FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA MALANG - TAHUN

LAPORAN KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA MALANG - TAHUN 2008

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG Jl. Teluk Cendrawasih 1, Malang Telp 0341 - 493058

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyusun buku laporan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008. Sebagaimana dimaksud, bahwa buku ini merupakan dokumen yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi mengenai upaya peningkatan kuaitas hidup anak Indonesia di Kota Malang melalui pemenuhan hak-hak anak dalam bebagai dimensi kehidupan Sebagai bagian dari agenda perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak masih menjadi salah satu fokus utama terkait dengan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan. Penyusunan laporan ini adalah selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, juga sebagai bentuk pendokumentasian kegiatan yang akan dipergunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi di masa mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini, buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan di masa yang akan datang. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik masyarakat, ataupun instansi terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Demikian laporan ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demikian laporan ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang,

2008

KEPALA BPMKB KOTA MALANG

Drs. HARI YUDANTO, M.Si Pembina Utama Muda Nip 010 110 171

Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………….. DAFTAR ISI……………………………………………………………………….

halaman 1 2

BAB 1. PENDAHULUAN A Latar Belakang……………………………………………………… B Tujuan……………………………………………………………….. C Sasaran……………………………………………………………… D Hasil yang diharapkan……………………………………………….

3 4 4 4

BAB II. A B

PELAKSANAAN Waktu Pelaksanaan………………………………………………… Strategi Pelaksanaan ……………………………………………….

5 5

BAB III. HASIL KEGIATAN A Hasil yang dicapai…………………………………………………… B Kendala yang Dihadapi……………….…………………………….. C Tindak lanjut Kegiatan ………………………………………………

7 7 8

BAB V. PENUTUP A Kesimpulan………………………………………………………….. B Saran…………………………………………………………………

9 9

LAMPIRAN 1. Notulensi Kegiatan 2.

10

Materi Pembicara


2

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Jumlah penduduk yang merupakan kategori anak di Kota Malang mencapai 30 % dari total penduduk, prosentase yang cukup besar ini menggambarkan bahwa anak dapat dikatakan salah satu aset bangsa. Dengan asset yang cukup besar ini kiranya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjadikan anak sebagai manusia yang berkualitas. Dengan keterbatasan kemampuan sebagai anak, maka hak sebagai anak perlu dilindungi, sebagaimana telah ditetapkan oleh konvensi PBB Hak Anak tahun 1989. Untuk mewujudkan tumbuh dan berkembang, salah sau faktor yang cukup penting adalah ketersediaan infra-struktur yang dapat memfasilitasi haknya bagi anak. Hal ini merupakan salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Untuk itu perlu kiranya pemerintah untuk membuat upaya yang nyata yang berkaitan dengan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan. Sebagaimana rencana pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 – 2009 pemerintah akan mengembangan Program Pengembangan Kota-kota kecil, menengah, dan besar. Untuk Kota besar program ini bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan pertimbuhan kota besar dan metropolitan agar pertumbuhan dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan

gambaran

fenomena

di

atas

serta

agar

dapat

mengimplementasikan Konvensi hak-hak anak secara realistis, maka perlu kiranya konsep perlindungan anak yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan kota. Dalam hal ini pemerintah telah mulai mengimplementasikan ke dalam suatu konsep pengembangan Kota Layak Anak, dimana mekanisme pelaksanaannya digabungkan kedalam kerangka kerja institusi yang ada. Tujuan pemerintah dalam pengembangan Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif untuk merealisasikan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dengan mengutamakan hak-hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kota. Inisiatif ini mengarahkan pada transformasi Konvensi PBB


3

tentang Hak-hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang ramah anak.

B.

TUJUAN Tujuan dari kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008 ini adalah untuk: 1.

Memberikan gambaran mengenai prasyarat Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang dan sejauh mana pemenuhan prasyarat tersebut;

2.

Memberikan gambaran indikator Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang dan sejauh mana ketercapaian indikator tersebut;

3.

Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam rangka mempersiapkan Kota Malang menuju Kota Layak Anak.

C.

SASARAN Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008 ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan baik yang berada di SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Instansi) terkait serta berbagi lembaga / organisasi masyarakat peduli anak seperti Diknas, Dinkes, Dinas Tata Kota, Dinas Kimpraswil, Unsur Perguruan Tinggi, Bagian Sosial, Bappeda, unsur legislatife, RPK atau PPA Polresta, Dharma Wanita, LSM, Tim Penggerak PKK, Tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemilihan peserta didasarkan kepada relevansi tugas, pokok dan fungsi di masing-masing organisasi dengan bidang perlindungan anak.

D.

HASIL YANG DIHARAPKAN: Dari pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008 ini diharapkan: 1.

Dipahaminya kebijakan KLA;

2.

Tumbuhnya

motivasi

stakeholders

untuk

mengetahui

dan

mengembangkan Kota Layak Anak di wilayahnya;


4

BAB II PELAKSANAAN A.

WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008 ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2008.

B.

STRATEGI PELAKSANAAN Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola komunikasi secara tertulis, yaitu dengan memetakan, merencanakan, dan menyusun elemen-elemen yang dibutuhkan dalam merencanakan dan mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang dalam bentuk buku/pedoman umum dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA). Dalam memetakan dan merencanakan melalui beberapa tahap, yaitu dengan melaksanakan workshop Kota Layak Anak (KLA) yang melibatkan para pemangku kepentingan baik yang berada di SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Instansi) terkait serta berbagi lembaga / organisasi masyarakat peduli anak seperti Diknas, Dinkes, Dinas Tata Kota, Dinas Kimpraswil, Unsur Perguruan Tinggi, Bagian Sosial, Bappeda, unsur legislatife, RPK atau PPA Polresta, Dharma Wanita, LSM, Tim Penggerak PKK, Tokoh masyarakat dan tokoh agama guna mencari data kualitatif dan kuantitatif tentang kondisi Kota Malang, khususnya tentang anak dan perempuan. Selain itu data yang dipetakan dalam kegiatan Workshop Kota Layak Anak (KLA) juga dianalisa dan di fasilitasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP-RI) Jakarta. Oleh sebab itu, data yang telah direncanakan dan disusun merupakan hasil pembacaan dari berbagai Lembaga terkait, baik Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah. Proses penyusunan buku tentang Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) melalui beberapa tahap; pertama merupakan pemetaan yang mengindentifikasi seluruh aspek yang akan dipergunakan untuk menyusun konsep dan kebijakan Kota Layak Anak. Lebih lanjut, pada kegiatan ini juga dilakukan analisis atas berbagai kondisi yang terkait dengan upaya pembentukan Kota Layak Anak (KLA)


5

serta penetapan kriteria dan indikator yang akan dipergunakan untuk memantau perkembangan perwujudan Kota Layak Anak (KLA). Dalam kegiatan ini, hasil pemetaan dari tindak lanjut Workshop Kota Layak Anak (KLA) di cetak dan di bukukan sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan akan didistribusikan ke beberapa pihak, antara lain masing-masing SKPD terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan berbagai perpustakaan/toko buku di Kota Malang.


6

BAB III HASIL KEGIATAN A.

HASIL YANG DICAPAI Secara umum, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

Seluruh rangkaian pemetaan dan penyusunan buku tentang Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) dari awal sampai akhir dapat dilaksanakan tanpa mendapatkan kendala / hambatan yang berarti yang dapat mengganggu kelancaran jalannya penyusunan;

Buku/pedoman tentang Pemetaan potensi dan permasalahan anak di Kota Malang dapat menjadi acuan kegiatan dari berbagai SKPD dan lembaga/organisasi peduli anak untuk dapat melihat potret obyektif dari kondisi umum anak di Kota Malang sehingga dapat menyusun program / kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan;

Hasil Pemetaan Potensi dan Permasalahan Anak Kota Malang dipergunakan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan juga bahan pertimbangan bagi berbagai SKPD dan lembaga/organisasi peduli anak. Untuk itu updating data diperlukan setiap tahunnya untuk mendapatkan gambaran yang relevan, akurat dan up to date;

Adanya Buku Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang yang disusun dan di cetak oleh Pemerintah Kota Malang dapat menjadi akselerator sebagai perwujudan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mendukung dan menyusukseskan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dengan memberikan arahan dan acuan gerak dalam upaya perlindungan anak.

B.

KENDALA YANG DIHADAPI Kendala yang dihadapi adalah : 1.

Bahwa dalam merencanakan dan menyusun Buku Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) belum dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan-kebutuhan anak di Kota Malang. Hal ini disebabkan belum maksimalnya keterlibatan setiap SKPD yang ada di Kota Malang atau


7

perwakilan dari berbagai organisasi peduli anak dalam memetakan dan menganalisa dalam kegiatan Workshop Kota Layak Anak (KLA); 2.

Waktu yang dialokasikan dalam pemetaan dan penyusunan buku ini terlalu sedikit sehingga data pemetaan Kota Layak Anak (KLA) belum sempurna.

C.

TINDAK LANJUT KEGIATAN Upaya monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan dengan melakukan pendampingan dan pengarahan kepada berbagai lembaga / organisasi masyarakat peduli anak seperti Diknas, Dinkes, Dinas Tata Kota, Dinas Kimpraswil, Unsur Perguruan Tinggi, Bagian Sosial, Bappeda, unsur legislatif,

RPK atau PPA

Polresta, Dharma Wanita, LSM, Tim Penggerak PKK, Tokoh masyarakat dan tokoh agama supaya dalam membuat kebijakan dapat sesuai dengan Buku Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung dan menyukseskan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, khususnya di Kota Malang. Memperbanyak dan mengup-date data pemetaan Anak di Kota Malang secara kontinu dan berkesinambungan dalam setiap periode guna mewujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA). Selain itu, perlu peningkatan anggaran melalui APBD Kota Malang dalam melaksanakan program dan rencana aksi yang telah disusun sebagai wujud keseriusan pihak Pemerintah Kota, baik Eksekutif maupun Legislatif, serta perlu adanya kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait


8

BAB V PENUTUP A.

KESIMPULAN Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang Tahun 2008, antara lain : 1. Ketersediaan

Baseline

data

sebagai

dasar

perencanaan,

penyusunan, pemantauan dan evaluasi telah terpenuhi, yaitu dengan disusunnya Database Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Malang Tahun 2007 dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kota Malang Tahun 2007. 2. Terdapat produk hukum yang ramah anak, yaitu Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008 tentang bebas biaya retribusi untuk pencatatan Akte Kelahiran. 3. Adanya prasyarat yang cukup berat dalam menuju Kota Layak Anak (KLA), yaitu dengan kondisi ekonomi yang semakin lama semakin berat (tingkat kemiskinan semakin tinggi). 4. Terdapat 7 (tujuh) indikator baik input maupun output Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan komponen yang saling berkaitan.

B. SARAN Dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), maka perlu dilakukan langkahlangkah strategis, diantaranya : 1. Perlu adanya segera payung hukum dari Walikota Malang tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak terhadap Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) yang telah terbentuk. 2.

Meningkatkan sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun institusi yang terkait guna menyelaraskan program yang berkaitan.


9

LAMPIRAN • •

NOTULENSI KEGIATAN MATERI KEGIATAN


10

SUSUNAN ACARA

FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA MALANG TAHUN 2008

NO

HARI / TGL

2. 3. 4. 5. 6. 10. 11.

Senin, 17 November 2008 Ruang Rapat BPMKB Kota Malang

1.

WAKTU

KEGIATAN

KETERANGAN

09.00 – 09.15

Persiapan

Panitia

09.15 – 09.30

Pembukaan dan Doa

MC

09.30 – 09.40

Kata Pengantar

Drs. Hari Yudanto, MSi

09.40 – 09.50

Paparan Rencana Pembentukan Gugus Tugas SKPD

Dra. Winartiningsih, MM

09.50 – 09.55

Coffe Break

Panitia

09.55 – 10.55

Diskusi

Ir. Ernawati

10.55 – 11.30

Tanya Jawab

MC/Moderator

11.30 – SELESAI

Kesimpulan Dan Penutup

MC/Moderator

FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA MALANG - TAHUN

Recommend Documents