PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DRAFT
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800 / 12322 / 2014
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk mewujudkan standar kualitas, jaminan kualitas dan pengendalian kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; b. bahwa Pedoman tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Perkalan Nomor 13 Tahun 2013 dan Perkalan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Lampiran Perkalan Nomor 13 Tahun 2013; 7. Perkalan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III; 8. Perkalan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah; 11. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 2035/I/1/9/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
Pasal 1 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pasal 3 Peraturan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH,
MUHAMAD MASROFI
LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR …… TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV dan Diklat Prajabatan mengalami perubahan yang sangat mendasar mulai tahun 2014. Salah satu perubahan itu adalah kewenangan penyelenggaraan diklat yang hanya ada pada lembaga diklat terakreditasi dan tidak memperbolehkan Penyelenggaran Diklatpim Pola Kemitraan. Selama ini jalinan kerja sama antara Badan Diklat provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah terbentuk sangat baik. Hubungan
simbiosa mutualisma telah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga bagi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, setiap rekomendasi yang diberikan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program diklat ke depan agar sesuai dengan
kebutuhan
Kabupaten/Kota,
serta
perbaikan
sistem
dan
mekanisme
penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan diklat pola baru, namun tetap dapat mengakomodir jalinan kerja sama yang sudah terbina. Dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, maka dipandang perlu mensinergikan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan dengan menetapkan sebuah Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. B. Tujuan dan Sasaran Pedoman ini dibuat dengan tujuan: 1. Menetapkan standar kualitas (quality standard) yang dijadikan acuan bagi lembaga penyelenggara diklat di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam melakukan perencanaan (waktu, anggaran, sumber daya manusia dan lain-lain), terkait penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 2. Menjamin kualitas (quality assurance) penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Mengendalikan kualitas (quality control) penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 2
Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sasaran pedoman ini adalah terwujudnya: 1. Standarisasi
kualitas
(quality
standard)
dalam
penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; 2. Jaminan kualitas (quality assurance) dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; 3. Pengendalian
kualitas
(quality
control)
dalam
penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. C. Ruang Lingkup Pedoman Ruang Lingkup Pedoman ini memuat ketentuan – ketentuan pokok yang bersifat teknis dan prosedural terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan (kecuali Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang meliputi : perencanaan, sarana
dan
prasarana,
pembiayaan
diklat,
penyelenggaraan,
tenaga
pengajar/Widyaiswara (WI), pengelola, penyelenggara dan tenaga kediklatan lain, pemantauan, evaluasi dan sertifikasi. D. Pengertian Umum Pengertian-pengertian yang harus dipahami dalam pedoman ini adalah: 1. Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI); 2. Penyelenggaraan Diklat adalah keseluruhan proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diklat; 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang selanjutnya disingkat Diklatpim IV adalah diklat untuk mencapai persyaratan standar kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural eselon IV; 4. Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar yang 3
merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 5. Akreditasi
Diklat
adalah
penilaian
kelayakan
lembaga
diklat
dalam
menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau diklat kepemimpinan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina; 6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu; 7. Sertifikasi Diklat adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat dengan
STTPP
merupakan
instrumen
untuk
pengawasan
legalitas
hasil
penyelenggaraan diklat yang dikeluarkan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi; 8. Perencanaan Diklat adalah proses pengembangan disain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan diklat; 9. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas kediklatan yang sedang dikerjakan; 10. Evaluasi Diklat adalah suatu proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dan hasil diklat; 11. Koordinasi Diklat adalah penyelarasan hubungan kerja antar lembaga diklat dan kegiatan kediklatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lain dalam sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan yang dilakukan secara berjenjang; 12. Konsultasi adalah hubungan kerja antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan atau dengan Instansi Pembina Diklat dan Lembaga Diklat sebagai Instansi Pembina Teknis serta Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan instansi lain dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 13. Fasilitasi adalah pemberian layanan yang diperlukan/dibutuhkan oleh pihak tertentu untuk memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan; 14. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional khusus oleh lembaga yang berwenang dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, 4
mengajar dan atau melatih, mengevaluasi dan mengembangkan diklat aparatur pada Lembaga Diklat Pemerintah; 15. Peserta Diklat adalah PNS/CPNS yang telah ditetapkan sebagai peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah; 16. Kerja sama adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 17. Pengelola Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga diklat yang secara fungsional
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
mengendalikan
dan
mengevaluasi Diklat Prajabatan dan/atau diklat kepemimpinan tertentu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 18. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional
melaksanakan
tugas-tugas
administratif
untuk
mendukung
penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 19. Liaison Officer (LO) adalah orang yang bertugas menjadi penghubung diantara dua (2) organisasi (dalam hal ini antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk berkomunikasi dan berkoordinasi di setiap aktivitas dalam penyenggaraan diklat; 20. Narasumber adalah orang yang menjadi pemateri terkait materi kediklatan sesuai dengan kompetensi yang menjadi bidang keahliannya; 21. Coach adalah tenaga pembimbing yang memiliki kompetensi dalam membekali dan memotivasi peserta diklat selama kegiatan breaktrough I (taking ownership) dan
breaktrough II (laboratorium kepemimpinan); 22. Mentor adalah atasan langsung peserta diklat; 23. Consellor adalah tenaga kediklatan yang memiliki kompetensi untuk membekali peserta dalam membangun motivasi diri dalam melaksanakan tahap breaktrough I (taking ownership) dan breaktrough II (laboratorium kepemimpinan); 24. Tenaga Pengajar adalah orang memiliki komptensi dalam menyampaikan materi yang tercakup dalam kegiatan kediklatan; 25. Pembimbing adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam membekali peserta
dengan
kompetensi
yang
diperlukan
selama
melaksanakan
tahap
pembelajaran aktualisasi; 26. Penguji adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi untuk memberikan 5
penilaian terhadap hasil pembelajaran aktualisasi nilai – nilai dasar profesi PNS di tempat kerja/magang. E. Sistematika Sistematika Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang; B. Tujuan dan Sasaran; C. Ruang Lingkup; D. Pengertian-Pengertian; E. Sistematika.
BAB II PERSYARATAN KERJA SAMA A. Pengelola dan Penyelenggara; B. Sarana dan Prasarana; C. Pembiayaan; D. Peserta; E. Perjanjian Kerja sama. BAB III MEKANISME KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DIKLAT A. Perencanaan Kerja sama; B. Perencanaan Penyelenggaraan; C. Pelaksanaan Diklat; D. Pasca Diklat. BAB IV
KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR A. Kurikulum; B. Tenaga Pengajar/Widyaiswara.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
6
BAB II PERSYARATAN KERJA SAMA Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara lain: A. Pengelola dan Penyelenggara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah harus memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan kerja sama memiliki pengelola dan penyelenggara diklat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelola dan Penyelenggara Diklat memiliki kemampuan dalam mengelola diklat yang dibuktikan dengan: a. Sertifikat Diklat Management Of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat; b. Sertifikat Diklat Training Officer Course (TOC) bagi Penyelenggara Diklat. 2. Struktur pengelola dan penyelenggara sebagai berikut: a. Pengarah
: 1. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 2. Kabupaten/Kota.
b. Penanggung jawab
: Kabupaten/Kota.
c. Ketua
: Kabupaten/Kota.
d. Wakil Ketua Bidang Akademis
: Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
e. Wakil Ketua Bidang Administrasi
: Kabupaten/Kota.
f. Wakil Ketua Bidang Pengajaran
: Kabupaten/Kota.
g. Anggota
: 1. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah (Liaison Officer/LO). 2. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 3. Kabupaten/Kota. 4. Kabupaten/Kota. 5. Kabupaten/Kota.
B. Sarana dan Prasarana 1. Prasarana Penyelenggaraan
DiklatpimIV
dan
Diklat
Prajabatan
menggunakan
Prasarana yang responsif gender (tidak menggunakan hotel), meliputi: a. Aula; b. Ruang Kelas; 7
c.
Ruang Diskusi;
d. Ruang Seminar; e. Ruang Kantor; f.
Ruang Kebugaran atau Olahraga;
g. Ruang Komputer; h. Ruang Laboratorium; i.
Asrama bagi Peserta;
j.
Wisma Tenaga Kediklatan;
k. Perpustakaan; l.
Ruang Makan;
m. Fasilitas Rekreasi; n. Unit Kesehatan; o. Tempat Ibadah. Agar proses aktualisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka layout atau tata letak ruangan kelas berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang terdiri atas lima (5) orang, dengan standing flipchart pada masing – masing kelompok. 2. Sarana Penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan menggunakan sarana yang responsif gender, meliputi: a. Papan Tulis; b. Standing Flipchart; c.
Spidol Marker;
d. Overhead Projector; e. Sound System; f.
TV dan Video;
g. Kaset, Compact Disc (CD); h. Perekam; i.
Laptop/Komputer;
j.
LCD Projector;
k. Jaringan Wi-fi; l.
Buku Referensi;
m. Modul/Bahan Ajar; n. Teknologi Multimedia. 8
C. Pembiayaan 1. Biaya penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Indeks biaya penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh instansi yang berwenang. D. Peserta Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan kerja sama penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah harus memiliki calon peserta paling sedikit 50% dari jumlah peserta yang ditentukan. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki peserta kurang dari 50 %, akan diikutkan pada penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah atau diikutkan pada penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah. E. Perjanjian Kerja sama 1. Setiap penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus didasarkan pada surat permintaan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah; 2. Setiap penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus tertuang dalam perjanjian kerja sama; 3. Untuk penyelenggaraan berikutnya, apabila belum tertuang dalam perjanjian kerja sama, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengajukan surat permintaan tertulis dan perjanjian kerja sama lagi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
9
BAB III MEKANISME KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DIKLAT Mekanisme penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dibagi ke dalam empat (4) tahap yaitu: Perencanaan Kerja sama, Perencanaan Penyelenggaraan Diklat, Pelaksanaan Diklat dan Pasca Diklat. A. Perencanaan Kerja sama Tahap perencanaan kerja sama dimulai sejak Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kerja sama penyelenggaraan Diklat sampai dengan terbitnya surat perjanjian kerja sama penyelenggaraan Diklat, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan kerja sama penyelenggaraan diklat berkoordinasi dan konsultasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu ke-3 bulan Desember tahun sebelumnya untuk anggaran murni dan untuk anggaran perubahan paling lambat bulan September pada tahun berjalan. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota mangajukan surat permintaan tertulis dan proposal kerja sama penyelenggaraan diklat yang ditujukan kepada Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 55 hari sebelum penyelenggaraan diklat, disertai lampiran: a. Daftar sarana dan prasarana diklat; b. Rancangan jadwal pelajaran; c. Daftar calon peserta diklat; d. Daftar calon pengelola diklat; e. Daftar calon penyelenggara diklat; f. Daftar calon tenaga pengajar diklat. 3. Tim dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan peninjauan lapangan paling lambat 55 hari sebelum penyelenggaraan diklat, terkait dengan kelayakan persyaratan kerja sama penyelenggaraan diklat. Hasil kajian atas kelayakan persyaratan kerja sama penyelenggaraan diklat dilaporkan kepada Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 4. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada Instansi 10
Pembina Kediklatan (LAN RI), paling lambat 45 hari sebelum penyelenggaraan Diklat. 5. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang persetujuan kerja sama penyelenggaraan diklat, paling lambat 40 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 6. Setelah mendapatkan informasi persetujuan kerja sama penyelenggaraan diklat, Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun naskah perjanjian kerja sama, dan harus dibawa ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah paling lambat 36 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 7. Naskah Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat 35 hari sebelum penyelenggaraan diklat. B. Perencanaan Penyelenggaraan Tahap perencanaan penyelenggaraan dimulai sejak penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sampai dengan diklat dimulai/dibuka, dengan urutan sebagai berikut: 1. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penyelenggaraan Diklatpim IV/Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan SK tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar, paling lambat 34 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengelola dan Penyelenggara Diklat setelah berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 32 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun jadwal penyelenggaraan diklat yang dikoordinasikan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 32 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan Surat Keputusan tentang Pengelola dan Penyelenggara Diklat serta Jadwal Penyelenggaraan Diklat ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 31 hari sebelum penyelenggaraan Diklat. 5. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Surat Keputusan tentang Penyelenggaraan Diklatpim IV/Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada Instansi Pembina (LAN RI), paling lambat 1 bulan sebelum penyelenggaraan diklat, dengan melampirkan: 11
a. Daftar sarana dan prasana diklat; b. Jadwal pelajaran; c. Daftar calon peserta diklat d. Daftar pengelola diklat; e. Daftar penyelenggara diklat; f. Daftar tenaga pengajar diklat; 6. Penyelenggara di kabupaten/kota menyiapkan formulir penyelenggaraan diklat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan diklat, antara lain: a. Daftar simak (check list); b. Blangko biodata peserta; c. Curiculum vitae pengajar dan penceramah; d. Blangko permohonan izin peserta; e. Blangko kesanggupan peserta untuk mentaati peraturan penyelenggaraan diklat; f. Blangko keluhan peserta; g. Tanda peserta; h. Blangko daftar hadir peserta; i. Blangko daftar hadir pengajar dan penceramah; j. Blangko evaluasi tenaga pengajar; k. Formulir
penilaian
peserta
(sesuai
pedoman
penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan); 7. Pemanggilan peserta dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, paling lambat 1 minggu sebelum penyelenggaraan diklat. Khusus penyelenggaraan diklat yang pesertanya berasal dari lintas Pemerintah Kabupaten/Kota, pemanggilan peserta dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 8. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menugaskan Liaison Officer (LO) dengan surat tugas paling lambat 3 hari sebelum penyelenggaraan diklat. 9. LO harus sudah datang di lokasi penyelenggaraan sebelum pelaksanaan diklat untuk melakukan
pengecekan
kelengkapan
sarana
prasarana
dan
kesiapan
penyelenggaraan diklat. 10. Pengelola dan penyelenggara diklat melaksanakan pendaftaran peserta satu (1) hari sebelum diklat dibuka. C. Pelaksanaan Diklat Tahap pelaksanaan diklat adalah sejak Upacara Pembukaan sampai dengan 12
Upacara Penutupan, dengan kegiatan meliputi: 1. Penerbitan Keputusan Penetapan Peserta. Keputusan Penetapan Peserta diterbitkan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 hari setelah pembukaan Diklat. 2. Pelaksanaan Kegiatan Diklat. Pengelola dan penyelenggara diklat melaksanakan kegiatan diklat sesuai sekuen yang diatur pada pedoman penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan yang diterbitkan oleh LAN RI yang berlaku pada saat penyelenggaraan diklat. 3. Penugasan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar. Widyaiswara
yang
akan
mengampu/melakukan
kegiatan
pengajaran
diklat
ditugaskan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tugas diterbitkan paling lambat 1 hari sebelum Widyaiswara pengampu melakukan kegiatan mengajar. 4. Pengiriman Biodata Peserta. Pengelola dan penyelenggara diklat mengirim biodata peserta kepada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diklat dibuka. 5. Registrasi Penyelenggaraan Diklat. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan regristrasi penyelenggaraan diklat di website SIDA-LAN, paling lambat 6 (enam) hari sebelum berakhirnya diklat. 6. Pemantauan Penyelenggaraan Diklat. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan penyelenggaraan diklat pada saat kegiatan diklat berjalan. 7. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat, yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum penutupan. 8. Rapat Evaluasi Kelulusan Peserta Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan a. Diklatpim IV Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah/Pejabat yang diberi mandat, memimpin Rapat Evaluasi Kelulusan Peserta Diklat, 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan seminar laboratorium kepemimpinan. b. Diklat Prajabatan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah/Pejabat yang diberi mandat, memimpin Rapat Evaluasi Kelulusan Peserta Diklat, 1 (satu) hari setelah Evaluasi Aktualisasi.
13
9. Penetapan Hasil Kelulusan Peserta Diklat. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membuat Surat Keputusan Penetapan Hasil Kelulusan Peserta sesuai ketentuan yang berlaku dan diterbitkan setelah rapat penentuan kelulusan. 10. Naskah Bukti Mengikuti Diklat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan naskah bukti mengikuti diklat yang disampaikan kepada peserta diklat pada saat upacara penutupan, dengan catatan: a. STTPP (Sertificate of Competence) diberikan kepada peserta yang dinyatakan Lulus. b. Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat (Sertificate of Attendance) diberikan kepada peserta yang Tidak Lulus. c. Peserta Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan diberikan Surat Keterangan Penundaan Kelulusan. 11. Penyampaian Surat Pengembalian Peserta. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat surat pengembalian peserta kepada instansi pengirim yang disampaikan bersamaan dengan upacara penutupan diklat. 12. Laporan Penyelenggaraan Diklat. Pemerintah
Kabupaten/Kota
membuat
laporan
penyelenggaraan diklat
dan
disampaikan kepada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah paling lambat 2 (dua) minggu setelah upacara penutupan. 13. Penanganan terhadap Peserta yang Ditunda Kelulusannya. a. Peserta
Diklatpim IV diberikan
waktu maksimal
2 (dua)
bulan untuk
menyempurnakan proyek perubahannya; b. Peserta Diklat Prajabatan wajib mengikuti pembelajaran remedial; c. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Peserta yang ditunda kelulusannya untuk menyempurnakan proyek perubahannya/remedial sampai dilaksanakan evaluasi dan dinyatakan Lulus atau Tidak Lulus. 14. Laporan Hasil Fasilitasi. Hasil fasilitasi terhadap peserta yang ditunda kelulusannya dilaporkan kepada Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan melengkapi dokumen: a. Surat keterangan dari Mentor dan Coach; b. Berita acara penyelesaian penyempurnaan proyek perubahan yang ditandatangani Mentor, Coach dan pimpinan penyelenggara diklat setempat (Kepala BKD atau Kepala Lembaga Diklat); 14
c. Bukti remedial bagi peserta Diklat Prajabatan; d. Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, dengan catatan jika dinyatakan lulus maka diterbitkan STTPP (Sertificate of
Competence) dan jika dinyatakan tidak lulus diterbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat (Sertificate of Attendance). D. Pasca Diklat Tahap pasca diklat dimulai sejak semua peserta Diklat dinyatakan lulus atau tidak lulus sampai dengan selesainya kegiatan evaluasi pasca Diklat. 1. Waktu evaluasi pasca diklat, antara 6 sampai dengan 12 bulan setelah penyelenggaraan
diklat
berakhir.
Evaluasi
Pasca
Diklat
dilakukan
oleh
Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 2. Hasil Evaluasi Pasca Diklat dilaporkan kepada Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah paling lambat tiga (3) bulan setelah pelaksanaan Evaluasi. 3. Instrumen Evaluasi Pasca Diklat mengacu pada instrumen yang ditetapkan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
15
BAB IV KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR A. Kurikulum Kurikulum Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan
oleh
LAN
RI
dan
dapat
ditambah
muatan
lokal/daerah
dengan
mempertimbangkan waktu yang tersedia tanpa mengurangi substansi. B. Tenaga Pengajar/Widyaiswara 1. Tenaga Pengajar Diklatpim IV a. Tenaga Pengajar di Kelas: - Widyaiswara yang sudah mengikuti TOF b. Penceramah 1) Pakar; 2) Praktisi; 3) Widyaiswara yang kompeten sesuai materi dan bidang kajian. c. Narasumber 1) Pakar; 2) Praktisi; 3) Widyaiswara yang kompeten sesuai materi dan bidang kajian. 2. Mentor dan Coach Diklatpim IV a. Mentor: Atasan Langsung Peserta. b. Coach Widyaiswara yang sudah mengikuti TOF. c. Counsellor 1) Widyaiswara yang sudah mengikuti TOF; 2) Pimpinan Lembaga Diklat. 3. Tenaga Pengajar pada Diklat Prajabatan a. Tenaga Pengajar di kelas: 1) Widyaiswara yang memiliki yang memiliki sertifikat kompetensi unuk mengajar pada Diklat Prajabatan. 2) Narasumber lainnya yang memiliki:
16
a) Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian yang sesuai program Diklat Prajabatan; b) Kemampuan dalam penguasaan substansi mata diklat yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar pada Diklat Prajabatan. b. Pembimbing adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam membekali
peserta
dengan
kompetensi
yang
diperlukan
selama
melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi. c. Penguji adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran aktualisasi nilai – nilai dasar profesi PNS di tempat kerja/magang.
17
BAB V MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengumpulan data yang relevan secara sistematis dan kontinyu yang berkaitan dengan perkembangan/proses serta hasil yang dicapai dari kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengendalian kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan oleh Tim dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Saat pelaksanaan monitoring, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi yang sebenarnya kepada tim monitoring. Hasil monitoring akan diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekerja sama dan Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
B. Evaluasi Evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah meliputi : 1. Evaluasi peserta : Evaluasi terhadap peserta yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat. 2. Evaluasi tenaga pengajar/Widyaiswara Evaluasi terhadap tenaga pengajar/Widyaiswara dilakukan oleh penyelenggara di Kabupaten/Kota dengan menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi tenaga pengajar dilaporkan kepada Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 3. Evaluasi penyelenggaraan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehari sebelum penutupan diklat.
18
BAB VI PENUTUP 1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program Diklatpim IV dan Diklat Prajabatan. 2. Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis/surat edaran tersendiri.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH,
MUHAMAD MASROFI
19
LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR …… TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
A. PROPOSAL. Unsur Proposal Kerja sama Penyelenggaraan Diklat memuat: 1. Latar Belakang; 2. Dasar Hukum; 3. Tujuan; 4. Jenis dan Nama Diklat; 5. Target Peserta; 6. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan; 7. Kurikulum; 8. Tenaga Pengajar. B. NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA •
Naskah Perjanjian kerja sama penyelenggaraan diklat, paling tidak memuat: 1. Hari, tanggal, bulan, tahun saat penandatangan perjanjian kerja sama; 2. Data pejabat kedua belah pihak, yang masing-masing terdiri atas: a. Nama; b. NIP; c. Pangkat/Golongan; d. Jabatan; e. Alamat. 3. Dasar hokum; 4. Maksud dan tujuan; 5. Ruang lingkup; 6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; 20
7. Pembiayaan; 8. Jangka Waktu; 9. Force Majeure; 10. Penyelesaian Perselisihan; 11. Penutup; 12. Tanda Tangan Pihak I dan Pihak II. •
Format naskah perjanjian kerja sama mengacu pada tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
21
LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR …… TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DAN DIKLAT PRAJABATAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
FORMULIR – FORMULIR PENYELENGGARAAN DIKLAT 1. Formulir daftar hadir peserta; 2. Formulir biodata pendaftaran peserta; 3. Formulir daftar periksa persyaratan peserta; 4. Formulir pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan peserta; 5. Formulir kesanggupan peserta untuk mentaati tata tertib mengikuti diklat; 6. Formulir keluhan peserta; 7. Formulir izin meninggalkan kegiatan pembelajaran; 8. Formulir daftar simak penyelenggaraan diklat.
22
