PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR

Kode / Nama Bidang Ilmu : 596 /Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR

TIM PENELITI :

NI LUH GEDE ASTARIYANI,SH.,MH. MADE NURMAWATI.,SH.,MH

NIDN : 0019037607 (KETUA) NIDN : 0031036208 (ANGGOTA)

Dibiayai dari dana DIPA BLU Satuan Kerja Universitas Udayana Nomor : DIPA-023.04.2.415253/2015 Tanggal 14 November 2015, SK No : 195a/UN.14.1.11/PNL.06/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan Kontrak Nomor : 966 C/UN.14.1.11/KU/SPK/2015

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2015

HALAMAN PENGESAHAN HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian Bidang Ilmu Ketua Peneliti a.Nama lengkap dengan gelar b. NIP / NIDN c. Pangkat/Gol d. Jabatan Fungsional/Stuktural e. Pengalaman Penelitian f.PS/Fakultas f. Alamat Rumah / HP g. Telepon/E-mail Jumlah Tim Peneliti Lokasi Penelitian Jangka waktu penelitian Biaya Penelitian

:Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar : Ilmu Hukum : Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH. : 19760319 199903 2 002 / 0019037607 : Penata / III d : Lektor : ( terlampir dalam CV) : Hukum : Jl Zidam Gg BiawakNo 49 : 081916254566/[email protected] : 2 (empat) orang : Kota Denpasar : 6 (enam) bulan : Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) Denpasar, 10 September 2015

Menyetujui : Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. I Gusti Ngurah WairocanaSH.,MH) NIP.19530401 198003 1 004

Ketua Peneliti,

( Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH ) NIP: 19990319 199903 2 002

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN SAMPUL

……………………………………………………… i

HALAMAN PENGESAHAN

……………………………………………………… ii

DAFTAR ISI

……………………………………………………… iii

ABSTRAK

……………………………………………………… iv

ABSTRACT

……………………………………………………… v

BAB I. PENDAHULUAN

……………………………………………………… 1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

……………………………………………………… 7

BAB III. TUJUAN

……………………………………………………… 9

BAB IV. METODE

……………………………………………………… 12

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................................................................

15

BAB VI PENUTUP

31

DAFTAR PUSTAKA

....................................................................................

……………………………………………………… 33

LAMPIRAN -

CV

-

LAPORAN KEUANGAN

i

ABSTRAK

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kan menjadi pilar utama pembangunan nasional. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif. Ditinjau dari aspek perlindungan, terbatasnya tempat yang aman bagi anak serta masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan yang salah. Target Penelitian tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar adalah diharapkan dapat 1). merumuskan dasar kewenangan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar. 2) Untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Metode yang digunakan dengan 1) Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap Pengembagan Kota Layak Anak.2)Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar.Luaran penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk Publikasi jurnal lokal Fakultas Hukum Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Denpasar

ii

ABSTRACT

The child is potentially a very important, the next generation of the nation's future, determine the quality of human resources (HR) of Indonesia which became the main pillar of national development. Qualified human resources can not be born naturally, when children are allowed to grow and flourish without protection, they will become a burden of development because it will be the generation that is weak, unproductive and uncreative. Judging from the aspect of protection, lack of a safe place for children and there are still many children who are victims of violence, harassment, discrimination and the wrong treatment. Target Research on Urban Development Eligible Children in Denpasar is expected to be 1). Urban Development authority to formulate the basis of Eligible Children in Denpasar. 2) To build a government initiative the city directed to the transformation of the Convention on Rights of the Child (CRC) of the legal framework into definitions, strategies and development interventions in the form of policies, programs and development activities aimed at the fulfillment of children's rights in a district / city. The method used to 1) Conduct textual study, which analyzed the legal text, namely clauses in legislation and public policy (state policy) is critical and explained the meaning and implications for developing a Decent City Anak.2) Perform contextual studies, namely associate with the current context of the legislation that created or interpreted in the context of City Development Eligible Children In Cities Denpasar.Luaran research is expected to add to the understanding and the research results can be published in a local journal publication Patrika Kertha Faculty of Law Faculty of Law University of Udayana

Keywords: City Proper Child, Denpasar

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Persoalan anak di masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya tampak semakin memprihatinkan. Secara umum permasalahan anak yang muncul di wilayah perkotaan sangat kompleks seperti kenakalan remaja, perkosaan, pelecehan seksual, traffiking, perdagangan anak, dan lain-lain. Hal ini terjadi tentu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat baik yang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap permasalahan anak

tidak mau tinggal diam membiarkan persoalan ini

berkembang semakin parah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah seperti program Kabupaten/kota layak anak, lomba-lomba BKB, BKR, P2WKSS, dan berbagai program lainnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat untuk mengatasi persoalan anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesejahteraannya. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib masa depan negara kita. Terkait dengan hal ini lembaga khusus yang menangani masalah anak seperti Kementerian Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) bersinergi dengan lembaga lain yang berkopeten dalam mengimplementasikan program-program yang terkait anak. Dalam pratik penyelengaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bali, terdapat beberapa kasus yang terjadi terhadap Perlindungan Anak Adapun data tindakan kekerasan tersebut terdapat dalam tabel berikut : Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Anak Sebagai Korban No

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 (jan-des) (jan-des) (jan-des) (jan-des) (jan-feb) Jumlah 144 146 148 21 Sumber: diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum Tahun 2010-2014

2

Tingginya kasus kekerasan anak sebagai korban dari tahun ketahun menunjukkan perlunya pengaturan perlindungan anak. Perlunya pengaturan ini diharapkan mampu menanggulangi dan menangani korban kekerasan terhadap anak sehingga, kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia dapat terpenuhi. Tabel 2 : Data Kasus Kekerasan Anak Sebagai Pelaku No

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 (jan-des) (jan-des) (jan-des) (jan-des) (jan-feb) Jumlah 120 76 79 Sumber: diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Umum Tahun 2010-2014

Jumlah pelaku kekerasan anak jml pelaku 120 100 2010

80

2011

60

2012

40 20 0 2010

2011

2012

Kota Denpasar sebagai kota berwawasan buadaya dengan berlandaskan pada Tri Hita Karana terdapat juga bebarapa kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak tampak semakin memprihatinkan. Secara umum permasalahan anak dan perempuan yang muncul di wilayah perkotaan sangat kompleks seperti kenakalan remaja, perkosaan, pelecehan seksual, traffiking, perdagangan anak, dan lain-lain. Hal ini terjadi tentu tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat baik yang dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembagalembaga lain yang konsen terhadap permasalahan anak tidak mau tinggal diam membiarkan persoalan ini berkembang semakin parah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah seperti program Kabupaten/kota layak anak, lomba-lomba BKB, BKR, P2WKSS, dan berbagai program lainnya. 3

Keadaan penduduk Kota Denpasar dewasa ini dapat dikatakan sudah sampai di antara pertengahan dan akhir dari tahap ketiga. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka kelahiran maupun kematian, terutama jika dikaitkan dengan kelompok umur yang tergolong anak-anak sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa semua penduduk yang belum berusia 18 tahun adalah dikatagorikan sebagai anak-anak. Mereka ini merupakan penduduk yang harus mendapatkan perlindungan dan dapat terpenuhi hak-haknya. 1 Tabel 3 Penduduk Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, 2012 Umur 0–4 5–9 10 – 14 15 - 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 + Total

Jenis kelamin Laki- Laki Perempuan 39 100 37 300 35 800 33 100 32 100 29 900 33 000 32 600 41 700 41 600 44 100 42 200 44 100 44 200 41 700 39 300 38 000 32 400 26 000 21 800 18 100 15 500 13 100 11 200 8 200 7 400 5 200 5 100 2 800 3 100 2 800 3 800 425 800 408 100

Total 76 400 68 900 61 000 65 600 83 300 86 300 88 300 82 000 70 400 47 800 33 600 24 300 15 600 10 300 5 900 6 600 825 700

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2012

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota denpasar berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Denpasar sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan tentang perlindungan perempuan dari kekerasan. Tingginya kekerasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Tabel 4 di bawah ini :

1

Profil Statistik Gender 2013, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Kota Denpasar

4

Dari data-data empirik tersebut, terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak yang dikategorikan, sebagai berikut: Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi, Kejahatan perkawinan, Kriminalisasi dan Penelantaran rumah tangga. Akan tetapi secara nyata, kekerasan terhadap anak bukan hanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dapat juga terjadi diluar aspek rumah tangga, misalnya: 1. korban pemerkosaan/pelecehan seksual 2. korban perdagangan orang 3. korban kebijakan yang diskriminatif 4. korban kekerasan pada masa berpacaran 5. korban eksploitasi seksual Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. Selain itu Pasal 15 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menentukan : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;dan e. pelibatan dalam peperangan. Adapun maraknya kekerasan terhadap anak, berupa penyiksaan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1. Kondisi ekonomi orang tua kandung/angkat/wali, sehingga acapkali melampiaskan kemarahan terhadap anak. 2. Rendahnya Pendidikan orang tua kandung/angkat/wali Adapun jenis-jenis penyiksaan fisik yang terjadi pada anak, yakni pukulan, tendangan, sulutan rokok, membakar, memberikan racun, dan tindakan lainnya yang membahayakan anak. Disamping penyiksaan fisik, terdapat pula bentuk kekerasan seksual terhadap anak, seperti ; 5

Paedofilia, sodomi, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, pemaksaan perkawinan, perkosaan. Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan anak masih memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif. Hal ini mengingat bahwa Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus Bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping

juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak azasi anak. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Sebagai upaya untuk lebih memperhatikan dan melindungi anak-anak Indonesia, maka pemerintah melalui Kementerian Negara dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengembangan kabupaten/kota Layak Anak. Kota Denpasar pengaturan tentang Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Isi dari peraturan ini terdiri dari VII Bab yakni: bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab; bab 2. Analisis Situasi yang terdiri dari 8 sub bab; Landasan Kebijakan dan Strategi menjadi bab 3 dengan 3 sub bab; Prinsip, Prasyarat dan Langkah-langkah Kebijakan diatur dalam bab 4 yang meliputi 3 sub bab; Indikator Program KLA dipaparkan pada Bab 5 yang terdiri dari indikator khusus dan indikator umum; Selanjutnya Peran para pihak dijelaskan pada bab 6 yang terdiri dari 8 sub bab; dan terakhir

bab 7 menjadi bab penutup.Melalui Peraturan menteri ini diharapkan semua

Kabupaten/Kota di Indonesia menyiapkan diri untuk menjadi kota layak anak sesuai dengan peryaratan yang telah ditentukan. Kota Denpasar telah menyiapkan diri mengikuti program menuju Kota layak anak yang saat ini sudah masuk katagori nindya. Untuk bisa memperoleh predikat yang lebih tinggi yakni utama dengan sendirinya harus menyiapkan berbagai persyaratan yang belum terpeuhi. Namun demikian, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak juga masih kerap mewarnai kehidupan anak baik di masyarakat Bali umumnya maupun di Kota Denpasar. Jumlah anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan ekploitasi masih relatif 6

besar. Masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan, belum mendapatkan pelayanan yang optimal, putus sekolah, menjadi korban trafficking, fedofilia, penganiayaan dan lain-lain. Kondisi yang demikian ini mencerminkan masih kurangnya kesadaran dan kepekaan para perencana dan penentu kebijakan untuk memprioritaskan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.Perlunya perlindungan terhadap anak melalui pengembangan kota layak anak sangat tepat dilakukan pengkajian melalui penelitian tentang Pengambangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar.

2.Rumusan Masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 2 (dua ) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Apakah dasar hukum tentang pengaturan tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar?. 2. Bagaimanakah inisiatif pengembangan kota layak anak yang dilakukan oleh pemerintahan kota ? 3. Tujuan Penelitian. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1. Pemahaman tentang pengaturan tentang Kota Layak Anak di Kota Denpasar . 2. Untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota

7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Pembaharuan hukum telah terjadi, ditandai oleh adanya berbagai instrument hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bersumber dari beberapa kovensi internasional, hukum positif nasional, termasuk yurisprudensi dimana perempuan mendapatkan keadilan. Namun terdapat jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya ( das sollen) dikehendaki terjadi oleh hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ( das sein) sehingga hukum hanya dipandang sebagai paying fantasi.2 Dari studi yang dilakukan analisis gender banyak ditemukan ketidak adilan , antara lain : 1), terjadi marginalisasi/pemiskinan ekonomi terhadap perempuan 2) jenis kelamin yaitu terjadi sub ordinasi terhadap salah satu perempuan , 3) terjadi stereotype rumah tangga, maka terhadap jeniskelamin yang mengakibatkan pembatasan terhadap perempuan , 4) terjadi kekerasan violence terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan karena perbedaan ender , 5) kerena peran gender perempuan adalah mengelola pekerjaan domestiklebih banyak dan lebih lama/burden . Kekerasan berbasis gender seperti yang diserukan Rekomendasi Umum CEDAW merupakan pelanggaran HAM Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan financial bagi 2

Jurnal Perempuan, 2006,Sejauh Mana Komitmen Negara ?,jurnal YJP, No 25 thun 2006, ISSN1410153X,hal 34-35 FF

8

keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak sebagi berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut :3 1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan betindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. 2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. 3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan. Dalam penyusunan Ranperda ini mempergunakan beberapa konsep antara lain : 1). Konsep perlindungan Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu; 2). Konsep kekerasan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang

berakibat

atau yang

mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi;3).Konsep Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan; 4). Konsep anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

3

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.h. 19

9

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1. Pemahaman tentang pengaturan tentang Kota Layak Anak di Kota Denpasar . 2. Untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota

3.2 Manfaat Penelitian ini diharapkan berguna untuk : 1). Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum Perundang-undangan bidang Perundangundangan Daerah ; 2). Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi para pihak yang berkompeten berkaitan dengan pembentukan Perda ; 3). Manfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu hukum khususnya mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan.

10

BAB IV. METODE PENELITIAN

1.Jenis Penelitian. Dalam penelitian hukum terdapat dua model jens penelitian yaitu : 4 a. Metode penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal, mempergunakan data sekunder berupa ; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitataif. b. Metode penelitian hukum sosiologis / empiris, mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lasim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial / empiris. Bertitik tolak dari pemasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normative. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogamatik. 5 Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer ( primary sources or authorities ) bahan-bahan hukum sekunder ( secondary sources or authorities ) dan bahan hukum tersier ( tertier sources or authorities ). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia.

2. MetodePendekatan. Dalam penelitian hukum normative ada beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep (conceptual approach ), pendekatan analitis ( analytical approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ), pendekatan histories ( historical approach ), pendekatan filsafat ( philosophical approach ),dan pendekatan kasus ( case approach).6 Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara pendekatan 4

Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 9. Jan Gijsels,Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hal. 109-110. 6 Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, hal. 93-137. 5

11

untuk menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ). Pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan

mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan penelitian ini.. 7

Disamping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penrapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

3.Sumber Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 8 Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Perlindungan Anak dan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan kabupaten/kota Layak Anak Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah

maupun para pihak yang membidangi

pembentukan Peraturan Bupati. 4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum. Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terkait seperti dengan Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar dan BP3 A Kota Denpasar.

5.Teknis Analisis Bahan Hukum

7

Ibid, hal. 19. C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung, hal. 134. 8

12

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. 9 Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. 10 Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji .dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.11 Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan : The relation berween a given formulation and specific complex of facts.The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.12 ( terjemahan bebas : Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama lain ). Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :13 1. Penafsiran otentik ; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundangundangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan ( biasanya sebagai lampiran ). Penafsiran otentik ini mengikat umum ; 2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ; 3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum ; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undangundang.

9

Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2008, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, hal. 19. 10 Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember ( selanjutnya disebut Philipus M Hadjon II ), hal. 33. 11 Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz, hal. 16. 12 Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles, hal. 111. 13 I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD, (selanjutnya disebut I Dewa Gede Atmadja II ), hal. 14 .

13

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan Pendelegasian kewenangan mengatur dalam Peraturan Bupati.

3.Manfaat Penelitian ini diharapkan berguna untuk : 1). Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum Perundang-undangan bidang Perundangundangan Daerah ; 2). Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi para pihak yang berkompeten berkaitan dengan pembentukan Perda ; 3). Manfaat bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu hukum khususnya mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan.

14

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

telah

mengeluarkan kebijakan kabupaten/kota layak anak. Hal ini tertuang dalam Permen PP RI No. 2/2009 ini mengatur tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Isi dari peraturan ini terdiri dari VII Bab yakni: bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab; bab 2. Analisis Situasi yang terdiri dari 8 sub bab; Landasan Kebijakan dan Strategi menjadi bab 3 dengan 3 sub bab; Prinsip, Prasyarat dan Langkah-langkah Kebijakan diatur dalam bab 4 yang meliputi 3 sub bab; Indikator Program KLA dipaparkan pada Bab 5 yang terdiri dari indikator khusus dan indikator umum; Selanjutnya Peran para pihak dijelaskan pada bab 6 yang terdiri dari 8 sub bab; dan terakhir bab 7 menjadi bab penutup. Melalui Peraturan menteri ini diharapkan semua Kabupaten/Kota di Indonesia menyiapkan diri untuk menjadi kota layak anak sesuai dengan peryaratan yang telah ditentukan. Kota Denpasar telah menyiapkan diri mengikuti program menuju Kota layak anak yang saat ini sudah masuk katagori nindya. Untuk bisa memperoleh predikat yang lebih tinggi yakni utama dengan sendirinya harus menyiapkan berbagai persyaratan yang belum terpeuhi. KLA(kota layak anak) adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistic) dan berkelanjutan (sustainable) dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Tujuan KLA, untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hokum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Prinsip KLA 

Non diskriminatisi



Kepentingan yang terbaik untuk anak



Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan



Penghargaan terhadap pendapat anak

15

Ruang Lingkup KLA Meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam bidang : 

Tumbuh kembang anak dan;



Perlindungan anak

KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam : 

Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan



Setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi



Setiap tingkatan wilayah: dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota, Kecamatan hingga Kelurahan

Indikator Kota Layak Anak 

Semua anak memiliki akte kelahiran



Keterlibatan anak dalam Musrenbang Kabupaten / Kota



Dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan kepentingan anak melibatkan wadah / forum anak di tingkat kota / kabupaten



Adanya kebijakan /peraturan tentang larangan iklan rokok di lingkungan institusi pendidikan dan tempat ibadah



Tidak ada pernikahan usia dini



Adanya peraturan / kebijakan tentang Pendidikan Dasar Gratis



Adanya pendidikan ketrampilan (Life skill education)



Adanya Perpustakaan dan Perpustakaan keliling



Ada taman pintar / taman cerdas



Ada peraturan / kebijakan tentang Jam Wajib Belajar bagi anak (18.00-21.00 WIB)



Beasiswa bagi anak yang berprestasi dan tidak mampu



Ada Telepon Sahabat Anak (TESA 129)



Adanya mekanisme “Restorasi Justice” terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 16



Ada Taman Penitipan Anak yang sensitive hak anak



Ada Pusat Pelayanan di Kabupaten / Kota



Ada Rumah Rehabilitasi (Sherter / Rumah Aman) untuk anak sebagai korban kekerasan



Ada taman bermain, olah raga dan rekreasi anak



Ada profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten / Kota

Dinas / Instansi Terkait : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kementerian Agama 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 8. Kantor Perpustakaan 9. Kepolisian 10. Kejaksaan 11. Pengadilan 12. Lembaga Pemasyarakatan

Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Denpasar dilakukan melalui lima klaster yakni: 1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif; 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus. Ke lima klaster ini akan dibahas secara rinci pada uraian berikut ini.

1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan. a. Kepemilikan Akta kelahiran Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap orang baik dewasa maupun anak-anak, namun demikian masih banyak orang yang tidak memilikinya, meskipun pada dasarnya kepemilikan akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan bagi seseorang karena ini merupakan identitas diri.

Untuk memperoleh identitas diri yang sah secara hukum, maka

seorang anak wajib mempunyai akte kelahiran. Identitas ini tergolong salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan resmi terhadap anak. Untuk mendapatkan identitas ini setiap orang 17

tua harus mendaftaran kelahiran anaknya ke kantor catatan sipil yang memang bertugas untuk mendaftarkan segala bentuk pencatatan akte kelahiran maupun akte perkawinan. Dalam realitasnya

masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya kepemilikan akta

kelahiran. Secara aturan umum bahwa orang tua seharusnya segera

mengurus akta lahir

(mencatatkan kelahiran anak yang baru lahir tidak lewat dari 42 hari). Seringkali orang tua baru merasakan pentingnya akta kelahiran ketika anaknya memasuki usia sekolah karena hal ini merupakan salah satu persyaratan masuk sekolah. Mengingat begitu pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi setiap orang, Kota Denpasar sebagai kota yang mau menuju kota layak anak selalu melakukan upaya untuk meminimalisir anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan akte kelahiran antara lain melalui gebyar dan jemput bola (jebol) dalam artian para petugas kantor catatan sipil mendatangi langsung daerah-daerah tertentu yang diperkirakan masih banyak penduduknya tidak memiliki akte kelahiran untuk mencatatkan atau membuatkan akta untuk anaknya. Gambar Komposisi Kepemilikan Akte Kelahiran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2012

b. Fasilitas Informasi Layak Anak Salah satu indikator penting yang menjadi persyaratan untuk menuju kota layak anak adalah adanya fasilitas informasi yang layak anak karena hal ini penting untuk menunjang tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, di Kota Denpasar telah tersedia fasilitas informasi layak anak seperti tertera pada Tabel: 4.2. Dari fasilitas yang ada, perpustakaan nampak sudah

18

tersedia di semua jenjang pendidikan dengan jumlah yang cukup memadai. Demikian juga perpustakaan keliling sudah tersedia 2 (dua) unit dan ada satu unit taman bacaan/pojok baca. Seperti kita ketahui bahwa perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan, oleh karena itu keberadaan fasilitas ini sangat diperlukan disetiap lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan paling bawah sampai jenjang pendidikan tinggi. Mengingat begitu pentingnya keberadaan perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, maka pemerintah Kota Denpasar menyikapi hal ini melaui upaya penyediaan perpustakaan keliling serta taman/pojok baca. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat umum baik remaja maupun anak-anak yang ada di luar sekolah yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara memanfaatkan perpustakaan keliling. Melalui cara ini mereka dapat mengakses perpustakaan dengan lebih mudah. c. Kelompok Anak di Kota Denpasar, Tahun 2012 Yang dimaksudkan dengan kelompok anak dalam hal ini adalah penduduk usia anakanak yakni penduduk yang berusia 0 – 18 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pasti dari penduduk yang terkatagori anak-anak belum dapat dihitung secara pasti karena pengelompokan penduduk berdasarkan umur menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pas pada usia 18 tahun namun 19 tahun terutama pada kelompok 15-19 tahun. Jika kelompok umur 15-19 tahun yang tertera pada Tabel 4.3 separuhnya tergolong anak-anak, maka hal ini berarti jumlah penduduk yang tergolong anak-anak lebih kurang mencapai 33,2% dari total penduduk Denpasar. Penduduk Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, 2012 Umur Jenis kelamin Total Laki- Laki Perempuan 0–4 39 100 37 300 76 400 5–9 35 800 33 100 69 300 10 – 14 32 100 29 900 62 700 15 - 19 33 000 32 600 66 800 20 – 24 41 700 41 600 83 400 25 – 29 44 100 42 200 87 800 30 – 34 44 100 44 200 86 600 35 – 39 41 700 39 300 82 000 40 – 44 38 000 32 400 71 900 45 – 49 26 000 21 800 49 000 50 – 54 18 100 15 500 34 200 55 – 59 13 100 11 200 24 900 60 - 64 8 200 7 400 15 600 19

65 - 69 70 - 74 75 + Total

5 200 2 800 2 800 425 800

5 100 3 100 3 800 408 100

10 500 6 000 6 800 833 900

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2012 Dengan demikian, untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang anak serta perlindungan dan kesejahteraannya diperlukan adanya berbagai fasilitas yang dapat mengakomodir kebutuhannya seperti terbentuknya forum anak.

Sampai tahun 2012, di Kota Denpasar telah

terbentuk kelompok anak dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota. Forum anak yang sudah terbentuk selama ini berjumlah 40 tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

D. Organisasi Anak/ Kelompok Bermain Untuk mendukung tumbuh kembang anak diperlukan wadah yang sesuai dengan jiwa dan umur anak. Wadah ini bisa dalam bentuk lembaga pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, dan lembaga-lembaga pengasuhan anak lainnya. Dengan wadah ini mereka akan dapat menyalurkan kreativitasnya dalam asuhan dan bimbingan para guru atau pendididk. Dengan cara ini diharapkan anak-anak di Kota Denpasar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Dalam Konvensi Hak-hak Anak, terdapat empat hak-hak dasar, yaitu: Hak untuk 1) Bertahan Hidup; 2) Tumbuh Kembang; 3) Perlindungan; dan 4) Partisipasi. Di dalam Hak Dasar anak yang keempat, yaitu Partisipasi, menguraikan tentang hak anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada anak.

Terdapat

salah satu pasal tentang hak Partisipasi ini yaitu Pasal 15, yang menyatakan: „Anak berhak untuk bertemu dengan orang lain dan untuk bergabung atau membentuk suatu perkumpulan, kecuali jika hal itu melanggar hak orang lain‟

(Laurike, dkk, dalam Kementrian Pemberdayaan

Perempuan RI). Terkait dengan hal ini, maka keberadaan fasilitas atau organisasi anak seperti taman kanak-kanak/PAUD, forum anak akan dapat memenuhi hak anak. Di kota Denpasar terdapat lembaga yang mengurus perlindungan dan kesejahteraan anak yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan berserikat seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak, forum anak seperti tampak pada data yang ditampilkan pada beberapa tabel seperti berikut ini. 20

Tabel,,, Forum Anak di Kota Denpasar, tahun 2012 Forum Anak Tingkat Forum Anak Tingkat Kota Forum Anak Kecamatan Jumlah

2011 1 405 406

2012 1 405 406

Sumber: PPKB, Kota Denpasar 2012 Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa di Kota Denpasar sudah terbentuk forum anak sebagai wadah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyalurkan aspirasi, bakat, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Forum ini ada di tingkat kota dan forum anak di tingkat kecamatan. Forum ini masih sama jumlahnya dari tahun 2011 sampai 2012.

Pembentukan forum anak ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak yang

berprestasi menjalin hubungan komunikasi dengan baik dan lancar sesama anak-anak yang ada di Kota Denpasar. Selain forum anak, fasilitas lain yang telah tersedia di Kota Denpasar adalah lembaga pendidikan baik yang masih tergolong kelompok bermain maupun pendidikan taman kanakkanak (TK). Jumlah TK yang ada di Kota Denpasar sebanyak 231 buah tersebar di semua kecamatan. Dari jumlah TK yang ada hanya satu yang berstatus TK negeri, selebihnya adalah TK swasta. Dari semua TK yang ada mampu menampung 14.418 anak-anak yang terdiri dari 7.398 orang murid laki-laki dan 7.020 murid laki-laki. Secara rinci persebaran jumlah fasilitas TK menurut kecamatan di Kota Denpasar seperti tampak pada Gambar: 4. 2 Persentase Murid Taman kanak-kanak menurut jenis Kelamin di Denpasar Tahun 2012.

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2012.

21

2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Klaster kedua dari Konvensi Hak Anak adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, yaitu mensyaratkan adanya bimbingan orang tua. Terkait dengan hal tersebut orang tua dituntut

untuk

memiliki

pengetahuan,

sikap,

dan

perilaku

yang

cerdas

dalam

menumbuhkembangkan dan memberi perlindungan kepada anak. Dalam rangka menggali dan mengisi potensi tersebut pemerintah dan masyarakat bekerjasama mendirikan Lembaga Konsultasi Orang Tua tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak.

A.Anak Menikah di Bawah Usia 18 Tahun. Ciri keempat sebuah kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota tersebut memiliki angka pernikahan pertama di bawah 18 tahun mendekati angka nol persen. Jika kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan di bawah 18 tahun rendah, maka kabupaten/kota tersebut berhasil pada Program Wajar 12 Tahun. Sebaliknya, jika kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan pertama di bawah 18 tahun masih tinggi, maka kabupaten/kota tersebut memiliki bupati/wali kota yang tidak memiliki visi tentang anak. Ciri kabupaten/kota memiliki angka persentase pernikahan pertama di bawah 18 tahun rendah adalah memiliki Program Wajar 12 Tahun, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Keluarga Berencana. Untuk mengurangi pernikahan pertama di bawah 18 tahun, pemerintah dapat berupaya melakukan sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pranikah dan atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran terutama orang tua, pemuka agama, dan pejabat publik yang menikahkan. Agar kabupaten/kota siap menuju kota layak anak sudah saatnya orangtua, masyarakat, dan pemerintah bersama saling bersinergi menghapuskan pernikahan di bawah 18 tahun. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi ”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Peraturan tersebut dapat diartikan bahwa di Indonesia seorang pria diperbolehkan menikah apabila telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Meskipun demikian dalam implementasinya masih harus ada persyaratan lain yang dipenuhi oleh calon pengantin. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 mensyaratkan “apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang 22

tuanya”. Ijin ini sifatnya wajib karena usia tersebut masih dipandang membutuhkan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Jadi, baik Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sesungguhnya sangat menghindari terjdinya pernikahan di bawah usia 18 tahun bersifat responsive anak dan memberi perlindungan kepada anak-anak. Pada tahun 2012 perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun masih terjadi di Kota Denpasar ini tersebar di keempat kecamatan seperti tampak pada gambar 4.3 di bawah ini.

Gambar: 4.3 Anak yang Menikah di bawah Usia 18 tahun, pada tahun 2012.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2012. Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa di Kecamatan denpasar Timur masih relatif banyak terjadi perkawinan dini atau menikah pada usia yang masih tergolong anak, demikian di Denpasar Utara. Hal ini perlu diantisipasi sehingga pada masa-masa yang akan datang hal ini bisa dicegah.

B. Orang Tua/Keluarga yang Memanfaatkan Lembaga Konsultasi Lembaga Konsultasi adalah lembaga yang memberikan layanan konsultasi yang disediakan untuk orang tua atau keluarga lainnya untuk mengkonsultasikan persoalan-persoalan keluarga yang tengah dihadapi. Lembaga konsultasi tersebut antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Curhat, Lembaga Konsultasi Keluarga, dsb. Lembaga Konsultasi Keluarga merupakan unsur kelima dalam kabupaten/kota layak anak. Lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh para orang tua, calon orang tua, dan pengasuh anak 23

untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Berbekal pengetahuan dan keterampilan tersebut mereka diharapkan mampu merawat dan mengasuh anak secara ramah. Pada gilirannya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan sehat, cerdas, dan sejahtera. Di Kota Denpasar terdapat 12 Lembaga Konsultasi Anak yang dapat diakses sebagai tempat berkonsultasi. Dilihat dari nama-nama lembaga tersebut, ada sembilan (9) lembaga yang secara khusus menangani masalah anak-anak dan remaja. Tiga lembaga lainnya tidak secara khusus menangani masalah anak, yaitu PKBI, LBH Apik, LBH Bali, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Secara kuantitas jumlah lembaga ini cukup memadai untuk Kota Denpasar dan letaknya sangat strategis serta mudah dijangkau. Jumlah dan nam-nama lembaga konsultasi anak yang ada di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah.

C. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indikator keenam kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak adalah di kabupaten/kota tersebut telah tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak. LKSA merupakan lembaga terakhir sebagai tempat pelayanan pengasuhan alternatif bagi anakanak yang tidak dapat diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti. Terkait dengan eksistensi lembaga ini, di Kota Denpasar tercatat ada 30 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Namun sayang 30 lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut baik nama maupun keberadaannya tidak dapat dirinci.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Kesehatan seperti yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) mencakup kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial dan tidak semata-mata terbatas pada ketiadaan suatu penyakit atau kelesuan. Tidak berbeda dengan definisi kesehatan WHO, di Indonesia di dalam Undang-undang N0 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (pasal 1 ayat 1) disebutkan bahwa kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Apabila mengacu 24

kedua definisi kesehatan di atas sepertinya untuk menemukan orang sehat akan sangat sulit dan menjadi absurd. Kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam konteks tulisan ini dimaksudkan adalah berbagai indikator kesehatan utama seperti status kesehatan, status gizi, kesehatan lingkungan, serta berbagai aspek pelayanan kesehatan yang pada akhirnya dapat membawa ke keadaan yang baik, yaitu kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Guna mengetahui kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Denpasar ada beberapa indikator yang dipakai sebagai tolok sebagai berikut.

A. Jumlah Kelahiran Di Kota Denpasar terjadi peningkatan kelahiran bayi yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir seperti tampak pada tabel 4.7 di bawah. Tahun 2011 kelahiran bayi di Kota Denpasar sebanyak 15.234 orang yang terdiri dari 7.719 bayi laki-laki dan 7.515 perempuan. Pada tahun 2012 sebanyak 16.754 orang yang terdiri dari 8.423 laki-laki dan 8.331 perempuan. Terjadi peningkatan kelahiran bayi sebanyak 1520 orang (9.98%) pada tahun 2012. Peningkatan jumlah kelahiran bayi sangat berkaitan dengan peningkatan jumlah pasangan usia subur terutama yang baru menikah. B. Jumlah Bayi yang Diberi ASI Ekslusif Pemberian ASI eksklusif bagi bayi menjadi hal yang sangat penting karena hal ini dapat memberikan kekebalan tubuh dalam pertumbuhannya. Selain itu pemberian ASI untuk bayi juga akan lebih efesien dan murah dalam pengasuhan dan perawatan dibandingkan kalau menggunakan susu formula. Setalah pemberian ASI selama enam bulan, barulah bayi diberikan makanan tambahan yang sudah tentu makanan sehat yang sesuai dengan usianya. Terkait dengan itu, yang perlu diperhatikan adalah volume, jenis, gizi, dan hiegienisitas makanan bayi. Menurut para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu (ASI). ASI adalah makanan alamiah yang disediakan untuk bayi yang mempunyai komposisi nutrisi yang sesuai untuk perkembangan bayi sehat. Banyak kelebihan yang terkandung dalam ASI yang mendorong bayi dapat tumbuh kembang dengan lebih sempurna dibandingkan makanan lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu sangat disarankan memberikan ASI secara eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi yang baru dilahirkan sampai usia enam bulan tanpa memberi makanan dan minuman tambahan apa pun termasuk air putih. Lebih jauh 25

untuk mengetahui bagaimana

tingkat partisipasi para ibu menyusui di Kota Denpasar

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dapat dilihat pada tabel 4.9.

C. Pojok ASI Salah satu sasaran objek Millineum Development Goals (MDGs) adalah menurunkan angka kematian anak. Menurut Unicef (2012) intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian bayi adalah dengan memberi Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Untuk itu perlu ada fasilitas penyimpanan ASI, baik di rumah maupun di tempat kerja atau tempat publik. Oleh karena itu pembangunan Pojok ASI (Laktasi) menjadi prioritas dalam pembangunan D. Imunisasi Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan serum ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada bayi dan atau anak-anak karena sistem kekebalan tubuhnya belum sebaik orang dewasa sehingga sangat rentan dari serangan penyakit berbahaya. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi di antaranya adalah hepatitis B, campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, gendongan, cacar air, tbc, dan sebaginya (www.organisasi.org > Kesehatan, diakses tanggal 19 Juli 2013). Tabel 4.17 di bawah menggambarkan persentase bayi di Kota Denpasar yang telah mendapat beberapa jenis imunisasi. E Jumlah Keluarga Miskin Berbicara tentang kemiskinan seringkali dan serta merta diarahkan pada aspek ekonomi, yaitu adanya orang/kelompok orang yang tidak mampu dan tidak berdaya karena tidak dimilikinya pangan, sandang, dan papan. Secara sosio-culktural kemiskinan dapat terjadi karena kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor dari luar manusia, yaitu sistem, kebijakan pemerintah, tidak ada akses dan kesempatan. Oleh karena itu, yang paling beratnggungjawab terhadap kemiskinan struktural ini adalah pemerintah. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia itu sendiri, misalnya malas bekerja, persepsi yang salah (kaya, miskin takdir), kepasrahan yang pasif. Penyebabnya adalah kebodohan, keterbelakangan, tidak ada kemauan, tidak ada kesadaran, dan iman yang lemah. Upaya mengatasi kemiskinan kultural adalah harus 26

ada kemauan dari diri sendiri untuk mengatasinya. Berbicara tentang kemiskinan di Kota Denpasar terdapat sejumlah penduduk miskin seperti tampak pada tabel 4.19 berikut ini.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah upaya nyata dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jika demikian halnya manusia semata-mata hanya dilihat sebagai objek. Sesungguhnya di dalam dunia pendidikan manusia haruslah diperlakukan sebagai subjek, sehingga tujuan dari pendidikan juga unytuk menggali potensi khas dan unik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan demikian pendidikan tidak menjadi beban bagi peserta didik melainkan diminati dan disenangi. Pendidikan merupakan salah satu program pembangunan di Indonesia yang kualitas dan kuantitasnya sedang dan terus ditingkatkan. Hal ini terkait dengan goal ke 2 dari program MDGs (Millenium Development Goals), yakni mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan pada tahun 2015 semua anak, laki-laki dan perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Guna mencapai goals tersebut sudah seharusnya dan sepantasnya dunia pendidikan ditunjang oleh berbagai piranti yang dibutuhkannya. Selain untuk mencapai goals tersebut UU N0 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menyuratkan hak-hak dan perlindungan anak. Termasuk di dalamnya adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian kedua produk hukum di atas menghendaki agar setiap anak mendapat hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Terdapat 3 (tiga) kategori lembaga yang menangani pendidikan di Indonesia, yaitu lembaga forma (sekolah), non formal (LPTK, paket belajar), dan lembaga informal (lembaga sosial tradisional seperti: surau). Ketiga lembaga ini diharapkan dapat bersinergi untuk menghasilkan produk, yaitu manusia yang berkualitas, manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam tulisan ini pendidikan yang dimaksud lebih diarahkan untuk menganalisis pendidikan formal persekolahan. Guna mengetahui kualitas dunia pendidikan di Kota Denpasar, ada beberapa indicator penting yang dapat dilihat seperti di bawah ini. A. Angka Partisipasi Kasar (APK) 27

Salah satu indikator penting untuk melihat partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). Angka ini biasanya digunakan untuk melihat gambaran kondisi siswa pada suatu jenjang pendidikan. Apabila

APM (Angka Partisipasi Murni)

menunjuk pada penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka APK menunjukkan penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka. Angka Partisipasi Kasar (APK) ini sesungguhnya adalah proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kelompok umur. Dengan demikian, APK SD misalnya dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bersekolah di SD dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100. Oleh karena APK dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, maka berikut ini akan disajikan APK di Kota Denpasar mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2011/2012.

B. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni dalam hal ini yang dimaksudkan adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara matematis APM dapat dihitung dengan cara: misalnya, APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, kemudian dikalikan 100. APM digunakan untuk melihat angka partisipasi sekolah anak, yaitu anak usia sekolah bersekolah tepat waktu sesuai dengan umur mereka. Misalnya anak usia 7-12 tahun sekolah di Sekolah Dasar, anak usia 13-15 tahun sekolah di SMP, 16-18 tahun sekolah di SMA. Jadi, APM memberikan penekanan kepada ketepatan usia seseorang penduduk dengan jenjang pendidikan yang dijalani. Jika persentase APM menunjukkan 100% berarti tidak ada siswa yang mengulang kelas atau masuk pada usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. Guna mengetahui kualitas pendidikan anak-anak di Kota Denpasar berikut ini akan dipaparkan APM pada berbagai jenjang pendidikan..

C. Jumlah Sekolah Sekolah adalah tempat belajar secara formal bagi para peserta didik . Sekolah sengaja didirikan, baik oleh pemerintah maupun swasta dengan segala regulasinya. Secara formal penjenjangan pendidikan di Indonesia diawali dari Taman Kanak-Kanak, kemudian SD, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Ada hal menarik dari

tabel 4.31 di bawah yang 28

dipertanyakan, yaitu apa sesungguhnya perbedaan TK dengan PAUD?

Beberapa literatur

menjelaskan bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Oleh karena itu pada hakikatnya TK dan PAUD itu sama, sama-sama merupakan tempat belajar untuk anak usia 4-6 tahun. Mengapa pada tabel 4.31 di bawah keduanya dibedakan. Barangkali hal tersebut hanyalah masalah nama/sebutan saja. Jenjang pendidikan anak usia 4-6 tahun tersebut dahulu lebih populer disebut TK namun saat sekarang dinamakan PAUD. Keduanya tentu berbeda dengan TPA. TPA adalah Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tabel 4.31 di bawah menunjukkan jumlah sekolah yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 4.31 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar, 2011/2012. Sekolah TK

2011 214

PAUD TPA

276 20

SD/Sederajat SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat

223 58 60

2012 214 278 24 227 62 60

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2013

E. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia yang lahir ke dunia ini tidak semuanya sempurna dalam arti masih ada manusia yang menyandang disabilitas atau lahir kurang sempurna baik secara mental maupun fisik. Kondisi yang disandang oleh mereka yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental adalah ciptaan Yang Maha Kuasa yang tentunya tidak bisa dihindari. Persoalan yang dihadapi manusia termasuk anak-anak dalam kehidupannya adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri. Ada berbagai macam persoalan hidup yang menghadang dan harus dihadapi oleh sebagian anak di negeri ini termasuk mereka yang ada di Kota Denpasar. Di samping itu, tidak semua anak-anak yang lahir ke dunia dapat hidup sempurna dalam tumbuh kembangnya, namun masih banyak ada anak yang tumbuh kurang normal dalam artian 29

mereka memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Mereka ini antara lain adalah anak-anak autis atau anak yang dawn sindroom. Oleh karena itu sangat diharapkan dan dibutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak terkait sehingga anak-anak tersebut mendapatkan tempat untuk berlindung dan mendapat perlakuan khusus. Terkait dengan kepentingan anak yang berkebutuhan khusus, di Kota Denpasar sudah mempunyai lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang lasim disebut Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (PTKABK). Sampai saat ini PTKABK yang dikelola oleh pemerintah Kota Denpasar telah menampung dan menerapi anak berkebutuhan khusus yang secara lengkap datanya ada pada bagian ABK dari tulisan ini. Anak yang ditangani oleh PTKABK Kota Denpasar ini khususnya anak-anak autis. Selain melakukan terapi terhadap anak-anak tersebut, pengelola juga mendidik mereka melalui berbagai kegiatan seperti lomba-lomba olah raga dan kreativitas lainnya seperti tampak pada gambar berikut ini.

F. Anak sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Ada 4 (empat) kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Dari beberapa penelitian menunjukkan pelaku kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelaku kekerasan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua, namun kenyataannya anak-anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan. Tabel 4.34 di bawah menunjukkan di Kota Denpasar terjadi tindak kekerasan, baik yang dilakukan maupu pelakunya adalah anak-anak. F. Anak Berkebutuhan Khusus Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini sering disebut anak luar biasa atau anak cacat. Anak-anak dengan kategoori berkebutuhan khusus adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan kesehatan, termasuk anak berbakat. Oleh karena demikian, bagi ABK dibutuhkan bentuk dan tempat pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka 30

masing-masing. Bagi anak tunanetra misanya dibutuhkan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille sementara bagi anak tunarungu dibutuhkan kemampuan memiliki bahasa isyarat. Di Kota Denpasar terdapat anak berkebutuhan khusus seperti tampak pada tabel 3.35. di bawah ini.

Tabel 3.35. Data Anak Berkebutuhan Khusus di PTKABK Kota Denpasar Per 30 April 2013 Keterangan Laki-Laki Perempuan Anak yg mengikuti program di

56

23

Daftar Tunggu di PTKABK

56

16

Total

112

39

PTKABK (Terapi dan Kelas)

Sumber :Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus, 2013

F. Anak Terlantar Tidak semua anak yang terlahir dapat hidup sejahtera, namun diantara mereka yang hidup bahagia dan sejahtera ada juga yang hidupnya terlantar baik karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak mampu memenuhi hak anaknya untuk hidup layak maupun karena faktor lain. Kondisi kemiskinan seringkali mempengaruhi kehidupan anak-anak baik dalam pendidikan, kesehatan yang dalam istilah lain anak-anak akan menjadi terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (KNPP, 2002; 10). Anak yang tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tuanya termasuk mereka tidak mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi haknya dapat dikatagorikan sebagai anak terlantar. Di Kota Denpasar masih cukup banyak terdapat anak-anak yang masih terkatagori terlantar seperti tampak pada Tabel 4.40. Dari data yang ada selama dua tahun ini ternyata semakin tahun jumlah anak terlantar semakin meningkat, kenapa demikian? Hal ini perlu ditelusuri penyebabnya sehingga kedepannya hal ini dapat diantisipasi

31

BAB. VI PENUTUP

6.1 SIMPULAN Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

telah

mengeluarkan kebijakan kabupaten/kota layak anak. Hal ini tertuang dalam Permen PP RI No. 2/2009 ini mengatur tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Isi dari peraturan ini terdiri dari VII Bab yakni: bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab; bab 2. Analisis Situasi yang terdiri dari 8 sub bab; Landasan Kebijakan dan Strategi menjadi bab 3 dengan 3 sub bab; Prinsip, Prasyarat dan Langkah-langkah Kebijakan diatur dalam bab 4 yang meliputi 3 sub bab; Indikator Program KLA dipaparkan pada Bab 5 yang terdiri dari indikator khusus dan indikator umum; Selanjutnya Peran para pihak dijelaskan pada bab 6 yang terdiri dari 8 sub bab; dan terakhir bab 7 menjadi bab penutup Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Denpasar dilakukan melalui lima klaster yakni: 1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif; 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus dengan penjabaran : 1. Kepemilikan akte kelahiran untuk anak-anak yang ada di Kota Denpasar masih perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai minimal 95%. 2. Fasilitas pendidikan untuk menunjang tumbuh kembang anak di Kota Denpasar sudah cukup memadai. 3. Tingkat partisipasi anak-anak di bidang pendidikan di Kota Denpasar cukup baik. 4. Angka mengulang kelas dan putus sekolah di Kota Denpasar masih cukup tinggi terutama di SD, oleh karena itu hal ini perlu diantisipasi. 5. Persoalan anak di bidang kesehatan adalah: angka kematian bayi

dan balita

yang masih relatif tinggi, pemberian ASI eksklusif yg masih perlu ditingkatkan.

6.2 Rekomendasi •

Program percepatan pencatatan akte kelahiran masih perlu lebih digalakkan baik melalui gebyar maupun jemput bola karena dari data yang tercatat diperkirakan masih ada penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. 32

•

Sebagai upaya menanggulangan kasus-kasus yang menimpa anak-anak baik kasus kriminalitas maupun kasus KDRT di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta menekan bertambahnya anak terlantar perlu dilakukan sosialisasi UU.No.23/2002 tentang Perlindungan anak.

•

Untuk meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar, maka perlu dilaksanakan program penyadaran para ibu akan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, dan memperbanyak penyediaan pojok laktasi di tempat kerja untuk membantu ibu-ibu yang sedang menyusui.

33

DAFTAR PUSTAKA Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles, Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung. Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz. I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD Jan Gijsels,Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Jurnal Perempuan, 2006,Sejauh Mana Komitmen Negara ?,jurnal YJP, No 25 thun 2006, ISSN1410-153X. Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember ( selanjutnya disebut Philipus M Hadjon II ), Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset. Profil Statistik Gender 2013, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10 ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

34

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN PENELITIAN DOSEN MUDA ( LOG BOOK)

Judul :

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR Nama NIP Jabatan/Pangkat/Golongan Fakultas

: : : :

Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH. 19760319 199903 2 002 Lektor /Penata /IIId Hukum

Dibiayai dari dana DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014 Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda Nomor : 237-9/UN14.2/PNL.01.03.00/2014 Tertanggal 14 Mei 2014

35


1. Judul

: Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar

2. Ketua Pelaksana a.Nama

: Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH.

b.NIP

: 19760319 199903 2 002

c.Jabatan/Pangkat/Golongan

: Lektor /Penata /IIId

d.Fakultas

: Hukum

e.Alamat Kantor

: Jl.Pulau Bali no. 1

Rumah

: Jl.Zidam Gg Biawak No 49.

f.Telp

: 7452699/081916254566

3. Personalia

: 2(dua) orang

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

: 6 bulan

5. Bentuk Kegiatan

: Penelitian

6. Tempat Kegiatan

:

7. Biaya yang diperlukan

: Rp10.000.000,-

Kota Denpasar

Tahap 1 : Rp. 7.000.000,- (70 %) Tahap 2 Rp. 3.000.000,- ( 30 %)

36


1

Tanggal/Bulan/Tahun

Januari – Februari 2015

2

Nama Kegiatan Sub kegiatan

Persiapan penyusunan proposal

3.

Tujuan kegiatan/ Sub Kegiatan ( sesuai dengan proposal)

Dapat menyusun proposal tepat waktu sehingga dapat diajukan sebagai usulan ke LPPM

4.

Hasil yang diperoleh

Dapat disusun proposal sesuai dengan pedoman penyusunan proposal penelitian dosen muda yang ditentukan oleh LPPM

5.

Hambatan

Terdapat beberapa bahan-bahan hukum yang belum diperoleh, sehingga perlu dicari pada kegiatan berikutnya.

6.

Kesimpulan dan saran

Perlu tindak proposal

7.

Rencana Kegiatan Selanjutnya

Penyempurnaan penulisan

8.

Nama Peneliti

Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH

9.

Tanda tangan

lanjut

penyempurnaan

Catatan : Perlu dilakukan pencarian dan pengkajian terhadap bahan hukum yang belum diperoleh

37

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN PENELITIAN DOSEN MUDA ( LOG BOOK) Mei 2015 1

Tanggal/Bulan/Tahun Studi lanjutan

2


3.

Tujuan kegiatan/ Sub Kegiatan ( sesuai dengan proposal) Hasil yang diperoleh

4.

Studi lanjutan setelah penelitian dinyatakan diterima 1. Mengkaji buku-buku yang terkait dengan bidang penelitian baik yang diteliti maupun yang terkait dengan

bidang-bidang

hukum

bahan-bahan

hukum

yang lain 2. Mengkaji terutama

UU

yang

berkaitan

dengan pembentukan peraturan perundang-undangan 3. Membuat

pedoman

penelitian

yang akan dilakukan pada bulan berikutnya 5.

Hambatan

Tardapat beberapa literature dan bahan hukum yang tidak diperoleh

6.


Dilanjutkan pada penelitian berikutnya

7.


Penelitian

8.

Nama Peneliti


9.

Tanda tangan

Catatan : -

38


Juni-Juli 2015 1

Tanggal/Bulan/Tahun

2


3.

Tujuan kegiatan/ Sub Kegiatan ( sesuai Pelaksanaan penelitian dengan proposal) Hasil yang diperoleh 1. Pelaksanaan penelitian dengan melakukan penelitian pada bahan-bahan hukum berupa : a. UU b. Perda 2. Meneliti dasar kewenangan pembentukan kota layak anak 3. Meneliti perda melalui cd room dan dari internet

Pelaksanaan penelit ian

4.

5.

Hambatan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang belum diperoleh

6.


-

7.


Melanjutkan penelitian

8.

Nama Peneliti


9.

Tanda tangan

Catatan :-

39


Agustus-September 1

Tanggal/Bulan/Tahun

2


3.

Tujuan kegiatan/ Sub Kegiatan ( sesuai dengan Menghasilkan laporan proposal) kemajuan Hasil yang diperoleh 1. Menyusun laporan kemajuan 2. Rencannya menyususn laporan akhir sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh LPPM

Penulisan laporan kemajuan

4.

5.

Hambatan

-

6.


Laporan kemajuan disusun dengan baik

7.


Menyusun laporan akhir

8.

Nama Peneliti

Ni Luh SH.,MH

9.

Tanda tangan

Gede

dapat

Astariyani,

Catatan : penyetoran laporan awal dan laporan akhir harus tepat waktu

40

LAPORAN JUSTIFIKASI PENGGUNAAN ANGGARAN 100 % PENELITIAN DOSEN MUDA

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR

TIM PENELITI : NI LUH GEDE ASTARIYANI,SH.,MH.NIDN : 0019037607 ( Ketua) I GUSTI N DARMA LAKSANA , SH.,MKN. NIDN : 0007047503 ( Anggota)

Dibiayai dari dana DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014 Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda Nomor : 237-9/UN14.2/PNL.01.03.00/2014 Tertanggal 14 Mei 2014

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 41

TAHUN 2015

Lampiran 1. Format Justifikasi Anggaran

No I

II

Jenis Pengeluaran HONORARIUM Ketua Penelitian 1 orang Anggota Penelitian 5 orang BIAYA OPERASIONAL Pengadaan alat dan bahan d. blok note e. Bulpoint f. Kertas HVS g.Map plastic i. Flesdisk j. Tinta printer Deskjet Penjajagan dan penetapan informan Penggandaan instrumen penelitian Pengumpulan Bahan hukum skunder 2 orang Pengumpulan bahan hukum primer 2 0rang Analisis Bahan hukum

BIAYA PELAPORAN 1 Penyusunan draf laporan 2 Penggandaan draf laporan untuk diskusi intern 3 Penyempurnaan laporan final 4 Penggandaan laporan final

TOTAL Terbilang

Jumlah Satuan

Satuan Rp

Jumlah Rp

6 bulan 6 bulan

235,000 100,000

1,410,000 600,000 2,010,000

20 buah 20 buah 6 rim 11 buah 2 buah 1 buah 2 kali 8 set

10,000 6,000 50,000 10,000 150,000 300,000 250,000 100,000

200,000 120,000 300,000 110,000 300,000 300,000 500,000 800,000

2 kali

250,000

500,000

2 orang 2 orang

250,000 200,000

500,000 400,000 4,030,000

1 eks

610,000

610,000

4 eks 1 kali 15 eks

200,000 500,000 70,000

800,000 500,000 1,050,000 2,960,000

9,000,000 Sembilan Juta Rupiah

42

Lampiran 2 Dukungan sarana dan prasarana penelitian Dalam penelitian tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar, mempergunakan sarana berupa kapasitas, daya dukung/kemampuan berupa : 1. Laboratorium hukum terkait dengan penemuan bahan-bahan hukum terkait dengan : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10 ). d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak 2.

Diperlukan pula hal-hal berkaitan dengan kajian teoritis dan praktek empiris yang dapat dperoleh di Pemerintah Kota Denpasar dan BP3A ( Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak)

43

Lampiran 3. Personalia Penelitian No 1

Nama/NIDN

Instansi Asal

3

Ni Luh Gede Astariyani, FH Unud SH.,MH./ 0019003607 Made FH Unud Nurmawati.,SH.,MH/0031036208 Noving Pandy Mahasiswa

4

Nanda Dwi Satyawati

2

Mahasiswa

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum

Alokasi Waktu (jam/mimggu) 100 jam/minggu 100 jam/minggu 100 jam/minggu 100 jam/minggu

Uraian Tugas Ketua Peneliti Anggota Peneliti Tenaga Lapangan Tenaga Lapangan

44

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim peneliti serta mahasiswa yang terlibat

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1.

Nama Lengkap (dengan gelar)

2. 3. 4. 5.

Jabatan Fungsional Jabatan Struktural NIP/NIK/No.Identitas lainnya NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah Nomor Telepon/Faks /HP

6. 7. 8.

11.

Alamat Kantor Nomor Telepon/Faks Alamat e-mail

12.

Pengalaman Jabatan

9. 10.

Mata Kuliah yg diampu

Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH Lektor Dosen (Non Strukural) 197603191999032002 0019037607 Denpasar / 19 Maret 1976 Jl Zidam GG Biawak No 49 Pemogan Denpasar 081916254566 Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114 0361-222666 [email protected] Ketua Pusat Perancangan Hukum Tahun 2012sekarang S-1= >50 orang 1) Hukum Perundang-Undangan 2) HTN 3) Perancangan Peraturan Perundang-undangan 4) Hukum dan Kebijakan Publik 5) Hukum Kelembagaan Negara

B. Riwayat Pendidikan

Program Nama Perguruan Tinggi

S-1 Universitas Udayana Bali

S-2 Universitas Udayana Bali

45

Bidang Ilmu

Hukum Perdata

Hukum Pemerintahan

Tahun Masuk Tahun Lulus

1994 1998 Dasar Kewenangan Pengaturan Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Perkawinan Campuran di Indonesia 1. Prof.i Gusti Ketut Suta, SH Nama Pembimbing 2. I Ketut Westra, SH.,MH C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) No. Tahun 2014 1.

2014 2.

2014 3.

6.

7.

2. Dr.Gede Marhaendra.,SH.,MH

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.) DPRD Badung Rp. 70.000.000

Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan daerah tentang Pelayanan Publik di Kota Denpasar Penyusunan Naskah Akademis dan Provinsi Bali Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Bali Penyusunan Naskah Akademis dan Pemda Gianyar Peraturan daerah tentang Penetapan Keluran Di Kabupaten Gianyar

Pemda Tabanan

Rp. 90.000.000

Rp. 50.000.000

2014

Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan daerah tentang Penetapan Desa dan Desa Adat Di Kabupaten Tabanan

2014

Penyusunan Naskah Akademis dan Pemkot Denpasar Rp. 30.000.000 Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemkot Denpasar

4.

5.

Judul Penelitian

2006 2009 Pendelegasian Kewenangan Mengatur Kepada Peraturan Gubernur 1. Prof. Dr. Subawa, SH,MSi

Rp. 70.000.000

2013 Penyusunan Naskah Akademik DPRD Kota (awal) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Denpasar Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Denpasar

Rp. 70.000.000

2013 Penyusunan Naskah Akademik DPRD Kota (akhir) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Denpasar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar

Rp. 70.000.000

46

2013

Penyusunan Naskah Akademik Kota Denpasar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Tanah Di Kota Denpasar

Rp. 25.000.000

2013

Dasar Kewenanagn pembentukan Perda Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di Kota Denpasar

Rp. 7.500.000

2012

Penyusunan Naskah Akademik Pemkab Negara Rancangan Peraturan Daerah Tentang PDAM di Kabupaten Jembrana

3

8.

5.

Dosen Muda Udayana

Rp. 50.000.000

2012

Bentuk-Bentuk Peraturan Gubernur, Dosen Muda Rp. 7.500.000 dengan Dibiayai dari dana DIPA BLU Unud Universitas Udayana Tahun Anggaran 6. 2012 Dengan Surat Perjanjian KontrakNomor : 25.91/UN.14/LPPM/KONTRAK/2012 Tertanggal 10 Mei 2012 *) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya. . Pengalaman Penelitian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir No.

Tahun

Judul Penelitian Kepada Masyarakat

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1

2014

IBW di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Karangasem (Team Unud)

2

2014

Penyuluhan Hukum UU LKM di Kantor DIPA Kepala Desa Batubulan

20114

Konsultasi Publik tentang Pelayanan Publik Di DPRD Badung

Pemda Badung Rp. 70.000.000

2013

IBW di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Karangasem (Team Unud)

DP2M Dikti

3

4

2013 5

DP2M Dikti

Rp. 100.000.000

Rp.5000.000

Rp. 100.000.000

Partisipasi Publik Penyusunan Ranperda DPRD Badung Rp. 10.000.000 Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kota Denpasar

47

Sosialisasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi di Kelurahan Penatih

20092011

HIBAH MULTI TAHUN: Unit UJI / DP2M Dikti IBIKK dengan Judul Unit Usaha Jasa Penerbitan Buku dan Jasa Konsultasi Adat dan Budaya Bali DIKTI Tahun anggaran 2011, No.1658 a.1/UN.14/KU.03.04/PERJANJIAN/2011

6

7

DIPA PNBP Unud

2012

Rp.4.000.000

Rp. 100.000.000

*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.

2.

3.

4.

Judul Artikel Ilmiah

Volume/Nomor

Nama Jurnal

Tanaman Upakara, Tanaman SaranaBali Shanti LPM Unud ISBN : 979Udayana Ritual bagi Umat Hindu di Bali. 9703-1-3,2009 Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Jurnal Penelitian Kepada Udayana Bali Masyarakat, Udayana Mengabdi, “Bali Shanti” Universitas Udayana Vol. 9 No. 1 Tahun 2010, Issn : 1412-0925 Bali Shanti : Unit Layanan Konsultasi Majalah Ngayah Majalah Aplikasi Udayana Adat – Budaya Bali Ipteks, Vo.1 No.1 Edisi 2010, Issn 2087-118x,Singaraja. Peraturan Gubernur Sebagai Peraturan Majalah Ilmu Hukum Kertha Udayana Perundang-undangan dan Peraturan Patrika Unud, Edisi September Kebijakan 2010.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Se minar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir No.

1.

2.

Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar

Judul Artikel Ilmiah

Waktu dan Tempat

Bimbingan Teknis Pemerintah Kota Denpasar

Teknik Penyusunan Perda

26 Mei 2013 09.00-12.00 / Bali Hotel

Forum Sekwan SeBali

Fungsi dan Peran Naskah Akademis

20 Nopember 2013 13.00-15.00/Tanah Lot Tabanan

48

Kegiatan DP2M Dikti

Laporan Pelaksanaan Kegiatan IBIKK

3.

2 Februari 2012/Bogor

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir No.

Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD Tahun 1945

1.

Tahun Jumlah Halaman

Judul Buku

2005

400

Penerbit

Wawasan Denpasar

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir No.

Judul/Thema HKI

Tahun

Jenis

No.P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir No.

Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan

Tahun

Penyusunan Naskah Akademis Ranperda 2013Perlindungan Anak Di Prov Bali 2014

1.

Penyusunan Naskah Akademis Tentang 2013 Penggunaan Menara Bersama Di Pemkot Denpasar

2.

Tempat Penerapan

Respon Masyarakat

Pemprov bali Respon DPR Provinsi Bali Baik Kota Baik Sedang Denpasar dalam konsultasi Publik

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No.

1.

Institusi Pemberi Tahun Peng harga Anugrah Penelitian Pembentukan Tim Seleksi Dan SK Rektor UNUD No : an Kriteria Pemberian Anugrah Penelitian Bagi Dosen 374/A/H14/HK/2009 Jenis Penghargaan

Yang Berprestasi Dibidang Penelitian Kepada Tgl 7 Agustus 2009 Masyarakat Universitas Udayana. Anugrah Peneliti Junior Terbaik Untuk Ilmu sosial Dengan SK Rektor 4 1 2 A ⁄ U N . 1 4 ⁄ L P P M⁄ 2 0 2. Tahun 2011 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risiko.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Muda

Denpasar, 12 Februari 2015 49

50

B. Identitas Diri ( Anggota)

IDENTITAS DIRI Nama :Made Nurmawati,SH.,MH NIP/NIK : 19620331 198702 2 001 Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 31 Maret 1962 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Status Perkawinan :  Kawin  Belum Kawin  Duda/Janda Agama : Kristen Golongan/Pangkat : IV a/ Pembina Tingkat I Jabatan Fungsiobal Akademik : Lektor Kepala Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana Alamat : Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114 Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888 Alamat Rumah : Jl. Nuansa Udayana I/16 Jimbaran Tlp./Fax : (0361) 8479172 Alamat e-mail : [email protected]

Tahun Lulus 1985 2007

Tahun 2004 2006 2006 2006 2007

2007 2007

2007 2007

Jenjang S1 S2

RIWAYAT PENDIDIKAN Perguruan Tinggi Universitas Diponogoro Universitas Udayana

Jurusan/ Bidang Studi Hukum Tata Negara Hukum Pemerintahan

PELATIHAN PROFESIONAL Pelatihan Penyelenggara Training on contract Drafting Fakultas Hukum Unud Training on contract Drafting Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partisipasi Aktif Proses Belajar Mengajar” Metode Penelitian Hukum, Pelatihan Pembuatan Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pegawai Administrasi Di LIngkungan Universitas Udayana Training kegiatan Sosialisasi Putusan MPR RI, Pelatihan Pembuatan Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pegawai Administrasi Di LIngkungan Universitas Udayana General English Course In Intermediate Level Training of Trainers Sosialisasi UUD negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI

Fakultas Hukum Unud FH Unud Universitas Udayana Devisi Hukum Unud

MPR RI Jakarta bekerjasama dengan FFH.Unud Devisi Hukum UNUD

IALF MPR RI Jakarta

51

2008 2008 2008 2009

2009 2010 2010 2010

2011 2011 2012

2012 2013 2014

General English courses Intelectual Property Rights (IPR) Seminar “ Well Known Trademark and Brand Strategy Training Educational Methodology Problem Base Learning To Support Curriculum Training Educational Methodology Problem Base Learning To Suppor t Curriculum Training in Basic Computer Skills, The Use of Appropriate Software, and Internet Workshop Human Right Training Legal Research WORKSHOP Development of The Renewed S1 Curriculum and The New S2 Programme Faculty of Law-Unud PBL Training Skill Fo Academic Staffs Faculty of Law Unud Training E Learning for Academic*library staff FL-Unud

IALF dan Fakultas Hukum Unud Unud

Pelatihan Pemantapan Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Fak.Hukum Unud Lokakarya Kurikulum Fak.Hukum Unud Pelatihan SIM Skripsi  Pelatihan Ketrampilan Turor bagi Dosen FH Unud Dalam Proses Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi

Fak.Hukum Unud 23-24 Juli 2012

Universitas Maasricht Belanda bekerjasama dengan FH Unud Universitas Maasricht Belanda bekerjasama dengan FH Unud FH Unud Universitas Maastrich & FH Unud Universitas Maastrich & FH Unud Universitas Maasricht Belanda bekerjasama dengan FH Unud F FH Unud Universitas Maastrich & FH Unud

15 Agistus 2012 Fak.Hukum Unud 17 & 21 Juli 2 September

 Clinical Legal Education Training Program

Tahum........s/d ....... Sekretaris Bagian HTN Bendahara Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara

Tahum....s/d ....... 2007-2011

PENGALAMAN JABATAN Institusi FH.Unud Pusat Kajian HAM Fakultas Hukum Universitas Udayana

PENGALAMAN MENGAJAR Jenjang Institusi/Jurusan/Program Si Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jabatan 2000-2004 2001-2005 2010-2014

Mata Kuliah Hukum Tata Negara

52

2007-2011

S1

2007-2011

S1

2007-2011

S1

Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ilmu Negara Hukum dan Ham Hukum Kewarganegaraan

Tahun 2007-2011

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA Pembimbingan/Pembinaan Pembimbing Akademik

2007-2011

Pembimbing Skripsi

2007-2010 2012

Pembimbing Praktek Kerja Kemahiran Hukum (PKKH) Pembimbing Akademik Angkatan 2012

Tahun 2007

2007

2008

PENGALAMAN PENELITIAN Judul Penelitian Jabatan Penyusunan Rancangan Perda (legislative Anggota drafting) di DPRD Kota Denpasar Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Bidang Obat-obatan Anggota Berkaitan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Bali”, Implementasi Izin Usaha Pertambangan Ketua. Oleh Gabungan Pengusaha Penambangan Limestone (Gapeli) Dalam Memelihara Kelestarian Fungsi Tata Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan

2009

Pengaturan Lembaga Perwakulan Rakyat Dalam UUD Tahun 1945

2010

Penelitian Pengakuan Pengaturan Hak Anggota Atas Perumahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Eksistensi Peraturan Desa Dalam Ketua Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2005 pada Pebangunan Rumah Non Tradisional oleh Pengembang di Kota Denpasar untuk Menunjang Kepariwisataan.

2011 2012

Ketua

Sumber Dana DIK UNUD

DIK

Mandiri

Mandiri

Dipa Fakultas Hukum Unud DIPA Fakultas Hukum Unud DIPA FH UNUD

53

2013

2014

 Status Kewarganegaraan Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Uu No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ( Suatu Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)

Ketua

DIPA FH UNUD

Aspek HAM Berkaitan dengan Status kewarganagearaan Ganda Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketua

Dipa Fakultas

Kelompok

DIPA Fakultas

Pencabutan Paksa Status Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ditinjau dari perspektif HAM

Ketua

DIPA Fakultas

Problematika Peraturan Daerah Kota Denpasar di Bidang Perizinan

Anggota

BOMPTN

KARYA TULIS ILMIAH A. Buku/Bab/Jurnal Tahun Judul Penerbit/Jurnal 2004 Paksaan Pemerintahan Terhadap Pelanggaran Izin Majalah Kertha Patrika Mendirikan Bangunan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2005

Buku Hukum Tatanegara Pasca Amandement UUD Tahun 1945 Checks and Balances Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”,

Wawasan Press

Block Book Ilmu Negara Revisi

-

2012 Block Book Hukum Tata Negara Revisi 2014 Buku Ajar Hukum Kewarganegaraan 2014 Buku Ajar Ilmu Negara B. Makalah/Poster Tahun Judul 2006 Komparasi Politik Hukum Kewarganegaraan Dalam UU No.62 Tahun 1958 dan RUU Kewarganegaraan

-

2008

2012

Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana

Penyelenggara Badan Kekeluargaan Fakm Hukum Universitas Udayana 54

2007

Tahun 2003

2005

Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Dalam Rangka Menciptakan Good Governance

FH. UNUD

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM Judul Kegiatan Penyelenggara Seminar Nasional ” Reformasi Hukum di Kerjasama Fak. Hukum Indonesia melalui Penetrapan Prinsip-Prinsip Unud dengan Komisi Good Governance” Nasional republic Indonesia (KHN) Identifikasi Masalah Pemberantasan Korupsi di KPK bekerjasama dengan Indonesia, FH Unud

2005

Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Citra Hukum

FH.Unud

2006 2007

Combating and Preventing Corruption Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Sosialisasi Undang-Undang tentang Desa Sosialisasi Undang-Undang tentang Kesatuan Masyarakat Adat Seminar Nasional Membangun Bali Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Deplu dan FH Unud BI bekerjasama dengan FH.Unud DPD RI DPD RI

Seminar Actualisasi dan Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Berbangsa dan Bernegara Seminar Internasional ”Environmental,Health and Safety Risks in a Globalizing World”

.UNUD

Seminar Revitalisasi Hukum Tata Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Lokakarya Kurikulum Fak.Hukum Unud Semiloka Pancasila dan Konstitusi se Bali Tahun 2012 Seminar on Tourism and Law Tim Penyusun Kompilasi Borang dan Evaluasi diri Fak.Hukum Unud  Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa

Tgl 28 September 2012 DIPA Unud 15 Agistus 2012 Maret 2012

2010 2010 2011 2011 2011

2012 2012

2013 2014

 Seminar Nasional Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014  Panitia Pekan Konstitusi

UNUD

Kerjasama Universitas Maasrich, Mundo, Metro ,Nuffic Belanda dengan Fakultas Hukum Unud

April 2012 Fak.hukum Unud 5 -7 April 2014 Tanggal 8 April Tanggal 2 – 6 September 14 Oktober

55

 Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia KEGIATAN PROFESIONAL/PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT Tahun Kegiatan 2007 Sosialisasi dan Konsultasi Hukum Bisnis, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Pidana dan Hukum Adat & Masyarakat di Klinis Hukum Interaktif Radio Suara Janger Polda Bali”. 2010

Sosialisasi UUD Tahun 1945 di Radio Polda Bali

2011

Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengiriman Tenaga Kerjasama Indonesia (TKI) ke Luar Negeri pada CV Bali Padma Rose Denpasar Adaptasi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penulisan Awig-Awig Banjar Pakraman Sanga Agung, Desa Pakraman Denpasar Implementasi Tenik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pajak hotel Implementasi Tenik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pajak Restoran dana BOPTN Pemungutan dan Pembayaran Pajak dan restoran Secara On Line Oleh Pemerintah Kota Denpasar

2012

2012

2013

2014

Teknik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan dana DIPA Fakultas (Dana DIPA No.DIPA-023.04.2.415253/2014 tgl 5 Desember 2014)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risiko. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Dosen Muda Denpasar, 12 Februari 2015

Made Nurmawati, SH,MH NIP. 19620331 198702 2 001 56

Lampiran 5. Surat Pernyataan Personalia Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 1. Nama Lengkap NIP / NIDN Fakultas Status dalam Penelitian

: Ni Luh Gede Astariyani., SH.,MH. : 1976190319 199903 2 002/0019037607 : Hukum : Ketua

2. Nama Lengkap NIP / NIDN Fakultas. Status dalam Penelitian

: Made Nurmawati.,SH,MH : 19620331 198702 2 001/0031036208 : Hukum : Anggota

Menyatakan bahwa kami secara bersama-sama telah menyusun proposal Penelitian Dosen Muda Yang berjudul” Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar” dengan jumlah usulan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).Apabila proposal ini disetujui maka kami secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian ini sampai tuntas sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bersama sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bukit Jimbaran, 12 februari 2014

Ketua,

Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH ( NIP. 19760319 1999032002) Anggota,

Made Nurmawati.,SH.,MH (NIP : 19620331 198702 2 001) 57

58

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR

Recommend Documents