BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Alasan Pemilihan Judul Kota/Kelurahan Layak Anak merupakan kota dimana dalam kota tersebut anakanak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Pemerintah kota Surakarta menjadi pelaksana dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Setiap kelurahan di Surakarta ikut serta dalam program layak anak. Sehingga kelurahan yang menjadi pelaksana layak anak mendapat sebutan Kelurahan Layak Anak (KLA) 1. KLA merupakan sebutan untuk kelurahan yang menjadi pelaksana dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak.Sangkrah merupakan salah satu wilayah yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan KLA. Kelurahan Sangkrah mempunyai penduduk yang padat dengan jumlah anak yang cukup banyak. Terdapat banyak permasalahan di Sangkrah seperti kurangnya perhatian terhadap tingkat pendidikan anak-anak. Bahkan keluarga dari kalangan masyarakat tingkat atas kurang memperhatikan hak anak. Setiap anak berhak mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang telah ada. Adanya permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian di kelurahan Sangkrah dengan melihat pelaksanaan KLA dan peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaannya. Akan disampaikan beberapa alasan dalam pemilihan studi kasus pada penelitian seperti di bawah ini.
1
Kelurahan Layak Anak merupakan sebutan bagi kelurahan pelaksana perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayahnya. Sebutan ini dibuat oleh peneliti untuk memudahkan dalam menjelaskan penelitian ini.
1
1.1. Aktualitas Anak merupakan mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Setiap anak mempunyai hak yang telah diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2002. Hak anak menjadi isu penting dalam masyarakat karena hak tersebut harus terpenuhi. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak mempunyai dampak yang penting bagi kesejahteraan sosial terutama pada anak-anak. Kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan cara memenuhi hak anak sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang konsep Kota Layak Anak (KLA). Pembentukan KLA oleh pemerintah berdasarkan pada konvensi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang mempunyai kekhawatiran akan hak anak yang belum terpenuhi. Tujuan dari KLA untuk memenuhi hak anak sesuai dengan indikator yang telah dibuat oleh pemerintah. Indikator tersebut berisi hak-hak anak yang harus terpenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mempunyai harapan dengan adanya indikator KLA setiap anak mendapatkan kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan KLA dalam memberikan kebijakan maupun program KLA. Program KLA dibuat untuk dapat mencapai tujuan KLA dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Setiap program dibuat berdasarkan indikator yang telah tersedia. Penelitian ini berdasarkan atas studi kasus pada masyarakat dan pemerintah terhadap peran kelurahan Sangkrah dalam pelaksanaan KLA. Merespon perkembangan dan realisasi dari konsep KLA, dalam beberapa tahun terakhir berkembanglah penelitian-penelitian mengenai konsep tersebut. Beberapa dari
2
penelitian tersebut misalnya dilakukan oleh Irmawati2, Apsari3, dan Subiyakto4. Penelitian-penelitian ini akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Penelitian yang berjudul Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak oleh Niken Irmawati jurusan Administrasi Negara UNS 2009 merupakan salah satu penelitian mengenai KLA. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan KLA dengan cara melihat pemerintah kota dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Pemerintah memiliki responsivitas yang belum maksimal terhadap pelaksanaan KLA. Perlindungan terhadap hak anak belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pengetahuan akan kebutuhan anak yang belum dapat terpenuhi. Penelitian kedua berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta oleh Candrika Pradipta Apsari jurusan Administrasi Negara UNS 2011 mengarah pada kebijakan KLA. Penelitian bertujuan untuk memberikan penilaian tehadap dampak dari kebijakan KLA. Kebijakan KLA mempermudah masyarakat dalam mengembangkan indikator yang telah tersedia sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini mengarah pada evaluasi pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.
2
Irmawati, Niken. 2009. Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak. Surakarta: jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret 3 Apsari, Candrika Pradipta. 2011. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Surakarta: jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret 4 Subiyakto, Rudi. 2012. Membangun Kota Layak Anak (Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah). SosioReligia versi online diakses melalui http://www.academia.edu/9341236/Membangun_Kota_Layak_Anak_Studi_Kebijakan_Publik_di_Era_Otonomi_D aerah_Oleh_Rudi_Subiyakto pada tanggal 29 Desember 2014
3
Penelitian berjudul Membangun Kota Layak Anak (Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah) oleh Rudi Subiyakto tahun 2012 merupakan penelitian tentang KLA yang melihat dari sisi kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyaraka tentang adanya suatu kebijakan dalam melaksanakan KLA. Pemerintah mempunyai peran dalam membuat kebijakan di samping itu pemerintah juga mempunyai tugas menjadi pelayan masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pelaksanaan KLA yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak pada suatu kota. Banyak penjelasan mengenai pelaksanaan beserta dengan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan KLA.
1.2.Orisinilitas KLA dibentuk oleh pemerintah pusat terhadap kelurahan berdasarkan atas kekhawatiran akan hak anak yang belum terpenuhi di masing-masing wilayah. Pemerintah kelurahan mempunyai peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran penting kelurahan dengan memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KLA. Tujuan dari peranan tersebut supaya kelurahan mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan anak. Kelurahan merupakan bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan KLA. Sejauh ini, sebagaimana bisa dilihat dalam tiga penelitian yang dijelaskan di atas belum ditemukan penelitian-penelitian yang melihat peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan KLA. Penelitian ini melihat peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan KLA dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peran pemerintah kelurahan dalam
4
mencapai keberhasilan pelaksanaan KLA. Dengan demikian bias dikatakan bahwa penelitian ini memiliki ide pemikiran baru yang bersifat orisinal.
1.3.Relevansi dengan Jurusan PSdK Pelaksanaan KLA di kota Surakarta merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi hak anak. KLA lebih mengarah pada perlindungan terhadap hak anak dalam memenuhi hak sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah telah membuat kebijakan dalam menentukan indikator dari setiap hak anak untuk dijadikan sebagai program KLA. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan KLA. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) mempunyai tiga konsentrasi yaitu kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam penelitian ini lebih mengarah pada kebijakan sosial karena pemerintah telah menuliskan indikator pada pelaksanaan KLA. Indikator tersebut merupakan hak anak yang harus dipenuhi supaya tujuan dari KLA tercapai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam melaksanakan KLA. Permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan Sangkrah merupakan daerah perbatasan dengan jumlah penduduk yang padat. Banyak anak yang tinggal di wilayah tersebut dan belum semua kebutuhan terpenuhi. Dapat diambil salah satu contoh hak pendidikan karena masih banyak anak yang putus sekolah bahkan tidak bersekolah walapun mereka dari keluarga yang mampu. Sehingga penelitian ini ingin melihat peran pemerintah kelurahan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Sangkrah sudah berhasil atau belum berhasil. Hal ini berhubungan dengan kebijakan dari kelurahan dalam memberikan
5
program-program dalam mengatasi permasalahan untuk pemenuhan kebutuhan anak khususnya di kelurahan Sangkrah.
1.2.
Latar Belakang Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat karena masa depan bangsa berada di tangan anak-anak tersebut. Yang dimaksud dengan anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun5. Anak-anak mempunyai undang-undang tentang hak mereka yang berhak mereka peroleh. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dan Undang-Undang no 23 tahun 20026. Salah satu hak dasar anak yaitu dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan kemajuannya yang sangat pesat. Hal ini karena pendidikan mengikuti perkembangan secara revolusi dari bangsa Indonesia. Hak yang diberikan kepada anak-anak juga meliputi perlindungan untuk dijauhkan dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, penganiayaan, dan ketidakadilan. Pemerintah telah membuat undang-undang untuk melindungi hak anak sehingga masyarakat juga perlu turut serta dalam memenuhi hak anak tersebut. Pemerintah telah melakukan usaha dalam memenuhi hak dari setiap anak-anak dengan beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Usaha dari pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat supaya program yang
5
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak. Diakses dari website http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Prot.htm tanggal 14 Februari 2014 6 Irmawati, Niken. 2009. Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Menuju Solo Kota Layak Anak.Surakarta: Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret.
6
dilaksanakan oleh pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan. Salah satu contoh kebijakan mengenai wajib belajar selama 9 tahun yang akan menjadikan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depannya. Pendidikan sangat berguna dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja7. Di masa sekarang ini pekerjaan membutuhkan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dapat dikatakan tinggi dalam menunjang suatu jabatan dalam pekerjaan di masyarakat. Untuk itu masyarakat harus mengetahui lebih jauh tentang pendidikan yang ada secara lebih rinci. Hal ini dilakukan supaya masyarakat mengetahui tentang pentingnya pendidikan bagi mereka di masa depannya. Pendidikan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang mempunyai kegiatan yang sistematis dan mempunyai jenjang pendidikan yang berawal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah telah menerapkan sistem pendidikan 9 tahun yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Hal ini supaya masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan untuk memberikan kemudahan di masa depan dalam memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah sehingga waktu yang diberikan akan lebih banyak dan bersifat mandiri. Pendidikan non formal dilakukan supaya anak tidak hanya memahami pengajaran yang ada di sekolah tetapi juga mengetahui pengajaran di luar sekolah seperti adanya pendidikan keagamaan contohnya Taman Pendidikan Al-quran (TPA) bagi yang
7
Badan Koordinasi Nasional Untuk Kesedjahteraan Keluarga dan Anak. 1966. Usaha Bidang Kesedjahteraan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Eresco D.j Geusanulun 1
7
muslim8. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga yang dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Contoh dari pendidikan informal seperti lembaga-lembaga yang membantu dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih luas9. Pendidikan sangat penting untuk dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan khusus dari para pekerja. Pendidikan mengajarkan keahlian-keahlian dalam menunjang suatu pekerjaan supaya para pekerja dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Jadi masyarakat didorong untuk lebih sadar akan pentingnya dunia pendidikan di zaman sekarang. Pendidikan juga akan membuat anak-anak tidak dapat diperlakukan secara sewenangwenang seperti adanya eksploitasi karena mereka telah diajarkan sehingga pengetahuan mereka sangat luas dan tidak bisa dibodohi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Eksploitasi menjadi sesuatu yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena eksploitasi merupakan cara orang untuk dapat melakukan seseorang dengan sewenang-wenang. Sasaran ekploitasi kebanyakan anak-anak karena mereka mudah untuk dirayu dan mudah untuk dipengaruhi pikirannya oleh orang lain. Sehingga pelaku eksploitasi lebih memilih anak-anak untuk dijadikan sasarannya. Menjauhkan anak-anak terhadap eksploitasi sangat penting karena usia anakanak sangat rentan terhadap eksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Alasan ekonomi menjadi salah satu yang menjadikan adanya eksploitasi terhadap anak8
Tanpatinta. 2011. Pengertian Tiga Jenis Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri Semarang Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia pada tanggal 14 Februari 2014 9
8
anak. Terdapat kasus orang tua mengeksploitasi anak-anak mereka untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi terhadap anak-anak akan meresahkan bangsa karena anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah dan merasakan bermain bersama anak-anak yang lain tetapi mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Eksploitasi akan mengarah munculnya suatu diskriminasi yang akan memperlakukan anak-anak secara sewenang-wenang10. Dengan memperlakukan anakanak secara paksa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menyakiti psikis dan fisik anak-anak. Hal ini akan membuat anak-anak merasa hidupnya tidak bahagia dan tidak dapat merasakan senangnya bermain serta belajar bersama teman- teman mereka. Kasus eksploitasi terhadap anak-anak banyak terjadi pada anak jalanan karena mereka sangat rentan untuk dieksploitasi. Jumlah anak jalanan yang selalu meningkat setiap tahun menyebabkan eksploitasi terhadap anak juga meningkat. Tahun 2009 menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) jumlah anak jalanan 648 jiwa11. Eksploitasi yang dilakukan bisa berwujud kekerasan seksual sehingga menimbulkan kasus lain anak-anak terkena Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) 12. Keberadaan anak jalanan akan membawa banyak masalah bagi Negara karena anak jalanan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa anak terlantar akan dipelihara oleh Negara.
10
Suharto. 2005. Eksploitasi Terhadap Anak dan Wanita.Jakarta: CV. Intermedia Mufid, Aryono. 2010. Jumlah Anak Jalanan di Solo diduga Meningkat. Solo: Solopos yang diakses dari website www.solopos.com pada tanggal 9 April 2014 12 Sentika, Rachmat. 2007. Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak, hal 233- 234. Bandung: Universitas Padjadjaran jurusan Ilmu Pemerintahan 11
9
Eksploitasi anak sangat merugikan masyarakat dengan memperlakukan secara sewenang-wenang tanpa melihat dampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis anak. Berita tentang eksploitasi biasanya sampai ada anak yang meninggal akibat perlakuan orang yang sering bertingkah laku kasar terhadap anak-anak sehingga fisik anak-anak yang masih lemah akan mudah jatuh sakit. Orang tua seharusnya ikut serta dalam memerangi kasus ekploitasi anak supaya dapat mencegah kasus eksploitasi pada anakanak. Orang tua juga perlu ikut serta dalam memperhatikan kesehatan anak-anak supaya tidak akan ada lagi kasus kematian terhadap anak. Masyarakat perlu mengetahui pentingnya kesehatan bagi kehidupan mereka terutama juga bagi anak-anak mereka. Anak-anak juga berhak mendapatkan kesehatan karena mereka sangat rentan terhadap suatu penyakit. Oleh sebab itu, kesehatan perlu diperhatikan oleh masyarakat dengan dibantu pemerintah. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan secara mudah. Hal ini dikarenakan oleh keadaan ekonomi masyarakat yang masih berkekurangan membuat tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan secara cepat. Pemerintah perlu memperhatikan masyarakat golongan menengah ke bawah supaya mereka dapat mengakses sarana dalam memperoleh kesehatan dengan mudah. Kesehatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat. Jika badan tidak sehat maka masyarakat tidak akan dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik. Sebaliknya jika badan sehat maka masyarakat dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik. Bagi anak-anak kesehatan sangat dibutuhkan karena mereka masih memerlukan untuk berpikir. Jika anak sehat maka mereka akan menjadi lancar untuk berpikir. Sampai sekarang masih terdengar banyak anak yang masih kekurangan gizi. Hal ini disebabkan 10
karena keadaan ekonomi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Kebutuhan gizi sangat diperlukan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan karena membantu mereka untuk dapat berpikir. Jika kebutuhan gizi bagi anak-anak tercukupi maka akan merangsang otak mereka untuk lebih berpikir dalam menambah pengetahuan. Pemerintah telah memberikan kebijakan untuk masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini belum banyak dilaksanakan oleh masyarakat dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum mengerti tata cara untuk mendapatkan kebijakan tersebut. Kesehatan sangat penting sehingga masyarakat harus selalu memperhatikan kesehatannya. Dukungan dari pemerintah akan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat dalam memperhatikan kesehatannya. Pemerintah telah mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan. Sosialisasi juga telah disampaikan walaupun belum dilakukan secara meluas. Kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh masingmasing orang karena orang lain tidak mengetahui kesehatan diri sendiri. Masyarakat juga harus mengetahui lingkungan dimana mereka tinggal karena lingkungan akan sangat menunjang kesehatan masyarakat secara umum. Lingkungan yang sehat akan menunjang untuk masyarakat sehat pula. Kebersihan lingkungan sekitar rumah juga dapat menjadi faktor utama bagi kesehatan masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Program kesehatan dapat dihubungkan dengan program layak anak karena dalam program layak anak disebut adanya hak anak dalam memperoleh kesehatan. Pemerintah telah memberi respon positif terhadap program-program yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hak anak.
11
Salah satu program-program yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak adalah Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan kota dimana dalam kota tersebut anak-anak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai suatu pembangunan kota yang berkelanjutan13.
KLA berusaha memenuhi
kebutuhan setiap hak anak yang telah dicantumkan di dalam undang-undang. Semua hak anak akan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tertulis. Beberapa contoh hak tersebut telah tertulis di paragraf atas yang telah menjabarkan secara rinci beberapa hak dari anak-anak. Sebelum ditetapkannya KLA, Unicef telah melaksanakan konvensi sehingga terbentuk KLA. KLA dilaksanakan berdasarkan pertimbangan karena masih banyak anak yang berada di jalanan. Hal ini terjadi karena anak-anak merasa tidak terpenuhinya berbagai jaminan seperti jaminan sosial, ekonomi, keamanan, dan kenyamanan. Terdapat anakanak yang memilih jalanan sebagai tempat mereka mengekspresikan diri untuk suatu kebebasan. Anak- anak membutuhkan tempat dimana mereka akan merasa nyaman dan terpenuhi segala macam kebutuhannya14. Masih banyaknya anak yang berada di jalanan akan menjadikan resah pemerintah karena pemerintah sendiri telah memberikan perintah wajib belajar untuk anak-anak. Masyarakat secara umum dan orang tua dari anak-anak tersebut masih belum sepenuhnya memberikan pendidikan formal dikarenakan keadaan ekonomi mereka yang masih sangat kurang. Tidak hanya keadaan ekonomi tetapi keadaan lingkungan sekitar yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan anakanak.
13 14
PERMEN Nomor 11 Tahun 2011 yang diakses dari website www.kla.or.id pada tanggal 16 Maret 2014 Gunawan.2009. Anak Jalanan di Kota Bekasi. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
12
Kota Layak Anak mempunyai indikator dalam menunjang pelaksanaan program tersebut. Adapun indikatornya adalah kemampuan dalam mengenali kebutuhan anak, kemampuan menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan anak, serta kemampuan mengembangkan program perlindungan anak. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan dari program KLA dapat terlaksana sesuai dengan yang telah disusun. Indikator disusun dengan tujuan program KLA dapat melihat kebutuhan anak yang diperlukan di masa sekarang dalam mendukung segala kegiatan mereka. Kebutuhan terhadap perlindungan anak satu dengan yang lain berbeda menyesuaikan keadaan lingkungan mereka masing-masing. Salah satu penetapan KLA di Negara Indonesia dan salah satu kota yang melaksanakan KLA adalah kota Surakarta. Pemerintah Surakarta
telah memberikan
kartu bagi anak-anak yang mempunyai keadaan ekonomi rendah untuk dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara gratis. Hal ini dilaksanakan supaya masyarakat yang mempunyai keadaan ekonomi yang rendah mampu mengakses pendidikan dan kesehatan tanpa harus membayar karena dengan itu masyarakat menjadi terjamin oleh pemerintah. KLA telah dilaksanakan dan dapat dikatakan bahwa pelaksaannya cukup berhasil walaupun belum semua masyarakat bisa merasakan dampak dari KLA karena sosialisasi belum dilakukan secara meluas dan terbatas oleh pembagian wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang semakin padat di kota Surakarta. Kota Layak Anak masih dilaksanakan sampai sekarang untuk mengurangi anak- anak yang masih berusia anak sekolahan tidak mempunyai haknya sesuai dengan undang- undang. Pemerintah Surakarta belum melaksanakan program KLA sesuai dengan pedoman dari KLA dalam memberikan hak anak seutuhnya. Diharapkan supaya program KLA 13
dapat terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah ditulis. Berdasarkan pengamatan, pemerintah masih belum dapat melaksanakan program sesuai dengan pedoman yang telah diberikan. Pemerintah melaksanakan adanya suatu pembebasan biaya untuk pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu sehingga mereka dapat mengakses sarana tersebut secara mudah dan gratis. Hanya sebagian kecil hak anak yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mewujudkan KLA yang berpedoman pada hak anak secara menyeluruh. Pemerintah Surakarta belum secara penuh melaksanakan program dari KLA dengan sesuai pedoman KLA dalam memenuhi hak dan perlindungan bagi anak yang sesuai dengan undang-undang. Pemerintah Surakarta memberikan perintah kepada beberapa kelurahan untuk menjadi percontohan dalam melaksanakan KLA. Di kota Surakarta KLA telah dilaksanakan di 5 kelurahan. Kelurahan tersebut adalah
kelurahan
Semanggi,
kelurahan
Jebres,
kelurahan
Pajang,
kelurahan
Mangkubumen, dan kelurahan Sangkrah15. Hal ini dilaksanakan supaya pelaksanaan KLA menjadi lebih efektif dibandingkan pelaksanaan langsung dari pemerintah kota Surakarta. Salah satu kelurahan yang melaksanakan layak anak adalah kelurahan Sangkrah dimana kelurahan tersebut juga mempunyai penduduk yang dapat dikatakan padat. Jumlah penduduk Sangkrah seluruhnya adalah 12.523 jiwa dan untuk anak- anak dari usia 0- 19 tahun berjumlah 3.670 jiwa16. Dengan jumlah anak laki- laki 1.870 jiwa dan anak perempuan 1.800 jiwa.
15
Mufid Aryono, Ahmad. 2009. 5 Kelurahan jadi Percontohan Layak Anak.Solopos. Diakses dari website http://www.solopos.com/2009/10/13/5-kelurahan-jadi-percontohan-layak-anak-6193 pada tanggal 14 Februari 2014 16 Bank Data Kelurahan Sangkrah. 2014. Bank Data Penduduk Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta
14
Kelurahan Sangkrah menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini. Dalam kelurahan tersebut terdapat berbagai permasalahan khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak. Masih banyak anak di Sangkrah yang belum terpenuhi kebutuhannya. Kelurahan Sangkrah menjadi menarik karena kurangnya kebutuhan pada anak tidak hanya pada keluarga yang miskin tetapi juga pada keluarga tingkat atas. Salah satu permasalahan kebutuhan pada tingkat pendidikan. Paragraf di bawah ini akan menjelaskan data tingkat pendidikan anak di wilayah Sangkrah. Di kelurahan Sangkrah terdapat anak-anak yang masih berusia anak sekolah. Untuk sekolah dasar di Kelurahan Sangkrah terdapat 2.766 jiwa yang telah menempuh pendidikan sampai sekolah dasar17. Setelah diamati terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dasar sampai tamat sekitar 864 jiwa karena keadaan ekonomi yang mendesak. Tidak hanya keadaan ekonomi melainkan juga kondisi lingkungan sekitar yang banyak dari mereka tidak melanjutkan sekolah karena sudah malas untuk berpikir. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka untuk merubah keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Masyarakat belum mengetahui lebih luas tentang kota layak anak karena sosialisasi belum terealisasi secara meluas. Masih terdapat anak yang belum mendapat pendidikan secara baik dan akses untuk memperoleh kesehatan. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui undangundang yang telah mengatur perlindungan dan hak anak sebagai warga Negara. Kelurahan yang telah menjadi percontohan dalam program KLA perlu melaksanakan program yang telah menjadi pedoman dalam KLA. Antusiasme kelurahan
17
Bank Data Kelurahan Sangkrah. 2014. Bank Data Penduduk Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta
15
terhadap program KLA akan berdampak positif dalam pelaksanaannya. Persepsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program KLA sangat medukung karena program dapat memberikan perlindungan anak dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap kelurahan mempunyai program masing-masing dalam memenuhi KLA. Kelurahan dalam pelaksanaan program perlu mensosialisasikan kepada masyarakat supaya dapat ikut serta berperan dalam program tersebut. Kelurahan perlu memberikan dorongan kepada warga masyarakatnya dalam melaksanakan program. Keterlibatan pemerintah kelurahan berpengaruh dalam terlaksananya program KLA. Pemerintah kota Surakarta telah mempercayakan program untuk dapat dilaksanakan di kelurahan yang telah ditunjuk dalam kelurahan percontohan. Kelurahan akan melaksanakan program yang telah menjadi rencana dalam mewujudkan KLA. Keterlibatan kelurahan akan menunjang keberhasilan dari setiap program dalam memenuhi kebutuhan anak
di kelurahan tersebut. Beberapa diantaranya telah
dilaksanakan oleh kelurahan untuk dapat diterapkan oleh warga masyarakatnya. Program yang dilaksanakan oleh kelurahan perlu memenuhi empat syarat dalam perlindungan hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi anak. Kelurahan percontohan untuk KLA diharuskan dapat mendorong masyarakat dalam pelaksanaannya. Beberapa pengamatan di kelurahan yang menjadi percontohan terdapat taman belajar bagi anak-anak. Taman itu dipergunakan untuk anak dapat meluangkan waktu luang bisa belajar dengan teman yang lainnya. Hanya terdapat di beberapa kelurahan dan belum semua kelurahan yang menjadi percontohan mengadakan taman tersebut. Setiap kelurahan mempunyai program sendiri sehingga tidak semua kelurahan membuat taman belajar bagi anak-anak. Hampir di setiap kelurahan 16
dicanangkan jam wajib belajar bagi anak supaya saat belajar anak merasa lebih tenang dan dapat fokus. Orang tua perlu memberi pengawasan kepada anak saat jam wajib belajar supaya menjadi lebih efektif program tersebut. Perbandingan kelurahan yang telah melaksanakan dengan yang belum melaksanakan KLA menunjukkan bahwa pada satu sisi kelurahan yang telah melaksanakan KLA memiliki program yang sesuai dengan indikator perlindungan anak. Kelurahan memiliki ijin dalam pembangunan gedung maupun taman dalam menunjang program KLA. Biasanya kelurahan yang melaksanakan KLA mendapat perintah dari pemerintah kota sebagai kelurahan percontohan. Pada sisi yang lain, kelurahan yang belum melaksanakan KLA biasanya tidak siap dalam merencanakan program yang berupa perlindungan terhadap hak anak. Salah satu contoh perlindungan anak di bidang pendidikan dengan membangun taman belajar. Tujuan dibangun taman belajar supaya anak- anak dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar dan bertukar pikiran. Pembangunan taman belajar supaya anak-anak saat jam belajar mereka tidak bermain dan berada di jalanan. Program KLA ingin memperhatikan anak-anak supaya mereka di usia belajar tidak berada di jalanan untuk bekerja tetapi diharapkan anak dapat bersekolah. Pemerintah kelurahan mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan KLA. Peran pemerintah memberikan sarana yang dapat mendorong terlaksananya program KLA. Sarana yang diberikan oleh pemerintah kelurahan akan memperlancar dalam pelaksanaan program layak anak. Tidak hanya sarana secara fisik yang diberikan pemerintah kelurahan untuk dapat menunjang terlaksananya program tersebut. Akan tetapi, pemerintah kelurahan juga memberikan motivasi kepada anak dalam menunjang program anak khususnya di bidang pendidikan. Hampir di setiap kampung terpasang 17
pengumuman tentang jam wajib belajar anak sehingga saat jam belajar hendaknya masyarakat lain juga dapat bertoleransi dalam menciptakan suasana yang tenang. Hal ini dilaksanakan supaya anak dapat fokus dalam belajar tanpa ada gangguan dari luar. Dampak dari pengumuman tersebut dianggap masyarakat sebagai hal yang positif dalam menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak. Program- program yang telah dijelaskan di atas dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan KLA di kelurahan Sangkrah. Penjelasan di atas dapat membantu penelitian ini dalam memperoleh hasil untuk melihat peran pemerintah kelurahan Sangkrah dalam pelaksanaan KLA.
1.3.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas dapat diambil kesimpulan dalam menentukan pertanyaan penelitian yang akan diambil adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan KLA di kelurahan Sangkrah? 2. Bagaimana peran pemerintah kelurahan Sangkrah dalam pelaksanaan KLA di wilayahnya? 3. Bagaimana implikasi dari peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program KLA?
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pelaksanaan program KLA di kelurahan Sangkrah.
18
2. Mengetahui peran pemerintah kelurahan Sangkrah dalam pelaksanaan KLA di wilayahnya. 3. Mengetahui implikasi peran pemerintah kelurahan Sangkrah dalam pelaksaan program KLA.
1.5.
Tinjauan Pustaka
1.5.1. Konsep Hak Anak Terdapat berbagai sumber yang mendefinisikan tentang anak. Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional yang dimulai sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara18. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO mengungkapkan bahwa batas usia minimum anak bekerja adalah usia 15 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan19. Definisi tentang anak selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu berubah rentangan usia yang termasuk dalam kategori anak. Dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dalam kandungan sampai berusia kurang dari 21 tahun.
18
Dwi Putranto, Nurseno. 2013. Fenomena Pekerja Anak di Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul hlm. 197 dalam buku Gagasan Pemuda Tentang Kerja Layak dan Perlindungan Sosial, Maryam Fithriati dkk (ed.) cetakan Azzagrafika Yogyakarta 19 IKAPI. 2011. Undang- Undang Perlindungan Anak. Bandung: Fokusmedia hlm. 3
19
Anak mempunyai hak dasar yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2. Setiap anak mempunyai hak dasar yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga hak tersebut perlu disalurkan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara20. Anak-anak berhak mendapat haknya seperti mendapat kesejahteraan karena hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Tidak hanya kesejahteraan tetapi anak-anak juga berhak mendapat perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara lebih optimal. Hak anak mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Saat ini merupakan masa modern di mana kebutuhan anak semakin komplek. Beberapa anak telah mengetahui tentang hak yang seharusnya diperoleh sehingga mereka akan menuntut untuk mendapat hak tersebut. Pada masa modern ini anak-anak lebih memperhatikan pendidikan karena banyak anak yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tuntutan anak-anak mendapat perhatian dari pemerintah sehingga program pemenuhan hak anak sekarang ini lebih fokus dalam bidang pendidikan. Tidak hanya pendidikan tetapi anak-anak menuntut haknya untuk mendapat perlindungan anak. Perlindungan anak dilakukan dengan cara memenuhi hak anak sesuai dengan undang-undang. Beberapa anak belum mendapatkan haknya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah. Perlindungan anak sebagai wujud terciptanya kehidupan yang seimbang pada anak dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah karena yang mengetahui kebutuhan setiap anak adalah 20
Ibid., hlm. 5
20
masyarakat sedangkan pemerintah membantu dalam fasilitas yang menunjang dilaksanakannya perlindungan terhadap anak. Masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menciptakan suatu perlindungan terhadap anak supaya dapat berjalan sesuai tujuan sehingga kebutuhan akan hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbang.
1.5.2. Konsep Peran Pemerintah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemerintah sebagai suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara atau bagian- bagiannya21. Pemerintah dalam suatu negara dapat dibagi dalam berbagai macam seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pemerintah pusat merupakan suatu penguasa yang bertugas pada tingkat tertinggi atau pusat dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dalam pemerintah daerah. Definisi pemerintah daerah merupakan penguasa yang bertugas memimpin dan bertanggungjawab terhadap daerahnya. Salah satu contoh penguasa dalam pemerintah daerah yaitu gubernur. Pemerintah desa atau sering dikenal dengan istilah kelurahan merupakan pemerintah yang berada pada tingkat terendah dan bertugas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pada suatu desa. Pemerintah kelurahan berada di bawah kecamatan di mana kecamatan merupakan pemerintahan yang berada di pemerintahan kota 22. Pimpinan dalam pemerintah desa disebut dengan kepala desa atau sering dikenal dengan
21
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 22 Agus Dwi Praptana. 2009. Peran Kecamatan Dalam Memberdayakan Usaha Ekonomi Sektor Informal. Jogja: Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM
21
istilah lurah. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga kepala desa memberikan perintah kepada lembaga musyawarah desa yang terdapat di masyarakat. Menurut Sunyoto Usman, peran merupakan sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain 23. Peran dapat menjadi acuan dasar untuk memperlakukan dan menempatkan seseorang dalam suatu masyarakat. Peran biasanya melekat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu di masyarakat sesuai dengan porsinya. Dapat dikatakan bahwa peran mampu mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Peran dikatakan penting karena dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang di sekelompoknya. Peran juga sebagai perilaku dimana suatu lembaga maupun perorangan mempunyai tanggung jawab memenuhi tujuan yang dapat bermanfaat bagi perorangan maupun kelompok masyarakat. Pemerintah mempunyai peran utama dalam melaksanakan pelayanan publik. Biasanya pemerintahan pusat memberikan perintah kepada pemerintahan daerah dalam melaksanakan peran tersebut. Pemerintah daerah menjadi poros utama dalam pelaksanaan suatu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan publik. Arti dari pelayanan publik yang merupakan peran utama dari pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat 24.
23
Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi. Yogyakarta: CIRED (Center for Indonesian Research and Development) hlm. 71 24 Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia hlm. 286
22
Pelayanan publik mempunyai beberapa komponen yang antara lain kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, bantuan sosial, dan penyiaran 25. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam menciptakan kesejahteraannya. Dalam hal ini pelayanan publik berhubungan erat dengan sektor publik yang merupakan sarana dan prasarana penting bagi masyarakat. Sektor publik menunjang pelaksanaan aktifitas masyarakat setiap hari. Sektor publik dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidangnya masing-masing. Lembaga yang melaksanakan terciptanya sektor publik merupakan lembaga-lembaga pemerintah karena lembaga swasta tidak mampu dalam memberikan pelayanan publik secara gratis. Sedangkan pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara gratis dan merata dengan tidak mengambil keuntungan atau profit26. Pemerintah mempunyai peran lain untuk menjamin perlindungan anak akan haknya yang telah tercantum dalam undang-undang supaya dapat berjalan secara maksimal dalam perkembangan anak27. Penelitian ini melihat peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program perlindungan anak dengan istilah KLA. Peran pemerintah antara lain sebagai penyedia layanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi perwakilan28. Fungsi penyedia layanan dapat diartikan bahwa pemerintah harus dapat memahami
kebutuhan masyarakat
sehingga
dapat
memberikan
fasilitas serta
perlindungan terhadap masyarakat29. Peran pemerintah salah satunya sebagai penyedia 25
Wilson, John dan Peter Hilton, ed. 1993. Public Services Issues in Public Finance and Management. Great Britain: Tudor Bussiness 26 Djohan. 1997. Demokrasi, Representasi, dan Sistem Pemilu. Jalarta: IIP 27 Majelis Umum PBB. 1989. Konvensi Tentang Hak Anak. Dalam buku Undang- Undang Perlindungan Anak karya IKAPI hlm. 272 28 Davey, Kenneth J. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek- Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja (judul asli: Financing Regional Development). Penterjemah Amaullah. et. al. Jakarta: UI Press 29 Mac Iver. 1985. Jaring- Jaring Pemerintahan (judul asli: The Web of Government). Terjemahan Laila Hasyim. Jakarta: Aksara Baru ed. ketiga
23
layanan dapat dilaksanakan dalam program KLA dengan cara membangun sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak. Peran penting pemerintah dapat menunjang terlaksananya program KLA. Program akan berhasil jika pemerintah memberikan pelayanan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hak anak secara maksimal. Pemberian layanan dapat dikaitkan fungsi pemerintah dalam memberikan sektor publik kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang terlaksananya program KLA. Pemerintah pusat telah mempercayakan pelaksanaan program KLA kepada kelurahan supaya lebih efektif dan efisien. Kelurahan yang mendapat kepercayaan dalam pelaksanaan program merupakan kelurahan percontohan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kelurahan percontohan perlu memunculkan ide kreatif untuk anak supaya mereka tertarik terhadap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pembangunan fasilitas fisik seperti taman belajar dapat menarik minat anak untuk berkunjung. Pembangunan tersebut menjadi salah satu peran pemerintah untuk dapat membawa lingkungannya ke KLA. Tingkat keberhasilan dari suatu program KLA diukur dari seberapa besar peran pemerintah untuk membuat program dalam memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak
1.5.3. Konsep Kebijakan Sosial Kebijakan adalah suatu keputusan kehendak yang dibuat atas nama kolektif untuk mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya melalui penggunaan sangsi-sangsi positif dan negatif30. Adanya empat model dalam menganalisis suatu kebijakan dengan efisien,
30
Mayer, Robert & Ernest. 1984. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial. Jakarta : Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali
24
efektivitas, feasibilitas, dan etik. Pengambilan suatu kebijakan diharapkan dapat memenuhi keempat kriteria tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik yaitu dengan mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyrakat banyak 31. Biasanya kebijakan sosial dapat berupa perundangundangan maupun peraturan daerah tetapi kebijakan sosial juga dapat berupa suatu program pelayanan sosial untuk masyarakat. Program-program tersebut biasanya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh karena merupakan program untuk memenuhi kebutuhan anak. Pemerintah membuat kebijakan tentang program KLA dimana dalam program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak di suatu kota. Kebijakan KLA ini dibuat oleh pemerintah pusat dengan berbagai dasari pertimbangan.
1.5.4. Konsep Kota Layak Anak/Kelurahan Layak Anak Kota/Kelurahan Layak Anak merupakan kota/kelurahan di mana dalam kota/kelurahan tersebut anak-anak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai suatu pembangunan kota yang berkelanjutan32. Terbentuknya Kota Layak Anak karena adanya hasil konvensi Unicef yang memandang masih terdapat anak yang berada di jalanan. Program pengembangan Kota/Kelurahan Layak Anak mempunyai tujuan untuk mengupayakan perlindungan terhadap hak anak dengan bantuan
31
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
32
25
pemerintah. Salah satu perlindungan hak anak dapat berupa perlindungan terhadap hukum. Anak yang berada di jalanan rawan tersangkut dalam masalah hukum karena rendahnya pengetahuan mereka terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kelurahan Layak Anak (KLA) merupakan kelurahan dimana kelurahan tersebut ikut serta dalam pelaksanaan program layak anak. Kelurahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah kelurahan Sangkrah karena banyak permasalahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Dapat diambil contoh permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut adalah banyaknya anak jalanan yang berusia di bawah 18 tahun. Kelurahan Sangkrah berbeda dengan kelurahan lain karena kelurahan tersebut terletak di perbatasan kota dan memiliki penduduk yang padat dengan jumlah anak yang cukup banyak. Kurangya perhatian masyarakat akan kebutuhan anak membuat wilayah ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Beberapa program KLA telah direncanakan oleh pemerintah dan akan dibahas pada paragraf di bawah ini. Program KLA dapat dibagi menjadi empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan partisipasi anak. Program KLA diharapkan mampu mengurangi permasalahan anak dalam memenuhi kebutuhan dasar yang telah tercantum pada undangundang perlindungan anak. Tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan tetapi juga dapat mengurangi anak-anak yang berada di jalanan untuk bekerja karena telah dicantumkan adanya batas usia untuk anak dapat bekerja. Anak-anak dapat merasa nyaman dan tidak akan berada di jalanan apabila kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu program KLA yang memfokuskan pada anak jalanan adalah perlindungan anak. Dalam KBBI perlindungan merupakan suatu proses, cara, perbuatan
26
melindungi33. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi34. Program KLA tersebut telah mewakili dari sebagian besar kebutuhan dasar anak yang perlu dipenuhi. Tujuannya untuk perwujudan KLA yang sesuai dengan hasil konvensi dalam mengurangi permasalahan anak untuk memenuhi kebutuhannya sesuai undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum merupakan salah satu cara memberikan jaminan kepada anak khususnya anak jalanan yang rawan akan permasalahan hukum. Program perlindungan anak dilakukan secara individu maupun secara berkelompok sehingga hasil yang diperoleh dari program perlindungan anak dapat mewujudkan tujuan KLA.
1.5.5. Relasi antara konsep hak anak, peran pemerintah, kebijakan sosial, dan KLA Konsep antara hak anak dengan peran pemerintah saling berhubungan. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam membuat kebijakan sosial sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Pemerintah memberikan fungsi pelayanan
yang dapat
dipergunakan dalam memenuhi hak anak. Dalam fungsi pelayanan pemerintah membantu pemenuhan hak anak melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Pemerintah mempunyai peran penting dalam terpenuhinya setiap hak anak. Pelaksanaan 33
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 34 Anggota IKAPI. 2011. Undang- Undang Perlindungan Anak. Bandung: Fokusmedia hlm 3
27
pemenuhan hak anak tidak secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat melainkan tanggung jawab dari kelurahan. Hal ini untuk mengantisipasi pelaksanaan supaya dapat diberikan secara merata dan adil. Kelurahan mempunyai data yang lebih lengkap untuk mengetahui setiap kebutuhan anak yang berada dalam wilayahnya. Sehingga peran pemerintah khususnya kelurahan mempengaruhi dalam pemenuhan setiap hak anak yang berada dalam wilayah tersebut. Gambar 1 : relasi hak anak, peran pemerintah, kebijakan sosial, dan KLA
Hak Anak
Peran Pemerintah
Kebijakan Sosial
KLA
Sumber: Diolah berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan di atas Antara konsep peran pemerintah dengan konsep KLA terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah mempunyai peran dalam perencanaan program KLA Pemerintah tidak hanya berperan dalam merencanakan program KLA melainkan peran pemerintah juga sebagai pelaksana program yang telah tersebut. Pemerintah bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang telah dibuat dan dilaksanakan. Peran pemerintah juga memantau setiap jalannya program sehingga terlaksana sesuai dengan rencana dalam tercapainya tujuan program KLA. Jika pemerintah tidak berperan secara maksimal maka program KLA tidak dapat berjalan maksimal sehingga tujuan program menjadikan KLA di wilayah tersebut tidak tercapai secara maksimal. Ketiga konsep di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya keterkaitan antara konsep satu dengan dua konsep yang lainnya. KLA muncul karena belum terpenuhinya
28
hak anak sesuai dalam undang-undang perlindungan anak. Masalah tersebut memunculkan suatu pemikiran untuk memenuhi hak anak secara mendasar. Pelaksanaan program KLA tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melainkan pemerintah mempunyai peran dalam menyusun dan melaksanakan program KLA. Peran pemerintah juga memantau jalannya program supaya program yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun pemerintah. Pemerintah dalam konsep tersebut merupakan pemerintah desa atau kelurahan karena mudah menyusun program sesuai dengan kebutuhan anak di lingkungan kelurahan masing- masing. Hal ini mempunyai alasan bahwa setiap kebutuhan anak berbeda-beda dengan melihat lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Penyusunan dan pelaksanaan program oleh kelurahan akan lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan KLA. Sehingga pemerintah kelurahan sangat berperan penting dalam mewujudkan KLA sesuai dengan hak anak dengan berpedoman pada undang-undang tentang perlindungan anak. Dari hubungan konsep tersebut dapat ditelaah dengan teori kepentingan. Dalam teori kepentingan dikatakan bahwa35 “…segala bentuk tindakan yang datang dari lembaga tersebut adalah menguntungkan.” Lembaga yang dimaksudkan seperti pemerintah kelurahan. Jika dihubungkan dengan konsep dapat diambil kesimpulan adanya suatu peran pemerintah kelurahan dalam pemenuhan kepentingan yang dapat diartikan sebagai kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut dalam penelitian ini diibaratkan anak- anak. Kepentingan diartikan sebagai hak anak yang perlu dipenuhi karena telah tercantum dalam undang-undang tentang hak anak. 35
Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi. Yogyakarta: CIRED
29
