1 RENCANA STRATEGIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. Setia...
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. Setiabudi 201 A Semarang
KEPUTUSAN KtrPALA BADAN PtrNDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : O5O/5OZ-S TAHUN 2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2073 - 2018 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
Llfeuimbang:
a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah men1rusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
bersifat indikatif;
b.
c.
bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a merLrpakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan, prograrn dan kegiatan pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2A18 dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
Iii*ngingat : 1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 1o Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Hirnpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
2.
3.
halaman 86-92); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4355); 4
'
undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubrik Indonesia i.hr,
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
5.
6-
7
-
Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 2oo4 tentang pemerint*^r Daerah (Lembara., Tahun ruega.a Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana terah beberapa kali diubah, ++zi1 terakhir dengan ,1iurr*-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undangundang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentanj pemerintahan Daerah (r'embaran Negara Republik triao.,".ra 2ao8 Nomor 59, Tarnbarr-o Lernbaran w.g.r" Tahun Republik Indonesia Nomor a}a4);
undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana pembangunan ;angta (RPJP) Nasional Tahun 2oos-262s (remuura,,ean;a.rg Negara Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor 3s, Lembaran Negara Republik r"ao"""ir-;;;; Tu-bahan a.roo); U-n^dang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 7999 tentang penyelenggaraan Negara yang dan bebas KKN (Lembaran Negara "R.p;b;LBersih Indonesia Tahun rggg Nomor 7s, Tambahan i.*u** Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);
8' undang-undang Nomor 14 Tahun 2oag tdntang Keterbukaan Informasi publik g,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 6i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No*o, aS6B); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara;
10' Perafura, pemerintah Republik Indonesia Nomor 3g Tahun 2OO7 tentang pembagian U.r*"r, antara Pemerintah, pemerint-ahan Daerah provinsi, dan Pemerintaha, Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOZ Nomor g2);
1
1' Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor g Tahun 2008 tentang Tahafan, Tata c*.-p..rJrusunan, Pengendalian dan Evaruasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo} Nomor 21, Tambzrhan Lembaran
Negara Nomor
agfi);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10i Tahun 2O0O tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
PegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor a0i9); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
