PANDUAN DESA LAYAK ANAK PROVINSI JAWA TENGAH Berdasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah 2016 1
PANDUAN I: LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK A. PENGANTAR Indonesia sebagai negara besar dan sedang berkembang ekonominya memahami bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa. Oleh sebab itu Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yg termaktub didalamnya berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak. Untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan anak, Pemerintah menciptakan dasar hukum tentang Desa Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan. yang dilaksanakan dengan berbasis desa. Dengan acuan tersebut diharapkan setiap daerah mampu melindungi hak anakanak daerah dimana ia tinggal. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bangsa maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak,
dan
disamping itu
untuk
memudahkan
pelaksanaan
pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak dan memberikan acuan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak maka Pemerintah Daerah perlu pedoman. Selain itu seluruh pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah beserta tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang merata dan berkesinambungan mengenai hak Anak dan kewajiban mereka yang harus dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan pelatihan yang baik dan terarah kepada para pemangku kebijakan, menjadi sarana bagi terwujudnya Desa Layak Anak.
2
B. KERANGKA PROSES 1
Pengantar
Pengertian Yang dimaksud dengan desa/kelurahan layak anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan dalam rangka : menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. Alasan perlu dikembangkan desa layak anak : A. Tinjauan Praktis Dalam tinjauan praktis meliputi : Anak perlu dipertanggung jawabkan secara individu dan sosial Proporsi anak sepertiga penduduk tidak bisa diabaikan Perubahan sikap dan perilaku Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan anak B.
Tinjauan Filosofis Anak sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Secara individu anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, tetapi secara sosial kolektif anak merupakan tanggung jawab Negara.
C.
Tinjauan Sosiologis Proporsi anak merupakan sepertiga penduduk Indonesia ini membutuhkan perhatian khusus sesuai dengan harkat dan martabat anak. Desa layak anak dirancang untuk menumbuhkan suasana lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
D.
Tinjauan Antropologis Proses pembangunan diakui telah menimbulkan pergeseran dalam banyak soal. Munculnya sikap permisif mengakibatkan melonggarnya nilai-nilai lama 3
termasuk lunturnya nasionalisme dan gotong royong, kejujuran, kepedulian sosial, kebersamaan dan penghargaan kepada orang tua. Desa/kelurahan layak anak didorong mengkondisikan lahirnya anak Indonesia sejati yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia. E.
Tinjauan Sumber Daya Anak merupakan embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh, cerdas dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untuk tumbuh, berkembang serta terlindungi.
2
Tujuan
Di akhir sesi, peserta diharapkan: Mampu memahami dan memetakan isu-isu anak yang ada di desa Mampu menyebutkan tinjauan-tinjauan latar belakang desa layak anak Mampu memahami Desa Layak Anak Mampu memahami cara mengembangkan Desa Layak Anak Mampu memahami strategi yang dikembangkan dalam Desa Layak Anak
3
Waktu
145 menit 10’ Pengantar sesi 20’ Curah pendapat 30’ Penugasan : Membaca situasi pemenuhan hak anak di sekitar 45’ Materi 20` Refleksi dan rangkuman 20’ Catatan Fasilitator
4
Alat bantu
Laptop, LCD proyektor, bahan presentasi (makalah fasilitator), lembar pertanyaan, kertas flipchart/plano, spidol.
4
5
6
Pokok
Latar belakang pengembangan desa layak anak
Bahasan
Tinjauan-tinjauan Latar belakang Desa Layak Anak
Contoh-contoh tinjauan Desa Layak Anak
Kondisi aktual tinjauan desa layak anak dengan keadaan saat ini dimana terjadi banyak kekerasan dan pelanggaran hak anak
Pengantar sesi (10`)
Langkah – langkah
Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan yakni tinjauan latar belakang desa layak anak
Fasilitator mengeksplorasi tentang pengalaman peserta sesuai dengan tinjauan yang ada
Curah Pendapat (20’) Fasilitator mengajak kepada peserta untuk sharing pendapat berkaitan dengan, hal-hal sebagai berikut; 1. Apa yang dimaksud dengan tinjauan praktis? Dan apa saja yang termasuk di dalamnya? 2. Apa yang dimaksud tinjauan filosofis? 3. Apa saja yang yang dimaksud tinjauan sosiologis? 4. Apa yang dimaksud tinjauan antropologis? 5. Apa yang dimaksud dengan tinjauan sumber daya?
Penugasan : Membaca Situasi di daerah setempat (30’) Peserta di bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini : 1. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan di desa? 2. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di desa? 3. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan di desa? 4. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di desa? 5
5. Apa permasalahan terkait dengan pemenuhan hak perlindungan sosial di desa?
Materi (45’) Fasilitator menayangkan slide berjudul Latar Belakang Desa Layak Anak (terlampir)
Refleksi dan Rangkuman (20’) Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini.
Catatan Fasilitator (20’) Fasilitator menekankan kepada peserta agar mengeksplorasi pengalaman desa yang terkait dengan pemenuhan hak anak.
7
Bahan Bacaan
Bahan Bacaan : • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia no. 13 th. 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.
8
Lembar Kerja
Lembar kerja diskusi kelompok 1. Peserta diminta mencari kliping di koran terkait dengan kasus-kasus tidak terpenuhinya hak anak di desa.
6
PANDUAN II: PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA A. PENGANTAR Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. PBB menyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggotanya terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga ia sepenuhnya dapat memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Oleh sebab pentingnya keluarga dan anak-anak tersebut maka PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak (KHA) sudah diratifikasi lebih dari 150 anggota PBB termasuk Indonesia melalui Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensi atas ratifikasi tersebut adalah Indonesia wajib memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan di dalam KHA, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KHA, yaitu: 1. Non Diskriminasi 2. Kepentingan terbaik untuk anak 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak 4. Penghargaan terhadap pendapat anak Lebih lanjut lagi, pada tahun 2002 Indonesia telah menerbitkan peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana termaktub dalam KHA, yaitu melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 / 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan diterbitkannya UUPA, maka negara telah melakukan langkah legislatif bagi implemenatasi hak anak khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak atau dengan kata lain negara telah melakukan aplikasi domestik atas dokumen KHA. Dengan demikian, baik di tingkat internasional maupun nasional, telah ada mandat yang secara nyata menjadi kewajiban pemerintah dalam menciptakan kondisi yang ideal, aman dan nyaman demi upaya pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anak. Dengan dukungan dari dan peran serta masyarakat, diharapkan nantinya akan tercipta sebuah desa yang betul-betul layak bagi tumbuh kembang anak.
7
B. KERANGKA PROSES Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, 1 Pengantar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas antara lain : Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan Pemberdayaan masyarakat Pelayanan masyarakat Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum Hak anak di desa : a. Hak sipil dan kebebasan Nama dan kebangsaan, identitas yang diwujudkan secara gratis Kebebasan menyatakan pendapat yang diberikan dengan memberikan ruang bagi anak mengemukakan pendapat Memperoleh informasi Kemerdekaan berpikir, berhati nurani dan beragama Melindungi kehidupan pribadi Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman tidak manusiawi atau menurunkan martabat b.
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Anak berhak mendapat bimbingan orang tua Anak berhak tidak dipisahkan dari orang tua Penyatuan kembali dengan keluarga Pemulihan pemeliharaan anak Anak berhak mendapat dukungan dari lingkungan Prosedur adopsi dengan benar Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan tidak dapat dikembalikan Penyalahgunaan dan penelantaran
c.
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Kelangsungan hidup dan perkembangan anak Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan 8
Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi Hak setiap anak atas tingkat penghidupan
d.
Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain)
e.
Perlindungan Khusus Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan) Anak berhadapan dengan hukum Anak dalam situasi eksploitasi Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya
2
Tujuan
Di akhir sesi, peserta diharapkan: Mampu mengetahui pengertian anak Mampu memahami prinsip-prinsip dasar hak anak Mampu menyebut kluster hak anak yang harus dipenuhi di desa Mampu menyebut hak anak di masing-masing cluster yang harus dipenuhi
3
Waktu
110 menit 10’ Pengantar sesi : KHA dan UUPA 20’ Curah Pendapat : Hak anak dan permasalahan lingkungan sekitar yang mempengaruhi pertumbuhan anak. 30’ Penugasan: Diskusi Kelompok 30’ Presentasi hasil diskusi kelompok 20’ Refleksi dan Rangkuman
4
Alat bantu
Laptop, LCD proyektor, bahan presentasi (makalah fasilitator), lembar pertanyaan, kertas flipchart/plano, spidol
9
5
6
Pokok
Definisi anak
Bahasan
KHA dan pembagian kluster hak anak
Hak anak di masing-masing cluster KHA
Pengantar sesi (10`)
Langkah – langkah
Fasilitator menjelaskan mengenai cluster-cluster yang ada dalam KHA
Fasilitator menyampaikan tentang pemenuhan hak anak dimasing-masing cluster
Fasilitator mengeksplorasi pemahaman peserta tentang upaya pemenuhan hak anak di masing-masing cluster
Curah Pendapat (20’) Fasilitator mengajak kepada peserta untuk sharing pendapat berkaitan dengan, hal-hal sebagai berikut; 1. Siapa yang dimaksud dengan anak? 2. Apa saja hak-hak anak itu sesuai dengan cluster KHA? 3. Siapa stakeholder atau pihak terkait dalam pemenuhan hak anak? 4. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak didaerah sekitar?
Penugasan : Diskusi Kelompok (30’) Peserta di bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini : 1. Apa permasalahan yang dialami oleh anak-anak di sekitar anda ? 2. Hak anak yang mana yang kerap dilanggar ? 3. Adakah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut? Jelaskan?
Presentasi hasil diskusi kelompok (30’) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, masing-masing kelompok 10’
10
Refleksi dan Rangkuman (20’) Peserta menyampaikan rangkuman dan menayangkan slide berjudul Hak Anak di Desa (terlampir)
7
8
Bahan Bacaan
Lembar Kerja
Bahan Bacaan :
Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 tentang Konvensi Hak Anak
Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002/ 35 tahun 2014
Buku pengertian konvensi hak anak
Aku Anak Dunia - UNICEF
Lembar kerja diskusi kelompok: 1. Sebutkan hak-hak anak di desa yang upaya pemenuhan haknya belum maksimal?
11
PANDUAN III TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK Terkait dengan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan, Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, karenanya pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Selanjutnya guna menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui Pembentukan Desa Layak Anak. Pembentukan Desa Layak Anak merupakan tahapan awal penting dalam memenuhi Konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh Pemerintah. Pada tahap ini, akan dirumuskan bersama seperti apa tahapan yang harus dilalui dalam menciptakan Desa Layak Anak berikut syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga proses ini terus berlanjut dan berkembang yang pada akhirnya penciptaan desa layak anak terpenuhi. Desa Layak Anak merupakan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan masyarat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Dalam rangka Pembentukan Desa Layak Anak ditempuh berbagai tahapan meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kemudian guna mengefektifkan Pembentukan Desa Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha serta masyarakat. Adapun tolok ukur untuk menilai keberhasilan Pembentukan Desa Layak Anak dilakukan melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010. Untuk penjabaran tahapan akan mengikuti alur sebagai berikut ini :
12
PANDUAN IIIa LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, TUJUAN DAN STRATEGI DESA LAYAK ANAK A.
Pengantar Desa Layak Anak dapat terwujud apabila seluruh komponen stakeholder saling bekerjasama dan memiliki strategi khusus dalam menciptakan kepedulian terhadap hak anak. Strategi yang dipilih sangat menentukan arah selanjutnya dalam membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait karena pembangunan Desa Layak Anak tidak lepas dari pengertian tentang hak anak dan pemberdayaan terhadap masyarakat serta kemampuan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahasan ini akan mengajak peserta mengulas secara mendalam mengenai penguasaan latar belakang, pengertian dan strategi pembentukan Desa Layak Anak. Hal ini menjadi awal dari pentingnya konteks pengembangan Desa Layak Anak. Penjelasan terkait dengan pokok bahasan tersebut akan mempermudah desa dalam mencapai tujuannya di masa datang dengan melibatkan stakeholder terkait.
B.
1
Kerangka Proses
Pengantar
Anak merupakan kunci penting pembangunan masa depan bangsa, sehingga dalam kehidupannya mereka memerlukan tempat tumbuh kembang yang layak bagi anak. Desa merupakan bagian fisik tumbuh kembang dalam kehidupan anak yang memerlukan perhatian dan pembenahan yang layak bagi anak. Hal ini terkait dengan strategi pembangunan yang menempatkan anak sebagai tujuan utama pembangunan. Desa/kelurahan layak anak dalam pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka : menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
13
2
3
Tujuan
Waktu
Di akhir sesi, peserta:
Memahami tentang latar belakang perlunya dikembangkan Desa Layak Anak
Mampu mendefinisikan pengertian Desa Layak Anak
Mengerti tujuan dan strategi Desa Layak Anak
75 menit 15’ Pengantar 25’ Pengertian Normatif DLA 25’ Diskusi peserta 10’ Kesimpulan
4
Alat bantu
5
Pokok
Kertas plano, spidol, metaplan, selotip, LCD
Situasi dan kondisi yang melatarbelakangi arti pentingnya pengembangan Desa Layak Anak
Pengertian desa layak anak
Tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang ditempuh dalam rangka pengembangan desa layak anak.
Bahasan
6
Langkah – langkah
1. Pengantar (15’) a. Fasilitator membuka kegiatan dengan game b. Fasilitator memutar film atau lagu terkait dng anak 2. Penyampaian Materi (25’) a. Fasilitator menjelaskan tentang pengertian tahapan desa layak anak mempergunakan slide berjudul Tahapan Perkembangan Desa Layak Anak (terlampir) 3.
Menggali Pemahaman Peserta dng Diskusi (25’) Fasilitator menggali tingkat pemahaman peserta terkait dengan pengertian, tujuan dan strategi DLA.
4. Kesimpulan (10’) Fasilitator dan peserta menyimpulkan tentang arti pentingnya DLA
14
7
Bahan Bacaan
Bahan Bacaan Inti
Konvensi Hak Anak PBB
Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan ratifikasi KHA
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
15
PANDUAN IIIb TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA LAYAK ANAK A.
Pengantar
Sebuah Desa Layak Anak adalah sebuah proses penciptaan desa yang mendukung tumbuh kembangnya anak Indonesia menjadi anak yang mampu melanjutkan masa depan negara Indonesia yang berjaya. Jadi, DLA bukanlah sebuah proyek yang berhenti dikala dana pembangunan DLA dari pemerintah telah habis. Selain itu masih banyak stakeholder yang kurang peduli dengan tahapan-tahapan yang ada. Ini menyebabkan proses atau tahapan tidak dilalui secara berjenjang, tetapi langsung menuju pada tahap akhir dalam proses penciptaan Desa Layak Anak. Banyak diantara stakeholder dan kita tidak mengetahui darimana pengembangan DLA hendak dimulai. Ketidaktahuan tahapan pengembangan ini menyebabkan DLA dilakukan secara sporadis dengan hasil yang sering tidak jelas dan kurang maksimal. Bahkan ketika sebuah desa memiliki forum anak mereka mengklaim diri sebagai Desa Layak Anak. B. 1
Kerangka Proses Pengantar
Desa layak anak memiliki tahapan yang penting. Pada prinsipnya ada empat langkah besar mewujudkan desa layak anak. Ini juga sering disebut dengan tahapan desa layak anak. 1.
Tahap Persiapan Pada tahap persiapan meliputi : Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan yang ada di desa/kelurahan dengan tujuan membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan desa/kelurahan agar sepakat dalam mengembangkan desa/kelurahan layak anak Pembentukan tim kerja/gugus tugas merupakan langkah yang tidak kalah penting. Tim ini terdiri dari aparat desa/kelurahan pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan tim penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak.
2.
Tahap Perencanaan Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain : Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi pengembangan yang berkaitan dengan pengembangan desa kelurahan layak anak 16
Analisa situasi pemenuhan hak anak Penyusunan rencana aksi : rencana aksi ini berupa langkahlangkah yang ada di desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak dan harus dibahas dalam musrenbangdes dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan desa. 3.
Tahap Pelaksanaan Pada tahap semua anggota gugus tugas melaksanakan semua kegiatan yang sudah disepakati.
4.
Tahap Pembinaan Kegiatan pada tahap pembinaan adalah memastikan terlaksananya kegiatan pemantauan dari tahap pembinaan dilakukan untuk melihat terlaksananya kegiatan sesuai rencana aksi. Hal-hal yang dipantau adalah (a) cakupan-cakupan pemenuhan hak anak; (b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; (c) permasalahan dan hambatan yang timbul.
2
Tujuan
Di akhir sesi, peserta: 1. Menjelaskan tahapan pengembangan DLA 2. Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing tahapan. 3. Menjelaskan kendala dan hambatan di masing-masing tahapan? 4. Memiliki rencana aksi konkret berkaitan dengan pengembangan DLA
3
Waktu
180 menit 20’ Pengantar sesi 15’ Fasilitator menjelaskan tentang pengertian tahapan desa layak anak mempergunakan slide berjudul Tahapan Perkembangan Desa Layak Anak (terlampir) 50’ Tugas I : Diskusi dan Presentasi Kelompok 15’ Evaluasi 15’ Refleksi dan Rangkuman
17
Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP), bahan presentasi.
4
Alat bantu
5
Pokok
Pengertian / definisi tahapan pengembangan DLA
Bahasan
Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan di masing-masing tahapan
Mencari faktor-faktor yang mempercepat maupun kendalakendala dalam pengembangan DLA
Peran gugus tugas dalam pengembangan DLA
Kegiatan apa saja yang harus dilakukan di masing-masing tahapan DLA
6
Langkah – langkah
1. Pengantar sesi (20`) Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan Tahapan Pengembangan DLA Fasilitator mengeksplorasi pemahaman peserta bagaimana mereka memahami tentang tahapan pengembangan DLA (Biasanya peserta berpikir bahwa ketika sudah melakukan workshop dan pembentukan Forum Anak desa) sudah disebut sebagai DLA
2. Penayangan slide tahapan desa layak anak (15’) (pada akhir penayangan slide, peserta memiliki gambaran mengenai tahapan pengembangan DLA) 18
3. Diskusi dan Presentasi Kelompok (50’) Peserta di bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kasus dengan point-point sebagai berikut: Aspek-aspek tahapan pengembangan DLA
Membahas tahapan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam tahap persiapan DLA
Membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan DLA
Membahas tahapan dalam pelaksanaan DLA
Membahas mengenai pemantauan dan evaluasi DLA
4. Evaluasi Fasilitator (15’) Fasilitator mempresentasikan tentang Materi Tahapan Pengembangan DLA a. Pada tahap persiapan yang dilakukan :
pengembangan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman antara Kepala Desa/Lurah dengan Gugus Tugas DLA
pembentukan tim kerja atau Gugus Tugas
b. Pada tahap perencanaan meliputi :
Pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak
Analisa situasi hak anak
Penyusunan rencana aksi yang diitengrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.
c. Pada tahap pelaksanaan ialah melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. d. Pada tahap pembinaan
Pembinaan yang dimaksudkan adalah koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Desa/kelurahan layak anak
Pembinaan dilakukan oleh lurah atau kepala desa 19
sebagai Pembina tim kerja atau Gugus Tugas. 5. Refleksi dan Rangkuman (15’) Refleksi : Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini. Rangkuman : (dilakukan oleh fasilitator) 1. Dalam tahapan pengembangan DLA salah satu faktor kunci penting yang tidak dapat diabaikan adalah terdapatnya komitmen kepala desa/kelurahan. 2. Selain itu dalam tahapan pengembangan DLA kegiatan penyusunan baseline data anak sangatlah diperlukan karena memberi peta permasalahan anak di desa setempat 7
8
Bahan Bacaan
Bahan Bacaan yang direkomendasikan :
Lembar Kerja
Uraikan tahapan desa yang dilaksanakan?
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
Siapa yang berperan penting dalam tahapan-tahapan itu?
20
PANDUAN IIIc MONITORING DESA LAYAK ANAK A.
Pengantar Anak-anak diharapkan dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta memikul tanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai penerus bangsa. Setelah ada UU perlindungan untuk kepentingan anak, maka tidak ada pemberian toleransi terhadap pelanggaran hak anak. Pengaruh buruk pada anak dapat berakibat jangka panjang, bahkan permanen bagi anak. Peran stakeholder untuk membentengi agar anak tidak terpengaruh secara negatif. Jika lingkungan kita sekarang tidak aman, terdapat ancaman masa depan negara. Perlunya DLA dilaksanakan sebagai basis tempat aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, setiap proses sangat penting dalam penciptaan desa layak anak. Dan perlunya pengawasan, evaluasi dan pengukuran yang benar agar proses sejalan dalam pencapaian desa layak anak. Dalam monitoring terlampir disajikan cara menilai desa layak anak menggunakan indikator pemenuhan hak anak. B.
Kerangka Proses
1
Pengantar
Setelah tahapan-tahapan dilalui maka dilakukan evaluasi capaian desa layak anak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Dalam sesi ini peserta diajak mempelajari bersama tools yang sudah disediakan untuk mengevaluasi capaian desa/kelurahan layak anak.
2
Tujuan
Di akhir sesi, peserta: 1. Memahami tentang Indikator-indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan DLA 2. Mengetahui capaian di masing-masing indicator 3. Mengidentifikasi perangkat desa dan lembaga lainnya (pemangku kewajiban) yang turut bertanggungjawab terhadap pencapaian masingmasing indikator 4. Mengisi dan melengkapi formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan DLA dengan data dan dokumen yang sesuai dengan isian. 5. Mempunyai kategori penilaian terhadap desa/kelurahan sesuai dengan evaluasi yang tersedia.
3
Waktu
125 menit 10’ Pengantar sesi evaluasi pemenuhan hak anak. 40’ Diskusi kelompok I dan brainstorming (menggambar Desa Layak Anak 21
dan pendekatan-pendekatan pola pembangunan yang diketahui peserta) 30’ Presentasi hasil diskusi kelompok 30’ Presentasi hasil penugasan 15’ Refleksi dan Rangkuman Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP), bahan presentasi.
4
Alat bantu
5
Pokok
Monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak di desa
Bahasan
Ukuran-ukuran dalam menilai pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak dengan menggunakan indikator desa layak anak
Mengajak peserta untuk mengisi form evaluasi dan alat ukur yang harus tersedia
6
Langkah – langkah
Pengantar sesi (10`)
Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan
Diskusi Kelompok dan Brainstorming (40’)
Fasilitator membagi peserta menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok diminta oleh fasilitator untuk mempelajari form yang sudah disediakan antara lain : kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
Masing-masing kelompok menilai kondisi desa/kelurahan dengan form yang tersedia
Presentasi Hasil Diskusi Kelompok (30’) Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya.
Presentasi hasil penugasan (30’) Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing terkait dengan status desa sesuai dengan capaian yang ada.
22
Refleksi dan Rangkuman (15’) Refleksi : Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini. Rangkuman : Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang point-point penting sebagai hasil dari keseluruhan proses kegiatan. Secara partisipatif, fasilitator meminta kepada seluruh peserta untuk mencermati dan menyepakati apa-apa saja yang menjadi rangkuman hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
23
MODUL IV ORGANISASI/KELOMPOK ANAK DI DESA A.
Pengantar
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan menyebutkan Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Selama ini kita salah kaprah dalam memaknai partisipasi anak di desa/kelurahan. Ada keyakinan selama sudah terbentuk forum anak maka dianggap wajar bahwa partisipasi anak sudah berlangsung. Ketersediaan ruang partisipasi anak dalam pembangunan menjadi salah satu indikatornya terukur dari mewujudkan sebuah Desa Layak Anak (DLA). Hal ini menjadi salah satu bagian dari aplikasi hak sipil dan kebebasaan anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. B. 1
Kerangka Proses Pengantar
Mengapa Partisipasi Anak? Definisi tentang anak, dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 perubahan Undang Undang No 23 tahun 2002 bahwa anak adalah seseorang yang berusia dari 0 – 18 kurang. Sementara menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak berarti setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun. Partisipasi adalah kesempatan untuk berbagi lewat mengungkapkan pandangan, mempengaruhi pengambilan keputusan dan menghasilkan perubahan. Jadi Partisipasi anak berarti keterlibatan berdasarkan kehendak dan sepengetahuan seluruh anak dalam semua hal yang terkait dengan mereka secara langsung atau tidak langsung, termasuk anak yang paling terpinggirkan dan anak yang berbeda usia dan kemampuan. Partisipasi anak merupakan suatu cara kerja dan prinsip yang penting yang terkait semua program dan berlaku di semua arena – dari rumah ke pemerintah, dari tingkat lokal ke internasional Materi-materi dari partisipasi anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip konvensi PBB atas Hak-hak Anak. Ada 4 pasal kunci berkenaan dengan partisipasi anak-anak dan keterlibatan mereka dalam masyarakat secara aktif, yaitu: 1. 2.
Pasal 12 menekankan bahwa opini anak dapat diekspresikan secara bebas tentang segala sesuatu yang mempengaruhi mereka Pasal 13 memberi anak-anak hak-hak kebebasan berekspresi, untuk 24
mencari dan menerima informasi-informasi, juga gagasan-gagasan tentang segala sesuatu 3. Pasal 14 memberi anak-anak hak-hak kebebasan pikiran, kesadaran, dan religiusitas 4. Pasal 15, mungkin ini adalah pasal yang paling kontroversial, yaitu mengakui hak-hak anak-anak akan kebebasan berorganisasi dan melakukan pertemuan-pertemuan secara damai. Hal ini memberi hak pada anak-anak untuk membentuk organisasi yang sejenis dengan serikat-serikat orang-orang dewasa dan juga untuk berdemonstrasi dengan damai. Di desa ada beberapa organisasi/kelompok anak yang sudah lama berdiri antara lain : Forum anak Forum anak dibentuk sebagai bentuk aspirasi dan keterwakilan untuk menyuarakan hak-hak anak. Forum Anak ialah suatu organisasi yang diperuntukkan sebagai wadah atau penampung aspirasi dan pendapat-pendapat anak, seperti bakat-bakat dan pendapat anak untuk perkembangan anak kedepannya. Karang Taruna Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Remaja Masjid Remaja masjid adalah perkumpulan anak-anak remaja yang membentuk suatu organisasi dan melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan suatu masjid. Kriteria anggota Remaja Masjid yaitu: Berusia 15 hingga 25 tahun Hanya mampu menjadi Muadzin dan pembawa acara hari besar Islam di suatu masjid Hanya mampu membantu manajerial dakwah dalam upaya memakmurkan suatu Masjid
Sekolah Minggu “Wadah pertemuan orang-orang dan orang-orang itu penting. Orang-orang itu disebut murid, yaitu orang yang menerima 25
pengajaran dan bertumbuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Juga ada guru yang merupakan pengajar, pendidik dan pemberi teladan bagi anak didik tersebut hingga menjadi murid Kristus. Murid dan guru itu tergabung dalam kesatuan yang utuh untuk tujuan kemuliaan nama Yesus Sang Guru Agung.” Masih banyak organisasi atau kelompok anak di desa yang dapat ditambahkan dalam panduan ini. 2
Topik dan Tujuan
3
Metode
4
Waktu
1. 2. 3. 4.
Pengertian Partisipasi Anak yang tercermin dalam kelompok atau organisasi anak Pengertian tentang organisasi anak yang ada di desa/kelurahan Peserta memahami pengertian dan tahapan/tangga partisipasi anak
Pendahuluan – terkait dng cara-cara anak berpendapat Celayak Roleplay Diskusi Kelompok
75 menit 10’ Pendahuluan/Perkenalan 50’ Diskusi kelompok 15’ Refleksi dan Rangkuman Hand Out / Power Point materi, Kertas plano, Spidol, Isolatip.
5
Alat bantu
6
Pokok
Pengertian partisipasi anak
Bahasan
Organisasi anak yang ada di desa
Tangga partisipasi anak
Bentuk partisipasi anak tidak hanya musrenbang
7
Langkah – langkah
Pendahuluan (10’) 1. Secara acak mintalah kepada peserta untuk menyebutkan organisasi anak atau kelompok anak yang ada di desa 2. Kemudian klasifikasikan kelompok atau organisasi anak tersebut berdasarkan fungsinya. Diskusi kelompok (50’) 1. Masing-masing kelompok diminta menyusun daftar organisasi atau kelompok anak yang ada di desa . 2. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 26
3. Fasilitator bersama peserta mengkritisi hasil presentasi. Refleksi dan Rangkuman (15’) 1. fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok bersama peserta, dan memberikan catatan penting mengenai partisipasi anak melalui organisasi atau kelompok anak yang ada di desa 2. Fasilitator menutup sesi dan mengajak peserta menuju sesi berikutnya.
8
Bahan bacaan
Konvensi Hak Anak Paul Stephenson, Steve Gourley & Glenn Miles, Child participation, op. cit Hal. 7
27
PANDUAN : V PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK A.
Pengantar Gugus Tugas Desa Layak Anak merupakan wadah para pihak untuk mengembangkan DLA. Integrasi itu terwujud antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kunci penting dalam pengembangan DLA adalah sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangannya. Melalui gugus tugas desa layak anak ini para pihak dapat terlibat aktif dalam mengembangkan DLA melalui peranan masing-masing. Gugus tugas terdiri dari tim di tingkat desa/kelurahan yang terdiri dari : pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak. B.
Kerangka Proses
Pengantar
Gugus tugas desa layak anak merupakan lembaga mitra kerja kepala desa/lurah dalam mengembangkan desa layak anak. Gugus tugas yang terdiri dari kluster KHA diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan untuk melibatkan sebanyak mungkin warga desa dalam perlindungan anak.
Tujuan
Di akhir sesi, peserta: 1. Mampu membentuk gugus tugas desa/kelurahan 2. Peserta mengetahui tentang peran gugus tugas pengembangan DLA 3. Peserta mampu menyusun tugas pokok dan fungsi gugus tugas desa layak anak 4. Peserta memahami tupoksi gugus tugas DLA
Waktu
60 menit 5’ Pengantar sesi 10’ Brainstorming dan Diskusi Umum 15’ Presentasi Fasilitator 15’ Diskusi Kelompok 15` Diskusi Pleno 5’ Refleksi dan Rangkuman 28
Alat bantu
Bahan presentasi, LCD Proyektor Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP).
Pokok
Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan DLA
Bahasan
Langkah-langkah pembentukan Gugus Tugas Pengembangan DLA
Tugas pokok dan fungsi gugus tugas desa layak anak
Legalitas gugus tugas desa layak anak
Langkah – langkah
Pengantar sesi (5’)
Brainstorming dan Diskusi Umum (10’)
Diskusi Kelompok (15’)
Presentasi Fasilitator (15’)
Refleksi dan Rangkuman (5’)
Diskusi Pleno (15’)
1. Pengantar sesi (5`) Fasilitator membuka forum dengan memberikan ucapan salam “ semangat pagi”, kemudian memperkenalkan diri. Fasilitator memberikan pengantar alur kegiatan yang akan dijalankan
2. Brainstorming dan Diskusi Umum (10’) Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta : Apa yang peserta pikirkan ketika ada kalimat Gugus Tugas Desa Layak Anak?” Setelah didapat Jawaban dan salah satunya adalah Komitmen Organisasi Masyarakat, fasilitator menanyakan tentang peran org. Masyarakat dalam Mendukung DLA? Fasilitator membagikan Meta Plan dan meminta peserta menuliskan Jawaban di Kertas Tersebut Fasilitator Menempelkan Jawaban Peserta di Dinding Fasilitator memberikan simpulan dari jawaban peserta
3.
Presentasi Fasilitator (15’)
Fasilitator mempresentasikan tentang Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dari Gunem, Rembang sebagai contoh gugus tugas perlindungan anak. 29
4. Diskusi Kelompok (15’) Fasilitator membagi kelompok kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan point-point sebagai berikut : Siapa yang harus memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan DLA? Siapa saja yang terlibat Gugus Tugas DLA? Bagaimana Pilihan Bentuk Organisasinya, SK Lurah/Kepala Desa atau Akta Notaris? Apa alasannya?
5. Diskusi Pleno dan Pembahasan(15’)
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
6. Refleksi dan Rangkuman (5’) Refleksi : Peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini.
Rangkuman : 1. Penting untuk diingat bahwa pengembangan Desa Layak Anak bukan hanya hanya Pemerintah saja. Tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. 2. Untuk itu penguatan lembaga masyarakat agar mampu berperan sebagai unsur balancing menjadi sangat diperlukan. 3. Forum advokasi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi, dan mengkontrol pengembangan DLA dalam setiap tahapan. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan Inti : Civil Society Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat
30
LAMPIRAN INDIKATOR DESA LAYAK ANAK KELOMPOK HAK ANAK KELEMBAGAAN
NO
1
SKOR/LEVEL PENILAIAN 2 3 Ada dan belum lengkap Ada dan perlu dilengkapi (bertumbuh) Ada dan belum lengkap Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan belum lengkap Ada dan belum berjalan
1
Tersedia data pilah menurut jenis kelamin, umur di desa/kelurahan
Belum ada
2
Adanya gugus tugas pengembangan desa/kelurahan layak anak di desa Nota kesepahaman pengembangan desa layak anak dengan pihak-pihak terkait Adanya kelompok perlindungan anak yang ada di desa/kelurahan
Belum ada
Be lum ada
Ada dan belum lengkap
Adanya alokasi anggaran dana desa (ADD) / anggaran kelurahan untuk kesejahteraan anak Adanya Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Anak desa/kelurahan mendapatkan akta kelahiran Ada wadah bagi anak untuk berpartisipasi melalui anak dalam pembangunan desa (forum anak, kelompok anak, organisasi anak) yang diakui desa/kelurahan Ada daftar organisasi dan kelompok anak yang ada di desa
Belum ada
Tersedianya ruang dan perlengkapan beribadah di desa/kelurahan yang dimanfaatkan oleh anak.
3
4
5
6 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
INDIKATOR
1 2
3
4
Belum ada
4 Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan Ada dan sudah dijalankan
25% - 50%
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) 50% - 75%
Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan >75%
Belum ada
Ada belum disahkan
Ada baru disahkan
Belum semua anak
25% - 50%
50% - 75%
Ada sudah disahkan dan berjalan >75%
Belum ada
Ada dan belum lengkap
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan belum lengkap
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah digunakan
31
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
1 2 3
4 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
1
2
3
4 5 6
7
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DANKEGIATAN SENI BUDAYA
1
2
3
Tersedianya Bina Keluarga Balita Anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif Desa/kelurahan ada kegiatan ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill) Desa/kelurahan memiliki motivator parenting Adanya kegiatan penyuluhan pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI Adanya kegiatan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak) Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 15th Pemeriksaan ibu hamil Persalinan di sarana pelayanan kesehatan Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu memnuju Sehat (KMS) Pendidikan kesehatan reproduksi remaja
Belum ada
25% - 50%
50% - 75%
>75%
Belum ada
25% - 50%
50% - 75%
>75%
Belum ada
25% - 50%
50% - 75%
>75%
Belum ada
<10 orang
10-20 orang
>20 orang
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan belum semuanya berjalan
Belum ada
25% - 50%
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) 50% - 75%
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal >75%
Belum ada Belum ada
25% - 50% 25% - 50%
50% - 75% 50% - 75%
>75% >75%
Belum ada
25% - 50%
50% - 75%
>75%
Belum ada
Ada dan belum lengkap
Tersedia PAUD jalur non formal bagi bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal Adanya upaya membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKP, PAUD, TPA Adanya penyelenggaraan penyuluhan untuk meningkat
Belum ada
25% - 50%
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) 50% - 75%
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal >75%
Belum ada
25% - 50%
50% - 75%
>75%
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh
32
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pastisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutka sekolah dan mencegah drop- out Adanya kegiatan memastikan anak putus sekolah dalam progam Paket A, B, dan C untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Adanya upaya advoaksi agar sekolah yang ada di desa/kelurahan menjadi sekolah layak anak Adanya upaya memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah Ada perpustakaan keliling
(bertumbuh)
anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Ada upaya mengaktifkan penggunaaan bahasa ibu sejak dini Desa/kelurahan memiliki kegiatan dalam memperkenalkan adat istiadat, bahasa, tehnologi, pakaian, kesenian dan senjata, serta perkakas Ada upaya desa/kelurahan menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti, dan pengenalan karakter bangsa. Ada sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Belum ada
Ada dan baru
Ada upaya di desa/kelurahan menghidupkan permainan tradisional
Belum ada
Ada dan baru
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
33
PERLINDUNGAN KHUSUS
13
Adanya penyuluhan/pendidikan pencegahan kekerasan pada anak
Belum ada
Ada dan baru
14
Tersedianya tempat bermain / olah raga
Belum ada
Ada dan baru
1
Ada upaya menjadikan desa/kelurahan menjadi kampung siaga bencana Ada kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial Ada kegiatan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana Ada kegiatan pencegahan dan penanganan anak berhdapan dengan hukum Ada kegiatan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama Ada kegiatan penyuluhan dan pencega Memiliki kegiatanhan kekerasan pada anak Ada kegiatan penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA Ada kegiatan penyuluhan dan pencegahan pekerja anak
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Belum ada
Ada dan baru
Ada upaya mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksal maupun ekonomi
Belum ada
Ada dan baru
2
3
4
5
6
7
8
9
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)
Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal Ada dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal
34
35
