PEMBAHASAN PERUBAHAN INDIKATOR PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Indikator KLA
Masukkan Pembahasan Indikator KLA
Penguatan Kelembagaan
A. Penguatan Kelembagaan
Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak Ada, dan mencakup 5 klaster KHA
1.
Pertanyaan: a. Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA? Jika ada, sebutkan Perda apa saja? b. Selain Perda, apakah tersedia peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak? Sebutkan! c. Apakah telah dibentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk? d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai KLA? Untuk periode tahun berapa RAD tersebut dijalankan?
Pertanyaan: a. Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan KHA? Jika ada, sebutkan Perda apa saja? Perda tentang apa, substansinya tentang apa. b. Selain Perda, apakah tersedia kebijakan daerah tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak? Sebutkan! c. Apakah sudah terbentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Sudah terbentuk dan berfungsi Sudah terbentuk dan tidak berfungsi Belum terbentuk Jika sudah terbentuk dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk? Berapa Kali GT melakukan rapat koordinasi dalam 1 tahun. d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA? Ada dan terintegrasi dengan RPJMD, renstrada, RKP, program organisasi masyarakat, dan program dunia usaha/industri. Ada dan belum terintegrasi dengan RPJMD dan renstrada, serta program organisasi masyrakat dan dunia usaha. Belum Ada
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda). Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (e) perlindungan khusus. Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masingmasing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa Keputusan, Instruksi, dan/atau Edaran.
Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak Ukuran Ada, dan mencakup 5 klaster KHA
Sumber data: Sekretaris Daerah, Biro Hukum, dan SKPD terkait. 2.
Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan Ukuran Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun
2.
Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan Ukuran Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun
Pertanyaan: Apakah tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait? Jika ada, sebutkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan lima klaster dalam KHA!
Pertanyaan: Apakah tersedia anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait? Jika ada, sebutkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan lima klaster dalam KHA! Jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan
No
1. 2.
3.
4.
5.
6.
Penguatan Kelembagaan dan 5 Klaster Hak Anak
SKPD dan Lembaga Terkait
Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi aparat dan pendamping, kampanye, sosialisasi, dll) Hak Sipil dan Kebebasan (pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll) Perlindungan Khusus (pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlindungan anak, dll)
Sumber data: Bappeda dan SKPD terkait.
Jumlah Anggaran Tahun Setahun Berjalan Sebelumnya (juta Rp) (juta Rp)
lima klaster dalam KHA. Jumlah Anggaran No
Penguatan Kelembagaan dan 5 Klaster Hak Anak
1
Penguatan Kelembagaan antara lain untuk Penyusunan Kebijakan Rapat gugus tugas Pelatihan KHA KIE tentang anak Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya pengembangan KLA Penyusunan Profil anak khususnya profil KLA Ada workshop/meeting dengan Dunia Usaha, media massa, Perguruan Tinggi, dll.
2.
Hak Sipil dan Kebebasan Akta Kelahiran Penyus kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE, pelayanan, pemantauan dan evaluasi dll Informasi layak anak Penyusunan kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE, pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dll Partisipasi anak Penyusunan kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE, pembentukan forum anak, pelatihan fasilitator anak,pendampingan, bintek pemantauan dan evaluasi, dll. Pendataan kelompok-
SKPD dan Lembaga Terkait Ada di KL dan SKPD terkait atau LM dan Dunia Usaha
Dukcapil, Badan PPPA, Kemenang
Perpustakaan, kominfo
Badan PPPA
Tahun Berjalan (juta Rp)
Setahun Sebelumnya (juta Rp)
kelompok anak (minat, bakat, hobby, kerentanan, dll)
3.
4.
5.
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll). Kampanye-kampanye atau pembuatan KIE untuk sosialisasi pendewasaan usia pernikahan pertama anak Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Peningkatan gizi, peningkatan cakupan imunisasi penanggulangan penyakit, disabilitas dll Puskesmas ramah anak Sarana dan prasarana disabilitas Peningkatan usia perkawinan Pelatihan konseling bagi orang tua dll Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengemb kreatifitas anak, dll. Pengembangan model Sekolah Ramah Anak; sekolah-sekolah inklusi,dll; pembuatan rute/ infrastruktur
6.
aman dan selamat bagi anak dari dan ke sekolah; pengadaan bus sekolah, dll; pengembangan program, inisiasi dan pelatihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), program pengenalan rute dan rambu2 lalulintas dan Polisi Sahabat Anak Ruang bermain ramah anak, fasilitas rekreasi ramah anak, & keg budaya Perlindungan Khusus pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlindungan anak, dll). Anggaran untuk proses pendampingan hukum, dari APBD; Anggaran daerah untuk pengembangan rute dan sarpras untuk evakuasi bencana; Anggaran daerah untuk pendataan “pekerja anak” dan anggaran untuk penarikan pekerja anak dari BPTA
Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
3.
Pertanyaan: a. Sebutkan jumlah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya! b. Apa saja masukan dari anak tersebut? c. Sebutkan masukan anak apa yang diterima untuk ditindaklanjuti? d. Berapa jumlah anak dan kelompok anak apa saja yang terlibat di dalamnya?
Pertanyaan: a. Apa saja masukkan anak yang disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan penyusunan: Kebijakan ..... Program .... Kegiatan .... b. Apa masukkan anak yang belum dipertimbangkan dalam penyusunan: Kebijakan ... Program ...
Sumber data: Bappeda, Badan PP dan Perlindungan Anak, dan Forum Anak. .
Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
Kegiatan .... Apakah ada mekanisme yang dipergunakan oleh anak untuk menyampaikan pandangannya di pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat?
Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
4.
Pertanyaan: a. Berapa jumlah SDM meliputi antara lain tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum, yang telah mengikuti pelatihan KHA? b. Berapa kali pelatihan KHA tersebut dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Apakah ada wadah pelatihan KHA yang diselenggarakan oleh Pemerintah? Jika ya, sebutkan... apa lembaga yang menyelenggarakan... b. Apakah ada wadah pelatihan KHA yang diselenggarakan oleh Masyarakat? Jika ya, sebutkan... apa lembaga yang menyelenggarakan... c. Berapa jumlah perencana pembangunan yang ikut pelatihan KHA? d. Berapa jumlah anggota DPRD yang ikut pelatihan KHA? e. Berapa jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut pelatihan KHA? f. Berapa jumlah tenaga medis dan para medis yang ikut pelatihan KHA? g. Berapa jumlah pekerja sosial yang ikut pelatihan KHA? h. Berapa jumlah aparat hukum yang ikut pelatihan KHA? i. Berapa jumlah anggota Forum Anak yang ikut pelatihan KHA?
Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak. Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan organisasi kemasyarakatan di bidang hak anak.
Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan Ukuran Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, KHA. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak. Pelatihan dimaksud tidak termasuk kegiatan Sosialisasi tentang KHA, KLA, dan UUPA. Nama lengkap kegiatan
Jumlah Peserta yang mengikuti secara penuh
Fasilitator Penyelenggar a
Bahan Acuan (Modul)
Lama Pelatihan (Jam)
Waktu Penyeleng Garaan
........... (silakan menambahkan informasi selengkap-lengkapnya) (lampirkan daftar hadir, foto kegiatan, copy sampul modul, dan asal instansi) Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan organisasi kemasyarakatan di bidang hak anak. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan Ukuran Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun
Pertanyaan: a. Apakah tesedia sistem/mekanisme pengumpulan data anak? b. Apakah tersedia data anak dari 5 klaster KHA, yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan? Jika ada, lampirkan! c. Apakah data anak tersebut dihimpun dalam bentuk Profil Anak? Jika ada, apakah diperbaharui setiap tahun? d. Apakah data tersebut digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak?
Unsur utama pengembangan KLA adalah data. Data KLA dipastikan telah terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah kecamatan. Data sangat bermanfaat bagi kabupaten/kota dalam perencanaan pemenuhan hak dan pembangunan anak secara luas. Dengan dimilikinya data anak, besaran masalah anak diketahui, sehingga dapat disusun kebijakan/ program/kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah anak tersebut. Sumber data: BPS, SKPD, dan PKK melalui Dasawisma.
Pertanyaan: 1. Tampilkan data anak terpilah tahun berjalan dan tahun sebelumnya 2. Apakah tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data anak? 3. Apakah tersedia data anak tentang: Akta kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan?) Jika ada, lampirkan.... Panti Asuhan.... Angka kematian bayi.... PAUD Holistik Integratif .... Anak yang bersekolah menurut tingkataan: o SD/MI o SMP/MTS o SMA/SMK Putus Sekolah Anak dalam situasi darurat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi Anak korban eksploitasi ekonomi Anak korban eksploitasi seksual anak Anak korban NAPZA Anak yang menjadi korban pornografi Anak dengan HIV Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis Anak korban kejahatan seksual Anak korban jaringan terorisme Anak penyandang disabilitas Anak korban perlakuan salah dan penelantaran Anak dengan perilaku sosial menyimpang Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya c. Apakah data anak tersebut dihimpun dalam bentuk Profil Anak? Jika ada, apakah diperbaharui setiap tahun? d. Ketersediaan data anak tersebut digunakan oleh setiap SKPD untuk ? 1. Apakah data digunakan untuk perencanaan? 2. Apakah data digunakan untuk pemantauan? 3. Apakah data digunakan untuk evaluasi? Sumber data: Seluruh bagian Data SKPD khususnya BPS
Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Ada, dan meningkat setiap tahun
6.
Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak? Jika ada, berapa jumlahnya pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? (dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan) b. Berapa jumlah anak yang memanfaatkan layanan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/ masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.
Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang anak? Jika ada, berapa jumlahnya pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? (dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan) b. Apakah ada lembaga masyarakat yang memberikan upaya pencegahan, layanan dan pemberdayaan perlindungan anak? Jika ada, berapa jumlahnya pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? (dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan) c. Berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan tumbuh kembang anak tahun berjalan dan setahun sebelumnya? d. Berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan anak pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Sumber data: Seluruh Perencana SKPD Organisasi masyarakat, Kecamatan/Desa/Kelurahan
Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Ada, dan meningkat setiap tahun
7.
Pertanyaan: a. Apakah ada dukungan dari dunia usaha (perorangan atau badan usaha – swasta, BUMN atau BUMD) untuk pemenuhan hak anak? Jika ada, apakah bentuk dari dukungan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Apakah dukungan tersebut berkelanjutan?
Pertanyaan: a. Apakah ada dukungan dari dunia usaha/industri (perorangan atau badan usaha – swasta, BUMN atau BUMD) untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak? Jika ada, -Kebijakan perusahaan -Dukungan anggaran -Dukungan sarana/fasilitas dll pada pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana.
Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
Identifikasi Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten/Kota:
No Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak; produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi; serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi, atau Telepon Sahabat Anak (TESA). Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja.
b.
Perusahaa n
Program Perusahaan (kebijakan, proses, produk)
Program CSR
Dana tahun sebelumnya
Dana tahun berjalan
Apakah dukungan tersebut berkelanjutan?
Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh
kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana. Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak; produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi; serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi, atau Telepon Sahabat Anak (TESA). Prinsip Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak: (1) Memenuhi tanggungjawabnya untuk menghormati hak hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak, (2) Berkontribusi menuju penghapusan perburuhan anak, (3) Menyediakan pekerjaan yang patut bagi pekerja muda, orang tua dan pengasuh, (4) Menjamin perlindungan dan keselamatan anak di segala kegiatan usaha dan berbagai fasilitas usaha, (5) Memastikan bahwa produk produk dan jasa aman bagi anak; dan berupaya mendukung hak hak anak melalui berbagai produk dan jasa, (6) Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak-hak anak, (7) Menghargai dan mendukung hak-hak anak dalam kaitan dengan penguasaan dan penggunaan lahan dan lingkungan hidup, (8) Menghargai dan mendukung hak-hak anak dalam tatanan /rancangan keamanan, (9) Membantu melindungi anak yang terdampak dalam keadaan darurat/bencana, (10) Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sumber data: Perencana di setiap SKPD khususnya yang menangani perusahaan B. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
C. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran 100%
8.
Pertanyaan: a. Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0-18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan? b. Berapa jumlah anak usia 0-18 tahun (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? Berapa dari jumlah anak tersebut yang tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? d. Apakah ada mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran?
Pertanyaan: a. Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0 - < 18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan? b. Berapa jumlah anak usia 0 - < 18 tahun tahun (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? Berapa dari jumlah anak tersebut yang teregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? d. Apakah ada mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran? e. Apakah upaya-upaya yang dilakukan bagi anak yang belum tercatat kelahirannya ?
Bebas bea di sini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, denda, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta.
Catatan: Sudah ada Keputusan MK yang menyatakan anak di luar nikah bisa mencantumkan nama ayahnya, syarat: dibuktikan dengan saksi dan alat bukti Sudah ada MoU antar 8 Kementerian, apakah MoU tersebut telah dterapkan dalam kebijakan/program di daerah?)
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK)
Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Ukuran semua anak (100%)
dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (up to date) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut. Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 018 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data.
Kategori Umur
Jumlah anak
L
Jumlah yang memiliki akta kelahiran
P
L
Prosentase
P
0 – 60 hari 61 hari - 1 tahun 1 - <5 tahun 5 - <12 tahun 12 - <18 tahun
Nama Kecamatan
Jumlah Anak Terpilah L P
Total Jumlah Anak
Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran
Prosentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran
Yang dimaksud dengan data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan. Yang dimaksud dengan upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya. Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan. Sumber data: Sekretariat Daerah, Biro Hukum Pemda, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan
Bebas bea di sini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, denda, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (up to date) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut. Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0-18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data. Yang dimaksud dengan data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak lakilaki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik Daerah.
Yang dimaksud dengan upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya. Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan. Sumber data: Sumber data: Badan Kependudukan
Tersedia fasilitas informasi layak anak Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
9.
Pertanyaan: a. Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah anak yang terlayani fasilitas informasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, taman baca masyarakat, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Lampirkan data alamat dan namanya b. Berapa banyak jumlah buku/bacaan layak anak yang terdapat di pojok baca, taman cerdas, taman baca masyarakat, perpustakaan, dll? c. Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas: Mudah dijangkau anak (jarak tempuh): Ya/ Tidak Bebas biaya : Ya/ Tidak Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Putus Sekolah, dll) : Ya/ Tidak d. Apakah ada program/gerakan yang dapat mendorong anak Gemar Membaca? e. Apakah ada lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak di atas? f. Apakah tempat ibadah menyediakan fasilitas informasi layak anak?
Fasilitas dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana. Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevulgaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing. Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data.
Tersedia fasilitas informasi layak anak Ukuran Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
Fasilitas dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah ibadah, perpustakaan, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana.
Sumber informasi layak anak dikelompokkan ke dalam enam kategori: Penyiaran, Buku, Terbitan Berkala, Internet, Video, dan Bahan Lainnya. Penyiaran Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui udara terbuka, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat? Sumber data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevulgaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing. Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data. Sumber informasi layak anak dikelompokkan ke dalam enam kategori: Penyiaran, Buku, Terbitan Berkala, Internet, Video, dan Bahan Lainnya. Penyiaran
Buku Yang dimaksud buku di sini adalah yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak/tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung. Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai “Bentuk Lainnya”. Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan. Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadual tertentu yang menjangkau pelosok-pelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat dan kemampuannya. Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat minimal tempat membaca yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya).
Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui udara terbuka, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat?
Sumber data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Buku Yang dimaksud buku di sini adalah yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak/tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung. Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai “Bentuk Lainnya”. Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan. Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadual tertentu yang menjangkau pelosokpelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat dan kemampuannya. Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat minimal tempat membaca
Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya).
Terbitan Berkala
Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan.
Terbitan Berkala
Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda.
Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan. Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda.
Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Internet
Internet
Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui SKPD atau unit), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB/BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan provider telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan/perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini.
Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui SKPD atau unit), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB/BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan provider telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan/perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini.
Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Video (termasuk audio)
Video (termasuk audio) Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti VHS, Beta, VCD, DVD, Blue-ray dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran/peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak
Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti VHS, Beta, VCD, DVD, Blue-ray dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran/peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak dimasukkan di sini.
dimasukkan di sini.
Sumber data: Dinas Komunikasi dan/atau Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan.
Sumber data: Dinas Komunikasi dan/atau Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan.
Bentuk Lainnya
Bentuk Lainnya Permainan elektronik, edutainment dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia). Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori “Buku”. Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, laboratorium publik dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya. Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan/atau Perpustakaan Daerah. Perlu dijelaskan apakah ada kendala yang menghalangi terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban bencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/tulisan/bahasa.
Permainan elektronik, edutainment dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia). Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori “Buku”. Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, laboratorium publik dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya. Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan/atau Perpustakaan Daerah. Perlu dijelaskan apakah ada kendala yang menghalangi terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban bencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/tulisan/bahasa. Setiap kelembagaan/fasilitas yang disebutkan di atas menyediakan daftar hadir atau kartu anggota.
Setiap kelembagaan/fasilitas yang disebutkan di atas menyediakan daftar hadir atau kartu anggota. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
10.
Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan Ukuran Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
Pertanyaan: a. Berapa jumlah kelompok anak yang ada di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota?
Pertanyaan: a. Berapa jumlah kelompok anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan? b. Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut!
b. c. d. e. f. g. h.
i.
j.
Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut! Kapan berdirinya masing-masing kelompok anak tersebut? Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap kelompok anak tersebut? Adakah Forum Anak di kabupaten/kota? Jika ada, kapan dibentuk? Gambarkan proses pembentukan Forum Anak tersebut, dan atas inisiatif siapa? Apakah Forum Anak tersebut mempunyai visi, misi, struktur organisasi dan rencana kerja? Apakah Forum Anak tersebut terlibat secara resmi dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak? Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dan para pemangku kepentingan untuk dapat memastikan keterlibatan anak dalam proses tersebut? Apakah ada mekanisme pertemuan berkala Forum Anak dengan kelompok anak lainnya?
c. d. e. f. g.
h.
i.
Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap kelompok anak tersebut? Apakah ada Forum Anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa? Jika ada, kapan dibentuk? Gambarkan proses pembentukan Forum Anak tersebut, dan atas inisiatif siapa? (pembentukan FAD atas inisitif anak itu sendiri lebih dihargai) Apakah Forum Anak tersebut mempunyai visi, misi, struktur organisasi, dan rencana kerja? Apakah Forum Anak tersebut terlibat secara resmi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan? Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dan para pemangku kepentingan untuk dapat memastikan keterlibatan anak dalam proses menghargai pandangan anak di lingkungan rumah, sekolah, LKSA, Lembaga pemasyarakatan anak dan dalam pembangunan. Apakah ada mekanisme pertemuan berkala dan berjenjang kelompok anak (Forum Anak) dengan kelompok anak lainnya?
Yang dimaksudkan dengan kelompok anak adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Kelompok anak bisa beragam bentuk, yang pada khususnya merupakan wadah kegiatan atau partisipasi. Yang dimaksudkan dengan Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten/kota, yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat. Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan SKPD terkait. D. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
E. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun Menurun setiap tahun
11.
Pertanyaan: a. Berapa persentase anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama?
Pertanyaan: a. Berapa persentase anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama?
Untuk mengurangi pernikahan usia anak, pemerintah daerah dapat melakukan upaya antara lain dalam bentuk: sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pra-pernikahan, dan/atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran (orang tua, pemuka agama dan pejabat
Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun Ukuran Menurun setiap tahun
Sumber Data
Jumlah menikah tahun
yang <9
Jumlah yang menikah usia 9 16 tahun
16 – <18 tahun
Jumlah pernikahan tahun
publik yang menikahkan).
L
P
L
P
L
P
berjalan
KUA Organisasi Agama Catata sipil Lembaga Adat Pengadilan Negeri Pengadilan Agama
Sumber data: Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk mengurangi pernikahan usia anak, pemerintah daerah dapat melakukan upaya antara lain dalam bentuk: sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pra-pernikahan, dan/atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran (orang tua, pemuka agama dan pejabat publik yang menikahkan). Sumber data: Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Final dan Juknis Indikator : oleh PAK TAUFIK Indikator ini ada di klaster 2 karena kalau klaster ini berhasil tdidak akan ada anak yg menikah pada usia anak (indikator impac.........tidak serta merta mengikuti indikator KHA untuk mempertimbangkan pengasuhan keluarga yg baik) Jawaban utk indikator ini sulit dipahami Klaster 1 sd 5 KLA di ambil dari klaster 4 sd 8 KHA. Indikator ini masuk ke klaster 2 karena utk menguatkan /kesiapan calon orang tua atau orang tua dalam keluarga. Indikator ini dipertanyakan dalam klaster 1 KHA tentang definisi anak Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga
12.
Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Pelayanan konseling keluarga atau program-program pendidikan orang tua (parental education programmes), d. Kampanye kesadaran bagi orang tua dan anak (awareness campaigns for parents and children) tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, e. Peningkatan pengetahuan/ informasi tentang perkembangan anak serta kapasitas perkembangan
b.
Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Lembaga yang dimaksud adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, lembaga
Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak Ukuran Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga
konsultasi keluarga, dan sebagainya. Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, PKK
anak disampaikan kepada orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap anak. Lembaga yang dimaksud adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, lembaga konsultasi keluarga, dan sebagainya. Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, PKK. Final dan Juknis Indikator : oleh PAK HADI
Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga
13.
Pertanyaan: a. Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah tersedia kebijakan perlindungan anak dalam LKSA? d. Berapa jumlah anak yang diadopsi melalui LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Apakah ada upaya pencegahan anak terpisah dari orang tua? b. Apakah ada peningkatan kapasitas untuk anak dalam menyampaikan pandangannya? c. Apakah ada mekanisme untuk mendengarkan pandangan anak, sebelum pengambilan keputusan terhadap layanan yang diterima oleh anak? d. Apakah ada upaya reunifikasi keluarga terhadap anak yang terpisah dari orang tua? e. Apakah ada anak yang terpisah (separated children)yaitu anak-anak yang terpisah dari kedua orang tua, atau yang secara hukum maupun adat bertanggungjawab atas pengasuhan mereka, tetapi anak-anak tersebut diasuh oleh orang dewasa yang merupakan anggota kerabat/keluarga sedarah. Jika ada, apakah ada bantuan pemerintah dalam penguatan pengasuhan? f. Apakah ada anak-anak tanpa pendamping (unaccompanied children) yaitu anak-anak yang terpisah dari orang tua dan kerabat lainnya(keluarga sedarah) dan tidak diasuh oleh orang dewasa yang secara hukum atau adat diakui bertanggung jawab untukmelakukan pengasuhan anak. Jika ada, apa upaya pemerintah dalam membantu keberlangsungan pengasuhan anak-anak tersebut? g. Apakah ada program mengakomodasi silaturahmi antara anak adopsi dengan orang tua biologis atau kerabat? h. Apakah ada anak yang diasuh oleh orangtua tunggal (salah satu orang tua / ayah saja atau ibu saja)? Termasuk orang tuanya yang bekerja meninggalkan rumah pada kurun waktu tertentu atau salah satu orang tua berada dalam lembaga pemasyarakatan? i. Apakah ada ibu hamil yang berkonflik dengan hukum dan berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan? Jika ada, apakah ada program untuk pemeliharaan/perawatan janin dari ibu hamil tersebut? j. Apakah ada ibu muda (anak perempuan yang belum berusia 18 th, yang telah punya anak) yang berkonflik dengan hukum yang sedang menyusui, diberikan akses atau fasilitas untuk menyusui? k. Apakah ada ibu yang berkonflik dengan hukum yang sedang menyusui, diberikan akses atau fasilitas untuk menyusui? l. Apakah ada ibu yang berkonflik dengan hukum yang mempunyai anak balita, diberikan akses atau fasilitas untuk melakukan pengasuhan?
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak. Sumber data: Dinas Sosial
Pengasuhan berkelanjutan (continuum of care for children) Ukuran Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga
m. n. o. p. q. r. s. t.
u. v.
w.
Apakah ada program pendidikan (parenting) bagi orang tua tentang pengasuhan anak? Apakah ada program untuk menyiapkan calon orang tua asuh bagi anak yang membutuhkan? Apakah ada program pengasuhan anak non panti?jika ada sebutkan Apakah ada program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV-AIDS?jika ada program apa saja? Apakah ada prosedur penempatan anak pada pengasuhan alternatif (orang tua angkat, orang tua asuh, wali hingga LKSA)? Apakah ada program pendidikan bagi orangtua angkat, orangtua asuh, wali hingga LKSA yang mengasuh anak dalam ruang lingkup pengasuhan alternatif? Pengasuhan harian(day care); apakah ada tenaga terlatih di pengasuhan harian? Apakah ada pelatihan pengasuhan anak berbasis Perlindungan Anak untuk pengelola, pengasuh, pendidik Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB),Taman Anak Sejahtera (TAS) Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis Apakah ada program pengasuhan bagi Anak-anak yang orang tuanya bekerja diluar negeri/TKI? Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar panti misalnyaanak yang diasuh oleh keluarga sendiri tetapi mendapat bantuan pengasuhan dari LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jumlah Anak SOP No. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak L P T Ya Tidak 1. Panti Asuhan ... 2. ... ...
x. Apakah ada persyaratan bagi anak yang dapat diasuh di LKSA? y. Apakah tersedia kebijakan perlindungan anak dalam LKSA? z. Berapa jumlah anak yang diadopsi melalui LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak. Catatan penting: Daftar lembaga kesejahteraan sosial anak dan jumlah anak. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data dari Dinas Sosial, Muhammadiyah, NU, PERSIS dan lain-lain.
B. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
B. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Angka Kematian Bayi (AKB) Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
14. Angka Kematian Bayi (AKB) Ukuran Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
Pertanyaan: a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi? Sebutkan!
Pertanyaan: a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) tahun berjalan ? b. Sebutkan jenis penyakit yang terbayak penyebab kematian bayi No. (1)
Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di suatu wilayah per satu tahun berjalan. Sumber data: Dinas Kesehatan.
Penyebab (2) Ispa, diare, BBLR, Asfiksia, TN, gangguan dalam proses persalinan
Penyebab Utama Kematian (3) Tahun berjalan dan tahun sebelumnya
c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi? Sebutkan! d. Cakupan Kepemilikan buku KIA No. (1) 1. 2.
Kecamatan
Jumlah Posyandu
(2)
(3)
Bayi yang memiliki KIA (4)
Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di kab/kota dalam satu tahun. Catatan penting: Angka kematian bayi dan penyebab utama. Tampilkan kepemilikan buku KIA. Lengkapi dokumen dan foto Sumber data Dinas Kesehatan dan PKK. Prevalensi kekurangan gizi pada balita Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
15.
Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita Ukuran Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
Pertanyaan:
Pertanyaan:
a. b. c. d.
Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Bagaimana mekanisme penanganannya?
Mekanisme penanganan gizi kurang dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, penjaringan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.
a. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Matrik prevalensi dan cara penanganan b. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Matrik prevalensi dan cara penanganan c. Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Matrik prevalensi dan cara penanganan d. Berapa prevalensi anak dengan gizi lebih Jumlah Balita Gizi Kurang No Kec L P T L P T
L
(1)
(9)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Gizi Buruk P T (10)
(11)
L
Stunting P
T
(12)
(13)
(14)
Gizi Le L P (15 (1 ) 6)
1. ... e. Bagaimana mekanisme penanganannya? Mekanisme penanganan gizi kurang, gizi buruk, stunting, gizi lebih dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjaringan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Catatan penting: Lengkapi daftar prevalensi gizi. Gambarkan mekanisme penganganan. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan, serta PKK. Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan. INDIKATOR INI TDK ADA PERUBAHAN DAN DIANGGAP SUDAH JELAS Persentase ASI ekslusif Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
16. Persentase ASI ekslusif Ukuran Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase
Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki
d.
desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI? Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI, dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan!
d.
konselor ASI? Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI, dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan!
Yang dimaksud ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
No.
Kec
Jumlah Bayi L P T
ASI Eksklusif L P T
Jumlah Konselor L P T
(1)
(2)
(3)
(6)
(9)
1.
(4)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
...
... e. Berapa jumlah Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? f. Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan No. (1)
Instansi
1.
(2) Kantor Bupati/Walikota
2.
...
Ruang Laktasi YA
Tidak
(3)
(4)
Yang dimaksud ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Kebijakan menyusi termasuk penegasan larangan pengiklanan susun formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Catatan penting: Lengkapi daftar jumlah bayi mendapatkan ASI Eklusif dan jumlah konselor. Lengkapi lembaga yang memiliki ruang laktasi. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Jumlah Pojok ASI Ada dan meningkat setiap tahun
17. Puskesmas Ramah Anak Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
Pertanyaan: a. Berapa jumlah Pojok ASI dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Di mana saja lokasi Pojok ASI dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan! Pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Pojok ASI dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya.
Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI? d. Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI, dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan!
Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan.
No.
Kec
(1)
(2)
1.
L
Jumlah Bayi P T
(3)
(4)
(5)
ASI Eksklusif L P T
L
(6)
(9)
(7)
(8)
Jumlah Konselor P T (10)
(11)
...
... e. f.
Berapa jumlah Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan No. (1)
Instansi
1.
(2) Kantor Bupati/Walikota
2.
...
Ruang Laktasi YA
Tidak
(3)
(4)
Yang dimaksud ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Kebijakan menyusi termasuk penegasan larangan pengiklanan susun formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Catatan penting: Lengkapi daftar jumlah bayi mendapatkan ASI Eklusif dan jumlah konselor. Lengkapi lembaga yang memiliki ruang laktasi.
Persentase imunisasi dasar lengkap Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun
Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
17. Puskesmas Ramah Anak Pertanyaan:
Pertanyaan: a. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan? Yang disebut Imunisasi Dasar Lengkap adalah BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali. Sumber data: Dinas Kesehatan
a. b. c. d.
Berapa jumlah Puskesmas? Berapa jumlah Puskesmas Ramah Anak? Berapa jumlah petugas puskesmas terlatih tata laksana penanganan kekerasan terhadap anak? Bagaimana upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak?
Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Indikator PRA: Ada penanggung jawab penyelenggaraan PRA. Lebih dari 50% tenaga medis dan paramedis terlatih KHA. Tersedia ruang tunggu, ruang periksa, ruang konseling untuk anak/remaja. Adanya sarana bermain ketika menunggu pemeriksaan. Memiliki ruang laktasi. Lingkungan bersih, sehat, dan kawasan bebas rokok. Cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi, meliputi cakupan ASI, imunisasi dasar lengkap, gizi, termasuk pelayanan terhadap anak yang mendapat kekerasan, anak dengan HIV/AIDS, dan lain-lain. Tersedia data tentang pemenuhan anak, terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan anak.
No.
Kec
Jumlah Puskesma s
Jumlah PRA
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis L P T (5) (6) (7)
Petugas Terlatih KHA L (8)
P (9)
T (10)
(1) (2) (3) (4) 1. .... .... Catatan penting: Lengkapi daftar Puskesmas Ramah Anak dan jumlah petugas terlatih tata laksana penanganan kekerasan terhadap anak. Uraikan upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental Ada, dan dapat diakses oleh anak
18.
Pertanyaan: a. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi? b. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan mental? c. Berapa jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan reproduksi dan mental tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada dua tahun sebelumnya? b. Berapa persentase desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
Persentase imunisasi dasar lengkap Ukuran Ada, dan dapat diakses oleh anak
No. Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) dan Pusat Konsultasi Psikologi.
(1) 1. ...
Sumber data: BKKBN, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. . c.
Kec
(2)
Jumlah Desa/Kelura han
Jumlah Desa/Keluraha n UCI (3)
Jumlah Balita L (4)
P (5)
T (6)
Jumlah Balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap L P T (7) (8) (9)
....
Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan?
Yang disebut Imunisasi Dasar Lengkap adalah BCG 1 kali, Pentavalen 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali. Catatan penting: Lengkapi daftar kecamatan yang memiliki desa/kelurahan UCI, jumlah balita, dan jumlah balita yang medapatkan imunisasi dasar lengkap. Uraikan upaya untuk meningkatkan cakupan. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data Dinas Kesehatan Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan Meningkat setiap tahun
Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin? b. Apakah ada program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut? Contoh program pengentasan kemiskinan adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Program Nasional Pemberdayaan
19.
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV– AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja dan pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas Ukuran Meningkat setiap tahun Pertanyaan: Jumlah anak dengan HIV-AIDS (ADHA) Apakah ada budies (pendamping ADHA dan ODHA ) BERTUGAS mendampingi mereka mengakses layanan kesehatan dan psikososial di tahap awal, dan jika mereka sudah mampu mengakses sendiri maka budies hanya bersifat konsultan. Budies juga mendampingi anak korban dalam memastikan penggunaan obat secara teratur (PMO/pengawas minum obat).
Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.
Sumber data: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Apakah ada pendampingan VCT (dimulai dari konseling pra test, test darah hingga konsling pasca hasil diperoleh) Pra ARV -Apakah ada layanan pra ARV yang terdiri dari : pemeriksaan kesehatan paru-paru, ginjal, gula darah, CD4 (sel darah putih) dan aspek kesehata lainnya yang perlu diketahui. Apakah ada ADHA yang mengakses obat ARV (antiretroviral) gratis dari RS – obat untuk menekan perkembangan virus HIV Jumlah kematian ADHA
Apakah ada peningkatan kemampuan orang tua/wali/pendamping untuk membimbing remaja? Apakah ada peningkatan kemampuan anak untuk menyampaikan pandangannya? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan jiwa remaja? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menyediakan akses untuk anak penyandang disabilitas? Apakah ada mekanisme pengaduan bagi anak dan remaja yang mengalami pengabaian, karena tidak mendapatkan layanan yang seharusnya mereka peroleh? Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja? Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan jiwa? Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas? Berapa jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan reproduksi remaja,pelayanan kesehatan jiwa tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Daftar lembaga layanan kesehatan reproduksi remaja (sesuaikan) Jumlah Remaja yang Lembaga layanan Layanan dilayani No. kesehatan reproduksi remaja Ya Tidak L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. .... ... Daftar lembaga layanan kesehatan jiwa remaja No.
Lembaga layanan kesehatan jiwa remaja
(1)
(2)
Layanan Ya (3)
Tidak (4)
Jumlah Remaja yang dilayani L P T (5) (6) (7)
1. ...
....
Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR),Pusat Konsultasi Psikologi, dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba. Catatan penting: Lengkapi daftar lembaga penyedia layanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BNN. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
20.
Pertanyaan: a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses?
Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin? b. Apakah program pengentasan kemiskinan (KIS,KIP,KKS dll) dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya c. Apakah ada program inisiatif daerah untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? * d. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut? e. Jumlah Keluarga dan Anak Mendapat Layanan Program Pengentasan Kemiskinan
Rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang layak untuk diolah menjadi air minum.
Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan Ukuran Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum. . No.
Kec
(1) 1. ...
(2)
Jumlah Keluarga Miskin (3)
Jumlah Anak Miskin L P T (4) (5) (6)
Jumlah Anak yang mendapat layanan L P T (7) (8) (9)
...
*Komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha/Industri melalui program yang berpihak kepada anak dari keluarga miskin, misalkan ada sejenis GN-OTA/beasiswa daerah, BAZIS atau LAGZIS daerah yang menyantuni anak yatim, dll. Catatan penting : Lengkapi daftar jumlah keluarga dan jumlah anak yang mendapatkan layanan program pengentasan kemiskikan.
Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan.
Tersedia kawasan tanpa rokok Ada, dan meningkat setiap tahun
21.
Pertanyaan: a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan. b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jumlah Rumah Jumlah Rumah Tangga No. Kec Tangga mendapatkan layanan air bersih (3) (1) (2) (4) 1. ...
Kawasan tanpa rokok, adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak. Sumber data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Ukuran Ada, dan meningkat setiap tahun
... b.
Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih?
Rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang layak untuk diolah menjadi air minum. Catatan penting: Lengkapi daftar jumlah rumah tangga akses air bersih. Uraikan upaya untuk meningkatka akses air bersih. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan (Puskesmas).
F. G.
22. Tersedia kawasan tanpa Rokok Pertanyaan: a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan. Ada berapa dan dimana saja? b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Kawasan Tanpa Rokok No. Institusi Ya Tidak (1) 1.
(2) Kantor Bupati/Walikota
(3)
(4)
2.
...
...
c. d.
Apakah masih ada iklan rokok? Ada berapa kali dan jenis event anak/remaja yang mendapatkan sponsor dari rokok dalam satu tahun?
Kawasan tanpa rokok, adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Catatan penting: Lengkapi daftar kawasan tanpa rokok. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendapatan. H. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
I. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini Ukuran Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan
Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah lembaga penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan?
Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah lembaga penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan? Anak yang ikut Anak Usia PAUD Jumlah PAUD No. Kecamatan PAUD L P T L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. ... ...
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Angka partisipasi PAUD yang dimaksud adalah angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan angka partisipasi murni (APM) PAUD.
Sumber data: Dinas Pendidikan, dan HIMPAUDI Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. (untuk yang PAUD informal mungkin agak sulit mengukurnya karena termasuk pendidikan yang berbasis keluarga) Angka partisipasi PAUD yang dimaksud adalah angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan angka partisipasi murni (APM) PAUD. Lembaga penyelenggara PAUD dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA),Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis. Perlu dipertimbangkan adanya juknis mengenai PAUD yang baik, seperti halnya SRA, karena yang diharapkan adalah PAUD yang berkualitas, bukan hanya “asal ada”. Termasuk bila PAUD dikembangkan berbasis keluarga atau masyarakat, juknis ini menjadi sangat penting. Catatan penting: Lengkapi jumlah PAUD dan jumlah anak yang mengikuti PAUD. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Badan Keluarga Berencana, PKK, dan HIMPAUDI. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan
24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun Ukuran 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan
Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat? b. Berapa jumlah sekolah inklusi, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah)?
Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat? b. Berapa jumlah sekolah inklusi, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah)?
Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM). Sumber data: Dinas Pendidikan
Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM). APS, APK, dan APM Tahun ... Tingkatan Sekolah
L
APS P
T
L
APK P
T
L
APM P
T
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/K/MA/Paket C Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun... Jumlah Putus Sekolah L P T
Tingkatan Sekolah (1)
(2)
(3)
Keterangan
(4)
(4)
SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA Jumlah Sekolah Inklusi Tingkatan Sekolah
Jumlah Sekolah Negeri Swasta Total
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah Sekolah Inklusi Negeri Swasta Total (5)
(6)
(7)
SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA Catatan Penting: Lengkapi daftar APS, APK, dan APM. Uraikan mekanisme penanganan putus sekolah. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. Persentase sekolah ramah anak Meningkat setiap tahun
25.
Pertanyaan: a. Berapa persentase sekolah ramah anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah ramah anak?
Pertanyaan: Pertanyaan: (dilihat kembali) 1. Berapa jumlah SRA? No. Kec
Angka persentase dihitung dari jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak dibandingkan dengan jumlah sekolah.
Persentase sekolah ramah anak Ukuran Meningkat setiap tahun
Jumlah Sekolah
Jumlah SRA
o o o o o o
Sumber data: Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan
2.
PAUD
SD/MI
SMP/Mts
SMAK/MA
(2)
SMAK/MA
(1) 1. ....
SMP/Mts
mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya); memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); sekolah Adiwiyata; memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
SD/MI
o
PAUD
Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan minimal sekolah ramah anak, antara lain adalah:
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
....
Upaya meningkatkan jumlah SRA.
Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan. Indikator SRA: Kebijakan SRA (Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan; Memiliki kebijakan anti kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya; Kode Etik Penyelenggaraan Satuan Pendidikan; Penegakan Disiplin dengan Non Kekerasan). Program dan Fasilitas Kesehatan di Satuan Pendidikan (Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak yang mengalami disabilitas, kenyamanan, dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) dengan air yang bersih dan cukup; Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); Sekolah Adiwiyata; Kantin Sehat:. Lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, dan bersih, serta aksesibel yang memenuhi SNI konstruksi dan bangunan. Partisipasi Anak dengan mekanisme yang jelas dan terlindungi (Perencanaan, Kebijakan dan tata tertib, Pembelajaran, Pengaduan, Pemantauan dan evaluasi) Penanaman Nilai-Nilai Luhur dan Seni budaya dengan menghargai keanekaragaman. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih KHA. Program Keselamatan dari rumah dan/atau di Satuan Pendidikan. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha di Satuan Pendidikan Catatan penting: Lengkapi jumlah sekolah dan SRA. Uraikan upaya pemerintah kabupaten/kota meningkatkan jumlah SRA.
Pertanyaan: a. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?
o o
Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
b. c.
SMA-K/MA
SMP/Mts
SD/MI
PAUD
PAUD
Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi: pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu); pengadaan taman lalu lintas; Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka); Patroli Keamanan Sekolah; infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dll.); petugas keamanan; dan alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll).
Kec SMA-K/MA
No.
Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyedian sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
o o o o o
Jumlah sekolah memiliki program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
Satuan Pendidikan
SMP/Mts
Pertanyaan: a. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program rute aman dan selamat ke sekolah pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah sekolah yang memiliki zona aman dan selamat, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah? d. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?
26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah Ukuran Meningkat setiap tahun
SD/MI
Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah Meningkat setiap tahun
Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. .... .... Kolom ditambahkan Paud/TPA/KB, TK/RA/BA, Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah? Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?
Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyedian sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi: Program: Program RASS
Program Polisi Sahabat Anak Program cara aman berjalan Program pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu); Patroli Keamanan Sekolah; Program Pengawalan Anak sekolah pelatihan hak anak bagi petugas keamanan; dan
Sarana Prasarana pengadaan taman lalu lintas; Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka); Bus Sekolah, Perahu Penyeberangan infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyeberangan, naungan/ tempat berteduh, garis penyeberangan, tersedia fasilitas rekreatif dan edukatif, rambu lalu lintas dll.); alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll). Jalur Khusus bagi Anak Peyandang Disabilitas (APD) Catatan penting: Lengkapi jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah. Uraikan mekanisme pemantauan. Uraiakan upaya meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak Ada, dan dapat diakses semua anak
27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak Ukuran Ada, dan dapat diakses semua anak
a.
Pertanyaan: *Termasuk 15 AMPK Penjelanasan fasilitas dan kegiatan bukan yang dibiayai (disponsori atau sebagian/seluruhnya oleh perusahaan rokok, alkohol dan napza, senjata,)
b. c. d. e.
Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak termarjinalkan? Berapa fasilitas yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan berapa yang dikelola pihak swasta? Berapa fasilitas yang membayar dan berapa yang gratis? Apabila membayar, berapa biaya yang dikenakan untuk setiap anak yang menggunakannya? Berapa jumlah event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak yang dilaksanakan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Pertanyaan: a. Apakah tersedia fasilitas ibadah di ruang kreatif dan rekreatif? b. Apakah tersedia ruang bermain ramah anak? c. Apakah ada fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak, pada tahun berjalan dan
Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.
d. e. f. g. h.
Sumber data: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Olah Raga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Kelompok Anak.
i.
j. k.
setahun sebelumnya? (milik pemerintah dan swasta) Jenis fasilitas (tahun sebelumnya, tahun berjalan) Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak? Jenis fasilitas apa yang diakses oleh anak secara gratis? Berapa fasilitas yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan berapa yang dikelola pihak swasta? Berapa jumlah kegiatan/pertunjukan kreatifitas/lomba/pameran anak yang dilaksanakan pemerintah dan swasta, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Berapa jumlah fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Di mana lokasi fasilitas tersebut berdasarkan desa/kelurahan/kecamatan? Berapa jumlah event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak yang dilaksanakan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Apakah ada fasilitas atau event kegiatan yang disediakan bagi anak dan keluarganya? Jumlah Taman Bermain dan Tempat Rekreasi
No. (1) 1.
Kec
Jumlah Taman Bermain
Jumlah Tempat Rekreasi
(2)
(3)
(4)
Gratis
.....
... Tabel: jumlah fasilitas (taman bermain …), taman yang gratis, taman yang ramah anak Jumlah Sanggar dan Kegiatan Budaya Jumlah Kegiatan Budaya No. Kec Jumlah Sanggar Bayar Gratis (1) 1.
(2)
(3)
(4)
(5)
.....
... Daftar Event Kebudayaan No.
Even Kebudayaan
(1)
(2)
1.
...
Diikuti anak Ya
Tidak
(3)
(4)
Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak. Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai. Catatan penting: Lengkapi jumlah taman bermain, taman rekreasi, sanggar, dan kegiatan budaya. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Olah Raga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Kelompok Anak. B. Klaster V: Perlindungan Khusus
B. Klaster V: Perlindungan Khusus
Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayananan 100%
28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan Ukuran semua anak 100% Pertanyaan:
Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Uraikan berdasarkan jenis perlindungan khusus, usia dan jenis kelamin! b. Berapa dari jumlah AMPK tersebut yang merupakan anak korban kekerasan (sesuai definisi SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)? c. Berapa jumlah AMPK yang memperoleh pelayanan? d. Berapa jumlah anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan? e. Berapa jumlah anak korban perdagangan orang yang memperoleh pelayanan? f. Apakah tersedia lembaga yang mengintegrasikan layanan bagi AMPK? Sebutkan nama lembaga tersebut! g. Sebutkan layanan yang diberikan untuk masing-masing kelompok AMPK tersebut, dan tingkat keberhasilannya, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya!
A. Layanan a. Apakah ada Unit Kerja / Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus? b. Apakah ada mekanisme penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan? c. Apakah ada mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus? d. Apakah ada sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus? B. Pencegahan
e. h.
Sebutkan bentuk-bentuk program/kegiatan pencegahan dan penanganan bagi tiap kelompok AMPK, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya!
Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Apakah ada program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya? C. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial f. Apakah ada program/kegiatan rehabilitasi: - medis, - sosial, - Reintegrasi sosial: 1) Reunifikasi keluarga 2) Pengasuhan Pengganti g. Apakah ada pengembangan kapasitas bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar tumbuh berkembang optimal? Jumlah anak yang dilaporkan
Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kategori AMPK
Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
(1) Anak dalam situasi darurat
Program/kegiatan pencegahan, antara lain berupa sosialisasi dan kampanye. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll. Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan.
Anak yang berhadapan dengan hokum (khusus Anak Korban, dan Anak Saksi) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi Anak korban eksploitasi ekonomi Anak korban eksploitasi seksual anak dan anak korban perkosaan, korban incest, korban pencabulan/pelecehan seksual. Anak korban NAPZA (anak yang di-eksploitasi sebagai
Jumlah anak yang dilayani sesuai SPM
L
P
T
L
P
T
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Program/ kegiatan Pencegahan dan Penanganan yang mendukung (8)
pengguna dan di-eksploitasi sebagai pengedar narkoba) Anak yang menjadi korban pornografi Anak dengan HIV-AIDS (ADHA) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis Anak korban kejahatan seksual Anak korban terorisme
jaringan
Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis,seksual dan penelantaran) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran Anak dengan perilaku sosial menyimpang Anak yang tercabut dari lingkungan keluarga
Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual,
penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll. Catatan penting: Lengkapi form jumlah anak. Lengkapi dokumen dan foto. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat
29. Jumlah proses diversi yang diupayakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum Ukuran Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat
Pertanyaan: a. Berapa jumlah kasus ABH, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa jumlah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Apakah tersedia mekanisme untuk menerapkan diversi?
Pertanyaan: I. Anak usia di bawah 12 tahun. 1. Apakah ada yang diproses ke pengadilan? Jika ada, mengapa tetap diproses dipengadilan? 2. Apakah ada yang dibina di LPKS
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan diversi (menghindarkan anak dari proses pengadilan), sehingga selesai pada tingkat kepolisian. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak. Sumber data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
II. Untuk anak usia 12 tahunhingga sebelum 14 tahun 1. Di tingkat penyidikan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa? c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut? 2. Di tingkat penuntutan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan? b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa?
3.
c. berapa jumlah yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan? b. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan? c. Berapa jumlah anak yang di pidana tindakan? d. Berapa yang di vonis ke LPKS?
III.
Untuk anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun 1. Di tingkat penyidikan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa? c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut? 2. Di tingkat penuntutan d. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan? e. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa? f. berapa jumlah yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan IV. Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan e. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan? f. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan? g. Berapa jumlah anak yang dijatuhi pidana ? h. berapa jumlah anak yang dikenai tindakan? i. Berapa jumlah anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS? V. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan pengasuhan keluarga a. Apakah ada LPKS? Bila ada, siapa penyelenggaranya (pemerintah atau masyarakat)? b. Berapa jumlah anak yang dilayani? c. Berapa jumlah petugas LPKS yang terlatih KHA? d. Berapa jumlah anak yang tetap dalam Pengasuhan keluarga ketika masih dalam proses peradilan : penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan? VI.
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) danLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) : 1. Apakah LPAS dan LPKA memiliki rencana program pengasuhan anak binaan ? 2. Apakah staff LPAS dan LPKA telah mengikuti pelatihan KHA?
Catatan: Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak. Catatan penting: Lengkapi jumlah ABH, RJ dan yang diproses lebih lanjut. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)
30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak Ukuran Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)
Pertanyaan: a. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak? Sebutkan dan jelaskan mekanismenya! b. Bagaimana implementasinya? Sejak kapan diimplementasikan?
Pertanyaan: a. Apakah kab/kota memiliki rencana penanggulangan bencana? Peta rawan bencana? Peta dan jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana evakuasi bencana; b. Sebutkan kelompok relawan atau organisasi masyarakat yang bekerja dalam penanggulangan bencana! c. Apakah ada kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana (PRB) atau simulasi kebencanaan yang ditujukan bagi anak terutama di daerah-daerah rawan bencana? d. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana: a. Layanan Kesehatan: 1. Apakah ada pedoman layanan kesehatan pada situasi bencana 2. Apakah ada pedoman layanan menu makanan yang sesuai dengan umur anak b. Pendidikan : 1. Apakah ada pedoman pelaksanaan pendidikan pada situasi bencana 2. Apakah para pendidik telah dilatih dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi bencana 3. Pendataan anak, penelusuran keluarga (family tracing) dan penyatuan kembali dengan keluarga (family reunification) Pencatatan jumlah anak bersama keluarganya secara berkala
Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
c.
Pencatatan jumlah anak yang terpisah (separated children) Pencatatan jumlah anak tanpa pendamping (unaccompanied children) Penelusuran keluarga (tracing) bagi anak terpisah dan anak tanpa pendamping Jumlah anak terpisah dan anak tanpa pendamping yang yang kembali ke keluarganya Program psikososial dan Trauma healing: jumlah anak yang mengikuti program psikososial jumlah anak yang mengikuti trauma healing
Setiap anak di kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan dan kesiapan menghadapi bencana. Selain itu, anak mengikuti pelatihan kesiap-siagaan menghadapi bencana sebagai kegiatan pilihan di sekolah guna memperkuat keterampilan anak menghadapi bencana Catatan penting: a. Uraiakan mekanisme penanggulangan bencana. b. Lengkapi jumlah lokasi bencana, simulasi, dan sekolah aman bencana. c. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak 100%
31.
Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak Ukuran semua anak 100%
Masukkan Pak Hamid Setiap anak di kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan dan kesiapan menghadapi bencana. Selain itu, anak mengikuti pelatihan kesiap-siagaan menghadapi bencana sebagai kegiatan pilihan di sekolah guna memperkuat keterampilan anak menghadapi bencana Pertanyaan: a. Apakah ada program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Sebutkan! b. Berapa jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jelaskan. c. Apakah ada sistem pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?
Pertanyaan: a. Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk? b. Apakah ada tindakan segera (immediate action) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Bila ada, sebutkan dasar pelaksanaannya! c. Berapa jumlah anak yang terlibat di dalam BPTA? Sebutkan jumlah dan data terpilahnya?
d.
Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk?
d.
Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: (1) segala bentuk perbudakan atau pratik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata; (2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; (3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obatobatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan (4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. e. Program pencegahan agar anak-anak tidak bekerja, antara lain berupa: pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak. Program penanganan antara lain melalui Program Penarikan Pekerja Anak dan Program Pelatihan Keterampilan Anak. Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian.
Jumlah jam kerja dan jenis/sektor pekerjaannya? Berapa jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Apakah mendapatkan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan (akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan social, dll.)? Berapa jumlah anak yang belum tertangani? Jumlah Pekerja Anak yang telah Jumlah Pekerja Anak ditarik No. Kec L P T L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ... Apakah ada mekanisme pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak berjalan? Lembaga apa yang mengeluarkan dan apa hasilnya? Siapa yang terlibat di dalam mekanisme pengawasan?
Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: (1) segala bentuk perbudakan atau pratik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata; (2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; (3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan (4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain: a. dilacurkan; b. bekerja di pertambangan; c. bekerja sebagai penyelam mutiara; d. bekerja di sektor konstruksi; e. bekerja di jermal; f. bekerja sebagai pemulung sampah; g. dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak; h. bekerja di jalan; i. bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga; j. bekerja di industri rumah tangga; k. bekerja di perkebunan; l. bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan m. bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya Program pencegahan agar anak-anak tidak bekerja, antara lain berupa: pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak. Program penanganan antara lain melalui Program Penarikan Pekerja Anak dan Program Pelatihan Keterampilan Anak.
Catatan penting: Lengkapi daftar jumlah anak yang bekerja. Uraikan mekanisme penangangan anak yang bekerja. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian.
TOTAL NILAI Seluruh Indikator KLA harap dilampiri dengan data, informasi, dan dokumen pendukung !
