KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; f.
Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Gambaran Umum Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Untuk itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di samping peraturan pendukung lainnya, telah dinyatakan 1
pula bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara peraturan pelaksanaan tersebut tetap berlaku. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memantapkan implementasi reformasi birokrasi maka pelaksanaan peraturan disiplin PNS di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu didukung dengan kegiatan penyelesaian kasus kepegawaian secara terpadu melalui pembahasan dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan beberapa pejabat dari instansi terkait, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Biro Hukum, Inspektorat dan Badan kepegawaian Daerah, serta Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta. Selain itu kasus kepegawaian lainnya seperti permohonan izin perkawinan (poligami) dan perceraian, serta penetapan status dan kedudukan hukum kepegawaian, perlu penanganan khusus sehingga dapai menumbuhkan kesadaran PNS akan kedudukan, hak dan kewajibannya serta mewujudkan tertib administrasi kepegawaian. Dengan kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS tersebut diharapkan dapat dihasilkan produk hukum berupa keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin, izin perkawinan dan perceraian serta penetapan status keduaukan hukum PNS secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo “Menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari” yang diwujudkan dalam 7 misi, salah satu di antaranya adalah : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Yang Bersih, Jujur Dan Transparan, Mboten Kurupsi, Mboten Ngapusi”.
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM Aparatur melalui pembinaan disiplin dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. 2. Tujuan kegiatan penyelesaian kasus kepegawaian adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian pada semua SKPD di Provinsi Jawa Tengah.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Metode Pelaksanaan 2
a. Inventarisasi kasus kepegawaian (meliputi pelanggaran disiplin PNS, izin perkawinan dan perceraian PNS, penetapan status dan kedudukan hukum PNS) b. Analisis permasalahan c. Penyediaan data pendukung d. Sidang pembahasan kasus oleh Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
2. Tahapan Kegiatan a. Persiapan 1) Persiapan administratif 2) Persiapan koordinatif b. Klarifikasi kasus 1) Penyiapan kelengkapan data 2) Penyiapan materi sidang 3) Penyiapan hasil dan rekomendasi sidang c. Pelaksanaan Sidang Tim 1) Koordinasi dengan Tim dan Narasumber 2) Pembahasan Sidang Tim Pembinaan Disiplin 3) Penandatanganan Hasil dan Rekomendasi Sidang d. Pelaporan Pembuatan laporan secara berjenjang kepada Gubernur e. Penyampaian Hasil Penyampaian keputusan/rekomendasi kepada SKPD instansi pengusul f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota g. Pelaporan Akhir Penyusunan laporan akhir kegiatan
3
D. SASARAN Stakeholder bidang kepegawaian, unit pengelola kepegawaian pada SKPD dan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
E. LOKASI KEGIATAN Lokasi kegiatan dilaksanakan di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Tengah.
F. JADWAL KEGIATAN 1.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan berlangsung selama 12 bulan yakni dari bulan Januari hingga Desember 2017.
2.
Matrik Pelaksanaan (time table)
Uraian Kegiatan
Januari I
II
I
II
III
Februari IV
I
IV
I
II
III
Maret IV
I
IV
I
II
III
April IV
I
II
III
Mei IV
I
II
Juni
III
IV
I
II
III
IV
Persiapan klarfikasi kasus Pelaksanaan Sidang Pelaporan & Penyampaian Hasil Monev kegiatan Pelaporan Akhir
Uraian Kegiatan
Juli III
Agustus II
III
September II
Persiapan klarfikasi kasus Pelaksanaan Sidang Pelaporan Penyampaian Hasil Monev Kegiatan Pelaporan Akhir
4
III
IV
Oktober I
II
III
Nopember IV
I
II
III
IV
Desember I
II
III
IV
G. INDIKATOR KELUARAN/ SASARAN 1. Indikator Keluaran a. Terlaksananya sidang penyelesaian kasus kepegawaian bagi pelanggar disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur. b. Terselesaikannya keputusan pemberian atau penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS. 2. Indikator Hasil a. Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku; b. Meningkatnya disiplin dan kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah.
H. ANGGARAN Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah). (Rincian Biaya terlampir)
I. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk mendukung kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
KEPALA BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN
NING TJAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19601104 198608 2 001
5
