PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 07/KEP.DPRD/2016 TENTANG REKOMENDASI DAN CATATANCATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DEMAK PERIODE 20112016 PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,
Menimbang
: a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; b. bahwa berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud huruf a, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, melalui Panitia Khusus dengan hasil berupa rekomendasi/catatan catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016;
c. bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016 dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi/Catatancatatan Strategis sebagai hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016. Mengingat
: 1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015; 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015. 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Memperhatikan
: 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 05/BAMUS.DPRD/2016 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016; 2. Laporan hasil rapat Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 01/PANSUS.C/DPRD/2016 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015, tanggal 25 Februari 2016; 3. Laporan hasil rapat Pansus D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 02/PANSUS.D/DPRD/2016 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Peiode 20112016, tanggal 25 Februari 2016; 4. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D serta KetuaKetua Fraksi dan Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Demak Nomor 01/PIMP.DPRD/II/2016 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016; 5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak tahun sidang 2016 dengan acara Penetapan Rekomendasi/Catatan catatan Strategis DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016, tanggal 29 Februari 2016.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: : Secara Umum sistematika LKPJ Bupati Demak 2015 sudah merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ILPPD kepada Masyarakat, namun isi dan substansinya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah dimaksud.
KEDUA
: Rekomendasi dan catatancatatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016, sebagai berikut : A. Kinerja untuk Mewujudkan Visi Misi : 1. Capaian kinerja ekonomi makro dan sosial belum memuaskan maka hendaknya pada masa lima tahun yang akan datang (periode RPJMD 2016 – 2021), Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk merancang rumusan kebijakan ekonomi daerah yang berkualitas, artinya kebijakan yang mampu mentransformasikan capaian kinerja makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB ke sektor riil yang padat karya seperti industri pengolahan (Koperasi dan UMKM), pertanian dalam arti luas (perikanan, kelautan, perkebunan). Dalam prespektif (mainstream) kebijakan pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengurangan disparitas antar kecamatan dan ketidakadilan gender. 2. Belum berhasilnya kinerja pembangunan dari aspek peningkatan daya saing daerah, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah pada masa yang akan datang, mengingat agenda peningkatan daya saing daerah pada era MEA saat ini menjadi kebutuhan pokok setiap daerah, jika daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain sekawasan regional tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan melambat karena minimnya investasi daerah (investor akan memilih daerah lain yang lebih kompetitif), pertumbuhan ekonomi yang melambat pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu peningkatan daya saing daerah harus menjadi agenda prioritas pembangunan pada lima tahun yang akan datang. 3. Banyaknya capaian misi yang rendah dan hanya sedang sedang saja juga hendaknya menjadi perhatian pada seluruh SKPD pemerintah daerah kabupaten Demak, agar kedepan mampu memperbaiki managemen program dan kegiatan prioritas daerah, meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh kebijakan dan pendanaan program prioritas daerah penunjang tercapainya visi dan misi baru periode
2016 – 2021. 4. Beberapa indikator kinerja misi daerah yang belum berhasil sesuai target hendaknya menjadi bahan rumusan isu strategis daerah sebagai landasan visi dan misi baru 2016 2021 seperti misalnya : a. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, transparan dan akuntabel. b. Infrastruktur daerah yang berkualitas, merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. c. Peningkatan daya saing daerah. d. Perbaikan iklim investasi. e. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dan pemerataannya. f. Kualitas demokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. g. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang ketat. h. Kebutuhan ruang publik dan ruang terbuka hijau di setiap Kabupaten Kecamatan sebagai sarana rekreasi keluarga. i. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. j. Penguatan ketahanan dan keamanan pangan. k. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas. l. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. m. Pengelolaan pembiayaan pembangunan yang efektif dan efisien. n. Pemberdayaan dan kemandirian desa. B. Kinerja Keuangan Daerah 1. Capaian pendapatan yang selalu melampaui target setiap tahunnya tersebut tentu patut diapresiasi, untuk itu kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan PAD melalui kegiatan yang cukup terarah dan berkesinambungan agar supaya terus ditingkatkan, dan ditambah dengan kebijakan baru yang berupa terobosan yang dimaksudkan untuk menutup kebocoran saat pengumpulan pendapatan daerah. 2. Diperlukan rumusan kebijakan baru pendapatan daerah pada lima tahun mendatang disamping juga
tetap mempertahankan kebijakan lama yang masih relevan dengan perkembangan situasi sosial dan ekonomi masyarakat, agar pengelolaan pendapatan daerah lebih memampukan kapasitas fiskal daerah, tidak mendistorsi ekonomi, memenuhi prinsip keadilan dan peningkatan PAD tidak menjadi beban masyarakat. Setidaknya melalui : a. Meningkatkan pembinaan melalui bantuan perbaikan sistem administrasi keuangan wajib pajak dengan sistem komputerisasi yang lebih akuntabel. b. Meningkatkan upayaupaya sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi untuk memperbaiki managemennya khususnya data omsetnya sehingga petugas semakin mudah untuk dapat menghitung beberapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. c. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan managemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi. d. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi publik khususnya dibidang perijinan dengan mengutamakan transparansi dan menetapkan standar pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat dapat mengetahui kepastian berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus perijinan, identitas, suratsurat rekomendasi, gangguan dan lainlainnya, Transparansi ini sangat perlu guna merangsang masyarakat untuk semakin mudah memperoleh akses pelayanan oleh pemerintah. e. Pencarian sumber – sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi daerah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian. f. Merevisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan disesuaikan dengan Undang Undang. g. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah serta pendapatan lainnya melalui peningkatan sistem pemungutan,
sistem pengawasan dan peningkatan kesejahteraan pegawai (mekanisme imbalan dan hukuman).
3. Disamping meningkatkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan pendapatan daerah yang cukup kreatif baik di tingkat lokal maupun nasional agar kemandirian keuangan daerah dan diskresi fiskal Kabupaten Demak meningkat, momen perubahan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UndangUndang Keuangan Negara yang sekarang dalam proses revisi penting untuk di manfaatkan bagi kepentingan daerah agar materi revisi UndangUndang tersebut semakin memampukan dan memandirikan keuangan daerah sesuai semangat otonomi. C. Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah 20102014 Dari berbagai temuan implementasi belanja daerah yang dilaporkan dalam LKPJ AMJ periode tahun 2011–2015 tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diharapkan : 1. Untuk selalu terus meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui : a. Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD. b. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (Musrenbang Kelurahan – Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. c. Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum SKPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan SKPD). d. Melibatkan semakin banyak stakeholders
dalam seluruh siklus anggaran. (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran).
2. Analisis standar belanja belum menjadi dasar penyusunan anggaran, maka ke depan pengembangan komponenkomponen anggaran kinerja, seperti : Indikator Kinerja, Standar Harga, Analisis Standar Belanja. 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) seharusnya terus dikembangkan menjadi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dasar. 4. Kebijakan belanja daerah : a. Reasionalisasi belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dalam kerangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. b. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat; c. Mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi dan kualitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat serta percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik. d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat. e. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan menyusun road map to opini WTP, penyusunan Laporan Akuntabilitas
oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Atas capaian pendapatan yang tidak melampaui target tersebut tentu patut dijelaskan, apa faktor yang menjadi penyebabnya? penjelasan dari pertanyaan tersebut penting agar diperoleh gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang sebenarnya terjadi. 6. Melanjutkan kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang terbukti efektif bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan daerah, tentu setelah melalui evaluasi kebijakan peningkatan pendapatan daerah tahun 2015 yang menyeluruh, meninjau ulang kebijakan yang tidak berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kemampuan keuangan daerah serta efesiensi dan efektifitas anggaran. 7. Penyusunan kebijakan keuangan daerah setiap tahunnya hendaknya lebih fokus berkaitan dengan kebutuhan/permasalah tahunan daerah serta selalu mengacu pada kebijakan keuangan dalam RPJMD. 8. Berbagai upaya/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah yang layak untuk terus dilaksanakan dan di tingkatkan implementasinya adalah : a.
Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kabupaten Demak; c. Intensifikasi dan ekstensifikasi PPh 21 dan PPh OPDN; d. Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame; e. Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah; f. Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil; g. Peningkatan Pengawasan terhadap Kesadaran
Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah; h. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih luas dan terarah; i. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah; j. Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat surat berharga; k.
Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah; l. Pemutakhiran, Pendataan, Perekaman dan Pemetaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan (PBBP2); m. Peningkatan kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan; n. Apresiasi terhadap Wajib Pajak Taat Pajak; Bulan Panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 9. Selalu terus meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui : a. Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD. b. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. c.
Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum SKPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan).
10. Pengembangan komponenkomponen anggaran kinerja, seperti : Indikator Kinerja, Standart Harga, Analisis Standart Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Strandart belanja belum menjadi dasar penyusunan anggaran sedangkan standart Pelayanan Minimal untuk urusan pemerintahan wajib belum di
kembangkan secara maksimal. 11. Menerapkan secara sungguhsungguh indikator sasaran berdasarkan Standart Pelayanan Minimal (SPM), sehingga SPM menjadi dasar perencanaan dan penganggaran daerah.
12. Perbaikan managemen pengelolaan belanja daerah disertai dengan peningkatan kapasitas SKPD dalam mengeksekusi anggaran agar serapan anggaran setiap tahunnya maksimal dan silpa tahun berjalan dapat di tekan. 13. Perbaikan perencanaan belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan PNS, agar lebih akurat. 14. Capacity building 3 SKPD strategis yaitu : perancang dan pengawas daerah (Bappeda dan Inspektorat Daerah) dan SKPD DPKKD (pengelola keuangan daerah) sebagai unsur penting meningkatkan kapasitas perencanaan, pendanaan dan pengawasan internal (pengendalian internal), melalui pengingkatan kapasitas personal dan lembaga dan perluasan kewenangan agar kebijakan pembangunan dan keuangan lebih terarah dan terukur serta pengendalian internal yang handal dengan demikian derajat akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan keuangan yang rendah dapat dihindari. 15. Menghitung ulang ”basic need” (kebutuhan dasar) pemerintah Kabupaten Demak agar dapat diketahui dengan pasti berapa beban kerja untuk pelayanan publik dan jumlah personalia yang benarbenar dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan, hal ini penting agar beban belanja pegawai, dan barang dan jasa dapat dikurangi, lebih efisien dan efektif. 16. Restrukturisasi program dan kegiatan hendaknya terus dilakukan di setiap urusan pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran (belanja daerah) lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar untuk peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat,
kesejahteraan umum dan daya saing daerah. KETIGA
: Rekomendasi dan catatancatatan strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahuntahun yang akan datang.
KEEMPAT
: Laporan Panitia Khusus C Nomor : 01/PANSUS.C/DPRD/2016, Laporan Panitia Khusus D Nomor : 02/PANSUS.D/DPRD/2016, dan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Nomor : 01/PIMP.DPRD/II/2016 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Demak Periode 20112016 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 29 Februari 2016 KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK
NURUL MUTTAQIN
SK DPRD KAB. DEMAK NOMOR : 07/KEP.DPRD/2016