IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA BEKASI Oleh : Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAK Implementasi Program Kota Layak Anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak aak yag dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Di Indonesia kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak semakin banyak terjadi, khususnya kasus kekerasan terhadap anak. Sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi yang dapat dinilai melalui 5 indikator yaitu pada kelima klaster hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teorisasi induktif. Peneliti menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Kota Layak Anak ini dengan 6 faktor yang ditemukan di lapangan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor sumber daya, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, faktor komunikasi, faktor masyarakat dan faktor dunia usaha. Hasil penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi ini masih menemui kendala pada beberapa klaster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kota Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak. ini menjadi salah satu isu utama yang
A. Pendahuluan Di
Indonesia
permasalahan
perlindungan terhadap anak sekarang
diperbincangkan. permasalahan
dan
Berbagai kasus
yang
1
menjadikan anak sebagai korban
dan berkembang secara baik serta
banyak
tahun
lingkungan tempat tinggal anak pun
Permasalahan
akan memberikan perlindungan bagi
terjadi
belakangan tersebut
beberapa
ini.
diantaranya
adalah
perlakuan diskriminasi, kekerasan,
anak. Konsep
Kota
Layak
Anak
eksploitasi dan penelantaran terhadap
diperkenalkan oleh UNICEF yang
anak. Berdasarkan survei kekerasan
bertujuan untuk menciptakan suatu
terhadap perempuan dan anak (2006)
kondisi yang dapat mengaspirasi
oleh BPS yang dimuat dalam Profil
hak-hak
Anak Tahun 2013 oleh Kementerian
kebijakan,
Pemberdayaan
dan
struktur pemerintahan lokal (Child
(KPP&PA)
Friendly Cities, 2011). Di Indonesia
Perempuan
Perlindungan
Anak
anak
melalui
program-program
menunjukkan bahwa sebesar 3%
dengan ditetapkannya
anak-anak
Menteri
Indonesia
kekerasan
dalam
mendapat
tujuan,
Negara
dan
Peraturan
Pemberdayaan
lingkungan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
keluarga dalam berbagai bentuk. Ini
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
berarti
2011
bahwa
setiap
100
anak
Tentang
Kebijakan
Indonesia terdapat 3 anak yang
Pengembangan
mengalami tindak kekerasan.
Layak Anak yang menjadi landasan
Oleh karena itu saat ini Indonesia sedang
mengembangkan
program
Kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang
Kabupaten/Kota
bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak. Kota Bekasi merupakan salah
dapat mengaspirasi hak-hak anak
kota
melalui tujuan, kegiatan, program
mewujudkan Kota Bekasi Layak
dan
lokal
Anak. Komitmen Pemerintah Kota
dapat
Bekasi untuk mewujudkan kota layak
memenuhi dan mengaspirasi seluruh
anak ditandai dengan dilaunchingnya
hak-hak
akan
“Bekasi Menuju Kota Layak Anak”
menciptakan kondisi yang kondusif
oleh Walikota Bekasi yaitu H.
bagi anak untuk dapat bertumbuh
Rahmat Effendi pada 8 Mei 2013.
kebijakan
dimana
jika
anak
pemerintah pemerintah
maka
ini
yang
berkomitmen
untuk
2
Saat ini Kota Bekasi mendapat
kekerasan terhadap anak yang terjadi
predikat
di Kota Bekasi, minimnya fasilitas-
kategori
utama
dalam
perwujudan kota layak anak. Komitmen Bekasi
Pemerintah
untuk
fasilitas Kota
menciptakan
lingkungan yang layak bagi anak
yang
pembangunan
ramah
anak,
yang
tidak
memperhatikan kepentingan anak, dan sebagainya.
telah tercantum dalam Peraturan
Berdasarkan latar belakang dari
Daerah Kota Bekasi Nomor 12
yang sudah diuraikan diatas, maka
Tahun 2012 Tentang Perlindungan
Penulis
Perempuan dan Anak. Berdasarkan
mengenai pelaksanaan program kota
Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun
layak anak di Kota Bekasi dalam
2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf
upaya pemenuhan hak anak. Maka
d, menyatakan bahwa dalam hal
dalam
pengasuhan
mengambil
anak,
menyediakan
“Pemerintah
untuk
penelitian
meneliti
ini,
Penulis
“Implementasi
judul
untuk
Program Kota Layak Anak Dalam
pemeliharaan lingkungan yang aman
Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak
dan nyaman untuk tumbuh kembang
Di Kota Bekasi”.
anak
anggaran
tertarik
dengan
optimal
melalui
pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”.
Namun,
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana
implementasi
pada
Program Kota Layak Anak dalam
implementasinya hingga saat ini
upaya pemenuhan hak-hak anak
Kota
di Kota Bekasi?
Bekasi
„segudang‟
masih
masalah
memiliki
yang
harus
2. Faktor-faktor
apa
saja
yang
diselesaikan untuk mewujudkan kota
menjadi
layak anak. Hal ini dikarenakan
penghambat
masih terdapat kendala dalam upaya
pelaksanaan Program Kota Layak
pemenuhan hak-hak anak. Berbagai
Anak dalam upaya pemenuhan
permasalahan
hak-hak anak di Kota Bekasi?
yang
menyangkut
kepentingan masih banyak terjadi di Kota Bekasi. Salah satunya adalah masih
banyak
terdapat
kasus
pendukung pada
dan proses
C. Tujuan Penelitian Penyusunan
penulisan
karya
ilmiah ini mempunyai tujuan : 3
1. Untuk
mendeskripsikan
bagaimana
menjelaskan
bahwa
administrasi
implementasi
publik merupakan seni dan ilmu (art
Program Kota Layak Anak dalam
and science) yang ditunjukkan untuk
upaya pemenuhan hak-hak anak
mengatur
di Kota Bekasi.
melaksanakan berbagai tugas yang
2. Untuk menganalisis faktor apa saja
yang
mendukung
menghambat
dan
pelaksanaan
“public
affairs”
dan
tentukan. 2. Kebijakan Publik Suatu
kebijakan dalam
publik
Program Kota Layak Anak dalam
diperlukan
pelaksanaan
upaya pemenuhan hak-hak anak
sebuah negara sebagai upaya untuk
di Kota Bekasi.
dapat menjawab berbagai kebutuhan-
D. Kerangka Teori
kebutuhan
1. Administrasi Publik
Thomas R Dye. (dalam Pasolong,
Administrasi publik dalam suatu negara
berperan
penting
dalam
2007
yang
kebijakan memberikan memenuhi
39) mengatakan
umum.
bahwa
kebijakan publik adalah “apapun
melaksanakan berbagai kebijakannegara
:
masyarakat
dipilih
pemerintah
untuk
dan
dalam
dilakukan atau tidak dilakukan”.
pelayanan
untuk
Dye
segala
kebutuhan
masyarakat.
mengatakan
pemerintah
bahwa
memilih
bila untuk
melakukan sesuatu maka harus ada
Chandler
&
Plano
(dalam
tujuannya
(objektifnya)
dan
Pasolong 2007 : 7), mengatakan
kebijakan publik itu meliputi semua
bahwa Administrasi Publik adalah
tindakan pemerintah, jadi bukan
proses dimana sumber daya dan
semata-mata merupakan pernyataan
personel
keinginan pemerintah atau pejabat
publik
diorganisir
dikoordinasikan
dan untuk
memformulasikan,
pemerintah saja. Kebijakan publik pada dasarnya
mengimplementasikan,
dan
adalah keputusan yang dikeluarkan
keputusan-
oleh Pemerintah dalam memecahkan
keputusan dalam kebijakan publik.
suatu permasalahan publik. Terdapat
Chandler
beberapa proses dalam kebijakan
mengelola
(manage)
dan
Plano
juga
4
publik.
Suwitri
(2009 : 69)
sasaran kebijakan publik tersebut
membahasan proses kebijakan publik
diterjemahkan
dalam tahap perumusan kebijakan,
program
implementasi kebijakan dan evaluasi
mencapai tujuan.
kebijakan. Agar kebijakan publik
Van
dalam
tindakan
Metter
program-
yang
dan
dapat
Van
Horn
tersebut dapat dirasakan manfaatnya
(Agustino, 2006 : 142 - 144)
maka kebijakan publik tersebut harus
mengemukakan
di implementasikan.
enam
3. Implementasi
Kebijakan
bahwa
variabel
mempengaruhi
terdapat
yang
kinerja
dapat kebijakan
Publik
publik , yaitu :
Penelitian ini menganalisis pada
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
tahap Terdapat
implementasi banyak
dikemukakan
kebijakan.
definisi
yang
para
ahli
oleh
2. Sumberdaya 3. Karateristik Agen Pelaksana 4. Sikap
mengenai implementasi kebijakan, beberapa
definisi
implementasi
kebijakan sebagai berikut :
/
(Disposition) Para Pelaksana 5.
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Bernadine R. Wijaya & Susilo
6. Lingkungan
Supardo (Pasolong, 2007 : 57)
dan Politik.
mengatakan
Menurut
bahwa
Kecerendungan
implementasi
Ekonomi,
George
Sosial,
Edward
kebijakan
III
adalah proses mentransformasikan
implementasi
dapat
suatu rencana ke dalam praktik.
dipengaruhi oleh empat variabel
Suwitri (2009 : 80) dalam buku
yang saling berhubungan satu dengan
“Konsep Dasar Kebijakan Publik”
yang lainnya, yaitu : Komunikasi,
mengemukakan
Sumberdaya, Disposisi dan Struktur
implementasi
bahwa adalah
fungsi
membentuk
suatu upaya yang memungkinkan
Birokrasi. 4. Konsep Anak
tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan
Dalam UU No. 23 Tahun 2002
publik dapat direalisasikan sebagai
Tentang Perlindungan Anak yang
“outcome” atau hasil dari kegiatan
selanjutnya disebut UUPA, yang
pemerintahan dan tujuan-tujuan atau
dimaksud Anak adalah seseorang
5
yang belum berusia 18 (delapan
dikenal dengan judul "A World Fit
belas) tahun, termasuk anak yang
for
masih dalam kandungan.
PERMEN PPPA No. 12 Thn 2011
Children".
Berdasarkan
Penyelenggaraan pemenuhan hak
Tentang Indikator Kabupaten/Kota
anak di Indonesia berdasarkan atas
Layak Anak sebuah Kabupaten/Kota
asas
Layak
Pancasila,
Undang-Undang
Anak
Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip
memenuhi
dasar
ditetapkan
Konvensi
Hak-Hak
Anak
idealnya
indikator
yang
oleh
harus telah KHA,
(KHA). Hak anak adalah bagian dari
dikelompokkan kedalam 6 bagian,
Hak Asasi Manusia yang wajib
yang meliputi
dijamin, dilindungi dan dipenuhi
kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak
oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
anak, yaitu : klaster hak sipil dan
pemerintah dan negara. Seorang anak
kebebasan
memiliki
keluarga
hak
diskriminasi;
yaitu
:
non
kepentingan
yang
dan
kelangsungan
pendidikan,
berkembang; terhadap
serta
pendapat
dan
penghargaan anak
(dalam
Herlina,dkk 2003: 15).
dan
lingkungan pengasuhan
kesejahteraan
;
pemanfaatan
klaster waktu
luang dan kegiatan budaya ; serta klaster perlindungan khusus. E. Metodologi Penelitian Metode yang digunakan dalam
5. Konsep Kota Layak Anak Salah satu momen penting yang menguatkan
klaster
alternatifnya ; klaster kesehatan dasar
terbaik bagi anak; hak untuk hidup, hidup
;
bagian penguatan
bersama
tipe penelitian deskriptif dengan
untuk mewujudkan sebuah dunia
pendekatan kualitatif dan dengan
yang layak bagi anak sebagai wujud
model teorisasi induktif. Informan
terpenuhinya
adalah
pada penelitian ini adalah masyarakat
Resolusi Majelis Umum PBB pada
Kota Bekasi yaitu anak, staf Badan
tanggal
Pemberdayaan
10
komitmen
penelitian ini yaitu menggunakan
hak
Mei
anak
2002
yang
Perempuan,
mengadopsi laporan Komite Ad Hoc
Perlindungan Anak dan Keluarga
pada Sesi Khusus untuk Anak.
Berencana (BP3AKB), serta Staf
Dokumen itulah yang kemudian
Komisi
Perlindungan
Anak
6
Indonesia Daerah Bekasi. Teknik
maksimal
dengan
pengumpulan
kebijakan
untuk
dengan
data
dilaksanakan
melalukan
wawancara,
dokumentasi Teknik
dan
analisis
lapangan
studi data
pustaka.
selama
menggunakan
di
teknik
mengeluarkan mengurus
akta
kelahiran tanpa biaya. Selain itu dalam implementasinya, pemenuhan hak sipil bagi anak juga terpenuhinya dengan
adanya
kebijakan
dari
analisis oleh Miles dan Huberman
Walikota Bekasi, yaitu anak dari
melalui tiga kegiatan yang dilakukan
perkawinan siri dapat mengurus akte
yaitu reduksi data, penyajian data,
kelahiran.
serta
dan
menguntungkan bagi setiap anak,
sudah
khususnya anak dari perkawinan siri.
terkumpul dan disusun, maka dalam
Terkait dengan hak kebebasan
analisis dan interprestasi data setelah
masih ditemui beberapa kendala
di lapangan, penulis menggunakan
dalam pemenuhan hak kebebasan
model dari Spreadly dengan teknik
bagi anak, yaitu :
analisis taksonomi. Kualitas atau
a) Belum seluruh anak Kota Bekasi
penarikan
verifikasi.
kesimpulan
Ketika
data
Kebijakan
keabsahan data menggunakan teknik
dapat
triangulasi.
mengeluarkan
HASIL
PENELITIAN
DAN
A. Implementasi Program Kota Layak
Anak
dalam
Upaya
Pemenuhan Hak-Hak Anak di
merdeka pendapat,
pengalaman ini justru terdapat pada
PEMBAHASAN
secara
tersebut
lingkungan
keluarga
sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi
anak
dalam
tumbuh kembangnya. b) Fasilitas atas informasi layak
Kota Bekasi 1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
anak
yang
disediakan
oleh
dan
Pemerintah Kota Bekasi masih
kebebasan terdapat dua kepentingan
sangat minim sehingga tidak
anak yang harus dipenuhi, yaitu hak
dapat dijangkau oleh seluruh
sipil dan hak kebebasan. Pada hak
anak.
Pada
sipil,
klaster
sipil
Kota
Bekasi
c) Forum anak di tingkat kecamatan
pelayanan
yang
belum dapat sepenuhnya aktif
pemerintah
memberikan
hak
7
dalam
proses
pembuatan
perlindungan anak di Kota Bekasi
kebijakan dan belum seluruh
tidak tersampaikan secara tepat dan
anak di Kota Bekasi mengetahui
merata kepada seluruh masyarakat
adanya
Kota
forum
anak
beserta
fungsinya,
sehingga
dalam
terdapat masyarakat yang justru tidak
pembuatan
kebijakan
masih
mengetahui hak anak yang harus
sedikit aspirasi dan masukan dari
terpenuhi dan tidak tahu dalam
anak Kota Bekasi. Hal ini yang
merawat dan mengasuh anak secara
menyebabkan pada klaster hak
tepat.
sipil
3. Klaster Kesehatan Dasar dan
dan
menemui
kebebasan
masih
kendala
dalam
implementasinya. 2. Klaster
Bekasi,
sehingga
masih
Kesejahteraan Pada klaster kesehatan dasar dan
Lingkungan
Keluarga
kesejahteraan
adalah
menjamin
dan Pengasuhan Alternatif
bahwa setiap anak Kota Bekasi
Pada klaster lingkungan keluarga
memiliki hak untuk mendapatkan
dan pengasuhan alternatifnya terkait
pelayanan kesehatan dasar dan hidup
dengan pernikahan usia dibawah
yang sejahtera. Oleh karena itu
umur menjadi salah satu fokus
terdapat
penting. Menurut informan, di Kota
program/kegiatan yang dilaksanakan
Bekasi angka pernikahan dibawah
oleh Pemerintah. Berbagai kegiatan
umur rendah.
dan program dalam memenuhi hak
berbagai
kebijakan
dan
Pada klaster lingkungan keluarga
kesehatan dasar dan kesejateraan
dan pengasuhan alternatif masih
bagi anak tersebut telah dilaksanakan
menemui kendala di lapangan yaitu
oleh beberapa SKPD yang terkait.
dalam kegiatan penyuluhan untuk memberikan
satu
program
tersebut
kepada
adalah melalui tersedianya akses
masyarakat mengenai pengasuhan
untuk mendapatkan jaminan sosial
dan perawatan anak, orang tua sering
dan fasilitas kesehatan yaitu program
tidak dapat hadir dalam kegiatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .
tersebut.
Namun
Hal
informasi
Salah
ini
menyebabkan
informasi mengenai hak anak dan
program
dalam tersebut
implementasinya belum
dapat
8
berjalan dengan baik karena masih
Namun,
terkait
menemui kendala di lapangan. Masih
pemanfaatan
terdapat banyak anak yang belum
kegiatan
budaya,
mendapat pelayanan kesehatan dasar
kendala
yaitu
yang baik dikarenakan keterbatasan
fasilitas kreatif dan rekreatif sebagai
kemampuan keuangan dari keluarga
sarana dalam pemanfaatan waktu
miskin menjadi penyebab bagi anak
luang dan kegiatan budaya sehingga
untuk mendapatkan akses pelayanan
belum seluruh anak Kota Bekasi
kesehatan yang memadai sehingga
dapat terjangkau oleh fasilitas yang
pada
Kota
sudah tersedia tersebut. Hal ini akan
menjamin
memberikan dampak yaitu tidak
terpenuhinya hak anak pada klaster
adanya ruang bagi anak untuk dapat
kesehatan dasar dan kesejahteraan.
menyalurkan kreasi dan tempat bagi
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan
anak untuk dapat bebas bermain
faktanya
Bekasi
Pemerintah
belum
Waktu
dapat
Luang
dan
Kegiatan
Budaya Pada
waktu
dengan
luang
masih
karena
dan
ditemui minimnya
dengan aman. 5. Klaster Perlindungan Khusus
klaster
pemanfaatan
pendidikan,
waktu
luang
dan
Pemenuhan hak bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus
budaya terkait dengan hak anak
(AMPK) pada implementasi hak
untuk mendapat pendidikan sudah di
anak terkait klaster perlindungan
implementasikan
baik
khusus sudah dapat berjalan dengan
dengan memberikan akses seluasnya
baik. Berbagai bentuk pelayanan
kepada seluruh anak Kota Bekasi
yang diberikan oleh Pemerintah Kota
untuk dapat bersekolah. Dengan
Bekasi
anak
yang
adanya kebijakan “Wajib Belajar 12
memerlukan perlindungan
khusus
Tahun”
terpenuhi
dengan
Walikota Bekasi pada tahun 2015,
bantuan
psikologis,
Pemerintah
dapat
konsultasi, rehabilitas, sarana dan
untuk
prasarana
yang
terpenuhinya
dengan
ditetapkan
berharap hak
agar anak
oleh
kepada
penunjang
mendapat pendidikan dari tingkat SD
berkebutuhan
sampai SMA.
penanganan
memberikan hukum,
bagi
khusus. AMPK
anak
Umumnya yang
9
dilaksanakan di Kota Bekasi adalah
B. Faktor
Pendukung
dan
bagi anak-anak korban kekerasan
Penghambat
(kekerasan
dan
Pada implementasi program kota
berhadapan
layak anak di Kota Bekasi, terdapat
verbal,
seksual),
anak
dengan
hukum,
fisik
yang
anak
faktor-faktor yang mempengaruhi
tereksploitasi yang dipaksa untuk
pada pelaksanaannya, meliputi faktor
melakukan pekerjaan terburuk bagi
internal dan faktor eskternal. Faktor
anak.
internal yaitu faktor yang bersumber
Bentuk
dan
penanganan
yang
dari dalam lingkungan pelaksana
diberikan kepada setiap anak yang
kebijakan, yakni : Sumber Daya
memerlukan perlindungan
khusus
(sumber daya manusia, sumber daya
sudah
dengan
finansial,
sesuai
dilakukan
sumber
daya
fasilitas
memperhatikan hak dan kepentingan
sarana dan prasarana), Komitmen
anak melalui pendampingan terhadap
Pemimpin dan Pelaksana Kebijakan,
anak korban kekerasan dan anak
serta Komunikasi. Faktor eksternal
yang berhadapan dengan hukum,
merupakan faktor yang bersumber
serta melindungi anak-anak yang
dari
tereskploitasi dari bentuk pekerjaan
kebijakan,
yang terburuk bagi anak. Meski
Masyarakat dan Dukungan Dunia
begitu,
Usaha pada Implementasi Program
kekerasan menjadi
banyaknya terhadap
kasus-kasus anak
hambatan
sehingga
hal
lingkungan
pelaksana
yakni
Dukungan
:
masih
Kota Layak Anak dalam Upaya
dalam
Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota
mewujudkan kota layak anak di Kota Bekasi,
luar
Bekasi.
tersebut
Pada faktor pendukung dapat
menjadi tanggung jawab oleh semua
diketahui bahwa pada faktor internal,
pihak, tidak hanya Pemerintah saja
faktor sumber daya fasilitas sarana
tetapi juga menjadi tanggung jawab
dan
dunia usaha dan masyarakat dalam
eksternal
upaya pemenuhan hak anak dalam
masyarakat dan dukungan dunia
mewujudkan Kota Bekasi Layak
usaha.
prasarana
dan
terdapat
pada
faktor
dukungan
Anak.
10
Faktor
sumber
daya
fasilitas
Faktor pendukung lainnya adalah
sarana dan prasana telah menunjang
dukungan pihak dunia usaha yang
para
dalam
juga telah memberikan andil dalam
kegiatan
upaya pemenuhan hak anak di Kota
implementor
melaksanakan
berbagai
sebagai upaya pemenuhan hak anak
Bekasi,
meski
jumlahnya
di Kota Bekasi.
sangat
sedikit.
Sudah
Fasilitas sarana dan prasarana tersebut
misalnya
terdapat
dukungan dari dunia usaha dalam
ruang
pemenuhan hak anak di Kota Bekasi
khusus mediasi yang berada di
melalui penyelenggaraan penyedian
kantor
Pemberdayaan
fasilitas yang layak anak yaitu
Perempuan, Perlindungan Anak dan
sekolah dan penyediaan fasilitas wifi
Keluarga Berencana Kota Bekasi,
di rumah pintar dan taman bermain
rumah aman yang digunakan untuk
anak. Oleh karena itu Pemerintah
melindungi
Kota Bekasi dalam hal ini Badan
Badan
seperti
masih
anak
yang
harus
dilindungi identitasnya, kendaraan
Pemberdayaan
operasional, dan ruangan kantor.
Perlindungan Anak dan Keluarga
Dukungan masyarakat juga telah menjadi
faktor
pendukung
pada
Perempuan,
Berencana terus berupaya untuk mendorong dunia usaha agar ikut
pelaksanaan program kota layak anak
berperan
di Kota Bekasi. Berbagai tindakan
pemenuhan hak anak di Kota Bekasi.
masyarakat
Kota
Bekasi
dalam
dalam
penyelenggaraan
Pada faktor penghambat yang
mendukung implementasi program
terdapat
kota layak anak saat ini yaitu dengan
diketahui bahwa faktor sumber daya
ikut
pembentukan
manusia, sumber daya finansial,
satuan tugas (satgas) kota layak anak
komitmen pemimpin dan pelaksana
yang berada di setiap rt, membangun
kebijakan
sarana taman bermain untuk anak,
menghambat
dan tanggap untuk melapor segala
program kota layak anak di Kota
bentuk tindak kejahatan terhadap
Bekasi.
telibat
dalam
anak di sekitar mereka.
Pada
faktor
internal
menjadi pada
faktor
faktor
dapat
yang
pelaksanaan
sumber
daya
manusia, Pemerintah Kota Bekasi
11
memiliki kendala yaitu keterbatasan
sehingga tidak seluruh implementor
sumber daya manusia yang tersedia
kota layak anak di Kota Bekasi
baik
memberikan perhatian penuh pada
secara
kuantitas
maupun
kualitas dalam pelaksanaan berbagai
upaya
kegiatan dalam program kota layak
Kurangnya komitmen dari pemimpin
anak
dan pelaksana kebijakan juga dapat
sehingga
dalam
implementasinya belum maksimal. Pada
faktor
sumber
daya
pemenuhan
dibuktikan
hak
dengan
permbangunan
anak.
berbagai
yang
tidak
finansial Pemerintah dalam hal ini
mengikutsertakan hak dan aspirasi
BP3AKB Kota Bekasi memiliki
anak
keterbatasan
pembangunan tersebut tidak terdapat
anggaran
membina
tujuh ribu satuan tugas (satgas) kota
itu,
adanya
di
dalam
kepentingan anak.
layak anak yang ada di Kota Bekasi. Selain
sehingga
Pada faktor komunikasi terdapat
keterbatasan
kendala dalam pelaksanaannya yaitu
anggaran dalam pelaksanaan kota
pada proses transformasi informasi
layak anak juga terdapat dalam
antara pelaksana kebijakan dengan
pembangunan fasilitas yang layak
target sasaran yaitu dikarenakan
anak di Kota Bekasi.
belum seluruh masyarakat khususnya
Pada faktor komitmen pemimpin dan
pelaksana
kebijakan
masih
anak Kota Bekasi dapat terjangkau informasi mengenai fasilitas-fasilitas
menjadi faktor penghambat dalam
apa
pelaksanannya
Pemerintah
pemimpin
dikarenakan
dan
para
kebijakan
belum
komitmen
yang
pelaksana mempunyai
yang
disediakan
Kota
Bekasi
oleh bagi
mereka, antara lain ketidaktahuan adnaya
keberadaan
TESA,
pada
ketidaktahuan adanya fasilitas rumah
implementasi program kota layak
pintar dan forum anak. Kemudian
anak di Kota Bekasi. Komitmen
terkait
pimpinan
proses transformasi infomarsi antar
yang
menyebabkan
kuat
saja
kurang para
kuat
pelaksana
para
dengan
pelaksana
komunikasi
kebijakan
pada
yang
kebijakan dibawahnya pun tidak
bertugas pada pelaksanaan kota layak
dapat
anak, masih ditemui kendala pada
bersinergis
dengan
baik
12
implementasinya komunikasinya
dikarenakan belum
terjalin
dengan baik sehingga menyebabkan
Berbagai
faktor
menjadi
tersebut
kendala
masih pada
implementasinya.
program-program yang direncanakan
Pada faktor pendukung, sumber
dalam pemenuhan hak anak tidak
daya fasilitas sarana dan prasarana
terkoodinir dengan baik sehingga
telah menunjang kinerja implementor
dalam
pada pelaksanaan kegiatan sehari-
implementasinya
belum
maksimal.
hari dalam upaya pemenuhan hak anak.
PENUTUP
itu
dukungan
masyarakat dan dunia usaha telah
Kesimpulan Implementasi Layak
Selain
Anak
Program dalam
Kota
memberikan andil bagi pelaksanaan
Upaya
pemenuhan hak anak di Kota Bekasi
Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota
dalam mewujudkan Kota
Bekasi belum dapat optimal, hal
Anak.
tersebut dibuktikan dengan masih
Saran
banyaknya kendala yang ditemui
1. Dalam mengatasi masalah yang
pada upaya pemenuhan hak-hak anak
ditemukan
Kota Bekasi yang dilihat melalui 5
program kota layak anak di Kota
klaster hak anak. Berbagai kendala
Bekasi terkait klaster hak anak :
yang
pelaksanaan
a. Pemerintah perlu mendorong
program kota layak anak di Kota
peranan forum anak agar aktif
Bekasi
oleh
agar
yang
aspirasi anak
ditemui
juga
berbagai
pada
dipengaruhi
faktor-faktor
menghambat
pada
pelaksanaan
program kota layak anak di Kota
pada
Layak
dapat
b. Meningkatkan
implementasi
menyampaikan
jumlah
fasilitas informasi layak anak
Bekasi. Berbagai faktor tersebut
c. Diharapkan agar masyarakat
yakni, faktor sumber daya pada
lebih menyadari pentingnya
aspek sumber daya manusia dan
pemenuhan hak anak dan ikut
sumber
berpartisipasi secara aktif
daya
finansial,
faktor
komitmen pemimpin dan pelaksana
d. Pemerintah perlu membuat
kebijakan, serta faktor komunikasi.
data khusus bagi anak dari
13
keluarga tidak mampu agar
Daftar Pustaka
setiap
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Bina Aksara Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : RajaGrafindo Persada Bungin, Burhan. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer (cetakan ke-10). Jakarta : Rajawali Pers Herlina, Apong dan kawan kawan. 2003. Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Unicef Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu. Yogyakarta : Gava Media Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif (cetakan ke-20). Bandung : Rosda Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi (ed 2). Jakarta : Elex Media Komputindo Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep,
anak
Kota
mendapatkan
Bekasi
pelayanan
kesehatan dasar dan jaminan kesejahteraan. e. Pemerintah
Kota
Bekasi
mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan 2. Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat pada implementasi program kota layak anak di Kota Bekasi : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana b. Meningkatkan
anggaran
dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam memenuhi berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak c. Penguatan
komitmen
Walikota Bekasi
dan para
pelaksana kebijakan f. Memperbaiki komunikasi pelaksana
kualitas antar
kebijakan
para agar
seluruh program dan kegiatan dapat baik.
terkoordinir
dengan
14
Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (cetakan ke-17). Bandung : Alfabeta Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Aminidtrasi (cetakan ke-21). Bandung : Alfabeta Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta Winarno, Budi. 2005. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo Dokumen : Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2015 Selayang Pandang Kota Bekasi Statistik Daerah Kota Bekasi 2015 (BPS Kota Bekasi) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Surat Keputusan Walikota Nomor 463/KEP.352BP3AKB/VII/2012 Tentang pembentukan kelompok kerja kota layak anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan
15
