Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)
p-issn: 2549-0435 e-issn: 2549-1431
TINJAUAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG Arenawati *& Listyaningsih** *) Program Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran **) Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *)Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 **)Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122 E Mail:
[email protected] ABSTRACT One of the policies to guarantee the rights of the child is Kota Layak Anak Program (Child Friendly City). One cluster of this program is The civil rights and freedoms. The Civil rights and freedom includes the right to identity, identity protection, the right of expression and speech, the right of thought, conscience and religion, freedom of association and peaceful assembly, the right to protection of private life, the right of access and adequate information, the right of free of punishment and torture. This study aims to determine how cluster civil rights and child development in the development of the children friendly city in Serang. The method used is qualitative ,data collection techniques of documentation and interviews. The main source of data is secondary data. The results showed that the achievement on the cluster of civil rights and freedoms of children still less, some local district children civil right owner still less than fifty percent, we can not find children forum in every vilage, free playground is limited . Preparing to developing Kota Layak Anak in Serang City actually only make a policy , not yet planning action. Keywords: Civil Right, Freedom, children`s right.
PENDAHULUAN
bebas berkreasi, berekspresi dalam tumbuh
Latar Belakang Masalah
kembangnya. Hak kebebasan anak ditunjukkan
Anak-anak
adalah cikal bakal generasi
dengan
tersedia
sarana
dan
yang akan datang. Sebagai calon generasi
berkembangnya
penerus
bermain, sarana penunjang kreativitas, seni dan
anak-anak
harus
mendapatkan
perhatian dan perlindungan untuk menjamin
anak,
tumbuh
kelompok-kelompok
olah raga untuk anak-anak.
hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan
Salah satu kutipan penjelasan peraturan
terhadap anak adalah dengan menjamin hak-hak
menteri
sipil anak dan kebebasan anak. Hak Sipil anak
Perlindungan Anak dalam UU No. 12 Tahun
adalah pengakuan secara formal ditunjukkan
2011 dijelaskan bahwa momen penting yang
dengan kepemilikan akta kelahiran. Sementara
menguatkan
itu hak kebebasan anak adalah hak anak untuk
mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi
18
Pemberdayaan
komitmen
perempuan
bersama
dan
untuk
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak
harkat
adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang
diskriminasi, yang merupakan urusan wajib
mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi
pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Hal
Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang
inilah
kemudian dikenal dengan judul "A World Fit
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
for
Anak
Children".
Judul
dokumen
tersebut
menunjukkan gaung puncak dari rangkaian
dan
martabat
yang
kemanusiaan,
mendasari
membuat
kebijakan
serta
Kementrian
mengenai
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak.
upaya dunia untuk memberikan perhatian yang
Pengembangan KLA dalam Permen PPPA
lebih besar terhadap masalah masa depan bumi,
No. 11 tahun 2011 bertujuan untuk membangun
kelangsungan kehidupan umat manusia dan
inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang
lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan
mengarah pada upaya transformasi konsep hak
generasi masa depan yang lebih baik melalui
anak ke dalam kebijakan, program, dan
anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak
dan pada masa-masa selanjutnya. Mengingat
anak di kabupaten/kota. . Setiap kabupaten/kota
keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal
dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak
dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak
apabila telah memenuhi hak anak yang diukur
melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak
dengan Indikator KLA.
Anak merupakan komitmen global, maka
Dalam Permen PPA No. 12 tahun 2011,
memberikan
ditetapkan 31 (tiga puluh satu) “Indikator
tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis
Pemenuhan Hak Anak‟ yang sekaligus juga
Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan
merupakan “Indikator KLA‟. Ketigapuluh satu
Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak
indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6
merupakan
Indonesia
bagian, yaitu : 1 bagian penguatan kelembagaan
sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan
dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi:
Undang-Undang Dasar. (Penjelasan Peraturan
klaster hak sipil dan kebebasan; klaster
Menteri
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
Pemerintah
Indonesia
segera
bagian
tujuan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak No 12 tahun 2011)
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
Komitmen pemerintah untuk menciptakan
klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang,
kota layak anak dilakukan dengan membuat
dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan
kebijakan,
khusus.
program,
dan
kegiatan
untuk
Dengan
indikator
tersebut
menjamin terpenuhinya hak anak agar anak
kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian
dapat
upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.
hidup,
tumbuh,
berkembang
dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
19
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
Tujuan Penelitian
(protection against slavery, torture
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
and bad treatment, etc)
bagaimanakah klaster hak sipil dan kebebasan
2) Children’s rights are civil and
anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di
political rights, such as the right to
Kota Serang
identity, the rights to a nationality ,etc) 3) Children’s
TINJAUAN PUSTAKA
rights
are
economic.
Social and cultural rights, such as
Konsep Hak Anak Pengertian
hak
anak
menurut
the right to education, the right to a
Declaration of Geneva tahun 1924 yang
decent standar of living, the right to
diadopsi pada International Convention on The
health, etc)
Right of Children pada November 1989 adalah
4) Children’s rightsinclude individual
sebagai berikut : “ Children rights are human
rights : the right to live with his
rights. Children rights are human rights
parents, the right to education, the
especially adapted to the child, because they
rights to benefit from a protection.
take into account his fragility, specificities and
5) Children’s rights include collective
age-appropriate needs “ (www.humania.org).
rights : Rights of refugee and
Dalam penegrtian tersebut dijelaskan
disabled
children
bahwa hak anak sama dengan hak asasi
autochonous group.
manusia , hanya saja hak anak lebih special
(www.humania.org.2016)
or
from
karena diterapkan pada anak, karena anak-anak lemah/rapuh, dan memiliki kebutuhan spesifik
Pengembangan kualitas anak Indonesia
sesuai dengan usianya. Sehingga hak anak
lewat pemenuhan hak-hak yang dimilikinya
digunakan untuk melindungi hak-hak anak.
telah diamanahkan dalam pasal 28 (B) Undang-
Hak-hak
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
anak
tersebut
berdasarkan
hasil
konvensi “The International Convention On the
tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
Rights Of the Child tahun 1989 adalah sebagai
“ Setiap anak berhak atas kelangsungan
berikut :
hidup, tumbuh dan berkembang serta
1)
rights
Children’s
recognize
berhak atas perlindungan dari kekerasan
fundamental guarantees to all human
dan diskriminasi”
being : the right to life,the non-
Kemudian
discrimination principle, the right to
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
dignity
tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang
through
ofphysical
and
the
protection
mentalintegrity
menyatakan: 20
dinyatakan
juga
dalam
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup,
4)Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
dan Kegiatan Budaya
secara wajar sesuai dengan harkat dan
5)Perlindungan Khusus
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari
kekerasan
dan
Hak Sipil dan Kebebasan
diskriminasi”.
Hak Sipil dan Politik menurut The International Convention On the Rights Of the
Hak
atas
kelangsungan
hidup
dan
Child
tahun
1989
adalah
hak
untuk
perkembangan anak adalah hak yang paling
mendapatkan identitas dan kewarganegaraan.
mendasar dan melekat pada diri setiap anak dan
Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut :
harus diakui serta dijamin pemenuhannya oleh
Children’s rights are civil and political rights,
Negara.Pemenuhan hak kelangsungan hidup
such as the right to identity, the rights to a
dan perkembangan anak berkaitan dengan
nationality (www.humanium.org)
pemenuhan
hak
dasar
yaitu
kesehatan,
Hak kebebasan anak menurut Unicef
pendidikan, identitas, standar hidup yang layak serta
kesempatan
mengembangkan
Freedom of the Children are personal and
potensi dirinya.Hak atas perlindungan anak
collective liberties. The Personal Liberties
adalah hak bagi setiap anak untuk mendapatkan
: They correspond to liberties that all
jaminan agar terbebas dari kondisi yang
individual possess. The most fundamental
membahayakan dan menimbulkan kerugian
personal freedom are freedom of speech,
pada proses tumbuh kembangnya baik secara
expression,
fisik maupun non fisik. Perlindungan yang
consciousness,religion and the right to a
dimaksud adalah perlindungan dari segala
privilege life. Collective Liberties : they
bentuk
correspond to liberties for groups of
kekerasan,
untuk
adalah sebagai berikut :
eksploitasi,
pelecehan
maupun diskriminasi.
movement,
thought,
people, freedom of association, peaceful meeting, collective labor and the right to strike.
Klaster Hak Anak Dalam Permen PPPA No. 12 Tahun
(www.humanium.org)
2011, klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster yaitu:
Jadi intinya hak kebebasan anak itu,
1)Hak Sipil dan Kebebasan
meliputi dua hal, pertama kebebasan yang
2)Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
bersifat personal dan yang bersifat kolektif.
Alternatif
Kebebasan personal meliputi kebebasan untuk
3)Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
berbicara,
21
berekspresi,
bergerak,
berfikir,
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
beragama dan kebebasan untuk menjalani
c.
Hak
Bereskpresi
dan
Mengeluarkan
kehidupan pribadinya. Sementara itu kebebsan
Pendapat
yang bersifat kolektif meliputi kebebasan
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat
korespondensi pada suatu kelompok atau
dan penyediaan ruang bagi anak untuk
seseorang, kebebasan untuk bergabung dalam
dapat
asosiasi/organisasi, kebebasan untuk melakukan
berekspresi
pertemuan, membentuk serikat kerja dan hak
keinginannya.
memperoleh keamanan.
d.
Dalam penerapannya di Indonesia, Hak
Hak
mengeluarkan secara
Berpikir,
pendapat
atau
merdeka
Berhati
sesuai
Nurani
dan
Beragama
Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan permen
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk
PPA Nomor 11 Tahun 2011 diukur dengan
menjalankan keyakinannya secara damai
beberapa unsur berikut :
dan mengakui hak orang tua dalam
a.
memberikan pembinaan.
Hak atas Identitas Memastikan bahwa seluruh anak tercatat
Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara
dan memiliki kutipan akta kelahirannya
Damai
sesegera mungkin sebagai pemenuhan
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul
tanggung jawab negara atas nama dan
secara damai dan membentuk organisasi
kewarganegaraan anak (termasuk tanggal
yang sesuai bagi mereka.
kelahiran
b.
e.
dan
silsilahnya);
menjamin
f.
Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi
penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran
Jaminan
secara gratis; dan melakukan pendekatan
diganggu
layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
diekspos ke publik tanpa ijin dari anak
Hak Perlindungan Identitas
tersebut atau yang akan mengganggu
Memastikan sistem untuk pencegahan
tumbuh kembangnya.
berbagai tindak kejahatan terhadap anak,
g.
bahwa
seorang
kehidupan
anak
tidak
pribadinya,
atau
Hak Akses dan Informasi yang Layak
seperti perdagangan orang, adopsi ilegal,
Jaminan
manipulasi usia, manipulasi nama, atau
mematuhi
penggelapan asal-usul serta pemulihan
kelayakan
identitas anak sesuai dengan keadaan
ketersediaan
sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan
pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan
terhadap anak tersebut, dan memberikan
sarana
jaminan
memungkinkan anak mengakses layanan
hak
prioritas
anak
untuk
dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
bahwa
penyedia
ketentuan informasi
dalam
lembaga
jumlah
informasi secara gratis.
22
informasi
tentang
kriteria
bagi
anak;
perijinan
memadai
dan
yang
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
h.
Hak
Bebas
dari
Penyiksaan
dan
governance of all communities which include
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak
children-large and small, urban and rural , the
Manusiawi atau Merendahkan Martabat
framework is intended to provide foundation for
Manusia.
adaptation
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan
(www.unicef.org)
secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun,
termasuk
ketika
to
suit
all
localities
Menurut Unicef konsep Kota Ramah
anak
Anak (Layak Anak) adalah penerapan yang
berhadapan dengan hukum.
setara pada semua komunitas termasuk anakanak yang sudah besar, anak-anak kecil , di
Konsep
Kebijakan
desa maupun di kota sebagai kerangka kerja
Pengembangan
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)
tanpa
Pengertian KLA
kebutuhan dasar yang sesuai dengan tempat
Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
pertama
kali
diperkenalakan
ada
kesalahan
untuk
menyediakan
tinggalnya.
oleh
Kemetrian Pemberdayaan Perempuan Tahun
Mewujudkan Kota Layak Anak
2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak.
Untuk mewujudkan Kota layak anak ,
Dalam kebijakan tersebut Kota Layak Anak
maka pemerintah memiliki komitmen untuk
merupakan upaya pemerintah kabuapten/kota
memenuhi hak-hak anak sesuai dengan hasi
untuk mempercepat implementasi Konvensi
konvensi The Convention Of The Rights of The
Hak Anak (KHA) dari kerangka hokum
Child.
kedalam
menjadi Kota Layak Anak harus terdapat
definisi
strategi
dan
intervensi
pembangunan seperti kebijakan, institusi dan
jaminan warganegara muda/anak untuk :
program yang layak anak (Patilima, 2015: 1)
1) Influensce decision about their city
Pengertian Kota Layak Anak menurut
2) Express their opinion on the city they
Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 adalah: Sistem
pembangunan
Dalam isi konvensi tersebut untuk
want
kabupaten/kota
3) participate in Family, community and
yang mengintegrasikan komitmen dan
social life
sumberdaya pemerintah, masyarakat dan
4) Receive basic services such as health
dunia usaha yang terencana secara
care, education and shelter
menyeluruh dan berkelanjutan dalam
5) Drink safe water and have access to
kebijakan, program, dan kegiatan untuk
proper sanitation
pemenuhan hak-hak anak.
6)
Menurut Unicef-IRC (2004) The concept
violence and abuse
of Child Friendly Cities is equally applicable to
Be
protection
from
exploitation,
7) Walk safely in the street on their own
23
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
8) Meet friend and play
membedakan etnik, agama, tingkat pendapatan,
9) Have green spaces for plant and
jenis kelaminan dan kecacatan.
animal 10) Live in unpolluted environment
METODE PENELITIAN
11) Participate in cultural and social
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
events
dengan
12) Be an equal citizen of their city with
kualitatif
access to every service, regardless of
membutuhkan
ethnic origin, religion, income, gender
mendalam
and disability
pengumpulan data yang digunakan dalam
(Unicef-IRC,2004:1)
penelitian ini memakai beberapa teknik yaitu :
Untuk mewujudkan Kota layak Anak,
a.
pendekatan dilakukan
kualitatif. karena
informasi dan
Penelitian
penelitian yang
ini
bersifat
fundamental.Teknik
Studi dokumentasi
setidaknya terdapat 12 hal yang menjadi hak
Dokumen merupakan salah satu sumber
dan jaminan bagi anak-anak dan pemuda yang
data sekunder yang diperlukan dalam
harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu :
sebuah penelitian. Menurut Guba dan
jaminan bahwa dilibatkan dalam pengambilan
Lincoln (Lexy J. Moleong, 2005 : 126)
keputusan di kota tempat mereka tinggal,
dokumen adalah setiap bahan tertulis
jaminan untuk bebas mengepresikan opini
ataupun film, gambar dan foto-foto yang
mereka
dipersiapkan karena adanya permintaan
,
berpartisipati
dalam
keluarga,
komunitas dan kehidupan sosial, jaminan
seorang
menerima
peleyanan
kesehatan,
dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik
pendidikan
dan
jaminan
pengumpulan data melalui bahan-bahan
tempat
dasar tinggal,
penyidik.
Selanjutnya
mendapatkan air minum yang aman dan
tertulis
memiliki akses sanitasi yang layak, terhindar
lembaga yang menjadi objek penelitian,
dari eksplitasi, kekerasan dan perilaku kasar,
baik berupa prosedur, peraturan-peraturan,
jaminan berjalan dengan aman di jalan dan
gambar, laporan hasil pekerjaan serta
lingkungannya,
berupa foto ataupun dokumen elektronik
danbermain
jaminan
dengan
dapat
berkumpul
teman-teman,
jaminan
yangditerbitkan
oleh
studi
lembaga-
(rekaman).
memiliki ruang terbuka hijau untuk tumbuhan dan hewan, jaminan hidup di lingkungan yang
b.
Wawancara
tidak berpolusi, jaminan dapat berpartisipasi
Wawancara adalah percakapan dengan
dalam even kebudayaan dan sosial, jaminan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
adanya kesetaraandalam memperoleh akses
oleh dua pihak yaitu pewawancara dan
bagi
terwawancara. Adapun jenis wawancara
setiap
pelayanan
dengan
tidak 24
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
yang digunakan adalah wawancara studi
Dalam
melakukan
penelitan
dapat
kasus bertipe open-ended. Robert K. Yin
digunakan sumber fakta berganda, baik primer
(2002 : 108-109) menjelaskan sebagai
maupun sekunder. Menurut Riyanto Adi (2004 :
berikut :
57) yang dimaksud data primer dan data
“Yang paling umum wawancara studi
sekunder ialah sebagai berikut :
kasus bertipe open-ended, di mana
“Dilihat dari cara memperolehnya data
peneliti
kepada
bisa dibagi menjadi dua yaitu data
responden kunci tentang fakta-fakta
primer dan data sekunder. Data primer
suatu
Pada
adalah data yang diperoleh langsung
beberapa situasi, peneliti bahkan bisa
dari objek yang diteliti. Sedangkan data
meminta
untuk
sekunder adalah data yang sudah dalam
mengetengahkan pendapatnya sendiri
bentuk jadi, seperti data dalam bentuk
terhadap peristiwa tertentu”.
dokumen dan publikasi”.
Dari
dapat
bertanya
peristiwa
yang
ada.
responden
uraian
tersebut,
peneliti
dapat
PEMBAHASAN
menyimpulkan bahwa untuk informan
akan
Hak Sipil dan Kebebasan
menggunakan wawancara open-ended artinya pewawancara
akan
Sipil
dan
Kebebasan
Anak
tipe
berdasarkan permen PPA Nomor 12 Tahun
pertanyaan yang terbuka karena memerlukan
2011 tentang evaluasi KLA dijelaskan dengan
penjelasan mendalam dari narasumber dan
beberapa unsur berikut :
wawancara
1)
akan
menggunakan
Hak
berlangsung
berdasarkan
pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Pertanyaan
bersifat
Hak atas Identitas Memastikan bahwa seluruh anak tercatat
fleksibel
dan
artinya dapat berkembang lebih lanjut.
memiliki
kutipan
akta
kelahirannya
sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung
Pedoman wawancara dalam penelitian ini
jawab negara atas nama dan kewarganegaraan
disusun bukan berupa daftar wawancara akan
anak
tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan
silsilahnya);
ditanyakan pada informan dan dikembangkan
pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan
pada saat wawancara berlangsung. Hal ini
melakukan pendekatan layanan hingga tingkat
dimaksudkan
desa/kelurahan.
agar
proses
wawancara
berlangsung secara alami dan mendalam.
(termasuk
tanggal
menjamin
kelahiran
dan
penyelenggaraan
Gambaran hak kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Serang adalah sebagai berikut : Berdasarkan informasi yang didapatkan dari
Jenis dan Sumber Data
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota
25
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
Serang tahun 2015 maka dapat diperoleh
memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel
gambaran
berikut ini:
berapa
anak
yang
sudah
mendapatkan akte kelahiran. Jumlah Anak yang
No
Kecamatan
Tabel 1 Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Jumlah Anak Belum Memiliki Anak Memiliki Akta Anak Akta 0-18
Jumlah
%
Jumlah
%
1
Serang
72.620
34.434
47.42
38.186
52.58
2
Kasemen
33.591
24.397
72.63
9.194
27.37
3
Walantaka
27.429
16.659
60.73
10.770
39.27
4
Curug
16.825
14.302
85.00
2.523
15.00
5
Cipocok Jaya
29.786
20.951
70.34
8.835
29.66
6
Taktakan
29.014
22.443
77.35
6.571
22.65
Total
209.265
133.186
63.64
76.079
36.36
Sumber: Disdukcapil Kota Serang tahun 2015
Berdasarkan bahwa
anak
yang
tabel sudah
diatas
diketahui
memiliki
b. Koordinasi dengan berbagai organisasi
akta
atau lembaga kemasyarakatan dalam
kelahiranterdapat sekitar 63,64 sementara itu terdapat sekitar
berbagai bentuk dan profesi
36,36 % . Dari 6 kecamatan
c. Adanya layanan bagi anak terlantar,
yang ada di Kota Serang Kecamatan Serang
panti
memiliki angka persentase
administrasi kependudukan lainnya
tidak
memiliki
akte
mencapai 52,58 %.
anak-anak yang
kelahiran
tertinggi,
atau
dari
d. Mendekatkan
Suatu yang bersifat
kelompok
layanan
rentan
hingga
menjangkau setiap kelurahan/desa
kontradiktif, kecamatan sebagai kecamatan
e. Kerjasama dengan komunitas warga
yang berada di ibukota Kota Serang ternyata
(misalnya RT/RW/Dusun)
jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran
f. Apakah
terbesar.
dimungkinkan
pengurusan
kolektif
Pemerintah Daerah Kota Serang telah
g. Apakah
melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan
ada
upaya
mengantisipasi
masalah penetapan pengadilan negeri
kepemilikan akta kelahiran adalah dengan :
h. Adanya dispensasi
a. Sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah 26
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
i. Cara mengatasi penggantian biaya cetak
terdapat 4 kasus perdagangan anak yang
blanko dan materai pada Akta dan
dilaporkan. Angka tersebut bisa jadi lebih besar,
Kutipan Akta
tetapi karena tidak dilaporkan, maka tidak
j. Apa saja upaya peningkatan kapasitas
tercatat dalam data perdagangan anak.
petugas pencatatan sipil yang sudah
Untuk kasus adopsi illegal, pada kenyataan
dilakukan
masih terjadi namun tidak terdapat data .
k. Bagaimana cara memadukan dengan
Adopsi
dilakukan
biasanya
tidak
program lain yang sedang berjalan
dicatatkan pada pada kantor catatan sipil dan
(misalnya dasa wisma, PKK, PAUD dan
diproses secara hukum. Pihak yang mengadopsi
sebagainya)
atau
l. Bagaimana memastikan penyampaian
mengangkat
anak
hanya
membuat
kesepakatan diantara mereka.
kebijakan dari tingkat nasional hingga
Sementara itu tidak ada data terkait kasus
ke tingkat terbawah 2)
yang
manipulasi usia, yang biasanya digunakan pada
Hak Perlindungan Identitas
saat
Hak Perlindungan Identitas dimaksudkan
mendaftarkan ke jenjang sekolah Dasar dan
untuk
memastikan
sistem
dalam
rangka
mendaftar
sekolah,
karena
untuk
jenjang berikutnya harus disertai oleh akte
pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap
kelahiran.
anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal,
pabrik/perusahaan harus memiliki kartu kuning,
manipulasi
dimana syarat untuk memiliki kartu kuning
usia,
manipulasi
nama,
atau
penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak
sesuai
dengan
keadaan
untuk
bekerja
di
tersebut harus sudah berusia diatas 17 tahun.
sebenarnya
sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak
3)
tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas
Pendapat
anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya
Hak
Bereskpresi
dan
Mengeluarkan
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat
sendiri. Di
Begitupun
dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat Kota
Serang
kasus-kasus
seperti
mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara
perdagangan anak masih terjadi, contoh kasus
merdeka
yang sering dilakukan adalah memanfaatkan
Organisasi Forum anak sebagai sarana bagi
anak untuk mengemis di pinggir jalan dan
anak untuk berekspresi dan mengeluarkan
lampu merah. Beberapa lokasi yang dijadikan
pendapat belaum ada di tingkat kecamatan,
tempat mengemis tersebut adalah di perapatan
hanya terdapat satu Forum Anak pada tingkat
Ciceri, perapatan Sumur Pecung dan perapatan
Kota.
Pisang Mas. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPMPKB Kota Serang pada tahun 2016
27
sesuai
keinginannya.
Keberadaan
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
NO 1
Tabel 2 Kelembagaan Partisipasi Anak Kecamatan Organisasi Forum Anak Serang 0
2
Walantaka
0
3
Kasemen
0
4
Cipocok Jaya
0
5
Curug
0
6
Taktakan
0
7
Tingkat Kota
1
Jumlah
1
Sumber : BPMPKB Kota Serang
Berdasarkan tabel sangat jelas bahwa
menjaga tumbuh kembang dan keberlangsungan
tiap kecamatan tidak membentuk Forum Anak
hidup anak. Kelembagaan tumbuh kembang dan
sebagai mana amanat dalam permen PPA
keberlangsungan hidup anak di Kota Serang
Nomor 11 Tahun 2011. Forum Anak adalah
tumbuh secara pesat naik itu dari kuantitas
wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten
maupun
atau kota yang berperan memberikan masukan
dimaksudkan adalah lembaga kesejahteraan
dalam
sosial, kelembagaan Pendidikan Anak Usia
proses
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan, program
Dini,
dan
Tingkat
kegiatan
Keanggotaan
pemenuhan Forum
Anak
hak
anak.
terdiri
dari
mewakili
semua
kelompok
anak,
minoritas dan adat. Berhati
Nurani
dan
Beragama Jaminan
bahwa
anak
diberikan
ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan
pembinaan.
Dalam
dan
Sekolah
Menengah
Sekolah
Menengah
tumbuh
kembang
dan
keberlangsungan hidup anak di Kota Serang.
termasuk anak berkebutuhan khusus, anak
Berpikir,
Pertama
kelembagaan
laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi,
Hak
Dasar,
yang
Berikut ini merupakan daftar dan jumlah
berdasarkan minat, bakat dan atau kemampuan,
4)
Sekolah
Kelembagaan
Tingkat Atas.
perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang
kualitasnya.
rangka
pemenuhan hak berfikir, berhati nurani dan beragama maka dibuat beberapa lembaga untuk 28
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tabel 3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Serang tahun 2016 Nama LKS KECAMATAN KET AL-MUBAROK SERANG LKSA NURUL ISLAM SERANG LKSA BANI ADUNG TAKTAKAN LKSA JAUHAROTUSSALAM CIPOCOK JAYA LKSA AL-AZIZIYAH SERANG LKSA NURUL BANTANI SERANG LKSA BINA WANITA BAHAGIA SERANG LKSA NAILUL AUTHAR SERANG LKSA YAKENAS SERANG LKSA BAITURRAHMAN KASEMEN LKSA MIFTAHUL JANNAH TAKTAKAN LKSA SAYAR NURURROHMAN KASEMEN LKSA TORIKUL JANNAH SERANG LKSA HIDAYATUT TAHLIBIN TAKTAKAN LKSA IBNU LATIEF SERANG LKSA RUMAH SINGGAH CIPOCOK JAYA LKSA LUAR PANTI Sumber : Dinas Sosial Kota Serang, 2016
LKS adalah lembaga yang memberikan
berkumpul secara damai dimiliki oleh anak
bantuan dan memberikan layanan sosial, baik
ketika mereka mengikuti organisasi-organisasi
yang
dikelola
masyarakat mensejahterakan
oleh yang
pemerintah
maupun
di lingkungan sekolah seperti OSIS, Pramuka,
bertujuan
untuk
PMR , Rohis, Klub-klub Olah Raga dan lain-
masyarakat
yang
kurang
lain.
Anak pun diberi kebebasan untuk
mampu. Terutama anak-anak dari masyarakat
berkumpul,
berdiskusi
bahkan
diajarkan
kurang mampu.
berdemokrasi dengan menentukan ketua OSIs ,
Terdapat 15 LKS yang memberikan
Ketua kelas dan lain-lain. Pemerintah Daerah
pelayanan di dalam panti dan 1 LKS (rumah
membentuk forum anak sebagai wadah bagi
singgah) yang anggotanya berada di luar panti,
anak untuk berorganisasi dan berkumpul secara
atau tidak tinggal pada LKS tersebut karena
damai.
mereka hanya datang sewaktu-waktu. 6). Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi 5)
Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara
Jaminan bahwa seorang anak tidak
Damai
diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos Jaminan bahwa anak bisa berkumpul
ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang
secara damai dan membentuk organisasi yang
akan
sesuai bagi mereka. Hak berorganisasi dan
Terdapat
29
mengganggu beberapa
tumbuh kasus
kembangnya.
kekerasan
yang
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
berakibat pada kehidupan pribadi anak korban
sebagai berikut:
kekerasan tersebut, kasus-kasus tersebut adalah Tabel 4 Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang No
Kasus
Jumlah
1
Anak dalam situasi darurat (Anak Pengungsi, Korban Kerusuhan, Bencana Alam, Korban Konflik Bersenjata);
0
2
Anak yang berhadapan dengan hukum;
19
3
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
0
4
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
0
5
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA
2
6
Anak yang menjadi korban pornografi;
8
7
Anak dengan HIV/AIDS;
0
8
Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
4
9
Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
8
10
Anak korban kejahatan seksual;
38
11
Anak korban jaringan terorisme;
0
12
Anak Penyandang Penyandang difabilitas;
0
13
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
11
Jumlah
90
Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten 2016
Berdasarkan
dan
informasi bagi anak; ketersediaan lembaga
kekerasan,
perijinan dan pengawasan; dan penyediaan
terutama kekerasan seksualakan mengalami
fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai
shock dan rasa malu, sehingga pada data yang
yang memungkinkan anak mengakses layanan
dibuat oleh LPA dan Kepolisian tidak by name
informasi secara gratis.
wawancara
hasil
anak-anak
observasi korban
dan by address. Namun permasalahannya
Fasilitas informasi layak anak berupa:
adalah pada masyarakat yang berada di lingkungan
tempat
tinggal
korban
a. Pojok baca, pojok baca di Kota Serang
,
sudah
disediakan
oleh
“carefour’.
pengelola
ditambahkan lagi oleh media yang meliput.
supermarket
Seharusnya
Tentunya hal ini sangat mengganggu mental
setiap tempat-tempat pelayanan umum
korban.
seperti mall, rumah sakit, bengkel dan dealer besar juga menyediakan pojok baca
7) Hak Akses dan Informasi yang Layak
bagi konsumen yang membawa anak.
Jaminan bahwa penyedia informasi
b. Taman Cerdas, Di Kota Serang belum
mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan
terdapat taman Cerdas yang sengaja
30
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
dibuatka oleh Pemerintah Kota Serang
Fasilitas memenuhi kriteria layak anak,
untuk
yaitu:
mengembangkan
kreativitas
,
ketrampilan, kecerdasan dan bakat anak. c. Perpustakaan,
Perpustakaan
a) Bebas pelanggaran hak anak/bahan
sebagai
berbahaya
tempat belajar dan mencari referensi
b) Bebas dari kekerasan
sangat menunjang bagi pembelajaran
c) Bebas dari diskriminasi
anak. Perpustakaan didapat di setiap
d) Bebas dari rasialisme
sekolah mulai tingkat SD sampai SLTP,
e) Bebas dari ancaman
terdapat
f)
juga
perpustakaan
milik
masyarakat seperti Rumah Dunia, SA
g) Bebas dari ekspose data/diri pribadi
Foundation. Untuk menjangkau anakanak
di
wilayah
perdesaan
Bebas dari kevulgaran/kecabulan
anak
tersedia
Untuk
melaporkan
beberapa
tindak
perpustakaan keliling. Sementara ini Kota
kekerasan dan pelanggaran kebebasan anak
Serang sendiri belum secara khusus
pemerintah Kota Serang menyediakan layanan
memiliki
Telepon Sahabat Anak (TESA). Gambaran
perpustakan,
tetapi
masih
menggunakan Perpusda milik provinsi
TESA di Kota Serang adalah sebagai berikut :
Banten. d. Layanan
informasi
daerah,
termasuk
informasi penanggulangan bencana Tabel 5 Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 No Kecamatan Jumlah 1 Serang 2 unit 2 Walantaka 3 Kasemen 4 Cipocok Jaya 5 Curug 6 Taktakan 7 Tingkat Kota 1 unit Jumlah 3 unit Sumber : Dinas Sosial Kota Serang
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat
TESA 29 adalah media pelayanan informasi
bahwa Terdapat 3 pos sahabat anak pada kota
dan konsultasi melalui telepon bebas pulsa bagi
serang, yakni pada daerah ciceri, kebon jahe
anak yang sedang membutuhkan bantuan dalam
dan alun-alun serang. Setiap POS dijaga oleh 4
menghadapi
orang, yang terdiri dari 2 orang tokoh
darurat yang menimpa anak.
masyarakat sekitar, 1 oarng satpol PP dan 1
1. Tujuan Umum
orang petugas dari dinsos.
31
dan
menyelesaikan
masalah
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
Melindungi dan membantu anak yang
ditemukan kasus-kasus anak berhadapat dengan
membutuhkan perlindungan dan anak yang
hokum, maka baik korban maupun pelaku
mengalami masalah darurat (emergency)
mendapatkan perlindungan dan pendampingan
serta memastikan adanya akses untuk
dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota
mendapatkan pelayanan berkualitas yang
Serang. Korban akan ditutupi identitasnya,
dapat mendukung tumbuh kembang anak
diberikan konseling dan tindakan medis jika
secara wajar.
diperlukan. Sementara itu apabila pelaku anak akan didampingi pada saat pelaporan, peradilan
2.
Tujuan Khusus
dan rehabilitasi.
Melindungi anak agar dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai anak, baik di rumah,
KESIMPULAN
sekolah maupun di lingkungan sosial 1ainnya;·
Membantu pengembangan
adalah salah satu bagian yang harus dipenuhi
kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam
untuk mengembangkan Kota Layak Anak.
rangka menciptakan jejaring pelayanan
Kluster Hak Sipil ditunjukkan dengan seberapa
yang
memfasilitasi
besar
perlindungan
perlindungan terhadap identitas anak.. Di Kota
anak; Mengadvokasikan pelayanan bagi
Serang kepemilikan akte kelahiran masih belum
anak-anak
tidak
optimal Kepemilikan akte tidak merata di setiap
terjangkau pelayanan, tidak memiliki akses
kecamatan. Di wilayah perkotaan kepemilikan
atau
akte anak lebih sedikit dibandingkan dengan
mendukung
perawatan
8)
Kluster Hak Sipil dan Kebebasan Anak
dan
yang
tidak
dan
sebelumnya
memadai
akses
kepemilikan
akte
kelahiran
dan
pelayanannya; Mengupayakan
wilayah perdesaan. Hal ini menandakan bahwa
peningkatan kualitas pelayanan bagi anak
kesadaran dan kepatuhan penduduk di wilayah
yang memerlukan perlindungan khusus dan
perdesaan untuk memiliki akte lebih tinggi
juga memastikan terjaminnya pemenuhan
dibandingkan dengan penduduk di wilayah
hak anak.
perkotaan.
Hak
Bebas
dari
Penyiksaan
dan
Hak kebebasan anak ditunjukkan dengan
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak
hak kebebasan berekpresi dan mengeluarkan
Manusiawi atau Merendahkan Martabat
pendapat, hak berfikir, berhati nurani, dan
Manusia.
beragama, hak berorganisasi dan berkumpul
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan
secara damai, hak atas perlindungan kehidupan
secara manusiawi tanpa adanya kekerasan
pribadi , hak akses dan informasi yang layak,
sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan
hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman
dengan
yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
hukum.
Oleh
karenanya
apabila 32
Arenawati & Listyaningsih, Tinjauan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak
martabat.
Pemenuhan hak kebebasan anak
f. Pemerintah menyediakan anggaran yang
adalah dengan menyediakan berbagai sarana
cukup untuk advokasi dan pendampingan
dan prasaran dan kelembagaan yang menunjang
pada kasus anak berhadapan dengan hukum.
pemenuhan hak anak tersebut. Penyediaan sarana dan sarana tersebut seperti menyediakan
DAFTAR PUSTAKA
ruang bermain, berkreativitas, pojok baca,
Adi, Rianto, 2004. Metode Penelitian Sosial
taman cerdas, perpustakaan, sanggar seni,
dan Hukum, Granit, Jakarta,
rumah singgah dan lain-lain. Sementara itu
Irawan, Prasetya, 2006.Penelitian Kualitatif &
kelembagaan yang perlu ada untuk mendukung
Kuantitatif
hak kebebasan anak adalah sekolah, forum
Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI,
anak, Lembaga Perlindungan Anak, KPAID,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Dinas Sosial, Kepolisian dan lembaga Peradilan
Untuk
Ilmu-Ilmu
Sosial.
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
dan lain-lain.
Perlindungan Anak
SARAN
Peraturan
Dalam rangka mengembangkan Kota
Menteri
Negara
Perempuandan
Pemberdayaan
Perlindungan
Anak
Layak Anak di Kota Serang, maka Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
Daerah perlu melakukan beberapa hal yang
2011 tentang Kebijakan Pengembangan
berkaitan
Kabupaten/ Kota Layak Anak
dengan
klaster
Hak
Sipil
dan
Kebebasan Anak sebagai berikut : a. Melakukan kelahiran
sosialisasi di
Peraturan
pentingnya
Kecamatan
yang
akte
Perempuand
angka
Perlindungan
Anak
Layak Anak
Kecamatan
Peraturan
c. Melakukan pembinaan pada organisasilembaga-lembaga
an
Pemberdayaan
2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota
b. Membentuk Forum Anak pada tingkat
,
Negara
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
kepemilikan akte kelahiran masih rendah.
organisasi
Menteri
Menteri
Perempuan
yang
Negara
dan
Pemberdayaan
Perlindungan
Anak
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
mewadahi kreatifitas, dan bakat anak.
2011 tentang Panduan Pengembangan
d. Menganjurkan pengelola mall, supermarket,
Kabupaten/ Kota Layak Anak
rumah sakit , bank dan lain-lain untuk
Peraturan
Menteri
Negara
menyediakan pojok baca dan area bermain
Perempuan
untuk anak.
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
e. Menyediakan taman Cerdas yang bersifat
2011
tematik dan mengedepankan kearifan lokal.
dan
Pemberdayaan
tentang
Perlindungan
Panduan
Kabupaten/ Kota Layak Anak
33
Anak
Evaluasi
JIPAGS, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 18 - 34
Sumber Lain
Patilima, Hamid, 2015, Kota Layak Anak, www.ykai.net Sari,
Helen
Kartika.
Program
2015.
Implementasi
Pengarusutamaan
Partisipasi
Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik di
Provinsi
Fakultas
DKI
Ilmu
Jakarta Sosial
(Skripsi). dan
Politik.Universitas
Ilmu Sultan
AgengTirtayasa. Unicef-Innocenti Building
Research Child
Framework
for
Centre,
Friendly Action,
2004,
Cities,
A
UNICEF,
Florence
34
