KERANGKA ACUAN PELATIHAN PENYUSUNAN PPRG DENGAN SISTEM PROBA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Dalam mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi ke dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur
bagaimana mekanisme PUG dan mekanisme integrasi isu-isu gender dalam pembangunan daerah. Pengintegrasian
isu
gender
dalam
program
dan
kegiatan
pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama antar OPD. Mengingat isu strategis gender harus ditangani secara komprehensif dan bukan secara parsial oleh masing-masing OPD, mulai dari perencanaan yang disusun dengan memperhatikan data pilah gender dan mengakomodir pengalaman, masalah, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda dari kelompok masyarakat laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, lanjut usia dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan hasil evaluasi pelaksanaan PPRG Jawa Tengah, menunjukkan bahwa penggunaan analisis gender dengan GAP dan GBS masih belum memperlihatkan upaya penyelesaian permasalahan yang ada di Jawa Tengah, sementara alat analisis yang mampu untuk mengungkapkan permasalahan dan solusinya telah tersusun dalam pedoman tersebut yaitu Problem Based Approach (PROBA). Model Proba merupakan teknik atau cara analisis gender untuk mengetahui masalah kesenjangan sekaligus menyusun kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi. Analisis dimulai dari ketersediaan
1
data kesenjangan gender yang merupakan elemen penting dalam melakukan analisis Proba. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk mengadakan pelatihan penyusunan PPRG dengan sistem Proba tingkat Provinsi Jawa Tengah. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122);
2
9. DPA- SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03537/DPA/2017 pada Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota. C. TUJUAN Tujuan kegiatan Pelatihan Penyusunan PPRG dengan Sistem Proba Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Memberikan pemahaman bagi perencana dan focal point gender untuk dapat menggunakan alat analisis baru dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga dapat memecahkan isu strategis lintas OPD; 2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan Problem Based
Approach (PROBA); 3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam merumuskan dokumen anggaran responsif gender yang mampu menyelesaikan isu gender lintas OPD; 4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun PROBA dan GBS Tahun 2018 yang diutamakan dalam penanganan isu strategis, sehingga tidak ada kesenjangan IPM dan IPG Jawa Tengah. D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya PPRG dengan analisis Problem Based Approach (PROBA) dan GBS tahun 2018, guna meningkatkan angka IPG dan IDG Jawa Tengah. E. PELAKSANAAN Pelatihan penyusunan PPRG dengan sistem Proba tingkat Provinsi Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari
: Rabu - Jumat
Tanggal
: 22 – 24 Maret 2017
Pukul
: 08.30 s/d selesai
Tempat
: Hotel Balemong Resort Jl. Patimura no 1B Ungaran
3
F. PESERTA Peserta pelatihan sejumlah 35 orang terdiri dari unsur OPD Provinsi Jawa Tengah. G. FASILITATOR Non PNS Fasilitator Non PNS : LPPSP Jawa Tengah H. PROSES 1. Pembukaan 2. Laporan Penyelenggaraan 3. Paparan 4. Penyusunan Proba 5. Presentasi Peserta 6. Penutup. I. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Pelatihan Penyusunan PPRG sistem PROBA tingkat Provinsi Tahun 2017” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2017 pada DPA Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi
Jawa
Tengah pada Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. J. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan PPRG dengan sistem Proba Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
4
5
