KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PONTIANK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PONTIANK Oleh: Yunita Claudia Larasatie NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antar instansi dalam meningkatan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program Kota Layak Anak yang masih belum optimal di Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan kota percontohan pertama untuk Program Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy. Penelitian dilakukan dengan 3 tahap analisis,yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian ini adalah di tiga instansi di wilayah Kota Pontianak yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan yang terakhir Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Subjek penelitian ini adalah ketiga instansi yang terlibat dalam koordinasi program Kota Layak Anak di Kota Pontianak. Kesimpulan penelitian ini belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kontinuitas yang tidak berjalan, tujuan yang tidak jelas, organisasi yang tidak sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dan komunikasi yang kurang. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mengoptimalkan kontinuitas, mensederhanakan organisasi, memperjelas perumusan wewenang dan tanggung jawab serta mengoptimalkan komunikasi. Kata-kata Kunci : Koordinasi, Anak, Kota Layak Anak

COORDINATION BETWEEN ORGANIZATIONS IN IMPROVING KOTA LAYAK ANAK (KLA) PROGRAM IN PONTIANAK Abstract The aim of writing this Essay to acknowledge and analyze about The Coordination between Organizations in Improving Kota Layak Anak (KLA) Program in Pontianak. The title of this Essay is derived based on coordination problem between organizations in improving Kota Layak Anak (KLA) program which has not running optimally in Pontianak. Pontianak is the first pilot city for Kota Layak Anak (KLA) program in West Borneo. This research used descriptive analysis with qualitative method. The theory that is used in this research is Tripathi and Reddy Theory. The research has been done in three phases which are data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The organizations that is used for this research are Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, and the last is Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan. The subject of this research is the three organizations which involved in coordinating of Kota Layak Anak (KLA) in Pontianak. The conclusion of this research is the coordination of Kota Layak Anak (KLA) program has not running optimally which is caused by several factors, they are lack of continuity, unreasonable purpose, formulation authority, the responsibility that is unclear, complicated organizations and lack of communication. Therefore the recommendation are to optimizing

1 Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


the continuity, simplify the organization, clarify the authority, be responsible and optimizing the communication skill. Keywords : Coordination, Children, Kota Layak Anak.

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

A. PENDAHULUAN

kebijakan, program dan kegiatan untuk 1.

menjamin terpenuhinya hak anak. Kota

Latar Belakang Penelitian Pembangunan

sekarang ini

pada

sangat

era

seperti

diperlukan untuk

Layak

Anak

diperkenalkan

merupakan

istilah

yang

pertama

kali

oleh

meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Kementerian

koordinasi mempunyai arti yang penting

Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan

terutama di antara aparatur pemerintah.

Kota

Dengan

tersebut

semakin

berkembang

Kota

Layak

Negara

Anak.

digambarkan

Pemberdayaan

Dalam

kebijakan

bahwa

KLA

Pontianak serta meluasnya permasalahan

merupakan upaya pemerintahan kabupaten

yang dihadapi, Pemerintah Kota Pontianak

atau kota untuk mempercepat implementasi

membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka

(SKPD) sebagai perpanjangan tangan dari

hukum ke dalam definisi, strategi, dan

Pemerintah Kota Pontianak dengan fungsi

intervensi pembangunan seperti kebijakan,

masing-masing di tiap bidang. Dengan

institusi, dan program yang layak anak.

adanya wewenang dan tanggung jawab

Menurut

berarti telah diketahui tanggung jawab

Pemberdayaan

masing-masing instansi Pemerintah dalam

Indonesia

memperlancar pelaksanaan pembangunan

49/MEN.PP/IV/2007 Tentang Penetapan

nasional. Program Pemerintah akan selalu

Kabupaten/Kota

berkaitan antara satu bidang dengan bidang

Kota

lainnya, salah satunya adalah pelaksanaan

merupakan salah satu dari 15 (lima belas)

Program Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten dan Kota yang ikut bergabung

Keputusan

Layak

Menteri

Negara

Perempuan Nomor

Republik :

SK-

Pengembangan Anak,

Kota

Model

Pontianak

Kota Layak Anak adalah kota yang

untuk mendukung berkembangnya Kota

mempunyai sistem pembangunan berbasis

Layak Anak di Indonesia. Kategori Kota

hak

Layak Anak ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu:

anak

melalui

pengintegrasian

komitmen dan sumber daya pemerintah,

1. Pratama,

masyarakat dan dunia usaha yang terencana

2. Madya, 2

Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


3. Nindya,

berbagai macam instansi, dan dengan

4. Utama,

pembagian

5. Kota Layak Anak.

tanggungjawab

Dari pemberitaan di Website resmi KLA memaparkan Kota Pontianak telah

tugas

wewenang

masing-masing

dan anggota

organisasi tersebut sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing.

sampai kepada tahapan pertama Pratama

Dalam mewujudkan Kota Layak

pada tahun 2011. Tahapan kedua Pratama

Anak, Kota Pontianak harus memiliki

pada tahun 2012 dan mencapai tahapan

sarana dan prasarana yang memadai serta

Madya pada tahun 2013. (www.KLA.or.id)

kebijakan yang mendukung tetapi dalam

Program Kota Layak Anak (KLA)

pelaksanaan

KLA

mengalami

kendala

adalah suatu program yang dilaksanakan

dalam masalah koordinasi. Pada pra survey

oleh tim yang terdiri dari SKPD di Kota

yang peneliti lakukan Kepala BPMPAKB

Pontianak.

Bagian

mengungkapkan jarang mengadakan rapat-

Perempuan

Sekretaris

Pemberdayaan Daerah

Kota

rapat khusus yang membahas mengenai

Pontianak merupakan bagian dari Badan

KLA,ditambahkan masyarakat berpendapat

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan,

bahwa masih kurangnya fasilitas seperti

Keluarga

Berencana

taman bermain khusus untuk anak-anak

(BPMPAKB) Kota Pontianak merupakan

yang menjadi salah satu faktor penyebab

sekretaris

belum

Anak

dan

merupakan

koordinator

dapat

terwujudnya

KLA

di

pelaksanaan program Kota Layak Anak di

Pemerintah Kota Pontianak. Kota Pontianak

Kota Pontianak ini. Dalam pelaksanaan

saat ini masih belum mampu memenuhi

Kota

sarana dan prasarana yang diperlukan.

Layak

Anak,

BPMPAKB

tentu

mengalami kendala-kendala, salah satunya

Dalam

dalam koordinasi dengan SKPD lain untuk

Masyarakat,

mewujudkan Kota Layak Anak, koordinasi

Keluarga Berencana (BPMPAKB) perlu

antar SKPD dalam hal ini dimaksudkan

berkoordinasi

untuk dapat memenuhi setiap kategori

Umum

sebuah

nomenklatur

Kota

Layak

Anak.

Menurut

hal

ini,

Badan

Perempuan,

dengan

namum tahun

Pemberdayaan Anak,

Dinas

Pekerjaan

dikarenakan 2013,

dan

ada

akhirnya

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 580

merupakan wewenang dan tanggungjawab

Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pelaksana

Kota

Perumahan Kota Pontianak yang ditetapkan

Pontianak pada tanggal 11 November 2008.

dengan dasar Keputusan Walikota Nomor

Tim Pelaksana Pengembangan KLA ini

42/BPMPAKB/2013 tentang Pembentukan

merupakan organisasi yang dibentuk dari

Gugus Tugas KLA Kota Pontianak untuk 3

Pengembangan

KLA



pengadaan sarana dan prasarana seperti

3.

Rumusan Masalah

taman bermain tersebut. Sejumlah masalah

Berdasarkan identifikasi masalah

yang muncul antara lain masyarakat juga

yang penulis uraikan sebelumnya maka

mengeluhkan masih dijumpai banyak anak-

dapat dirumuskan masalah penelitiannya

anak usia sekolah mengamen dijalanan

yaitu:

kemudian berkeliaran di perempatan jalan,

BPMPAKB Kota Pontianak, Dinas Sosial

berjualan koran maupun meminta-minta di

dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dan

Kota Pontianak. Untuk mengatasi hal


tersebut diperlukan koordinasi yang baik

Perumahan

juga dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

meningkatkan Program Kota Layak Anak

Kota Pontianak dalam upaya mengurangi

di Kota Pontianak

“Bagaimana

koordinasi

Kota

antara

Pontianak

dalam

anak-anak terlantar di jalanan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan

peneliti

tertarik

4.

Tujuan Penelitian

untuk

Berdasarkan

latar

mengangkat fenomena tersebut menjadi

identifikasi

sebuah penelitian. Dari pemaparan terkait

permasalahan, maka tujuan penulis adalah

dapat dilihat dalam pelaksanaan Program

untuk

Kota Layak Anak di Kota Pontianak masih

koordinasi

belum

kurang

Pontianak, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

baiknya koordinasi dari setiap instansi

Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya,

tersebut. Untuk itu peneliti perlu untuk

Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

melakukan

penelitian

dalam meningkatkan Program Kota Layak

“Koordinasi

antar

optimal

karena

masih

dengan instansi

judul dalam

masalah,

belakang,

mengetahui antara

dan

dan

rumusan

menganalisis

BPMPAKB

Kota

Anak di Kota Pontianak.

meningkatkan program Kota Layak Anak di Kota Pontianak.”

5.

Manfaat Penelitian a) Manfaat Praktis

2.

Penelitian ini di harapkan mampu

Identifikasi Masalah Penelitian

ini

akan

mengetahui

memberikan kontribusi dimana penelitian

proses koordinasi dalam meningkatkan

ini

program Kota Layak Anak (KLA) di Kota

sumbangan pikiran atau gagasan agar

Pontianak. Dari latar belakang yang ada

tercipta koordinasi yang baik di institusi

terdapat

terkait, program Kota Layak Anak berjalan

masalah

yaitu

dalam

koordinasi yang tidak optimal.

proses

dilakukan.

Serta

dapat

memberi

dengan baik dan untuk anak-anak di masa yang akan datang. 4



1.

b) Manfaat Teoritis

Hubungan langsung

Penelitian ini untuk mendalami

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai

ilmu dalam pengkajian khususnya ilmu

melalui hubungan pribadi langsung di

manajemen

antara

pemerintahan.

Selain

itu

orang-orang

yang

penelitian ini nantinya diharapkan mampu

bertanggungjawab. Melalui hubungan

memberi kontibusi dibidang studi tentang

pribadi langsung, ide-ide, cita-cita,

koordinasi. Manfaat lain dari penelitian ini

tujuan-tujuan,

adalah dapat dijadikan bahan acuan atau

dapat dibicarakan dan salah paham,

referensi

atau

apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih

dengan

baik ketimbang melalui metode apapun

bagi

penelitian

penelitian

yang

baru

berhubungan

penelitian ini.

pandangan-pandangan

lainnya. 2.

Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah

B. KERANGKA

TEORI

dalam

DAN

tingkat-tingkat

perencanaan dan pembuatan kebijakan.

METODELOGI

Misalnya,

Dalam berbagai literatur, pengertian koordinasi

sambil

mempersiapkan

rencana itu sendiri harus ada konsultasi

1. Kerangka Teori

tentang

awal

beragam.

penyesuaian dan penyatuan dalam

Pendapat Sondang P. Siagian, M.P.A.,

proses pelaksanaan rencana menjadi

Ph.D.

lebih mudah.

mengatakan

pengaturan bersama

tata

sangat

bersama. Dengan cara demikian tugas

koordinasi

hubungan

untuk

adalah

dari

memperoleh

usaha

3.

Kontituitas

kesatuan

Koordinasi merupakan suatu proses

tindakan dalam usaha pencapaian tujuan

yang kontinu dan harus berlangsung

bersama pula. Koordinasi adalah suatu

pada semua waktu mulai dari tahap

proses yang mengatur agar pembagian kerja

perencanaan. Oleh karena koordinasi

dari berbagai orang atau kelompok dapat

merupakan dasar struktur organisasi,

tersusun menjadi suatu kebutuhan yang ter-

maka koordinasi harus berlangsung

integrasi

selama

dengan

cara

yang

seefisien

mungkin. Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (Moekijat 2006:39) ada 9

(sembilan)

syarat

untuk

koordinasi yang efektif, yakni:

mencapai

organisasi

melaksanakan

fungsinya. 4.

Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah

mengingat

perubahan-

perubahan lingkungan yang baik intern 5 Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


maupun ekstern. Dengan kata lain

Faktor

koordinasi

jangan

kaku.

koordinasi adalah definisi wewenang

Koordinasi

ini

meredakan

dan tanggung jawab yang jelas untuk

timbul

masing-masing individu dan bagian.

koordinasi yang baik sekali akan

Wewenang yang jelas tidak hanya

mengetahui secara dini dan mencegah

mengurangi pertentangan di antara

kejadiannya.

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi

Tujuan yang jelas

juga

Tujuan yang jelas itu penting untuk

pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan

memperoleh koordinasi yang efektif

tujuan. Selanjutnya, wewenang yang

dalam suatu organisasi. Pimpinan harus

jelas

diberitahu tentang tujuan organisasi

memelihara

dan dimintas agar bekerja untuk tujuan

bertanggung jawab atas pelanggaran

bersama perusahaan. Suatu tujuan yang

pembatasan-pembatasan.

sampai akan

masalah-masalah

5.

apabila

jelas dan diberitahukan secara efektif kepada

kepala-kepala

dimaksudkan

6.

7.

untuk

8.

lain

yang

membantu

memudahkan

mereka

membantu

dalam

pimpinan

orang-orang

dalam bawahan

Komunikasi yang efektif

bagian

Komunikasi yang efektif merupakan

meghasilkan

salah satu persyaratan untuk koordinasi

keselarasan tindakan.

yang

Organisasi yang sederhana

informasi

Struktur organisasi yang sederhana

perbedaan-perbedaan

memudahkan koordinasi yang efektif.

bagian dapat diatasi dan perubahan-

Penyusunan

perubahan kebijaksanaan, penyesuaian

kembali

bagian-bagian

baik.

terjadinya secara

saling-tukar

terus-menerus, individu

dan

dapat dipertimbangkan untuk memiliki

program-program,

koordinasi di antara kepala-kepala

untuk

bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan

Terjadinya komunikasi yang efektif

fungsi yang erat berhubungan dapat

tindakan-tindakan atau pelaksanaan-

ditempatkan

beban

pelaksanaan

seseorsang pejabat pimpinan apabila

bertentangan

hal

organisasi

ini

di

akan

bawah

mempermudah

waktu

program-program

yang

akan

datang.

pekerjaan dengan

yang

tujuan-tujuan

dapat

dihindarkan

dan

pengambilan tindakan yang diperlukan

kegiatan-kegiatan

keseluruhan

staf

untuk koordinasi.

dapat

secara

Perumusan wewenang dan tanggung

menuju

jawab yang jelas

organisasi yang telah ditentukan.

diarahkan ke

harmonis

pelaksanaan

tujuan

6 Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


9.

Kepemimpinan dan supervise yang

menggunakan panduan wawancara dan

efektif

bantuan alat dokumentasi berupa alat

Suksesnya

koordinasi

banyak

perekam

dipengaruhi

oleh

hakikat

penulis melihat langsung kenyataan di

kepemimpinan

dan

supervise.


Kepemimpinan yang efektif menjamin


koordinasi kegiatan orang-orang, baik


pada tingkat perencanaan maupun pada

Perumahan

tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang

berhubungan

efektif membuat kepercayaan terhadap

mengumpulkan data sekunder dengan cara

orang-orang bawahan dan memlihara

merekam seluruh aktivitas penulis dalam

juga

rangka pengumpulan data.

semngat

kerja

mereka.

Sesungguhnya, kepemimpinan yang

serta

teknik

Kota

Metode

observasi

Pontianak

dengan

penelitian

analisis

data

yaitu

yang untuk

dalam

efektif merupakan metode koordinasi

penelitian ini adalah analisis deskriptif

yang paling baik dan tidak ada metode

kualitatif, dengan model analisis interaktif.

lain yang menggantikannya.

Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:183), ada tiga komponen

2.

pokok dalam menganalisis data dengan

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah metode

penelitian deksriptif dengan analisa data

model interaktif, yakni : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

secara kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai

realitas

fenomena

natural

yang

mendeskripsikan

tanpa

adanya

dibuat-buat

yaitu

koordinasi

C. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

antara


1. Kontinuitas


Pengembangan Kota Layak Anak


terdapat beberapa tahapan yang harus

Perumahan

dilakukan mulai dari tahapan persiapan,

Kota

Pontianak

dalam

meningkatkan Program Kota Layak Anak

perencanaan,

di Kota Pontianak.

pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya

Teknik

Pengumpulan

pelaksanaan

sampai

Data

tahapan-tahapan program KLA tersebut,

menggunakan teknik wawancara untuk

maka koordinasi yang dilakukan harus

mengumpulkan

merupakan sebuah proses yang berjalan 7

data

primer

dengan



terus-menerus dalam arti lain proses yang

menyeluruh oleh anggota tim pelaksana

sifatnya berkesinambungan dalam rangka

KLA. Sebagai koordinator dari program

tercapainya tujuan program KLA. Hal ini

KLA,

tidak lepas dengan fungsi-fungsi yang harus

tujuan yang ingin dicapai melalui rapat-

dijalankan masing-masing tim. Apabila tim

rapat

menjalankan fungsinya dengan baik, maka

sosialisasi yang membahas tentang KLA

koordinasi

sehingga

yang

berkesinambungan.

dilakukan Tujuan

akan

BPMPAKB

atau

perlu

pertemuan

nantinya

memperjelas

khusus

bahkan

diharapkan

masing-

pelaksanaan

masing anggota memahami tujuan KLA

kebijakan pemekaran dan prosedur atau

dan dapat menerapkan program KLA

tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran

dengan baik. Dikarenakan tidak semua tim

kelurahan

dalam

yang tergabung di dalam tim pelaksanaan

pelaksanaan program KLA sudah berjalan

KLA mengetahui tujuan KLA yang jelas

cukup baik pada instansi tertentu namun

hal ini membuat koordinasi antar tim

masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat

pelaksana

dari tahapan awal sampai akhir tidak semua

Program

tim mengetahui perkembangan KLA dan

optimal.

akcaya.

Koordinasi

KLA

dalam

KLA belum

meningkatkan berjalan secara

masih belum merasakan kontinuitas dalam koordinasi pelaksanaan KLA. BPMPAKB sebagai

pengkoordinator

memberitahukan

hasil

tahunnya

tidak

tetapi

penilai

3. Organisasi yang sederhana

selalu

Dalam

Kota

Layak

Anak

ini

setiap

pengorganisasian adalah kegiatan untuk

memberitahukan

mengatur anggota-anggota tim yang ada

kepada semua tim yang ada.

melalui

penerapan

pembagian

kerja,

pendelegasian wewenang dan koordinasi dalam bentuk struktur organisasi seperti

2. Tujuan yang jelas Dengan pengarahan kepada seluruh anggota

organisasi

organisasi

dengan

mengenai jelas

maka

tujuan akan

yang

tertera

di

Keputusan

Walikota

Pontianak Nomor 580 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Tim

Pelaksana

menghasilkan keselarasan tindakan yang

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

bermanfaat positif bagi koordinasi yang ada

Kota Pontianak menyebabkan koordinasi

sehingga dapat

menjadi

meningkatkan koordinasi

sulit

dikarenakan

banyaknya

yang ada di antar tim pelaksana KLA.

instansi terkait. Penyampaian informasi

Tetapi

peneliti

yang tidak menyeluruh juga menyebabkan

melakukan penelitian di lapangan, tujuan

koorinasi menjadi rumit dan panyampain

KLA

tujuan

yang

masih

terjadi

belum

selama

dipahami

secara

program

tidak


terjalin

secara 8


optimal.

Sebagai

BPMPAKB

juga

tim

koordinator

mengeluhkan

karena

koordinasi dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing instansi.

banyaknya isntansi yang terkait dalam program KLA dan hal ini menyimpulkan

5. Komunikasi yang efektif

program KLA memerlukan organisasi yang sederhana dalam penerapannya

Koordinasi dalam sebuah program yang direncanakan sangat berpengaruh pada hasil

4. Perumusan wewenang dan tanggung

akhir

dari

komunikasi.

Tanpa

komunikasi yang diatur secara baik, maka tidak mungkin koordinasi dalam organisasi

jawab Perumusan wewenang dan tanggung

dapat berjalan dengan baik. komunikasi

jawab yang jelas berhubungan erat dengan

yang terjalin antara BPMPAKB sebagai

struktur organisasi, hal ini menunjukkan

pengkoordinator dan tim-tim yang terkait.

bahwa

harus

Menimbang bahwa instansi-instansi yang

menggambarkan penjabaran dari fungsi-

terlibat didalam tim juga memiliki tugas

fungsi tugas pokoknya. Oleh karena itu

masing-masing jadi perlunya peran aktif

diperlukan penjabaran wewenang yang

BPMPAKB sebagai leading sector untuk

mengatur

yang

mensosialisasikan program Kota Layak

melaksanakan program KLA agar tidak

Anak kepada tim-tim terkait agar lebih

terjadi

wewenang.

terjalin komunikasi yang baik. Dapat

Wewenang masing-masing unit atau bagian

disimpulkan bahwa benar adanya jika

tidaklah sama oleh karena itu wewenang

dalam suatu proses pelaksanaan program

dan tanggung jawab yang jelas mengurangi

yang tidak melakukan komunikasi dengan

pertentangan atau perbedaan paham dari

baik antara koordinator dengan tim target

pihak lain membantu dalam pelaksanaan

group atau tim pelaksana program yang

tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga

terlibat, maka tidak akan dapat membuat

apabila dengan mengetahui wewenang dan

program KLA tersebut berjalan dengan

tanggung

baik.

struktur

organisasi

koordinasi

tumpang

jawabnya

antar

tindih

yang

tim

jelas

akan

memudahkan untuk menyatupadukan atau menyelaraskan

tindakan

dari

masing-

masing pihak yang berlainan paham atau

D. KESIMPULAN DAN SARAN

pendapat. Selain itu juga terjadi inisiatif yang baik dari salah satu instansi untuk

a) Kesimpulan

melakukan inovasi dalam pengembangan program

KLA

sehingga

menjalin

Berdasarkan analisis dan masalah di atas

penulis

menyimpulkan


mengenai 9


koordinasi

antar

instansi

dalam

meningkatkan program Kota Layak Anak di Kota Pontianak yaitu:

menyebabkan koordinasi menjadi lebih rumit. 4. Perumusan wewenang dan tanggung

1. Kontinuitas

jawab yang jelas

Bahwa kontinuitas koordinasi dalam

Bahwa anggota tim pelaksana KLA

pelaksanaan

belum

belum menerapkan dengan baik tugas

berjalan secara optimal dikarenakan dari

pokok dan fungsinya masing-masing

setiap

sebagai

sehingga faktor perumusan wewenang

koordinator tidak memberitahu secara

dan tanggung jawab yang jelas menjadi

menyeluruh kepada semua tim pelaksana

faktor

KLA sehingga masih ada anggota tim

koordinasi yang efektif. Anggota tim

yang tidak mengetahui perkembangan

pelaksanaan KLA hanya mengetahui

tahapan KLA.

secara

program

tahapan

KLA

BPMPAKB

2. Tujuan Yang Jelas

yang

mempengaruhi

umum

tanggungjawab

suatu

wewenang mereka

tanpa

dan ingin

Koordinasi dapat diterapkan dengan baik

mengetahui lebih lanjut dikarenakan

apabila

organisasi

sikap acuh tak acuh juga dan masih

mengetahui dengan jelas tujuan yang

memikirkan masih ada tugas pokok yang

ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

lebih

Pemahaman yang baik akan tujuan

Anggota tim pelaksanaan KLA hanya

membuat anggota organisasi menyadari

mengetahui secara umum wewenang dan

pentingnya

tanggungjawab

seluruh

anggota

koordinasi

sehingga

penting

dari

program

mereka

tanpa

KLA.

ingin

koordinasi dapat berjalan secara efektif.

mengetahui lebih lanjut dikarenakan

Hasil penelitian yang telah dilakukan

sikap acuh tak acuh juga dan masih

masih ada anggota dari tim yang belum

memikirkan masih ada tugas pokok yang

memahami tujuan KLA.

lebih penting dari program KLA.

3. Organisasi yang sederhana

5. Komunikasi yang efektif

Organisasi yang sederhana merupakan

Bahwa kurangnya komunikasi antara

salah satu faktor yang menjadi hambatan

BPMPAKB sebagai koordinator dan

dalam menjalankan koordinasi. Hasil

tim-tim yang terkait di dalam Program

penelitian mengungkapkan organsiasi

KLA.

yang

instansi yang terlibat didalam tim juga

daerah

kerjanya

luas

dan

Menimbang

instansi-

mempunyai bidang tugas yang beraneka

memiliki

ragam serta rumit. Dikarenakan terlalu

perlunya peran proaktif dari BPMPAKB

banyak

instansi

yang

tugas

bahwa

masing-masing

jadi

terkait 10



sebagai

leading

sector

yang

fungsi dari instansi terkait agar apartur

bertanggung jawab.

atau staf yang menangani KLA lebih memahami dan dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang

b) Saran Dalam lakukan

penelitian

maka

dalam

yang

penulis

kesempatan

berlaku. Melakukan monitoring terhadap

ini

SKPD dalam melaksanakan tugasnya

peneliti ingin memberikan beberapa saran

masing-masing apakah sudah sesuai

yang mungkin akan berguna dan dapat

dengan tujuan yang ingin dicapai dan

diperhatikan, berikut saran yang akan

harus melakukan evaluasi dalam setiap

peneliti sampaikan:

melakukan kegiatan koordinasi sehingga

1. Perlu adanya koordinasi yang sesuai

dapat

dengan perkembangan zaman dan waktu yang dilewati seperti mengadakan suatu

menemukan

kekurangan

dan

kesalahan yang terjadi. 5. Perlunya diadakan evaluasi rutin (forum

pertemuan khusus secara rutin dengan

koordinasi

antar

instansi)

untuk

membahas tentang KLA sehingga baik

membahas mengenai program KLA ini.

dari koordinator dan tim pelaksanaan KLA dapat dengan mudah mengetahui perkembangan

dari

tahapan-tahapan

E. REFERENSI

yang sudah dilalui KLA. 2. Tim

pengkoordinator

sebaiknya

1.

Buku-Buku :

mengadakan rapat koordinasi untuk menjelaskan informasi mengenai KLA terlebih dahulu agar seluruh instansiinstansi

yang

terlibat

dengan

pelaksanaan program KLA mengetahui dengan jelas apa tujuan program KLA

Handayaningrat, Soewarno. 2002. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Haji Masagung. Lembaga Administrasi Negara. 2008. Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

ini. 3. Kebijakan di masing-masing instansi agar pemimpin menunjuk salah satu staf yang bertugas untuk membantu program KLA sehingga pekerjaan bisa lebih terfokus menuju tujuan bersama. 4. Hendaknya

ada

rapat

kerja

Manullang. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Moekijat. Tinjauan Maju.

2006. Koordinasi Teoritis). Bandung:

(Suatu Mandar

yang

membahas mengenai wewenang dan 11 Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru I. Jakarta : Rineka Cipta.

Pemerintah kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Reksohadipradja, Sukanto. 2000. Dasardasar Manajemen. Yogyakarta : BPFEYOGYAKARTA.

Fajar Satrio, Fuaddianto. 2013. Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintah kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Sugandha, Dann. 1988. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta : Intermedia. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutarto. 2002. Dasar-dasar Organisasi. Yogjakarta : Gajah Mada University. Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian Manajemen. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Syafiee, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta. Tohardi, Ahmad. 2013. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

2.

3.

Dokumen :

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Pontianak Tahun 2013

4.

Peraturan Perundang- Undangan :

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor : SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 580 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anakhugyjug (KLA) Kota Pontianak. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Skripsi :

Pradipta Apsari, Candrika, 2011. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Rikky. 2013. Koordinasi Tim Penataan Kegiataan Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. Skripsi. Program Studi Ilmu 12 Yunita Claudia Larasatie, NIM. E42011007 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PONTIANK

Recommend Documents