KERANGKA ACUAN RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
I.
PENDAHULUAN Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42 Tahun 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan maksud agar pelaksanaan pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara lebih integratif dan menyeluruh. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan KLA, seperti masih lemahnya komitmen para pemangku kebijakan, kurangnya pemahaman KLA pada SKPD terkait, serta terbatasnya koordinasi antar instansi/lembaga terkait dalam setiap tahapan pengembangan KLA. Padahal upaya pemenuhan hak anak melalui strategi pembangunan lingkungan yang ramah bagi anak dalam KLA ini merupakan sebuah proses yang holistik, sehingga sudah seharusnya pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan program/ kegiatan pada berbagai instansi/lembaga lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB Provinsi Jawa Tengah oleh karenanya memandang perlu melaksanakan koordinasi dengan seluruh anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan agar kebijakan pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah dapat semakin terarah, terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
II.
DASAR Dasar dilaksanakannya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 7. Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Rencana Tindak Peningkatan Jumlah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 8. Inpres No 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan untuk semua. 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53); 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. III.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tahapan pengembangan KLA dalam rangka peningkatan kualitas Kabupaten/Kota yang layak bagi anak di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 antara lain:
IV.
V.
1.
Menyamakan persepsi anggota Gugus Tugas mengenai tahapan pengembangan KLA dan upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan;
2.
Sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pengembangan KLA di masing-masing instansi/lembaga dan merumuskan rencana program/kegiatan KLA tahun 2016 dan 2017;
3.
Mempersiapkan dukungan Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Tengah bagi Kabupaten/Kota dalam pengisian formulir evaluasi pengembangan KLA;
4.
Mempersiapkan deklarasi/launching Provinsi Jawa Tengah Menuju Layak Anak di Tahun 2016.
HASIL YANG DIHARAPKAN 1.
Adanya kesamaan pemahaman mengenai tahapan pengembangan KLA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, terutama dalam mendorong Kabupaten/Kota dalam mengisi formulir evaluasi KLA sebagai tolok ukur capaian KLA;
2.
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung KLA di masing-masing instansi/lembaga anggota Gugus Tugas, serta keterpaduan pelaksanaan di Kabupaten/Kota yang didasarkan pada capaian indikator KLA yang masih rendah;
3.
Adanya kesepahaman anggota Gugus Tugas Provinsi dalam mendukung pengisian formulir evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten/Kota, terutama bagi SKPD Provinsi dalam mendorong SKPD Kabupaten/Kota di sektornya untuk menyediakan data dukung;
4.
Terbentuknya koordinasi dalam mempersiapkan deklarasi/launching Provinsi Jawa Tengah Menuju Layak Anak di Tahun 2016.
PELAKSANAAN KEGIATAN a. Pelaksanaan Provinsi Jawa - Hari - Tanggal - Jam - Tempat
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA Tengah Tahun 2015 dilaksanakan pada : : Selasa : 28 April 2015 : 09.00 s.d. selesai : Ruang Parahita, Lt. 3 BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28, Semarang
b. Peserta dari instansi/lembaga anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Tengah dan anggota Tim Fasilitator KLA Provinsi Jawa Tengah c. Narasumber dan Fasilitator Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengembangan KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah Bappeda Prov. Jateng. Sedangkan fasilitator berasal dari unsur YKKS/Childfund Semarang dan Aktivis Peduli Anak. d. Metode - Paparan/Ceramah - Diskusi / Tanya jawab
VI.
SUMBER DANA Sumber biaya bagi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 pada RKA SKPD BP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada kode rekening Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak 1.11.1.11.01.17.0025.
VII.
PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Semarang,
April 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH Ttd Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19580611 197912 2 006.
SUSUNAN ACARA RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KAB./KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
WAKTU
NARASUMBER/ FASILITATOR
ACARA
09.00 – 09.30
Registrasi Peserta
09.30 – 10.15
- Pembukaan - Pengarahan oleh Kepala BP3AKB Prov. Jateng - Doa
10.15 – 10.30
Coffee break
10.30 – 11.00
Evaluasi Pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah
Narasumber : Bappeda Prov. Jateng
- Peran Gugus Tugas Provinsi dalam mendorong pengisian formulir evaluasi KLA di Kabupaten/Kota
Fasilitator :
- Langkah-Langkah Pengembangan KLA di Provinsi Jawa Tengah
-
11.00 – 13.30
- Diskusi 13.30 – 14.00
ISHOMA
14.00 – 15.00
Pembahasan rencana deklarasi/ launching Provinsi Jawa Tengah Menuju Layak Anak
15.00 – 15.30
Kesimpulan dan Penutup
- Panitia - Kepala BP3AKB Prov. Jateng - Panitia
-
-
Drs. Paulus Mudjiran Taufieq Uwaidha, SP.,M.Si. BP3AKB Prov. Jateng
Fasilitator & BP3AKB Prov. Jateng
