harapan dan kekhawatiran SESI I Mengenal Konvensi Hak Anak (Pemahaman Kluster 1 s.d. 3) 1. 2. 3. 4.
Klarifikasi nilai; apa yang disebut anak apa itu hak; selayang pandang KHA
SESI II Pemahaman Kluster 4 dan 5
2. Bakorwil III (Kota Pekalongan)
15.45 – 16.15
Coffee break
16.15 – 17.30
SESI III Pemahaman Kluster 6 dan 7
17.30 – 19.00
ISHOMA
19.00 – 20.00
SESI III Pemahaman Kluster 8
20.00 – 21.00
1. Manajemen Penanganan dan Pencegahan Kasus 2. Diskusi Penajaman Materi
21.00 –
Istirahat malam HARI KEDUA
07.00 – 08.00
Makan Pagi
08.00 – 08.30
Review hari pertama
08.30 – 10.00
SESI IV Diskusi Implementasi KHA
10.00 – 10.15
Coffee break
10.15 – 11.00
1. Rencana Tindak Lanjut 2. Post Test 3. Evaluasi Hasil Pelatihan
11.00 – 11.30
Penutupan
Contact Person: Ardian Agil Waskito ( Hp. 0815 66 47 476 )
