RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. 024 3511351 (Hunting) – 3581965 Fax. 024 3517463 Kode Pos 50131 Kotak Pos : 026 Website : dinkesjatengprov.go.id Email :
[email protected]
i
KATA PENGANTAR
Pembangunan kesehatan
dilaksanakan
dengan
tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang sesuai motto Gubernur Jawa Tengah “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang kemudian diejawantahkan dalam Visi Provinsi Jawa Tengah yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tantangan
pembangunan
kesehatan
dan
permasalahan
pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Jawa Tengah. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas ii
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018. Program-program pembangunan
kesehatan
yang
akan
diselenggarakan
oleh
Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, diarahkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di desa. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan yaitu : “Institusi
yang
Profesional
dalam
mewujudkan
Kesehatan
Paripuna di Jawa Tengah”. Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetapi juga bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah serta pemerhati kesehatan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung danberserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Jawa Tengah mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya. Amien. Semarang, 20 Februari 2014
iii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………. i KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. ii SK KEPALA DINAS TENTANG RENSTRA…………………………………….. iv DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. ix DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………………….. xi BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………………………. I-1 A. Latar Belakang……………………………………………………… I-1 B. Landasan Hukum………………………………………………….. I-2 C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. I-4 D. Sistematika Penulisan……………………………………………. I-4
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH………………………………………………………….. II-1 A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi………….. II-1 B. Struktur Organisasi……………………………………………….. II-11 C. Sumber Daya……………………………………………………….. II-13 D. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan………………………… II-22 E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan…. II-28
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………………………………………………………………. III-1 A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi………………………………………………………….. III-1 B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur……………………………………………………………... III-3 C. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra.. III-5 D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)……………… III-6 E. Penentuan Isu-isu Strategis………………………………….. III-6 iv
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN………………………………………………………………. IV-1 A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan……………………………….. IV-1 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah………………….. IV-7 C. Strategi dan Kebijakan…………………………………………. IV-9
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…….. V-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………………………………………. VI-1
BAB VII
PENUTUP…………………………………………………………………. VII-1
v
DAFTAR LAMPIRAN
1. Definisi Operasional Indikator 2. Daftar Singkatan 3. Kontributor
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok
pembangunan
dalam
mencapai
Pembangunan
kesehatan
pembangunan
Nasional
kesejahteraan
merupakan yang
bagian
bertujuan
untuk
masyarakat. integral
dari
meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), yang menempatkan periode 2014 – 2019 sebagai tahapan ke tiga
untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh
di
berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Pemerintah
daerah,
memegang
peranan
penting
dalam
pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah
I -1
mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2010 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 - 2025. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah, Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah, terutama misi 6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui paket sehat. Implementasi pelaksanaan
upaya
tersebut
dilandasi dengan
nilai
keutamaan
“mboten korupsi, mboten ngapusi”.
B. Landasan Hukum 1. Landasan idiil
yaitu Pancasila
dan
Landasan konstitusional
10
Tahun
Undang–Undang Dasar 1945 2. Landasan Operasional yaitu : a. Undang–Undang
Nomor
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
I -2
1950
tentang
b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c.
Undang–Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
33
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah. d. Undang–Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah. e. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) f.
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
Sebagai
Daerah
Otonom. h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. i.
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
j.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008
tentang
Standard
Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; l.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
I -3
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018; n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi – Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ke dalam kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.
D. Sistematika Penulisan. BAB I
PENDAHULUAN Memuat
secara
ringkas
tentang
latar
belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Sistematika Penulisan.
I -4
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
KESEHATAN
umum
tentang
PROVINSI
JAWA TENGAH Memuat
penjelasan
dasar
hukum
pembentukan, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; sumber daya yang dimiliki; tingkat pencapaian kinerja; hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kesehatan lima tahun mendatang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Memuat tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; telaah
visi,
misi
dan
program
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah; telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota; telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN Memuat rumusan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta pernyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula nilai-nilai yang melandasi pernyataan misi dalam mencapai visi tersebut, yang sekaligus sebagai pedoman moral dan etika bagi setiap personil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
I -5
BAB V RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari prioritas program. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode satu tahun dan lima tahun. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari indikator RPJMD. Indikator ini bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja namun memerlukan dukungan sektor lain terkait. Indikator kinerja berupa angka, persentase (%) dan penjelasan naratif.
BAB VII
PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
I -6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KSEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana
otonomi
daerah
di
bidang
kesehatan
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota; 4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan,
II - 1
pembinaan
dan
pengendalian
pelayanan
kesehatan,
pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan; 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; 6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
menyebutkan bahwa Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi : a. Sekretariat; b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan Promosi Kesehatan; c.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan;
d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan; e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan; f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subagian dan Seksi adalah sebagai berikut : a. Sekretariat 1) Tugas Pokok Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan
tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
II - 2
2) Fungsi : a) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; c) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahi : 1) Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan
di
bidang
program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas 2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi
II - 3
dan
pelaksanaan
di
bidang
keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, dan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara
terpadu,
pelayanan
administrasi
dan
pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
b.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan 1) Tugas Pokok : Melaksanakan teknis,
penyiapan
pembinaan
dan
perumusan
pelaksanaan
di
kebijakan bidang
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan 2) Fungsi : a) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat; c) Penyiapan pembinaan
bahan dan
perumusan pelaksanaan
kesehatan;
II - 4
kebijakan di
bidang
teknis, promosi
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan Promosi Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan
masyarakat
dan
kemitraan,
meliputi:
bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan,
terpencil,
rawan
dan
kepulauan,
penyelenggaraan kerjasama bidang kesehatan dengan luar negeri skala provinsi. 2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Seksi
Pembiayaan
dan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, meliputi : penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian sistem
pembiayaan
dan
penyelenggaraan
jaminan
pemeliharaan kesehatan skala provinsi, bimbingan dan pengendalian
penyelenggaraan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan nasional. 3) Seksi Promosi Kesehatan Seksi
Promosi
Kesehatan
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan skala provinsi.
II - 5
c.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1) Tugas Pokok : Melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit,
pencegahan
penyakit
dan
penanggulangan
kejadian luar biasa dan penyehatan lingkungan. 2) Fungsi : a) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa; c) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : 1) Seksi Pengendalian Penyakit Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan
di
bidang
pengendalian
penyakit, meliputi : pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
II - 6
2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian
Luar
Biasa
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan
kejadian
luar
biasa,
meliputi
:
penyelenggaraan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, wabah dan surveilans epidemiologi serta penyelidikan kejadian luar biasa. 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
penyehatan
lingkungan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan 1) Tugas Pokok : Melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan keluarga dan gizi. 2) Fungsi : a) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat;
II - 7
b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan; c) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, meliputi : koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
kesehatan
dasar, analisis
kebutuhan
buffer stock obat, alat kesehatan dan reagensia, dan bimbingan dan pengendalian kesehatan haji skala provinsi. 2) Seksi Upaya Kesehatan Rujukan Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan, meliputi : pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang – undangan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.
II - 8
3) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi
Upaya
Kesehatan
Keluarga
dan
Gizi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi, meliputi : penetapan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga, penyelenggaraan surveilans gizi buruk, dan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan 1) Tugas Pokok : Melaksanakan teknis,
pembinaan
penyiapan dan
perumusan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi
profesi,
farmasi,
makanan,
minuman
dan
perbekalan kesehatan, dan manajemen informasi dan pengembangan kesehatan. 2) Fungsi : a) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi; b) Penyiapan pembinaan
bahan dan
perumusan pelaksanaan
kebijakan di
bidang
teknis, farmasi,
makanan, minuman dan perbekalan kesehatan; c) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan pengembangan kesehatan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II - 9
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi Seksi Kesehatan
Pengembangan
dan
Organisasi
Sumber Profesi
Daya
Manusia
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, meliputi:
pengusulan
strategis,
penempatan
pemindahan
Kabupaten/Kota,
tenaga
tenaga
pendayagunaan
kesehatan
tertentu tenaga
antar
kesehatan,
pelatihan diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan
dan
pemberian
rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. 2) Seksi
Farmasi,
Makanan
Minuman
dan
Perbekalan
Kesehatan Seksi Farmasi, makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
farmasi,
kesehatan,
makanan,
meliputi:
minuman
penyediaan
dan dan
perbekalan pengelolaan
bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan rumah tangga kelas II, dan pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang
besar
farmasi
kesehatan.
II - 10
dan
pedagang
besar
alat
3) Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
manajemen
kesehatan,
informasi
meliputi:
dan
pengelolaan
pengembangan
sistem
informasi
kesehatan, bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan
kebijakan
provinsi,
pengelolaan
survey
kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan skala provinsi.
B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian : 1) Kepala Sub Bagian Program 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3) Kepala Sub Bagian Keuangan c.
Kepala
Bidang
Pembinaan
dan
Pengendalian
Kesehatan, membawahi : 1) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Rujukan 3) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi
II - 11
Pelayanan
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : 1) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit 2) Kepala Seksi Pencegahan penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan e. Kepala
Bidang
Pembinaan
dan
Pengendalian
Kemitraan
Kesehatan dan Promosi Kesehatan, membawahi : 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan 2) Kepala
Seksi
Pembiayaan
dan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat 3) Kepala Seksi Promosi Kesehatan f.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahi : 1) Kepala
Seksi
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan dan Organisasi Profesi 2) Kepala Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan 3) Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 9 (sembilan)
Unit
Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yaitu: a. Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang, b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Semarang, c.
Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan (BPTPK) Gombong,
d. Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, e. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang,
II - 12
f.
Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Pati,
g. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Klaten, h. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Magelang, i.
Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Ambarawa.
C. Sumber Daya 1. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi koordinasi a. Sumber Daya Manusia Kesehatan 1) Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan. Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak
750
orang.
Jumlah
pegawai
berdasarkan
golongan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 GOLONGAN KEPEGAWAIAN IV III II I Dinas Kesehatan 37 223 28 7 1 2 Balai Labkes Semarang 4 33 23 1 3 BKIM Semarang 2 30 10 1 4 BPTPK Gombong 1 18 19 0 5 Akademi Keperawatan 3 35 14 2 6 BKPM Semarang 11 43 27 2 7 BKPM Pati 2 29 20 0 8 BKPM Klaten 2 32 11 0 9 BKPM Magelang 1 27 17 1 10 BKPM Ambarawa 2 19 13 0 Jumlah 65 489 182 14 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 NO
Institusi
II - 13
Jumlah 295 61 43 38 54 83 51 45 46 34 750
Sebagian besar (65,2%) pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan III (489 orang), sedangkan golongan II 24,2% (182 orang) dan golongan IV
8,6% (65 orang). Sisanya sebanyak 1,8% adalah
pegawai golongan I (14 orang). Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 NO
INSTITUSI
S2
TINGKAT PENDIDIKAN S1 D3 D1 SLTA SLTP SD
JML
1
Dinas Kesehatan
75
125
18
1
57
2
Balai Labkes Semarang
4
11
22
0
15
13 3
6 6
295 61
3
BKIM Semarang
4
11
14
0
12
2
0
43
4
BPTPK Gombong
8
0
15
4
4
38
5
1 5
6
Akademi Keperawatan
33
6
0
8
2
0
54
6
BKPM Wil. Semarang
6
20
25
0
28
1
3
83
7
BKPM Wil. Pati
0
9
20
0
19
1
2
51
8
BKPM Wil. Klaten
3
6
17
0
2
17
0
45
9
BKPM Wil. Magelang
0
9
12
0
24
0
1
46
10
BKPM Wil. Ambarawa
2
5
11
0
11
4
1
34
Jumlah 100 235 153 1 191 47 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
23
750
Sebagian besar 31,3% pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTD berlatar belakang pendidikan Sarjana (235 orang), sedangkan SLTA 25,4% (191 orang) dan Diploma 3 sebanyak 20,4% (153 orang).
2) Pegawai Fungsional Khusus dan Fungsional Umum. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 63/2008, bahwa Kepala Dinas Kesehatan
II - 14
Provinsi Jawa Tengah membawahkan Kelompok Jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai
dengan
bidang
keahliannya
dan
mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: Tabel
NO
JABATAN
DIN KES
2.3:
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional khusus dan fungsional umum di Lingkungan Dinkes Prov. Jateng Th. 2013.
BA LAB KES
BKIM SMG
BPTPK GOM BONG
AK PER
BKPM SMG
BKPM PATI
BKPM KLA TEN
BKPM MGL
BKPM AMB
JUM LAH
A
FUNGSIONAL KHUSUS
26
23
0
0
53
27
25
28
20
230
1
Dokter spesialis
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
2
2
Dokter
-
1
5
-
-
11
3
2
4
4
30
3
Dokter gigi
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
4
Perawat
1
-
8
-
-
19
14
10
12
10
74
5
Perawat gigi
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
6
Bidan
7
Penyuluh kesehatan
8
Sanitarian
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11
-
2
-
-
1
-
-
2
-
-
3
-
-
-
-
1
-
-
-
-
4
9
Epidemiologi
13
-
-
-
-
2
-
-
-
-
15
10
Pranata lab
-
24
2
-
-
5
4
6
4
3
48
11
Apoteker
-
1
-
-
2
-
-
1
-
-
12
Asisten Apoteker
-
-
2
-
-
3
2
2
3
1
13
13
Refrak. Option
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
14
Fisioterapi
-
-
-
-
-
2
-
1
-
-
3
15
Nutrisionis
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
16
Elektromedik
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
2
17
Rekam medik
-
-
-
-
-
2
1
1
-
-
4
18
Radiografer
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
10
31
16
34
50
26
20
16
14
11
464
B
FUNGSIONAL UMUM
246
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
II - 15
Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai fungsional khusus sebanyak 230 orang dengan 18 kriteria jabatan fungsional khusus. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 464 orang. Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT antara lain perawat 74 orang (32,2%), pranata laboratorium 48 orang (20,9%) dan dokter 30 orang (13%).
b. Perlengkapan Untuk
mendukung
pelaksanaan
kegiatan,
Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.4. Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 NO 1 2
3
JENIS FASILITAS
JUMLAH
Tanah Gedung dan bangunan
25 bidang 63 unit
Peralatan a. Alat besar
42 unit
b. Alat angkut
617 unit
c. Alat bengkel d. Alat kantor dan rumah tangga
1 unit 20.330 unit
e. Alat studio dan komunikasi f. Alat kedokteran g. Alat laboratorium
633 unit 2.230 unit 2.490 unit
II - 16
KETERANGAN Lokasi : perkantoran Dinkes Prov, UPTD, Rumah jabatan, rumah dinas, gudang obat (Semarang dan Salatiga)
NO 4
JENIS FASILITAS
JUMLAH
Aset tetap lainnya a. Buku perpustakaan b. Barang bercorak kesenian
KETERANGAN
4.165 buku 93 buah
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
2. Sumber Daya Kesehatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Provinsi Jawa Tengah a. Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan yang mendukung upaya pelayanan kesehatan di Jawa Tengah sebagai berikut: Tabel 2.5: Jumlah Tenaga Kesehatan di Jawa Tengah Tahun 2013 NO.
JENIS TENAGA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Perawat Perawat Gigi Bidan Teknis Kefarmasian Apoteker Kesehatan Masyarakat Sanitarian Gizi Keterapian Fisik : a. Fisioterapis b. Terapis Okupasi c. Terapis Wicara d. Akupuntur Keteknisian Medis : a. Radiografer b. Radioterapis c. Teknisi Elektromedis d. Teknisi Gigi e. Analis Kesehatan f. Refraksionis Optisien g. Ortotik Prostetik h. Rekam Medis
16.
BERDASAR PROFESI 2.526 orang 4.175 orang 989 orang 72 orang 28.056 orang 1.050 orang 16.129 orang 3.841 orang 2.177 orang 710 orang 1.261 orang 1.487 orang 656 orang 565 Orang 58 orang 27 orang 6 orang 4.531 orang 849 orang 28 orang 193 orang 17 orang 2.481 orang 39 orang 17 orang 897 orang
II - 17
BERDASAR PENDIDIKAN 2.637 orang 4.737 orang 1.133 orang 70 orang 28.377 orang 1.050 orang 16.455 orang 4.349 orang 2.314 orang 1.653 orang 1.344 orang 1.545 orang 665 orang 565 orang 59 orang 35 orang 6 orang 4.541 orang 835 orang 30 orang 201 orang 17 orang 2.488 orang 38 orang 17 orang 905 orang
NO.
JENIS TENAGA
BERDASAR BERDASAR PROFESI PENDIDIKAN i. Teknisi Transfusi Darah 10 orang 10 orang JUMLAH 67.660 orang 70.870 orang Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Tengah berdasarkan profesi tahun 2013 sebanyak 67.660 orang dengan jenis tenaga terbanyak adalah perawat
28.056 orang (41,47%),
bidan 16.129 orang (23,84%) dan dokter umum 4.175 orang (6,17%). Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan pendidikan berjumlah 70.870 orang dengan tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat sebanyak 28.377 orang (40,04%), bidan sebanyak 16.455 orang (23,22%) dan dokter umum sebanyak 4.737 orang (6,68%). Adanya perbedaan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan profesi dan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan pendidikan mengindikasikan bahwa ada tenaga kesehatan yang bekerja belum/ tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya
walaupun
bidan,
perawat
dan
dokter
merupakan tenaga kesehatan terbanyak, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah tenaga tersebut masih kurang. Rasio tenaga kesehatan berdasarkan jenis tenaga kesehatan menunjukkan semua jenis tenaga kesehatan masih di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 dan target Indonesia Sehat 2010.
b. Sarana Kesehatan Sarana kesehatan yang ada di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:
II - 18
Tabel 2.6 : Jumlah Sarana Kesehatan di Jawa Tengah tahun 2013 KEPEMILIKAN NO
SARANA KESEHATAN
DAERAH
PUSAT
PROV
1 2 3 4 5 6 7 8
Puskesmas / Rawat Inap Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masy. 1 Balai Kesehatan Indra Balai Labkes RSU 2 RS Khusus a. RS Jiwa b. RS Orthopedi 1 c. RS Paru 1 d. RS Bersalin e. RS Rehab Medik f. RS Khusus lain (RSB, RSIA, RS KB, RSO, RSA, RSJ) JUMLAH 5 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi
KAB/KOT
873/ 311 1.827 948
5 1 1 4 4 -
6 35 49 1 -
JUMLAH
TNI/ POLRI
SWASTA
-
-
-
122 139 -
12 1 158 205 69 4 1 1 1 1
61 322
61 4.094
11 1
-
19 3.772 12 Jawa Tengah tahun 2013
873 1.827 948
Selain sarana kesehatan diatas, di Jawa Tengah terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal, yaitu Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, Balai Besar Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (BBPVRP) Salatiga, Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit
Bersumber
Binatang
(Lokalitbang
P2B2)
Banjarnegara, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Obat
Tawangmangu,
dan Balai
Obat
Tradisional
Pelatihan
Kesehatan
(B2P2TO-OT) (Bapelkes)
Semarang, Balai Penelitian Pengembangan Gangguan Akibat
II - 19
Kekurangan Iodium (BP2 GAKI) Magelang, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Semarang dan KKP Cilacap. Dalam hal sarana pendidikan, berbagai jenis institusi pendidikan kesehatan dari jenjang Diploma III (D III) sampai S1-Profesi terdapat di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut: Tabel 2.7: Jumlah sarana pendidikan kesehatan di Jawa Tengah Tahun 2013 NO
SARANA PENDIDIKAN
KEPEMILIKAN NEGERI
DAERAH
TNI/POL
JUMLAH
SWASTA
1
D3 Keperawatan
7
3
1
41
52
2
D3 Kebidanan
6
2
-
57
65
3
1
-
-
18
19
4
D3 Kefarmasian D3 Kesehatan Lingkungan
1
-
-
2
3
5
D3 Gizi
1
-
-
2
3
6
D3 Keterapian Fisik
4
-
-
4
8
7
D3 Keteknisan Medik
5
-
-
16
19
8
D3 Jamu
1
-
-
-
1
9
D4 Keperawatan
4
-
-
-
4
10
4
-
-
2
6
11
D4 Kebidanan D4 Kesehatan Lingkungan
1
-
-
-
1
12
D4 Gizi
1
-
-
-
1
13
D4 Keterapian Fisik
4
-
-
2
6
14
D4 Keteknisan Medis
2
-
-
2
4
15
Kedokteran
3
-
-
4
7
16
1
-
-
3
4
17
Kedokteran Gigi S1 Kesehatan Masyarakat
3
-
-
10
13
18
S1 Keperawatan
2
-
-
26
28
19
S1 Farmasi
2
-
-
8
10
20
S1 Gizi
2
-
-
6
8
21
S1 Fisioterapi
-
-
-
1
1
22
Profesi Dokter
3
-
-
2
5
23
Profesi Apoteker
-
-
-
5
5
24
Profesi Ners
2
-
-
21
23
60
5
1
232
298
JUMLAH
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
II - 20
Jumlah institusi pendidikan kesehatan dari jenjang D III sampai profesi di Jawa Tengah sebanyak 298 institusi, dengan jenjang pendidikan terbanyak D III Kebidanan sebanyak 65 institusi, D III Keperawatan 52 institusi dan S1 Keperawatan 28 institusi. Dari 298 institusi kesehatan tersebut sebanyak 77,85% adalah milik swasta, 21,81% milik pemerintah pusat dan daerah dan 0,34% milik TNI/POLRI. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peran swasta dalam bidang pendidikan kesehatan sangat menonjol dengan banyaknya
institusi
pendidikan tenaga kesehatan milik swasta. Diharapkan peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan dan pengendalian terhadap kurikulum, seleksi dan kompetensi lulusan
lebih
diperketat.
Dengan
banyaknya
institusi
pendidikan tenaga kesehatan diharapkan dapat memenuhi kekurangan tenaga
kesehatan di
Jawa
Tengah secara
kuantitas dan kualitas. Jumlah industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut: Tabel 2.8: Jumlah Industri Farmasi, Obat tradisional, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Jawa Tengah tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS INDUSTRI Industri farmasi Industri Ekstrak Bahan Alami (IEBA) Industri obat tradisional (IOT) Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Industri kosmetik Industri PKRT Industri alat kesehatan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Pedagang Besar Farmasi Penyalur Alat Kesehatan Pusat
II - 21
JUMLAH 21 unit 2 unit 15 unit 275 unit 14 unit 52 unit 27 unit 21 unit 15.992 unit 340 unit 82 unit
NO
JENIS INDUSTRI
JUMLAH
12 13
Penyalur Alat Kesehatan Cabang 50 unit Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi 4 unit (PBBBF) 14 Apotek 2.305 unit 15 Toko Obat 381 unit 16 Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) 26 unit 17 Pengelolaan Obat di Seksi Farmasi 9 unit Kab/Kota 18 Pengujian Makanan Minuman Kab/Kota 29 unit Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
Sumber daya lain yang dapat digerakkan untuk pemecahan masalah kesehatan yang bersifat emergency, serta untuk meningkatkan cakupan berbagai program, adalah tersedianya berbagai sarana dan peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana yang terdiri dari: 1 unit Rumah Sakit Lapangan, 2 Ambulance, 1 mobil Klinik, 8 Perahu karet dan 2 Penjernih Air. Sarana dan peralatan tersebut bantuan Pusat Penanggulangan Krisis untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang Tahun 2006 ditetapkan sebagai Pusat Bantuan Regional bantuan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saka Bhakti Husada yang aktif di 25 Kabupaten/ Kota. Pos Kesehatan Pesantren di Jawa Tengah sebanyak 1.870 unit.
D. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 1. Kinerja Umum Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi
perumusan
kebijakan
teknis
bidang
kesehatan,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan
II - 22
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia
kesehatan,
masyarakat,
promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen
informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Layanan
administrasi
Sekretariat
meliputi
layanan
kehumasan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas instansi pemerintah. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan pada tahun 2013 sebanyak 8 dokumen, rekomendasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 87 satuan kerja (Satker). Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan sebanyak 2 dokumen. Kinerja tindak lanjut penyelesaian LHP aparat pengawas instansi pemerintah pada periode Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 448 temuan dengan 254 temuan telah selesai ditindaklanjuti dan sebanyak 222 masih dalam proses penyelesaian. Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan meliputi pemberian rekomendasi pelayanan haemodialisa, pemberian ijin penetapan klas rumah sakit klas B, pemberian rekomendasi pemberian ijin rumah sakit klas A yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan, pemberian ijin laboratorium klinik madya dan pemberian rekomendasi laboratorium klinik utama, pemberian rekomendasi pelayanan sarana kesehatan Calon Tenaga
Kerja
Indonesia
(CTKI).
Pada
tahun
2013
telah
memberikan rekomendasi terhadap 24 pelayanan haemodialisa,
II - 23
pemberian ijin 4 laboratorium klinik madya dan 6 rekomendasi laboratorium klinik utama dan pemberian rekomendasi 6 pelayanan sarana kesehatan CTKI. Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan meliputi advokasi penyusunan regulasi bidang kesehatan, di 35 kabupaten/ kota (100%), perjanjian kerjasama bidang kesehatan sebanyak 34 kabupaten/ kota (156 dokumen). Perjanjian kerjasama lintas batas/ Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan sebanyak 2 dokumen. Layanan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian Sumber Daya Kesehatan meliputi waktu pelayanan perijinan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar, layanan penerbitan Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian (STR-TTK), layanan penerbitan Surat Tugas Dokter Spesialis dan pemberian rekomendasi penelitian kesehatan. Pelayanan perijinan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar meliputi rekomendasi Industri Farmasi, dengan standar waktu perijinan paling lama 30 hari sebanyak 5 rekomendasi, Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alami (IEBA) dengan standar perijinan paling lama 30 hari kerja sebanyak 11 rekomendasi, Ijin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) paling lama 14 hari sebanyak 14 ijin, Rekomendasi ijin produksi kosmetika paling lama 21 hari kerja sebanyak 13 rekomendasi, rekomenasi sertifikasi produksi alat kesehatan dan rekomendasi sertifikasi produksi PKRT paling lama 30 hari kerja sebanyak 10 rekomendasi, Rekomendasi ijin PAK dan ijin cabang PAK paling lama
30
hari
kerja
sebanyak 48
rekomendasi, dan rekomendasi ijin PBF dan pengakuan PBF cabang, paling lama 18 hari kerja sebanyak 99 rekomendasi.
II - 24
Jumlah layanan penerbitan surat tanda registrasi teknis kefarmasian sebanyak 5.380 STR-TTK. Jumlah layanan penerbitan Surat Tugas Dokter Spesialis sebanyak 471 surat tugas. Jumlah rekomendasi penelitian kesehatan sebanyak 10 rekomendasi.
2. Kinerja Khusus Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator yang perkembangannya disajikan tiap 3 bulan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut :
II - 25
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah NO
Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja Target Target Indikator sesuai Tugas SPM IKK 2010 2011 2012 2013 Lainnya 2009 dan Fungsi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Cakupan 1. kunjungan ibu 95% hamil K4
88%
90%
93%
96%
100%
93,39
92,04
93,71
92,99
92,13
106,125 102,266 100,76 96,86 92,13
Cakupan pertolongan 2. persalinan Nakes
90%
88%
90%
93%
96%
100%
93,03
93,93
96,79
97,14
98,08
105,71 104,37 104,07 101,18 98,08
Cakupan neonatal resti/ 3. 80% komplikasi yang ditangani
80%
85%
90%
95%
100%
23,96
44,90
55,10
66,38
75,36
29,95
52,82
Cakupan 4. kunjungan bayi
50%
60%
75%
90%
100%
95,07
94,14
92,64
96,95
95,59
190,14
156,9 123,52 107,72 95,59
-
-
-
-
-
91,95
94,08
95,89
98,05
99
-
-
50%
60%
70%
85%
100%
50,29
65,88
69,62
80,21
75,46
100,58
109,8
SPM
5.
90%
Desa/ 100% kelurahan UCI
Cakupan deteksi dini 6. tumbuh 80% kembang anak Balita dan
II - 1
61.22 69,87 75,36
-
-
-
99,45 94,36 75,46
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja Target Target Indikator sesuai Tugas SPM IKK 2010 2011 2012 2013 Lainnya 2009 dan Fungsi (2)
(3)
(4)
(5)
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Cakupan Balita gizi buruk 7. 100% mendapat perawatan
100
100
100
100
100
72,49
100
100
100
100
72,49
100
100
100
100
Penjaringan kesehatan 8. 100% siswa SD dan setingkat
40%
60%
75%
90%
100%
65,61
75
78,72
70,08
71,88
164.025
125
104.96 77,867 71,88
Cakupan 9. peserta aktif
KB 70%
77%
82%
87%
95%
100%
78,37
78,25
79,09
75,71
79,52
101,77
95,42
90,90 79,69 79,52
Desa/ kelurahan mengalami 10. 100% KLB yang ditangani < 24 jam
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
prasekolah
100
100
100
Penduduk yang 11. 75% memanfaatkan jamban
28,57% 42,87% 57,14%71,42% 85,71%
72,22
72,95
68
70,46
76,11
252,78 170,16 119,00 98,65 88,79
Cakupan 12. pemanfaatan air bersih
28,57% 42,87% 42,87%71,42% 85,71%
82,38
87,82
63
75,05
78,55
288,34 204,85 146,95 105,08 91,64
63,5%
II - 2
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja Target Target Indikator sesuai Tugas SPM IKK 2010 2011 2012 2013 Lainnya 2009 dan Fungsi (2)
(3)
(4)
(5)
(8)
(9)
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
100%
79,38
73,48
83,09
83,72
84,23
126
95,42
(6)
(7)
Rumah/ bangunan 13. >95% bebas jentik nyamuk Aedes
63%
77%
Tempat umum yang 14. 82% memenuhi syarat
-
-
-
-
-
73,57
69,28
74,9
76,36
78,39
-
-
-
-
-
89% 100%
93,35 83,72 84,23
15
Posyandu Purnama
40%
-
-
-
-
-
32,79
34,94
36,84
35,22
37,91
-
-
-
-
-
16.
Posyandu Mandiri
40%
-
-
-
-
-
12,58
13,14
16,08
17,57
18,78
-
-
-
-
-
17
Cakupan desa siaga aktif
-
50
70
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55,4%
-
-
-
-
-
96,7
96,1
93,7
96,4
99,8
-
-
-
-
-
Cakupan 18 imunisasi campak B
DERAJAT KESEHATAN
1
Umur Harapan Hidup (UHH)
-
71
71
71,2
71,3
71,5
71,25
71,40
72,6
72,6
-
Jumlah 2 Kematian Ibu/ AKI
-
110
108
106
104
102
117,02
104,97
116,01
116,34
118,62
II - 3
100,35 100,56 101,96 101,82 106,38
-
97,19 109,44 111,86 116,29
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja Target Target Indikator sesuai Tugas SPM IKK 2010 2011 2012 2013 Lainnya 2009 dan Fungsi (3)
(4)
Jumlah 3 Kematian Bayi/ AKB
(2)
-
Jumlah 4 Kematian Balita
(5)
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
8,9
9,15
9,12
9,1
9
8,9
10,37
10,62
10,34
10,75
10.41
113,33 116,44 113,62 116,44 116,96
-
9,3
10,1
10
9,7
9,5
9,3
11,74
12,02
11,50
11,85
11,80
116,23
Kasus Balita 5 gizi buruk (BB/TB)
-
-
1,02% 0,97% 0,92% 0,87% 0,82%
3160
3468
3187
1131
964
-
6
Angka kesakitan DBD
-
-
28,5% 31,4% 34,2% 40%
45%
57,9
56,8
15,3
19,29
45,52
7
Kesakitan malaria (API)
-
100
100%
100%
100% 100%
100%
0,05
0,1
0,1
0,075
0,06
8
Penemuan TB Paru (CDR)
-
60
35%
40%
50%
60%
80%
48,15
55,38
59,52
58,45
58,46
9
Kesembuhan TBC Paru
-
85
90%
93%
94%
95%
96%
85,01
85,15
82,90
81,36
-
10
Kasus baru HIV – AIDS
-
0,6
100%
100%
100% 100%
Penemuan/ Kematian 11 Kasus Avian Influenza
-
-
30%
40%
50%
60%
120,2 118,55 124,73 126,88
-
-
-
-
203,15 180,89 44,73 48,225 101,55 0,05
0,1
0,1
0,075
0,07
137,57 138,45 119,04 97,41 73,07 94,45
91,55
100% 143/430 373/501 755/521 607/797 1045/993
-
-
-
-
-
70%
-
-
-
-
-
II - 4
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
88,19 85,64
-
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja Target Target Indikator sesuai Tugas SPM IKK 2010 2011 2012 2013 Lainnya 2009 dan Fungsi (3)
(4)
Penemuan 12 penderita baru kusta PB/ MB
(2)
-
Proporsi penderita 13 kusta cacat tingkat 2
(5)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(10)
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
-
-
-
-
(6)
(7)
(8)
(9)
-
40%
50%
60%
70%
-
-
30%
40%
50%
60%
70%
15
12,9
12,49
16,59
14,4
50
32,25
14 Kasus Polio
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Non Polio AFP 15 Rate
-
100
-
-
-
-
-
2,37
2,16
2,62
2,3
2,70
-
-
-
-
-
80%
226/1348 315/1344 348/1678 211/1308 190/2297
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013
II - 5
24,98 27,65 20,57
II - 1
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada bebepara indikator kinerja yang tidak tercapai sampai dengan tahun 2013. Indikator tersebut antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Penemuan kasus TB Paru, Penemuan HIV AIDS dan Angka Kesakitan dan Kematian DBD. Tidak tercapainya target AKI dan AKB disebabkan antara lain masih rendahnya kunjungan ibu hamil K4, cakupan neonatal risiko tinggi/ komplikasi yang ditangani dan cakupan imunisasi yang masih di bawah target. Penyebab tingginya kematian ibu antara lain : hipertensi, perdarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan kehamilan resiko tinggi. Penyebab kematian bayi antara lain kehamilan resiko tinggi, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), penyakit kongenital, masih rendahnya pemberian ASI eksklusif serta belum optimalnya pola asuh bayi. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilakukan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan
II - 26
kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Angka kesakitan Demam Berdarah masih tinggi dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegepty serta belum optimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, hal ini sebagai hasil penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui Voluntary Conceling and Testing (VCT) di Rumah Sakit Kab/Kota dan UPT BKPM di Jawa Tengah
3. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD Tabel 2.10 : Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2009 2013 APBD (,000) Dinas Provinsi Kesehatan 1 2009 5.692.612.376 130.622.314 2 2010 6.263.446.469 139.477.000 3 2011 8.024.966.580 111.216.000 4 2012 11.928.572.886 156.220.000 5 2013 13.684.684.479 188.737.680 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013 NO TAHUN
% 2,29% 2,22% 1,38% 1,31% 1,38%
Anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD Provinsi, pada tahun 2009 – 2013 fluktuatif cenderung mengalami peningkatan. Namun apabila dilihat proporsi anggaran Dinas Kesehatan terhadap anggaran Provinsi selama 5 tahun mengalami penurunan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas Kesehatan tahun 2009 – 2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :
II - 27
II - 28
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 Anggaran pada Tahun
Uraian ***) (1)
Realisasi Anggaran pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan
daerah
yang
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah
II - 1
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
Realisasi
(17)
(18)
Anggaran pada Tahun
Uraian ***) (1)
- Belanja bantuan sosial - Belanja bagi provinsi/kabupaten/kota desa - Belanja tidak terduga Belanja langsung
Realisasi Anggaran pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
hasil kepada dan pemerintahan
- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah
tahun
yang
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah
pemerintah
Total
Sumber : Dinas Kesehatan 2013 (Masih Menunggu data dari Subag Keuangan)
II - 2
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
Realisasi
(17)
(18)
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 1. Peluang dan Tantangan Eksternal a. Peluang Eksternal 1) Kelembagaan : Adanya
perubahan
regulasi
otonomi
daerah
memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada. 2) Sumber Daya : Antara lain yaitu : a). kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bidan; b). memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; d). adanya forum komunikasi organisasi profesi
kesehatan di Jawa Tengah; dan e). adanya
kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat. 3) Pembiayaan : Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat.
b. Tantangan Eksternal 1) Kelembagaan : Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa
II - 3
urusan
kesehatan
merupakan
tanggung
jawab
Dinas
Kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan yang kepekaan,
telah dibangun belum menampakkan
kepedulian
dan
rasa
memiliki
terhadap
permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah. 3) Pembiayaan : Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian
masyarakat
untuk
membiayai
jaminan
pemeliharaan kesehatannya. Ketersediaan
dan
pengalokasian
pembiayaan
kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya. Pembangunan kesehatan di Kabupaten/ Kota belum sepenuhnya menjadi prioritas daerah karena di beberapa
II - 4
kabupaten/ kota alokasi anggaran kesehatan masih rendah (< 10% dari total anggaran kabupaten/ kota). 4) Budaya : Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari. Di Provinsi Jawa Tengah masalah sosial budaya masih sangat
berpengaruh
terhadap
kehidupan
masyarakat,
terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat akan memberikan peran penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adanya perubahan sosial budaya di suatu daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah erat, kebudayaan/kultur ataupun kepercayaan dapat membentuk kebiasaan dan respons masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu contoh suatu masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan berbagai kebiasaan yang dikaitkan dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi dan cara-cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisinya, budaya paternalistik dimana pengambil keputusan ada pada suami, orang tua ataupun mertua.
II - 5
2. Kelemahan dan Kekuatan Internal a. Kelemahan Internal 1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra): Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi
penempatan.
penempatan
tenaga
Hal
ini
kesehatan
dapat tidak
menyebabklan sesuai
dengan
kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang. Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih. 3) Pembiayaan: Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri, selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas kesehatan. Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.
II - 6
b. Kekuatan Internal 1) Kelembagaan Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program – program tertentu seperti penyakit paru, penyakit indra (mata,
kulit,
gigi
mulut,
THT),
penunjang
diagnosa,
pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan pendidikan keperawatan. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana) Kesempatan
mengalokasikan
formasi
kebutuhan
tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning service, satpam. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD mapun APBN. Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran bantuan gubernur, DAK dan TP. 3) Pembiayaan Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GFATM, dan NLR).
II - 7
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 1. Peluang dan Tantangan Eksternal a. Peluang Eksternal 1) Kelembagaan : Adanya
perubahan
regulasi
otonomi
daerah
memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada. 2) Sumber Daya : Antara lain yaitu : a). kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bidan; b). memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana; c). kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; d). adanya forum komunikasi organisasi profesi
kesehatan di Jawa Tengah; dan e). adanya
kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat. 3) Pembiayaan : Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat.
b. Tantangan Eksternal 1) Kelembagaan : Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa
II - 28
urusan
kesehatan
merupakan
tanggung
jawab
Dinas
Kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan yang kepekaan,
telah dibangun belum menampakkan
kepedulian
dan
rasa
memiliki
terhadap
permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Antara lain yaitu : a) pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b). belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah. 3) Pembiayaan : Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian
masyarakat
untuk
membiayai
jaminan
pemeliharaan kesehatannya. Ketersediaan
dan
pengalokasian
pembiayaan
kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya. Pembangunan kesehatan di Kabupaten/ Kota belum sepenuhnya menjadi prioritas daerah karena di beberapa
II - 29
kabupaten/ kota alokasi anggaran kesehatan masih rendah (< 10% dari total anggaran kabupaten/ kota). 4) Budaya : Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari. Di Provinsi Jawa Tengah masalah sosial budaya masih sangat
berpengaruh
terhadap
kehidupan
masyarakat,
terutama masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat akan memberikan peran penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adanya perubahan sosial budaya di suatu daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah erat, kebudayaan/kultur ataupun kepercayaan dapat membentuk kebiasaan dan respons masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu contoh suatu masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan berbagai kebiasaan yang dikaitkan dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi dan cara-cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisinya, budaya paternalistik dimana pengambil keputusan ada pada suami, orang tua ataupun mertua.
II - 30
2. Kelemahan dan Kekuatan Internal a. Kelemahan Internal 1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra): Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) : Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi
penempatan.
penempatan
tenaga
Hal
ini
kesehatan
dapat tidak
menyebabklan sesuai
dengan
kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang. Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih. 3) Pembiayaan: Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri, selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas kesehatan. Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.
II - 31
b. Kekuatan Internal 1) Kelembagaan Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program – program tertentu seperti penyakit paru, penyakit indra (mata,
kulit,
gigi
mulut,
THT),
penunjang
diagnosa,
pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan pendidikan keperawatan. 2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana) Kesempatan
mengalokasikan
formasi
kebutuhan
tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning service, satpam. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD mapun APBN. Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran bantuan gubernur, DAK dan TP. 3) Pembiayaan Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GFATM, dan NLR).
II - 32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Mendasarkan pada permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Lingkup Koordinasi -
Koordinasi lintas program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi antar Seksi/Sub Bagian, kejelasan peran sebagian kecil tugas pokok fungsi yang memerlukan koordinasi seperti contoh pembinaan UKS (melibatkan Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Pemberdayaan, Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi), Pengawasan dan pembinaan Makanan minuman melibatkan Seksi Farmasi dan Seksi Penyehatan
Lingkungan,
Pengelolaan
tenaga
Bidan
PTT
melibatkan Seksi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pemeriksaan calon jamaah haji seharusnya merupakan tupoksi Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan melibatkan Seksi Pencegahan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa, tapi dilaksanakan di Seksi Pencegahan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa -
Koordinasi Lintas Sektor seperti contoh kegiatan Pembinaan Posyandu melibatkan lintas sektor Bapermades dengan Dinas kesehatan, Penyediaan air bersih (DPU dan Dinkes), Pelayanan III - 1
KB
(BP3AKB,
BKKBN
dan
Dinkes),
Kesehatan
Kerja
(Disnakertrans dan Dinkes) -
Koordinasi dengan Kab/Kota, antara Dinkes Kab/ Kota dan Dinkes Provinsi tidak ada hubungan hirarki sehingga perhatian kabupaten/ kota terhadap pembangunan kesehatan di tingkat provinsi
kurang.
Contoh
masih
adanya
usulan
Tugas
Pembantuan Pembantuan dari kabupaten/ kota yang langsung ke Pusat. -
Koordinasi dengan Pusat/vertikal, permasalahan yang timbul antara lain perencanaan yang top down dari Pusat ke Kabupaten/kota, sementara Provinsi diminta pertanggungjawaban dalam pengendalian dan evaluasinya. Contoh TP P2PL, anggaran top down langsung ke kabupaten/ kota.
2. Lingkup Fasilitasi -
Fasilitasi dari Provinsi belum semua mendapat dukungan oleh Kabupaten/
Kota
termasuk
kebijakan
dan
anggaran.
Diharapkan adanya kesinambungan dan dukungan Kabupaten/ Kota
dari
hasil
Fasilitasi
Provinsi
yang
bukan
menjadi
kewenangan provinsi. Contoh mutasi tenaga kesehatan yang sudah dilatih ketrampilan PONED/PONEK. 3. Lingkup Sinkronisasi -
Kebijakan kesehatan di tingkat provinsi belum semuanya selaras dengan kebijakan
di
Kabupaten/ Kota
sehingga
berdampak kurang sinkronnya kegiatan di Kabupaten/ Kota dan Provinsi
III - 2
B. Telaah
Visi,
Misi
dan
Program
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Jawa Tengah Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten korupsi, mboten ngapusi”. Dalam mewujudkan Visi, terdapat 7 (tujuh) Misi sebagai berikut: 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. 2. Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran 3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi 4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan 5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak 6. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
untuk
memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat 7. Meningkatkan infrastruktur dan mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Visi
kesejahteraan
dan
berdikari
mengandung
makna
terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang, perumahan, air
bersih,
pendidikan,
kesehatan,
pekerjaan,
rasa
aman,
berpartisipasi secara optimal). Terjalinnya hubungan antar anggota masyarakat yang saling menghargai perbedaan, inklusif dan tidak membeda-beakan, saling membantu, tepo sliro dan bergotong royong.
III - 3
Tersedianya sarana prasarana publik (infrastruktur fisik, non fisik dan sosial) yang nyaman, memadai serta terjangkau. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, terutama misi ke 6 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui paket sehat. Implementasi pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan “mboten korupsi, mboten ngapusi”. Makna kesejahteraan dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang
dalam “paket sehat” adalah meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada publik, antara lain dengan upaya: 1. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai khususnya penambahan kamar kelas tiga dan puskesmas rawat inap; 2. Melakukan pemetaan kesehatan warga sekaligus mengembangkan system informasi pelayann kesehatan on line; 3. Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
melalui
upaya
pencegahan (preventif) dengan mensosialisasikan budaya hidup bersih, berolah raga dan mewujudkan rumah sehat; 4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan lanjut usia; 5. Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
ibu
dan
anak
dengan
memberdayakan posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan sosial.
III - 4
C. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Visi Kementerian Kesehatan “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh dengan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan
yang
paripurna,
merata,
bermutu
dan
berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Dari Visi dan Misi tersebut terlihat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai keinginan yang sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu mewujudkan masyarakat sehat dan berkeadilan dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Potensi dan permasalahan kesehatan antara Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan terdapat kesamaan yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, yang masih jauh dari target MDG’s dan masih diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. AKI di Jawa Tengah belum mencapai target MDG’s namun sudah lebih rendah dari target angka Nasional. Keberhasilan kinerja dalam penurunan AKI dan AKB di Jawa Tengah memberi kontribusi keberhasilan penurunan AKI dan AKB di tingkat nasional. Mengingat jumlah penduduk di Jawa Tengah
yang
besar
(33.270.000
jiwa)
berpotensi
terhadap
penambahan jumlah kematian ibu. Diharapkan pada tahun yang akan datang dapat menjadi penopang AKI dan AKB tingkat nasional (buffer).
III - 5
Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi
penyakit
menular masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang menonjol. Disamping terjadi peningkatan penyakit menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian. Target cakupan imunisasi yang belum tercapai perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusi belum terpenuhi. Kualitas tenaga juga masih rendah. Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 25 (duapuluh lima) program yang diperkirakan mempengaruhi dampak lingkungan strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan tidak memberikan dampak lingkungan strategis.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2008 – 2013 dibandingkan dengan target yang tertuang III - 6
dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s dan RAD PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut : 1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI: 116,34/100.000 KH; AKB: 10,75/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI: 226/100.000 KH; AKB: 24/1.000 KH). Peningkatan AKI di Jawa Tengah disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. Peran suami siaga dalam penurunan angka kematian ibu perlu lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas III - 7
ibu hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong persalinan, dimana tempat melahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan, dll) masih menjadi otoritas suami. Masih adanya gender stereotype (lak-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri.
2. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Angka kesakitan Demam Berdarah masih tinggi, di atas angka nasional, dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus
III - 8
(DM),
kardiovaskuler,
hipertensi
cenderung meningkat.
III - 9
dan
kanker
(keganasan)
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi
Jawa
Tengah tahun
2013
–
2018
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai
kecenderungan
masalah
kesehatan
ke
depan,
mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu: “Institusi yang Profesionaal dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah” Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah
serta
masyarakat
secara
profesional
dan
bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yaitu :
IV - 1
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dengan sebaik – baiknya tanpa membedakan kesenjangan
sosial
ekonomi
maupun
geografis,
untuk
itu
penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bermutu, merata, terjangkau,
berkesinambungan
dan
berkeadilan,
baik
yang
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu,
merata
dan
terjangkau,
akan
terpenuhi
apabila
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan
terjangkau.
Dalam
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
tersebut, perlu suatu proses yang mencakup aspek penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan partisipatif. Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu peningkatan
kemampuan
merencanakan,
mengatasi,
masyarakat
dalam
mengenali,
memelihara,
meningkatkan
dan
melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar biasa. Dalam penggalian
dana
guna
menjamin ketersediaan
sumberdaya pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat
termasuk
swasta. IV - 2
Dalam
upaya
pengelolaan
sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan
kesehatan
masyarakat,
dikembangkan
Sistem
Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
berdaya saing Semakin ketatnya persaingan global
termasuk tenaga
kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten (cakap, berkuasa untuk menentukan/ memutuskan sesuai kewenangan) sehingga mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing, baik yang akan bekerja di institusi pelayanan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui regulasi di bidang kesehatan dan pengembangan profesionalisme dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai pada setiap pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi harus terakreditasi, baik kurikulum, jumlah peserta, pelatih, penyelenggara pelatihan dan tempat pelatihan (sarana, prasarana pelatihan).
3. Mewujudkan
peran
serta
masyarakat
dan pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya
IV - 3
penggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu Pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi pelayanan informasi dan administrasi baik internal maupun eksternal. Pelayanan internal meliputi administrasi kepegawaian (Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional kesehatan di kabupaten/ kota, UPTD dan Rumah Sakit; penempatan bidan PTT), keuangan (termasuk penggajian bidan PTT) dan aset, yang harus dilakukan
secara
transparan
dan
akuntabel
dalam
rangka
mewujudkan good governance. Pelayanan
administrasi
eksternal
meliputi
pemberian
rekomendasi terkait usulan sarana prasarana dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, pelayanan perijinan di bidang farmasi
dan
perbekalan
kesehatan,
peningkatan
kelas
dan
akreditasi rumah sakit umum dan swasta. Pelayanan informasi terdiri dari pelayanan kehumasan dan informasi publik melalui media elektronik (website, televisi, teleconference, radio, dll) dan media cetak (majalah infokes, leaflet, poster, dll), baliho dan spanduk.
Visi dan Misi tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Provinsi Jawa Tengah tidak sehat, sehingga perlu perencanaan strategis yang mampu mengatasi berbagai hambatan dan kendala bidang kesehatan. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan,
IV - 4
perkembangan demokrasi, desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat. Kesehatan merupakan sektor yang kompleks dengan banyak pelaku di lembaga pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa pelaku antara lain: (1) Pelaku dalam Stewardship mencakup lembaga yang berfungsi sebagai penetap kebijakan dan regulator dalam sistem kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu ada Lembaga dan Unit Pemerintah non Dinas Kesehatan yang terkait dengan sektor Kesehatan sebagai pemangku kepentingan atau SKPD Lain yang terkait sektor kesehatan; (2) Pelaku dalam Financing (Sumber Pendanaan Kesehatan) adalah : Kementerian Kesehatan dan berbagai Kementerian teknis terkait kesehatan yang memberikan Anggaran Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan Anggaran Pemerintah Provinsi; Masyarakat dan Swasta yang memberikan kontribusi; (3) Pelaku dalam Pelayanan Kesehatan (Healthcare Delivery), mencakup Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta; Lembaga Pelayanan Kesehatan non Rumah Sakit milik Pemerintah; Lembaga Pelayanan Kesehatan non - Rumah Sakit milik Swasta; Lembaga Pelayanan kesehatan penunjang lainnya : Apotik/ Toko Obat, Klinik, Praktek dokter bersama, Rumah Bersalin, laboratorium, praktek komplementer. Disamping itu terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesehatan dan Organisasi Profesi serta (4) Pelaku
dalam
Resource
Generation
adalah
berbagai
Lembaga
Pendidikan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta. Selanjutnya, untuk dapat menjalankan peran secara optimal maka sektor kesehatan perlu menggunakan konsep good governance secara baik. Dalam konsep good governance, Dinas Kesehatan Provinsi IV - 5
Jawa Tengah memiliki tiga peran kunci, yakni sebagai: (1) sebagai regulator, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi penggerak, institusi paling utama, yang terbaik dan paling tahu tentang kesehatan, sebagai panutan, cakap, mampu, proaktif yang dilandasi dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal; (2) sebagai pemberi dana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan harus menjamin bahwa layanan kesehatan yang
diperlukan
oleh
masyarakat
dapat
diakses
oleh
seluruh
masyarakat, sehingga jika terjadi barier ekonomi dari kelompok masyarakat yang miskin, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi ujung tombak dan bertanggung jawab menyediakan dana dan atau membuat sistem, supaya pelayanan kesehatan dapat diakses oleh penduduk miskin dengan kualitas yang baik; (3) sebagai pelaksana, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus menjadi motivator, leader, dan institusi yang menjadi tumpuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyediakan layanan kesehatan paripurna yang diperankan oleh semua pelaku di Jawa Tengah baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga-lembaga non
pemerintahan
secara
profesional
dan
bertanggungjawab,
termasuk penyediaan sumber daya kesehatan bagi masyarakat yang bermutu, kompeten, cakap dan bertanggung jawab melalui Unit Pelayanan
Teknis
(UPT),
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/
Kota,
Puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) serta Rumah Sakit Umum dan Khusus.
IV - 6
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
secara
umum
adalah
terwujudnya
Institusi
yang
Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah yang mampu menggerakkan pembangunan bidang kesehatan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Visi telah dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Dalam rangka mencapai Misi-misi tersebut, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat b. Sasaran : 1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak 2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular 3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan 5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
IV - 7
2. Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tujuan : 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan 3) Mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan b. Sasaran : 1) Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kesehatan 2) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan 3) Meningkatnya
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan 4) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi 5) Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Misi III :
Mewujudkan
Peran
Serta
Masyarakat
dan
Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan a. Tujuan : 1) Meningkatkan advokasi
dan
social
support
pemangku
kepentingan b. Sasaran : 1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan 2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan
IV - 8
3) Meningkatnya
peran
masyarakat
dalam
pembangunan
kesehatan
4. Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu a. Tujuan : 1) Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kesehatan 2) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan b. Sasaran : 1) Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan 2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan 3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran 4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan
C. Strategi dan Kebijakan Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013 – 2018 menurut Misi adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. a. Strategi : 1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui upaya : a) Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi : i. penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya ii. penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS) Kab/Kota, IV - 9
iii. pelacakan kematian maternal perinatal, iv. pendampingan KIA kab/kota, v. penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, vi. Review program KIA Tk. Provinsi, vii. Review
pelaksanaan
ANC
PNC
dan
SOP
kegawatdaruratan obstetri neonatal, viii. Penguatan
manajemen
dan
jejaring
pelayanan
persalinan dan rujukan tingkat Regional, ix. Penguatan
Program
Perencanaan
Pertolongan
Persalinan dan Komplikasi (P4K) Kab/Kota, x. Pembelajaran
hasil
rekomendasi
Audit
Maternal
Perinatal (AMP) Kab/Kota, xi. Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program Gizi, KIA dan validasi data, xii. Peningkatan penanganan
kapasitas dan
tenaga
pelayanan
kesehatan
kekerasan
dalam
terhadap
perempuan dan anak (KtPA), xiii. Analisis AMP Kab/Kota xiv. Puskesmas mampu tatalaksana PKPR, xv. Pengembangan screening hipotyroid kongenital. b) Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi : i. Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut, ii. Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB iii. Penguatan penyeliaan fasilitatif. c) Peningkatan
upaya
perbaikan
meliputi: IV - 10
gizi
keluarga,
yang
i. Pemantauan pertumbuhan Balita, ii. penatalaksanaan kasus gizi buruk, iii. pemberian suplemen gizi, iv. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif, v. pemantauan kasus gizi burk pada Balita, vi. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS, vii. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan, viii. Peningkatan
kapasitas
petugas
dalam
konseling
menyusui, ix. Sosialisasi pedoman gizi seimbang, x. Implementasi PP-ASI, xi. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang.
2) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya: b) Manajemen P2 berbasis wilayah c) Optimalisasi penemuan kasus d) Penguatan tatalaksana kasus e) Peningkatan kualitas SDM f) Penguatan sistem informasi dan Recording Reporting (RR) g) Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan h) Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) i) Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau krisis kesehatan j) Pelaksanaan program imunisasi
IV - 11
k) Pelaksanaan surveilans Penyakit dapat Ditanggulangi dengan Imunisasi (PD3I) l) Pelaksanaan kesehatan haji
3) Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar melalui upaya: a) Fasilitasi puskesmas PONED; b) Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas (program dasar dan pengembangan); c) Pendampingan TPKJM; d) Peningkatan pelayanan kesehatann wanita pekerja (WUS dan Bumil) bagi perusahaan/ tempat kerja; e) Penerapan
standar
pelayanan
fasilitas
pelayanan
kesehatan (fasyankes) rujukan; f) Standarisasi PONEK Rumah Sakit; g) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; h) Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS; i) Pelayanan kesehatan komunitas.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan melalui upaya: a) Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi: i. Surveilans kualitas air; ii. Pembinaan
jejaring
penyelenggaraan
air
minum
(PDAM, DAMIU, BP SPAM); iii. Pengembangan
desa
Masyarakat (STBM);
IV - 12
Sanitasi
Total
Berbasis
iv. Pendampingan
bantuan
keuangan
desa
bidang
kesehatan; v. Pengadaan peralatan surveilans kualitas air. b) Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM meliputi: i. Pengawasan HS Sarana fasyankes; ii. Pengawasan HS di embarkasi; iii. Pengembangan pasar sehat; iv. Peningkatan HS di pondok pesantren; v. Pembinaan pengawasan TPM; vi. Pengadaan food contamination test kit.
5) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) melalui kegiatan: a) Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan berbekalan kesehatan meliputi: i. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat; ii. Fasilitasi
dan
pembinaan
pengawasan
obat
tradisional; iii. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika; iv. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan; v. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT; b) Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan Makanan Minuman meliputi: i. Fasilitasi
dan
pembinaan
pengawasan
makanan
dan
pembinaan
pengawasan
sertifikasi
minuman; ii. Fasilitasi
industri makanan minuman dan rumah tangga. IV - 13
b. Arah Kebijakan 1) Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita 2) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans 3) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. 4) Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat 5) Meningkatkan distribusi
pengawasan
sediaan
farmasi,
kualitas makanan
penyediaan
dan
minuman,
alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
2. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
kesehatan
yang
berdaya saing a. Strategi 1) Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi: a) Optimalisasi
peran
organisasi
profesi
dalam
pembangunan kesehatan; b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; c) Fasilitasi dan pembinaan kuallitas tenaga kesehatan strategis; IV - 14
d) Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan. 2) Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan meliputi : a) Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan, b) Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat, c) Fasilitasi sumpah tenaga kesehatan, d) Pemetaan lulusan tenaga kesehatan, e) Fasilitasi
pelaksanaan
kuliah
umum
di
institusi
Diknakes. 3) Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan meliputi : a) Koordinasi
pelaksanaan
pelatihan
teknis
Dinas
Kesehatan; b) Quality control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan, 5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
b. Arah Kebijakan 1) Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan 2) Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 3) Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
IV - 15
4) Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan Kab/kota
3. Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan a. Strategi 1) Peningkatan peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: a) Advokasi/ sosialisasi program kesehatan meliputi: i. Advokasi penyusunan regulasi kesehatan (KTR, ASI Eksklusif dan PSN) ii. Pasar dengan garam beryodium b) Pembiayaan kesehatan meliputi: i. Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ii. Pembiayaan kesehatan c) Peningkatan kemitraan kesehatan meliputi : kerjasama bidang kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas batas 2) Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: a) kemitraan dengan
dunia
usaha
dan
LSM dalam
penanganan masalah kesehatan b) kemitraan
dengan
institusi
diknakes
dalam
pengembangan desa siaga aktif 3) Peningkatan
peran
masyarakat
dalam
kesehatan malalui upaya: a) Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: i. Peningkatan kualitas desa siaga ii. Revitalisasi dan pengembangan UKBM IV - 16
pembangunan
iii. Pembudayaan PHBS b) Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi: i. Kemitraan
dengan
institusi
Diknakes
dalam
pengembangan desa siaga aktif ii. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga
b. Arah Kebijakan 1) Menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program prioritas daerah 2) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam mengatasi masalah kesehatan 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu a. Strategi 1) Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi sumber
daya
kesehatan
melalui
upaya
koordinasi
organisasi profesi kesehatan, meliputi : a) optimalisasi peran organisasi profesi, b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan 2) Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan, meliputi : a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanan, penganggaran dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, IV - 17
b) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi
pembangunan
kesehatan
Provinsi
Jawa
Tengah, c) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas kesehatan kabupaten/ kota, Rumah Sakit Kabupaten/ kota dan UPT, 3) Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan jasa kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas smber daya aparatur, peningkatan jasa pelayanan kesehatan 4) Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan melalui upaya: a) Penyebarluasan informasi melalui meliputi:
Penyebarluasan
informasi
berbagai media, melalui
media
cetak, media elektronik dan media luar ruang b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, meliputi: i. Penyusunan buku Profil Kesehatan ii. Penyusunan buku saku kesehatan
IV - 18
iii. Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan kab/Kota iv. Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
b. Arah Kebijakan a) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan melalui pelayanan satu pintu. b) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi c)
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
d) Meningkatkan
kualitas
berbasis web.
IV - 19
layanan
informasi
kesehatan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program – program pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Program Jasa Pelayanan Kesehatan
6.
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
7.
Program Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan
8.
Program Pelayanan Kesehatan
9.
Program Kesehatan Lingkungan
10. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 12. Program Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan Adapun keterangan selengkapnya tentang program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Tabel 5.1.
V- 1
V-2
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut : A. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Penemuan Kasus Baru TB (Case Detection Rate/ CDR) ; Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta; Angka Penemuan Kasusu Diare Balita; Angka Penemuan Kasus ISPA Balita; Angka Kesakitan Malaria; Proporsi kasusu Hipertensi di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan; Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan; Acuate Flaccid Paralysis (AFP) Rate; Cakupan UCI Desa; dan Proporsi Kejadian Luar Biasa Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi( KLB PD3I). B. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar; Proporsi sarana
dan
pelayanan
kefarmasian
sesuai
standar;
Proporsi
kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman sesuai standar. C. Program Pelayanan Kesehatan Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan persalinan Tenaga Kesehatan; Cakupan Noenatal Komplikasi yang ditangani; Cakupan kunjungan bayi; Prevalensi Gizi Buruk; Proporsi Puskesmas memiliki ijin operasional; Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar; Proporsi
VI-1
Puskesmas; Rasio Puskesma per jumlah penduduk; Proporsi RS yang memiliki izin operasional; Proporsi RS terakraditasi; Proporsi RS terklarifikasi; Proporsi RS PONEK terstandar; NDR RSUD, BOR RSJD, LOS RSJD, Cakupan Pelayanan Rawat Jalan dan Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD. D. Program Kesehatan Lingkungan Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Proporsi Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat; dan Proporsi Tempat Pengolahan Makanan (TPN) yang memenuhi syarat. E. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi; Proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakredirasi; dan Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi. F. Program Promosi dan Pemberdayaan Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Rumah Tangga Sehat; Proporsi kabupaten-kota yang menerbitkan regulasi dibidang kesehatan; Proporsi Pasar yang menyediakan garam beryodium; Proporsi desa/keurahan Siaga Aktif Mandiri; Proporsi penduduk miskin non kuota yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); dan Presentase
kabupaten/kota
mengalokasikan
10%
APBD
untuk
Kesehatan. G. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Indikator
yang
akan
dicapai
yaitu
Jumlah
dokumen
perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan.
VI-2
VI-3
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD NO
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT Angka Kematian DBD (%) Angka Kesakitan DBD(/ 100.000 pddk) Angka penemuan kasus baru TB (CDR) Angka penemuan kasus baru HIV - AIDS (%) Angka penemuan kasus baru kusta Angka penemuan kasus Diare Balita Angka penemuan kasus ISPA Balita Angka kesakitan Malaria Proporsi kasus Hipertensi di fasilitas Pelayanan Kesehatan Proporsi kasus Diabetis
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2012 2013
TARGET KINERJA 2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
<1,2 19,29
<1,2 45,52
<1 <20
<1 <20
<1 <20
<1 <20
<1 <20
<1 <20
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
120,00
122,00
122,00
20,00
20,00
18,00
16,00
15,00
14,00
13,00
13,00
5,40
5,8
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,00
30,16
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
60,00
30,60
42,00
45,00
48,00
52,00
56,00
60,00
60,00
0,08 37,00
0,06 <30
0,07 <30
0,07 <25
0,07 <25
0,06 <20
0,06 <20
0,06 <20
60,00
<55
<55
<50
<50
<45
<45
<45
VI-4
11
mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan AFP Rate (/100.000)
12 13
Cakupan UCI Proporsi KLB PD3I
B
PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar Proporsi kab/kota melakukan binwan makmin sesuai standar
1
2
3
C 1 2 3
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Angka Kematian Ibu (/100.000 KH) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 KH) Angka Kematian Balita (/1.000 KH)
2,3/10.000 2/100.000
2/100.000
2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000
98,9
98,9 100
98,9 100
98,9 100
99 100
99 100
99 100
99 100
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
80,00
22,50
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
80,00
15,00
28,57
42,86
57,14
71,43
85,71
100,00
100,00
116,34
118,62
118
118
117
117
116
116
10,75
10,41
12.5
12,00
12,00
11,50
11,00
11,00
11,85
11,80
11,90
11,85
11,80
11,75
11,00
11,00
VI-5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D
Prevalensi Gizi buruk Cakupan pertolongan persalinan Nakes Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Proporsi puskesmas yg memiliki ijin operasional Proporsi puskesmas terakreditasi Proporsi puskesmas PONED terstandar Rasio puskesmas per jumlah penduduk Proporsi RS yang memiliki ijin operasional Proporsi RS terakreditasi Proporsi RS Terklasifikasi Proporsi RS PONEK terstandar
0,04
0,08 95
0,05 97,5
0,05 98
0,05 98
0,04 98,5
0,04 98,5
0,04 98,5
70
75
80
81
83
84
85
85
86 0
87 0
97 10
97,5 25
97,5 50
98 75
98 100
98 100
6
7
10
12
13
15
15
11
13
16
18
20
22
22
1:38.110
1:37.610
1:37.110
1:36.610
1:36.110
1:35.610
1:35.610
98 0 68,4 6,16
100 100 4,44 6,67 16,33
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN Desa melaksankan STBM Proporsi TTU memenuhi syarat Proporsi TTM memenuhi syarat
VI-6
100 11,11 21,11 24,49
100 18,52 27,41 28,57
100 29,93 36,30 32,65
100 37,04 40,00 40,82
37,04 40,00 40,82
Sumber : RPJMD 2013 – 2018
VI-7
BAB VII PENUTUP
Rencana
Strategis
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Jawa
Tengah
merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2018. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama. Pelibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dalam karya nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam karya yang nyata dalam membangun Jawa Tengah. Untuk itu perlu penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja dinas kesehatan provinsi demi mewujudkan “Institusi yang Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah”. Pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi VII - 1
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN tahun 2015-2019. RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu , konsistensi, kerjasama, transwparansi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang tlah ditetapkan dalam RPJMD dengan kidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat; b. Seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar mendukung
pencapaian
target-terget
sebagaimana
yang
telah
ditetapkan dalam RPJMD; c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum didalam rpjmd dengan sebaik-baiknya; d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam
menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD; e. Seluruh menyusun
Permerintah Rencana
Kabupaten/Kota Pembangunan
se-Jawa
Jangka
Tengah
Menengah
dalam Daerah
Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan VII - 2
RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD dilingkup Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
VII - 3
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
NO
Indikator Target Renstra SKPD Tahun Kinerja sesuai Target Target Tugas dan SPM IKK 2009 2010 2011 2012 2013 Fungsi
(1)
(2)
(3)
(4)
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
95%
88%
90%
93%
96%
100%
93,39
92,04
93,71
92,99
92,13
106,125 102,266 100,76 96,86 92,13
Cakupan 2. pertolongan 90% persalinan Nakes
88%
90%
93%
96%
100%
93,03
93,93
96,79
97,14
98,08
105,71 104,37 104,07 101,18 98,08
Cakupan neonatal resti/ 3. 80% komplikasi yang ditangani
80%
85%
90%
95%
100%
23,96
44,90
55,10
66,38
75,36
29,95
52,82
61.22 69,87 75,36
50%
60%
75%
90%
100%
95,07
94,14
92,64
96,95
95,59
190,14 156,9
123,52 107,72 95,59
91,95
94,08
95,89
98,05
99
SPM Cakupan 1. kunjungan ibu hamil K4
4.
Cakupan kunjungan bayi
5.
Desa/ kelurahan 100% UCI
90%
Cakupan deteksi dini tumbuh 6. kembang anak 80% Balita dan prasekolah Cakupan Balita gizi buruk 7. mendapat 100% perawatan
50%
60%
70%
85%
100%
50,29
65,88
69,62
80,21
75,46
100,58 109,8
99,45 94,36 75,46
100
100
100
100
100
72,49
100
100
100
100
72,49
100
Tabel 2.9 - 1
100
100
100
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun Kinerja sesuai Target Target Tugas dan SPM IKK 2009 2010 2011 2012 2013 Fungsi (2)
(3)
Rasio Capaian pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
40%
60%
75%
90%
100%
65,61
75
78,72
70,08
71,88
164.025 125
104.96 77,867 71,88
77%
82%
87%
95%
100%
78,37
78,25
79,09
75,71
79,52
101,77 95,42
90,90 79,69 79,52
Desa/ kelurahan mengalami KLB 10. 100% yang ditangani < 24 jam
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Penduduk yang 11. memanfaatkan 75% jamban
28,57% 42,87% 57,14%71,42% 85,71% 72,22
72,95
68
70,46
76,11
252,78 170,16 119,00 98,65 88,79
Cakupan 12. pemanfaatan air 63,5% bersih
28,57% 42,87% 42,87%71,42% 85,71% 82,38
87,82
63
75,05
78,55
288,34 204,85 146,95 105,08 91,64
Rumah/ bangunan bebas 13. >95% jentik nyamuk Aedes
63%
79,38
73,48
83,09
83,72
84,23
126
73,57
69,28
74,9
76,36
78,39
40%
32,79
34,94
36,84
35,22
37,91
16. Posyandu Mandiri 40%
12,58
13,14
16,08
17,57
18,78
Penjaringan 8. kesehatan siswa 100% SD dan setingkat 9.
Cakupan peserta 70% KB aktif
(4)
Realisasi Capaian Tahun
77%
89%
100%
100%
Tempat umum 14. yang memenuhi 82% syarat 15
Posyandu Purnama
Cakupan 17 siaga aktif
desa 50
70
100
100
100
Tabel 2.9 - 2
100
95,42
100
100
93,35 83,72 84,23
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun Kinerja sesuai Target Target Tugas dan SPM IKK 2009 2010 2011 2012 2013 Fungsi (2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
18
Cakupan 55,4% imunisasi campak
B
DERAJAT KESEHATAN
1
Umur Harapan Hidup (UHH)
71
71
71,2
71,3
2
Jumlah Kematian Ibu/ AKI
110
108
106
3
Jumlah Kematian Bayi/ AKB
8,9
9,15
9,12
4
Jumlah Kematian Balita
9,3
10,1
10
5
Kasus Balita gizi buruk (BB/TB)
6
Angka kesakitan DBD
7
Kesakitan malaria (API)
8
Penemuan Paru (CDR)
9
(10)
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
96,7
96,1
93,7
96,4
71,5
71,25
71,40
72,6
72,6
104
102
117,02
104,97
116,01
116,34
118,62
106,38 97,19
9,1
9
8,9
10,37
10,62
10,34
10,75
10.41
113,33 116,44 113,62 116,44 116,96
9,7
9,5
9,3
11,74
12,02
11,50
11,85
11,80
116,23 120,2
1,02% 0,97% 0,92% 0,87% 0,82% 3160
3468
3187
1131
964
28,5% 31,4% 34,2% 40%
45%
57,9
56,8
15,3
19,29
45,52
203,15 180,89 44,73 48,225 101,55
100
100%
100% 100% 100%
100%
0,05
0,1
0,1
0,075
0,06
0,05
60
35%
40%
50%
60%
80%
48,15
55,38
59,52
58,45
58,46
137,57 138,45 119,04 97,41 73,07
Kesembuhan TBC Paru
85
90%
93%
94%
95%
96%
85,01
85,15
82,90
81,36
10
Kasus baru HIV – AIDS
0,6
100%
100% 100% 100%
100%
143/430 373/501 755/521 607/797 1045/993
11
Penemuan/ Kematian Kasus
30%
40%
70%
1/1
TB
50%
60%
1/1
Tabel 2.9 - 3
0/0
0/0
99,8
100,35 100,56 101,96 101,82
94,45
0/0
0,1
91,55
109,44 111,86 116,29
118,55 124,73 126,88
0,1
0,075 0,07
88,19 85,64
NO (1)
Indikator Target Renstra SKPD Tahun Kinerja sesuai Target Target Tugas dan SPM IKK 2009 2010 2011 2012 2013 Fungsi (2)
(3)
(4)
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Penemuan 12 penderita baru kusta PB/ MB
40%
50%
60%
70%
80%
226/1348 315/1344 348/1678 211/1308 190/2297
Proporsi 13 penderita kusta cacat tingkat 2
30%
40%
50%
60%
70%
15
12,9
12,49
16,59
14,4
0
0
0
0
0
2,37
2,16
2,62
2,3
2,70
Avian Influenza
14 Kasus Polio 15
Non Polio AFP Rate
100
Tabel 2.9 - 4
50
32,25
24,98 27,65 20,57
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2013
2009 (2)
2010 (3)
2011 (4)
2012 (5)
2013 (6)
2009 (7)
2010 (8)
2011 (9)
2012 (10)
2013 (11)
2009 (12)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2010 2011 2012 2013 (13) (14) (15) (16)
Anggaran (17)
Realisasi (18)
5,477,799
7,500,000
9,500,000
11,025,000
12,300,500
8,014,146
8,805,586
10,588,834
11,607,133
14,447,433
1.46
1.17
1.11
1.05
1.17
5,872,936
3,728,911
Anggaran pada Tahun (.000)
Uraian ***) (1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke -
Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
5,468,652
7,488,435
9,452,600
11,025,000
12,300,500
7,829,882
8,601,175
10,511,546
11,603,203
11,877,433
1.43
1.15
1.11
1.05
0.97
5,875,223
3,694,411
9,147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,287
0
- Lain-lain PAD yang Sah
0
11,565
47,400
0
0
184,263
204,411
77,288
3,930
2,570,000
0.00
17.67
1.63
0.00
0.00
0
34,501
Dana Perimbangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Dana alokasi umum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Dana alokasi khusus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Pendapatan hibah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Dana darurat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
BELANJA DAERAH
130,622,314
149,942,340
113,360,426 156,221,151
188,737,680
121,271,680 136,926,728
99,636,123
145,819,114
172,352,622
0.93
0.91
0.88
0.93
0.91
33,727,969
21,928,840
Belanja tidak langsung
37,211,777
40,766,818
46,755,658
49,231,745
55,476,067
34,804,009
39,370,140
45,120,153
47,245,274
51,427,466
0.94
0.97
0.97
0.96
0.93
13,581,049
9,541,235
- Belanja pegawai
37,211,777
40,766,818
46,755,658
49,231,745
55,476,067
34,804,009
39,370,140
45,120,153
47,245,274
51,427,466
0.94
0.97
0.97
0.96
0.93
13,581,049
9,541,235
- Belanja bunga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Belanja subsidi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Belanja hibah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Belanja bantuan sosial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Belanja tidak terduga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belanja langsung
93,410,537
109,175,522
66,604,768
106,989,406
133,261,613
86,467,671
97,556,588
54,515,970
98,573,841
120,925,156
0.93
0.89
0.82
0.92
0.91
20,146,921
12,387,605
- Belanja pegawai
6,954,331
8,315,397
6,434,099
14,911,119
17,255,098
6,377,674
7,466,697
6,098,241
13,002,588
15,342,405
0.92
0.90
0.95
0.87
0.89
8,542,783
6,220,345
- Belanja barang dan jasa
68,973,099
79,185,034
50,929,749
74,497,885
88,463,875
64,058,145
71,117,041
47,608,003
68,398,216
81,836,607
0.93
0.90
0.93
0.92
0.93
9,016,284
3,177,409
2009 (2)
2010 (3)
2011 (4)
2012 (5)
2013 (6)
2009 (7)
2010 (8)
2011 (9)
2012 (10)
2013 (11)
2009 (12)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2010 2011 2012 2013 (13) (14) (15) (16)
Anggaran (17)
Realisasi (18)
17,483,107
21,675,091
9,240,920
17,580,402
27,542,640
16,031,851
18,972,850
809,725
17,173,037
23,746,144
0.92
0.88
0.09
0.98
0.86
2,587,855
2,989,852
PEMBIAYAAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Penerimaan pembiayaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Pencairan dana cadangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Penerimaan pinjaman daerah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Penerimaan piutang daerah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pengeluaran pembiayaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Pembentukan dana cadangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Pembayaran pokok utang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anggaran pada Tahun (.000)
Uraian ***) (1) - Belanja modal
- Pemberian pinjaman daerah Total
0
0
130,622,314
149,942,340
113,360,426 156,221,151
Realisasi Anggaran pada Tahun ke -
0 188,737,680
121,271,680 136,926,728
Rata-Rata Pertumbuhan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,636,123
145,819,114
172,352,622
2
2
2
2
2
33,727,969
21,928,840
Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 – 2018 No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan 1.
Meningkatnya ibu dan anak
kesehatan A. Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi : 1. penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya, 2. penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS) Kab/Kota, 3. pelacakan kematian maternal perinatal, 4. pendampingan KIA kab/kota, 5. penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, 6. Review program KIA Tk. Provinsi, 7. Review pelaksanaan ANC PNC dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal, 8. Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan persalinan dan rujukan tk. Regional, 9. Penguatan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Komplikasi (P4K) Kab/Kota, 10. Pembelajaran hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) Kab/Kota, 11. Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program Gizi, KIA dan validasi data, 12. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA), 13. Analisis AMP Kab/Kota 14. Puskesmas mampu tatalaksana PKPR, 15. Pengembangan screening hipotyroid kongenital. IV - 1
Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
B. Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi : 1. Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut, 2. Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB 3. Penguatan penyeliaan fasilitatif. C. Peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga, yang meliputi: 1. Pemantauan pertumbuhan Balita, 2. penatalaksanaan kasus gizi buruk, 3. pemberian suplemen gizi, 4. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif, 5. pemantauan kasus gizi burk pada Balita, 6. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS, 7. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan, 8. Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui, 9. Sosialisasi pedoman gizi seimbang, 10. Implementasi PP-ASI, 11. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang 2
Terkendalinya penyakit Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui menular dan tidak menular upaya: 1. Manajemen P2 berbasis wilayah 2. Optimalisasi penemuan kasus 3. Penguatan tatalaksana kasus 4. Peningkatan kualitas SDM 5. Penguatan sistem informasi dan Recording Reporting (RR) 6. Pengediaan logistik dan perbekalan kesehatan 7. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 8. Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau krisis kesehatan 9. Pelaksanaan program imunisasi 10. Pelaksanaan surveilans Penyakit dapat Ditanggulangi dengan Imunisasi (PD3I) 11. Pelaksanaan kesehatan haji IV - 2
Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans
No
Sasaran
Strategi
1
2
3
Arah Kebijakan 4
3
Meningkatnya fasilitas Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan yang rujukan yang memenuhi standar melalui upaya: 1. Fasilitasi memenuhi standar puskesmas PONED; 2. Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas (program dasar dan pengembangan); 3. Pendampingan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM); 4. Peningkatan pelayanan kesehatann wanita pekerja (WUS dan Bumil) bagi perusahaan/ tempat kerja; 5. penerapan standar pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) rujukan; 6. Standarisasi PONEK Rumah Sakit; 7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; 8. Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS; 9. Pelayanan kesehatan komunitas.
Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat
Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan melalui upaya: A. Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi: 1. Surveilans kualitas air; 2. Pembinaan jejaring penyelenggaraan air minum (PDAM, DAMIU, BP SPAM); 3. Pengembangan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 4. Pendampingan bantuan keuangan desa bidang kesehatan; 5. Pengadaan peralatan surveilans kualitas air. B. Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM meliputi: 1. Pengawasan HS Sarana fasyankes; 2. Pengawasan HS di embarkasi; 3. Pengembangan pasar sehat; 4. Peningkatan HS di pondok pesantren; 5. IV - 3
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Pembinaan pengawasan TPM; 6. Pengadaan food contamination test kit. 5
Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) melalui kegiatan: A. Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan berbekalan kesehatan meliputi: 1. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat; 2. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat tradisional; 3. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika; Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan; 4. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT; B. Koordinasi dan pembinaan dan pengawasan Makanan Minuman meliputi: 1. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan makanan minuman; 2. Fasilitasi dan pembinaan pengawasan sertifikasi industri makanan minuman dan rumah tangga.
Misi II: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing 1 Meningkatnya masyarakat Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan yang mengikuti pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi di institusi pendidikan kesehatan, meliputi: 1. Optimalisasi peran organisasi kesehatan profesi dalam pembangunan kesehatan; 2. Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan; 3. Fasilitasi dan pembinaan kuallitas tenaga kesehatan strategis; 4. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan IV - 4
Meningkatkan pengawasan kualitas penyediaan dan distribusi sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Menjalin kerjasama/ jejaring antara institusi pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan
No
Sasaran
Strategi
1
2
3
Arah Kebijakan 4
2
Meningkatnya institusi kesehatan
kualitas Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya pendidikan fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan meliputi : 1. Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan, 2. Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat, fasilitasi sumpah tenaga kesehatan, 4. Pemetaan lulusan tenaga kesehatan, 5. Fasilitasi pelaksanaan kuliah umum di institusi Diknakes.
Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
3
Meningkatnya sumber daya Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan manusia kesehatan yang dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan mengikuti pendidikan dan SDM Kesehatan meliputi : 1. Koordinasi pelaksanaan pelatihan pelatihan teknis Dinas Kesehatan; 2. Quality control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
4
Meningkatnya pendidikan Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan pelatihan yang melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan terakreditasi
Akreditasi kesehatan Kab/kota
5
Meratanya distribusi tenaga kesehatan
pelatihan bidang di Provinsi dan
Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan 1 Meningkatnya peran Peningkatan peran pemerintah kabupaten/ kota dalam Menjadikan pembangunan pemerintah kabupaten/ pembangunan kesehatan melalui upaya: kesehatan sebagai program kota dalam pembangunan A. Advokasi/ sosialisasi program kesehatan meliputi: 1. prioritas daerah kesehatan Advokasi penyusunan regulasi kesehatan meliputi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ASI Eksklusif dan PSN 2. IV - 5
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Pasar dengan garam beryodium B. Pembiayaan kesehatan: 1. Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 2. Pembiayaan kesehatan C. Peningkatan kemitraan kesehatan: 1. Kerjasama bidang kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas batas 2
Meningkatnya peran dunia Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan Menjalin kemitraan, dunia usaha, usaha dalam pembangunan kesehatan melalui upaya: 1. kemitraan dengan dunia usaha ormas dan LSM dalam mengatasi kesehatan dan LSM dalam penanganan masalah kesehatan 2. masalah kesehatan kemitraan dengan institusi diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif
3
Meningkatnya peran Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan masyarakat dalam kesehatan melalui upaya: pembangunan kesehatan A. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: 1. Peningkatan kualitas desa siaga 2. Revitalisasi dan pengembangan UKBM 3. Pembudayaan PHBS B. Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi: 1. Kemitraan dengan institusi Diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif 2. Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu 1 Meningkatnya penerbitan Peningkatan mutu pelayanan penerbitan ijin dan registrasi Mempermudah dan ijin dan registrasi sumber sumber daya kesehatan melalui upaya koordinasi menyederhanakan penerbitan ijin daya kesehatan organisasi profesi kesehatan, meliputi : 1. optimalisasi dan registrasi sumber daya IV - 6
No
Sasaran
Strategi
1
2
3
4
peran organisasi profesi, 2. Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
kesehatan melalui pelayanan satu pintu.
Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan, meliputi: 1. Sinkronisasi dan koordinasi perencanan, penganggaran dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, 2. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas kesehatan kabupaten/ kota, Rumah Sakit Kabupaten/ kota dan UPT.
Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
2
Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan
3
Meningkatnya tata kelola Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui administrasi perkantoran upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan jasa kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, IV - 7
Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
peningkatan kapasitas smber daya aparatur, peningkatan jasa pelayanan kesehatan 4
Meningkatnya masyarakat Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi Meningkatkan kualitas layanan yang memanfaatkan kesehatan melalui upaya: informasi kesehatan berbasis informasi kesehatan A. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media, web. meliputi: 1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, meliputi: 1. Penyusunan buku Profil Kesehatan 2. Penyusunan buku saku kesehatan 3. Penyusunan buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan kab/Kota 4. Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
IV - 8
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 Visi : "INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESEHATAN PARIPURNA DI JAWA TENGAH" MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
1. MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN BERKEADILAN
MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
1. MENINGKATNYA KESEHATAN IBU DAN ANAK
CAPAIAN 2012
2013
2014
5
6
7
8
9
10
11
12
0/00.000
116,34
118
118
118
117
116
116
0/.000 0/.000 % %
10,75 11,85
15 16 65 95
12,50 11,90 68 97,5
12 11,85 70 98
12 11,80 72 98
11,50 11,75 75 98,5
11 11 78 98,5
84 70
86 75
70 88 80
72 89 81
74 90 83
76 91 84
76 92 85
%
86 49,06 0,12 100
87 50 0,11 100
97 51 0,05 100
97,5 51,5 0,05 100
97,5 52 0,05 100
98 53 0,04 100
98 55 0,04 100
13 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR) 14 Angka penemuan kasus baru HIV - AIDS 15 Angka kesakitan malaria
0/100.000
114
115
116
117
118
120
122
1,404
1,259
18
16
15
14
13
0/1000
0,081
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
16 Angka kesakitan DBD 17 Angka kematian DBD 18 Angka penemuan kasus baru kusta 19 Cakupan penemuan kasus diare pada balita 20 Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita 21 Angka kasus filaria yang ditangani 22 Angka kasus zoonosis a. Angka kasus AI yang ditangani b. Angka kasus anthrax yang ditangani c. Angka GHPR yang ditangani d. Angka kematian penderita Leptospirosis e. Jumlah kasus pes
0/100.000 %
19,29 <1 5,4
53 <1 5,8
<20 <1 6
<20 <1 6,5
<20 <1 7
<20 <1 7,5
<20 <1 8
38,16
40
40
45
50
55
60
30,5
33
35
37
39
42
45
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
30
40
60
80
100
15,5
11,4
≤14
≤13
≤12
≤11
≤10
0
0
0
0
0
0
0
NO
4
1
Angka Kematian Ibu
2 3 4 5
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Cakupan K4 Cakupan pertolongan persalinan Nakes Cakupan peserta KB Aktif Cakupan KN Lengkap Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan ASI Eksklusif Prevalensi Gizi buruk Cakupan Balita gibur mendapat perawatan
6 7 8 9 10 11 12
2. TERKENDALINYA PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TDK MENULAR
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN
% % % % %
TARGET 2015 2016
2017
2018
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
NO
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 4
CAPAIAN 2012
2013
2014
6
7
8
9
10
11
12
12
<10
<30
<25
<25
<20
<20
5
<5
<55
<50
<50
<45
<45
69
70
71
72
73
74
75
69
70
71
72
73
74
75
2,3/10.000 98,9 100
2/100.000 98,9 100 100
2/100.000 98,9 100 100
2/100.000 98,9 100 100
2/100.000 99 100 100
2/100.000 99 100 100
2/100.000 99 100 100
0
0
0
0
0
0
0
%
77
78
79
80
81
%
75
80
82
84
85
0
10
25
50
75
100
6
7
10
12
13
15
11
13
16
18
20
22
1:38110
1:37610
1:37110
1:36610
1:36110
1:35610
5
22 Proporsi kasus hipertensi di fasyankes 23 Proporsi kasus Diabetis Mellitus di fasyankes 24 Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi 25 Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus DM 26 27 28 29
AFP Rate Cakupan UCI Desa Proporsi KLB PD3I Proporsi penanganan KLB/Bencana kurang dari 24 jam
30 Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji 31 Persentase Penanganan Program Penanganan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) 32 Angka kesembuhan TB di BKPM 3. MENINGKATNYA FASILITAS YANKES YANG MEMENUHI STANDAR
4. MENINGKATNYA
33 Proporsi puskesmas yg memiliki ijin operasional 34 Proporsi puskesmas terakreditasi 35 Proporsi puskesmas PONED terstandar 36 Rasio puskesmas per jumlah penduduk 37 Proporsi Pembinaan akreditasi puskesmas 38 Proporsi Pembinaan Puskesmas PONED 39 Proporsi RS yang memiliki ijin operasional 40 Proporsi RS terakreditasi 41 Proporsi RS Terklasifikasi 42 Proporsi RS PONEK terstandar 43 Proporsi Pembinaan Akreditasi RS 44 Proporsi Pembinaan RS PONEK 45 Desa melaksanakan STBM
%
TARGET 2015 2016
2017
2018
8
8
10
12
16
18
21
16
16
27
38
49
61
72
98
100
100
100
100
100
0 68,4 6,16
4,44 6,67 16,33
11,11 21,11 24,49
18,52 27,41 28,57
29,93 36,30 32,65
37,04 40,00 40,82
10
20
30
40
50
60
8
20
30
40
49
49
26 (2.247)
27 (2.347)
28 (2.447)
29 (2.547)
30 (2.647)
25.94
25
MISI
TUJUAN
1
2
SASARAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KESEHATAN PEMUKIMAN, TTU DAN TPM
5. MENINGKATNYA MUTU SEDIAAN FARMASI, MAMIN, ALKES DAN PKRT
2. MEWUJUDKAN SDM 1. KES YG BERDAYA SAING MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM KES
CAPAIAN 2012
2013
2014
5
6
7
8
9
10
11
12
46 Proporsi penduduk Akses Air minum
%
77.21
77
78
79
80
81
82
47 Proporsi penduduk Akses Jamban 48 Proporsi TTU memenuhi syarat 49 Proporsi TTM memenuhi syarat 50 Proporsi Puskesmas/ RS yang ramah lingkungan (mpy dok SPPL, UPL/UKL dan IPAL) 51 Proporsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memenuhi syarat 52 Proporsi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga memenuhi syarat
%
74.71
74
75
76
77
78
79
%
77
78
79
80
81
82
%
50
53
56
59
62
65
72/100
72/100
73/100
74/100
75/100
76/100
43
49
50
51
52
53
42
48
49
50
51
52
53 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar
%
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
54 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
%
22,50
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
55 Proporsi pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi bid farmasi dan perbekes
%
15,00
20,00
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
56 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian 57 Proporsi kab/kota melakukan binwan makmin sesuai standar
%
25,00
34,61
47,33
60,05
72,77
85,50
100,00
%
15,00
28,57
42,86
57,14
71,43
85,71
100,00
58 Proporsi pembinaan dan evaluasi makmin
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
NO
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 4
1. 59 Jumlah peserta didik MENINGKATNYA diknakes MASY. JATENG YG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI
%
siswa
0/98
55,350
TARGET 2015 2016
60,880
66,960
2017
73,650
2018
81,000
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
PENDIDIKAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN
NO
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 4
60 Prosentase lulusan yang kompeten
5
2. MENINGKAT KAN YANAN DIKLAT DI BIDKES
3. MEWUJUDKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENINGKATKAN ADVOKASI DAN SOSIAL SUPPORT PEMANGKU KEPENTINGAN
6
7
8
9
10
11
12
80
90
90
90
90
51
51,50
52
52,50
53
60
70
80
85
85
50
50
50
1,235
10
20
10
67 Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi 68 Ratio dokter umum terhadap penduduk 69 Ratio dokter spesialis dasar dan anestesi terhadap penduduk 70 Ratio dokter gigi terhadap penduduk 71 ratio bidan terhadap penduduk 72 Ratio perawat terhadap penduduk 73 Ratio sanitarian terhadap penduduk
1. 74 Proporsi penduduk yang MENINGKATNYA memiliki JPK PERAN 75 Cakupan penduduk miskin PEMKAB/KOT non kuota yang DLM mempunyai JPK PEMBANGUNAN
2014
orang
MENINGKAT NYA 65 Proporsi pelatihan DIKLAT YG kesehatan yang TERAKREDITASI terakreditasi 66 Proporsi pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
3. MERATANYA MENDAYAGUNA DISTRIBUSI KAN SDM KES NAKES
2013
%
2. 61 Proporsi Institusi MENINGKATNYA pendidikan kesehatan yang KUALITAS terakreditasi INSTITUSI 62 Jumlah institusi pendidikan institusi PENDIDIKAN kesehatan yang difasilitasi KESEHATAN 3. 63 Jumlah SDM Kes yg MENINGKATNYA mengikuti Diklat yg SDM KES YG terakreditasi MENGIKUTI 64 Jumlah SDM DinKes yg DIKLAT mengikuti Diklat aparatur
CAPAIAN 2012
TARGET 2015 2016
1,360
1,430
2017
1,500
2018
1,575
11
11,50
12
12,50
13
60
70
80
90
100
80
80,5
81
81,5
82
82,5
84
13,30
13,39
13,50
13,60
13,70
13,80
13,90
6,60
6,64
6,65
6,66
6,67
6,68
6,69
3,30
3,36
3,45
3,50
3,55
3,60
3,65
44,0
44,07
45
45,5
45,6
45,7
45,8
78
79,3
80
80,5
81
81,5
82
40,0
41
41,5
42
42,5
43
43,5
%
45
50
52
54
55
57
60
%
0
28,31
28,01
27,79
27,57
27,35
27,12
MISI 1
KESEHATAN
TUJUAN 2
KEPENTINGAN
SASARAN 3
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NO
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 4
76 Persentase kab/kota mengalokasikan 10% APBD utk kesehatan
CAPAIAN 2012
2013
2014
5
6
7
8
9
10
11
12
%
8,57(3)
11,42(4)
14,20(5)
17,14(6)
20(7)
22,85(8)
25,71(9)
9
18
27
32
45
77 Persentase kab/kota yang % menyusun regulasi terkait KTR, ASI Ekslkusif dan PSN 78 Proporsi kab/Kota yang % menerbitkan regulasi di bidang kesehatan (KTR, ASI, PSN) 79 Jumlah dokumen dokumen kerjasama bidang kesehatan antar prov MPU dan daerah lintas batas 2. 80 Jumlah BUMN dan BUMD MENINGKATNYA yang melakukan CSR di PERAN DUNIA bidang kesehatan USAHA DLM PEMB KES
1. MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KESEHATAN
2017
2018
0
0
5,71
11,43
17,14
22,86
28,57
2
2
2
2
2
2
2
0
0
3
3
3
4
4
6
7
8
9
10
3. 81 Proporsi desa/ kelurahan MENINGKATNYA siaga aktif mandiri PERAN 82 Proporsi Posyandu mandiri MASYARAKAT 83 Proporsi Rumah tangga DALAM PEMB sehat KES 84 Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
%
50,05
5,15
%
17,57
17,75
18
18
18,5
18,75
19
%
74,8
74,8
74,9
75
75,2
75,4
75,5
%
0
0
70
70
70
70
70
85 Persentase pedagang yang menjual garam beryodium
%
30
40
50
60
70
5
7
8
9
10
86 Jumlah ormas/ LSM yang bekerjasama dengan institusi kesehatan 4. MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK YG BERMUTU
TARGET 2015 2016
MENINGKATNYA 87 Jumlah pengunjung web orang MASYARAKAT site Dinkes Prov. Jateng YANG 88 Jumlah penyuluhan melalui kali MEMANFAATKAN media elektronik INFORMASI 89 Jumlah penyuluhan melalui kali KESEHATAN media cetak
0
187,674
3
250,000
400,000
550,000
700,000
850,000
1,000,000
10
10
12
14
16
18
20
2
2
4
6
8
10
12
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
NO
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SATUAN 4
90 Jumlah penyuluhan luar ruang 2. MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI BIDANG KESEHATAN
1. 91 Jumlah STRTTK yang MENINGKATNYA diterbitkan PENERBITAN 92 Proporsi waktu pelayanan IJIN DAN perijinan di bidang famasi REGISTRASI sesuai standard SUMBERDAYA 2. MENINGKATNYA TATA KELOLA KEPEGAWAIAN, KEHUMASAN, ASET, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVAL PEMB. KES
5
kali
CAPAIAN 2012
2013
2014
6
7
8
9
10
11
12
26
30
35
40
45
50
55
13,854
14,131
14,413
14,702
14,996
dokumen
2017
2018
80
80
80
85
90
95
100
93 Jumlah dokumen dokumen perencanaan, evaluasi dan informasi kesehatan 94 Jumlah PAK yg dokumen diselesaikan
21
21
21
21
21
21
21
95 Dokumen Pengelolaan keuangan 96 Dokumen Pengelolaan barang 97 Jumlah Regulasi bidang Kesehatan (Provinsi)
dokumen
2
2
2
2
2
2
2
dokumen
3
3
3
3
3
3
3
dokumen
1
1
1
1
1
1
1
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
3. 98 Terpenuhinya administrasi MENINGKATNYA perkantoran di Dinkes dan TATA KELOLA 9 UPT ADMINISTRASI 99 Terpenuhinya sarana prasarana aparatur di PERKANTORAN Dinkes dan 9 UPT 100 Terpenuhinya pakaian dinas di Dinkes dan 9 UPT 101 Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur
%
TARGET 2015 2016
2,500
2,600
2,800
2,900
3,000
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
NO
1
PROGRAM
Pencegahan dan Penanggu langan Penyakit
KEGIATAN
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
INDIKATOR KINERJA
1
###### 192,200
3,300,000 516,090
3,800,000
4,500,000
1
AFP rate
Dinas kab/kota, 2/100.000 puskesmas, RS. Petugas kesehatan. Masyarakat
250,000 2/100.000
2
Cakupan UCI desa
98,9
350,000
98,9
1,250,000
99
1,250,000
99
1,250,000
99
3 4
Dinkes kab/kota, puskesmas, Lintas program. Lintas sektor, petugas kesehatan masyarakat
Proporsi KLB PD3I Proporsi penanganan KLB/ Dinkes kab/kota, bencana kurang dari 24 puskesmas, Lintas jam program. Lintas sektor, petugas kesehatan masyarakat Proporsi kasus meningitis Dinkes kab/kota, pada jemaah haji puskesmas, petugas kesehatan, PKHI, calon jamaah haji
100 100
450,000
100 100
1,850,000
100 100
2,100,000
100 100
2,250,000
100 100
0
200,000
0
2
191,551
16
240,345 239,780
748,990 312,000
48,075
0.07 <20 <1 6.5
balita
40
95,550
balita
45
48,075
penderita baru
100
48,075
endemis berisiko berisiko berisiko
120
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
5,100,000
penduduk beriksiko, usia lanjut
18 0.07 <20 <1 6
penduduk penduduk penduduk penduduk
118
2018 TARGET Rp. (.000)
Proporsi kasus hipertensi di Fasyankes Proporsi kasus Diabetis Mellitus di Fasyankes Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi Proporsi Fasyankes yang melaporkan kasus DM
kelompok berisiko tinggi
117
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
1
5
Farmasi dan Perbekalan
116
2015 TARGET Rp. (.000)
penduduk berisiko
4
2
2014 TARGET Rp. (.000)
Angka penemuan kasus baru TB (CDR) 2 Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS 3 Angka kesakitan malaria 4 Angka kesakitan DBD 5 Angka kematian DBD 6 Angka penemuan kasus baru kusta 7 Cakupan penemuan kasus diare pada balita 8 Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita 9 Angka kasus filaria yg ditangani 10 Angka kasus Zoonosis a. Angka kasus AI yang ditangani b. Angka kasus anthrax yang ditangani c. Angka GHPR yang ditangani d. Angka kematian penderita Leptospirosis e. Jumlah kasus pes
3
Surveilans Epidemiologi dan penanganan KLB dan bencana (termasuk kesehatan haji dan Imunisasi)
KELOMPOK SASARAN
122
122
19,800,000 708,290
15
14
13
13
997,288
0.06 <20 <1 7.5
0.06 <20 <1 8
0.06 <20 <1 8
989,335 551,780
403,750
0.07 <20 <1 7
45
460,120
50
55
60
60
555,670
48
328,300
52
56
60
60
376,375
100
436,360
100
100
100
100
484,435
142,159
805,737
546,090
688,249
kematian unggas
100
100
100
100
100
100
suspect anthrax
100
100
100
100
100
100
hewan penular rabies manusia dan tikus manusia dan tikus
30
40
60
80
100
100
<=14
<=13
<=12
<=11
<=10
<=10
0 <30
0 350,000
<25
500,000
451,825
0
0
0
0
<25
<20
<20
<20
850,000
<55
<50
<50
<45
<45
<45
-
71
72
73
74
75
75
-
71
72
73
74
75
75
-
3,950,000
450,000
300,000
4,020,000
2/100.000
0
550,000 2/100.000
350,000
4,824,000
0
650,000
400,000
5,788,800
2/100.000
0
2/100.000
2,650,000
1,500,000
99
5,600,000
2,500,000
100 100
9,150,000
0
1,750,000
750,000
500,000
6,715,008
25,297,808
NO
PROGRAM
Perbekalan Kesehatan
KEGIATAN
Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan dan Distribusi Sediaan dan Perbekalan kesehatan
INDIKATOR KINERJA
1
Proporsi Sarana Produksi dan Distribusi dibidang Farmasi dan perbekes sesuai Standar
2
Proporsi Sarana Pelayanan kefarmasian sesuai Standar
3
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Bidang Farmasi dan perbekes Proporsi Pembinaan dan RS Pemerintah, Pengawasan Pelayanan instalasi farmasi kefarmasiaan Kab/Kota dan Pusk. Perawatan yang melaksanakan yan kefarmasian sesuai standar Proporsi waktu pelayanan Masyarakat Jawa perijinan di bidang Tengah farmasi sesuai standar
4
5
Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman
1
2
3
Pelayanan Kesehatan
KELOMPOK SASARAN
Proporsi Kabupaten/ Kota Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman sesuai standar Proporsi Pembinaan dan Evaluasi Makanan dan Minuman
2014 TARGET Rp. (.000)
Sarana produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika, alkes dan PKRT; Sarana distribusi obat, bahan baku dan alkes; serta sarana sarana kefarmasian yg sesuai standar RS Pemerintah, instalasi farmasi Kab/Kota dan Pusk. Perawatan yang melaksanakan yan kefarmasian sesuai standar
Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar
2015 TARGET Rp. (.000)
1 2 3 4 5
Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Proporsi Puskesmas yang Memiliki Ijin Operasional Proporsi Puskesmas Terakreditasi Proporsi Puskesmas PONED Terstandar Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk Proporsi Pembinaan Akreditasi Puskesmas
6
Proporsi Pembinaan Puskesmas PONED
1
Proporsi RS yang Memiliki RSU dan Khusus Ijin Operasional Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang belum memiliki ijin operasional sesuai kelasnya dan RS yang masa berlaku ijinnya habis
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
614,700
65
551,170
70
806,287
75
80
80
1,972,157
40
240,300
50
264,330
60
290,763
70
80
80
795,393
30
624,363
40
536,799
60
790,479
80
100
100
1,951,642
85,50
100
100
7,350,308
95
100
100
47,33
2,220,637
80
60,05
2,442,701
85
72,77
2,686,971
90
42,86
168,300
57,14
135,130
71,43
150,643
85,71
100
100
454,073
100
81,700
100
89,870
100
98,857
100
100
100
270,427
Puskesmas yang belum memiliki ijin operasional puskesmas yang belum terakreditasi Puskesmas PONED yang belum terstandar Puskesmas 1: Puskesmas yang mengusulkan pembinaan akreditasi Puskesmas PONED
2018 TARGET Rp. (.000)
60
37,243,442 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
10 7
48,000,000 25
159,000
13 37500
10
66,331,147 50
1,000,000
12
90,000,000 75
1,200,000
13
100 1,440,000
338,574,589
97,000,000
15
100 1,728,000
15
5,527,000
16
18
20
22
22
-
1: 37000
1: 36500
1: 36000
1: 35500
1: 35500
-
10
243,000
12
350,000
16
420,000
18
504,000
21
604,800
21
2,121,800
27
98,000
38
150,000
49
180,000
61
216,000
72
259,200
72
903,200
43.7
57,000
60
62,700
79.26
68,970
97.41
75,860
100
83,440
100
347,970
NO
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
4
5
6
7
8
Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1
2 3 4
5
6
7 8
9
KELOMPOK SASARAN
Proporsi RS Terakreditasi RSU Pemerintah/TNIPOLRI dan Swasta yang sudah terakreditasi versi baru Proporsi RS Terklasifikasi RSU dan Khusus Pemerintah/TNI-POLRI dan Swasta yang dalam proses penetapan kelas (belum terklasifikasi) Proporsi RS PONEK RSU Pemerintah/TNITerstandar POLRI dan Swasta yang sudah melayani PONEK Proporsi Pembinaan RSU Pemerintah/TNIAkreditasi RS POLRI dan Swasta yang belum terakreditasi versi baru Proporsi Pembinaan RS RSU Pemerintah/TNIPONEK POLRI dan Swasta yang belum melayani PONEK Persentase Penanganan Masyarakat Jawa Program Penanganan Tengah Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Angka kesembuhan TB di Masyarakat Jawa BKPM Tengah a. BKPM Pati Masyarakat Jawa Tengah b. BKPM Semarang Masyarakat Jawa Tengah c. BKPM Ambarawa Masyarakat Jawa Tengah d. BKPM Klaten Masyarakat Jawa Tengah e. BKPM Magelang Masyarakat Jawa Tengah Angka Kematian Ibu
ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek Angka Kematian Bayi Bidan, dokter, perawat, Dinkes, Pusk,RS Angka Kematian Balita Bidan, dokter, perawat, Dinkes, Pusk,RS Cakupan K4 ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek Cakupan Pertolongan ibu hamil, bidan desa, Persalinan Nakes bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek Cakupan Peserta KB aktif ibu hamil, bidan desa, bidan Pusk, bidan koordinator, dokter, perawat, Linsek Cakupan KN Lengkap Bidan, Dokter, Pusk, RS, Keluarga Cakupan Neonatal Bidan, Dokter, Pusk, RS, Komplikasi yang ditangani Keluarga Cakupan Kunjungan Bayi
10 Cakupan ASI Eksklusif
Bidan, Dokter, Pusk, RS, Keluarga Masyarakat,Ls/LP. Nakes, di pusk/RS
2014 TARGET Rp. (.000)
2015 TARGET Rp. (.000)
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
2018 TARGET Rp. (.000)
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
4,44
18,200
11,11
20,020
18,52
22,022
29,93
24,224
37,04
26,649
37,04
111,115
6,67
36,100
21,11
39,710
27,41
43,681
36,30
48,049
40
52,854
40
220,394
16,33
145,628
24,49
160,191
28,57
176,210
32,65
193,831
40
213,214
40,82
889,074
20
18,200
30
20,020
40
22,022
50
24,224
60
26,649
60
111,115
20
25,600
30
28,160
40
30,976
49
34,073
49
37,480
49
156,289
77%
2,504,000
78%
13,000,000
79%
2,600,000
80%
2,700,000
81%
2,800,000
81%
23,604,000
75%
2,920,000
80%
3,179,588
82%
3,500,000
84%
4,100,000
85%
3,800,000
85%
17,499,588
75%
80%
82%
84%
85%
85%
75%
80%
82%
84%
85%
85%
75%
80%
82%
84%
85%
85%
75%
80%
82%
84%
85%
85%
75%
2,920,000
80%
3,179,588
82%
3,500,000
84%
4,100,000
85%
3,800,000
85%
17,499,588
118
1,544,700
118
1,699,170
117
1,869,087
117
2,055,996
116
2,261,595
116
9,430,548
12,50
210,299
12
231,350
12
254,500
11,50
279,950
11
307,945
11
1,284,044
11,90
150,718
11,85
165,790
11,80
182,369
11,75
200,605
11
220,670
11
920,152
68
117,970
70
129,767
72
142,744
75
157,018
78
172,720
78
720,219
97.5
191,060
98
211,156
98
232,271
98.5
255,498
98.5
281,048
98.5
63,250
74
69,575
76
76,533
76
84,186
89
346,770
90
381,450
91
419,600
92
461,560
92
1,924,625
81
150,000
83
165,000
84
181,500
85
199,650
85
696,150
70
57,500
88
315,245
80
72
1,171,033
351,043
97
66,610
97.5
73,275
97.5
80,605
98
88,670
98
97,540
98
406,700
50
97,850
51,5
107,635
52
118,399
53
130,239
55
143,263
55
597,386 -
NO
4
PROGRAM
Kesehatan Lingkungan
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat
1
Pengawasan Kualitas Air Sanitasi Dasar
1
2
2
3
Pengawasan Hygiene Dan Sanitasi TTU dan TPM
Sumber Daya Manusia Kesehatan
2014 TARGET Rp. (.000)
2015 TARGET Rp. (.000) 0,05
268,371
0,05
295,208
0,04
324,729
0,04
357,202
0,04
1,489,484
100
758,176
100
833,994
100
917,393
100
1,009,132
100
1,110,045
100
4,628,740
Desa Melaksanakan STBM Stakeholder terkait, Masyarakat Desa Proporsi Penduduk Akses Stakeholder terkait, Air Minum penyelenggaraan air minum dan Masyarakat Proporsi Penduduk Akses Stakeholder terkait, Jamban Masyarakat Berbasis Lingkungan
26 (2.247)
Proporsi TPM yang Memenuhi Syarat
3
Proporsi Pukesmas/RS yang Ramah Lingkungan(mempunyai dokumen SPPL, UPL/ UKL dan IPAL) Proporsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memenuhi syarat Proporsi Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga memenuhi syarat
2
3 4 5 6 7 8
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
243,974
2
1
2018 TARGET Rp. (.000)
0,05
Stakeholder terkait, Pengelola Institusi dan Masyarakat Stakeholder terkait, Pengelola Institusi dan Masyarakat
950,000
997,500
120,000 27 (2.347)
150,000
28 (2.447)
78
372,000
79
500,000
75
85,000
76
78
373,000
79
2
Prosentase Lulusan yang kompeten
Mahasiswa Akper Pemprov
Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan (BPTPK
1
Proporsi Pelatihan Kesehatan yang Terakreditasi
pelatihan bidang kesehatan di Jawa Tengah
6,054,208 1,295,000
30 (2.647)
375,000
30 (2.647)
80
550,000
81
600,000
82
625,000
82
2,647,000
140,000
77
200,000
78
250,000
79
300,000
79
975,000
750,000
80
800,000
81
875,000
82
950,000
82
3,748,000
62
65
65
-
72/100
73/100
74/100
75/100
76/100
76/100
-
49
50
51
52
53
53
-
48
49
50
51
52
52
-
55,350
Jumlah Peserta Didik Diknakes
1,583,033
350,000
59
13,50
1
1,376,550
300,000 29 (2.547)
56
Ratio Dokter Umum 22 Organisasi Profesi Terhadap Penduduk Kesehatan ; 35 Kab./ Kota Ratio Dokter Spesialis Dasar dan Anestesi Terhadap Penduduk Ratio Dokter Gigi Terhadap Penduduk Ratio Bidan Terhadap Penduduk Ratio Perawat Terhadap Penduduk Ratio Sanitarian Terhadap Penduduk Proporsi Tenaga Kesehatan tersertifikasi Jumlah STRTTK yang diterbitkan
Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan (Akper Pemprov)
1,147,125
53
5,949,841 Koordinasi Organisai Profesi Kesehatan
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
Balita gizi buruk, nakes (tim asuhan gizi), LS/LP Cakupan Balita Gizi Buruk Tata laksana gizi buruk yang Dapat Perawatan di masyarakat, pusk dan RS dan nakes (tim asuhan gizi)
Proporsi TTU yang Memenuhi Syarat
5
5
Prevelensi Gizi Buruk
1
4
KELOMPOK SASARAN
600,000
6,077,000 13,60
800,000
9,000,000 13,70
880,000
9,000,000 13,80
960,000
10,500,000 13,90
1,120,000
13,90
40,526,841 4,360,000
6,65
6,66
6,67
6,68
6,69
6,69
-
3,45
3,50
3,55
3,60
3,65
3,65
-
45
45.5
45,6
45,7
45,8
45,8
-
80
80,5
81
81,5
82
82
-
41,5
42
42,5
43
43,5
43,5
-
81
81,5
82
82,5
83
83
13,854
14,131
14,413
14,702
14,996
14,996
60,880
66,960
73,650
81,000
81,000
90
90
90
90
90
3,000,000
80
11
68,000
11,50
200,000
12
220,000
12,50
250,000
13
300,000
13
3,000,000
1,038,000
NO
PROGRAM
KEGIATAN
Gombong)
INDIKATOR KINERJA
2
3
Koordinasi Penyelenggaraan Institusi 6
Promosi dan Pemberdayaan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
2015 TARGET Rp. (.000)
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
60
70
80
90
1,235
1,360
1,430
1,500
584,000
51,50
700,000
1,575
53
3,839,000
20
267,652,915 2,506,343
12
2,163,465
55
8,371,489
70
2,224,809
12
395,500
1
10,500
Kabupaten/Kota dan Provinsi Masyarakat Jawa Tengah
4
341,394
5
39,725
Kabupaten/Kota dan Provinsi Masyarakat Jawa Tengah Pedagang di pasar sentinel kab/ kota
35
1,321,018
26
100,000
30
351,074
Proporsi pasar yang menyediakan garam beryodium (sentinel)
Pasar sentinel
70
Kabupaten/Kota dan Provinsi
9
206,066
18
236,976
27
260,673
32
286,741
45
315,415
45
1,305,871
Kabupaten/Kota dan Provinsi
5,71
264,948
11,43
304,690
17,14
335,159
11,86
368,675
28,57
405,543
28,57
1,679,015
10
6,441,259
5 6
7
Persentase Kab/ Kot yang Menyusun Regulasi Terkait KTR, Asi Ekslusif, PSN Proporsi Kabupaten/ Kota yang Menerbitkan Regulasi di Bidang Kesehatan (KTR, ASI, PSN)
1
Proporsi desa / kelurahan Dinas Kesehatan siaga aktif mandiri Kabupaten/Kota
2
Proporsi Posyandu Mandiri Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Proporsi Rumah Tangga Dinas Kesehatan Sehat Kabupaten/Kota Jumlah BUMN dan BUMD Provinsi dan Kab/Kota yang melakukan CSR bidang Kesehatan Jumlah Ormas/LSM yang Provinsi dan Kab/Kota bekerjasama dgn institusi Kesehatan Jumlah dokumen Provinsi kerjasama bidang kesehatan antar provinsi (MPU dan daerah lintas batas)
3 4
5
6
1 2
Proporsi Penduduk Penduduk Jawa Tengah Mempunyai JPK Proporsi Penduduk Miskin Masyarakat Miskin non non kuota yang PBI Pusat
2
6
40
40
1,055,062
7
8
45
403,735
50
4
10
50
444,109
60
12
55
8
1,276,625
60,000
2,022,016 34
70
70
50,000
522,555 9
250,000 488,519
605,372 5
55,000
1,838,197 32
70,300,000 20
40,000
475,050 8
200,000
70
1,160,568
550,338
50,000
1,671,088 30
60,580,460 18
30,000
431,863 7
150,000
70
6
3
45,000
1,519,171 28
500,308
20,000
392,603 6
50,000,000 16
935,000
-
Kabupaten/Kota dan Provinsi Masyarakat Jawa Tengah
454,825
53
1,575
Jumlah Penyuluhan Melalui Media Elektronik Jumlah Penyuluhan Melalui Media Elektronik di BKIM Jumlah Penyuluhan Melalui Media Cetak Jumlah Penyuluhan Melalui Media Cetak di BKIM Jumlah Penyuluhan Luar Ruang Jumlah Penyuluhan Luar Ruang di BKIM Persentase Pedagang yang Menjual garam beryodium
43,400,000
850,000
-
1
14
52,50
100
51
4
770,000
100
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
297 institusi diknakes di jateng
43,372,455
52
2018 TARGET Rp. (.000)
proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Terakreditasi
3
Pembiayaan Kesehatan
Proporsi Pelatihan di Bidang Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti DIKLAT terakreditasi
2014 TARGET Rp. (.000)
1
2
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
KELOMPOK SASARAN
300,000 537,371
70
9
1,404,288
70
10
1,544,716
26.72%
1,032,776
20.72%
705,400
22.22%
775,940
23.72%
853,534
25.22%
938,887
74,9
153,296
75
168,626
75,2
185,488
75,4
204,037
3
16,192
3
17,811
3
19,592
4
21,552
4
23,707
4
98,854
5
51,750
7
56,925
8
62,618
9
68,879
10
75,767
10
315,939
68,300
2
75,130
2
82,643
2
90,907
2
99,998
2
416,978
-
54
-
2
52 28,01
36,463,441
27,79
37,000,000
55 27,57
47,000,000
57 27,35
57,000,000
75,5
60 27,12
224,441
70,000,000
26.72% 75,5
60 27,12
4,306,538 935,887
247,463,441
NO
7
PROGRAM
Manajemen Informasi dan Regulasi
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kota Mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan
1
Jumlah Dukumen Perencanaan penganggaran, Evaluasi, dan Informasi Kesehatan
2
Jumlah PAK yang diselesaikan
3
Dokumen Pengelolaan keuangan Dokumen Pengelolaan barang
Pengkajian dan Diseminasi Pembangunan Kesehatan Penyusunan Regulasi Kesehatan Daerah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2014 TARGET Rp. (.000) 14,20
382,014
2015 TARGET Rp. (.000) 17,4
500,000
6,825,000 Perencanaan dan Pengendalian Kesehatan
4
8
KELOMPOK SASARAN
8 Dok Perencanaan Penganggaran, 8 Dok. Informasi, 2 Dok. Keuangan, 3 Dok pengelolaan barang Tenaga Fungsional kesehatan di Jawa Tengah
2,169,935
2,500
20
600,000
21
3,124,706
5,805,000 21
2,603,922
2,600
22,85
700,000
6,385,500
2018 TARGET Rp. (.000) 25,71
3,749,648
2,800
2,900
2,982,014
4,499,577
34,656,782 16,147,788
21
3,000
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Jumlah Regulasi bidang Kesehatan (Provinsi)
1
Jumlah Pengunjung Website Dinkes Prov Jateng
LS, LP, Institusi Diknakes, Masyarakat Umum
400,000
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
154,967
100%
185,960
100%
223,152
100%
267,783
100%
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
3,029,366
100%
3,635,239
100%
4,362,287
100%
5,234,744
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
168,000
100%
201,600
100%
241,920
100%
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
430,000
100%
516,000
100%
619,200
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
1,041,000
100%
1,249,200
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya perangko, benda pos lain dan terkirimnya paket Terjaminya Kebutuhan daya listrik air, telepon dalam pembangunan kesehatan di dinas Kesehatan dan UPT Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik Terjaminya Kebutuhan daya listrik air, telepon dalam pembangunan kesehatan di dinas Kesehatan dan UPT Kebersihan dan kenyamanan di kantor dan rumdin Dinkes Prov jateng dalam menunjang kinerja pegawai Tersedianya Alat Tulis yang mencukupi
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
4,823,333
100%
5,788,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang Dinas Kesehatan dan 9 cetakan dan penggandaan UPT di Dinkes Prov Jateng
100%
1,595,300
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan dan 9 kantor di Dinas Kesehatan UPT Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
100%
273,730
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
25,71
3,000
1
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
8,297,957 21
Jumlah Pengunjung Website Dinkes Prov Jateng
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
800,000
7,343,325 21
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
LS, LP, Institusi Diknakes, Masyarakat Umum
21
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
400,000
400,000
550,000
1
500,000
700,000
1
1,400,000
550,000
550,000
850,000
1
605,000
1,000,000
1
665,500
1,000,000
1
1
-
2,720,500
-
1,000,000
9,521,750
321,340
100%
1,153,202
100%
6,281,693
100%
22,543,330
290,304
100%
348,365
100%
1,250,189
100%
743,040
100%
891,648
100%
3,199,888
1,499,040
100%
1,798,848
100%
2,158,618
100%
7,746,706
100%
6,945,600
100%
8,334,719
100%
10,001,663
100%
35,893,315
1,914,360
100%
2,297,232
100%
2,756,678
100%
3,308,014
100%
11,871,584
328,476
100%
394,171
100%
473,005
100%
567,607
100%
2,036,989
1,750,000
700,000
1,925,000
850,000
2,117,500
1,000,000
2,329,250
NO
PROGRAM
KEGIATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2014 TARGET Rp. (.000)
2015 TARGET Rp. (.000)
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
2018 TARGET Rp. (.000)
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
1,055,820
100%
1,266,984
100%
1,520,381
100%
1,824,457
100%
2,189,348
100%
7,856,990
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
56,000
100%
67,200
100%
80,640
100%
96,768
100%
116,122
100%
416,730
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
7,072,000
100%
8,486,400
100%
10,183,680
100%
12,220,416
100%
14,664,499
100%
52,626,995
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
868,270
100%
1,041,924
100%
1,250,309
100%
1,500,371
100%
1,800,445
100%
6,461,318
Penyediaan makanan minuman untuk rapatrapat dan tamu tercukupi APBD Provinsi Jawa Tengah Terselesainya tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Dinkes Prov
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
2,582,000
100%
3,098,400
100%
3,718,080
100%
4,461,696
100%
5,354,035
100%
19,214,211
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
3,211,170
100%
3,853,404
100%
4,624,085
100%
5,548,902
100%
6,658,682
100%
23,896,243
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan Dinas Kesehatan dan 9 operasional dinas guna UPT mendukung pelayanan
100%
1,562,000
100%
1,874,400
100%
2,249,280
100%
2,699,136
100%
3,238,963
100%
11,623,779
Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Terwujudnya / Dinas Kesehatan dan 9 terpeliharanya sarana dan UPT prasarana gedung kantor/aparatur
100%
362,000
434,400
100%
521,280
Terpeliharanya aset Dinas Kesehatan dan 9 rumdin Dinkes Prov UPT sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik
100%
135,000
100%
162,000
100%
194,400
100%
233,280
100%
279,936
100%
1,004,616
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Berfungsinya Dinas Kesehatan dan 9 perlengkapan gedung UPT kantor/rumah tangga guna mendukung kegiatan kantor Dinkes Prov Jateng
100%
2,725,000
100%
3,270,000
100%
3,924,000
100%
4,708,800
100%
5,650,560
100%
20,278,360
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor
Terpeliharanya kendaraan Dinas Kesehatan dan 9 dinas. UPT
100%
1,054,162
100%
1,264,994
100%
1,517,993
100%
1,821,592
100%
2,185,910
100%
7,844,652
Terpeliharanya aset Gedung kantor di Dinkes Prov Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
493,500
100%
592,200
100%
710,640
100%
852,768
100%
1,023,322
100%
3,672,430
Berfungsinya peralatan Dinas Kesehatan dan 9 Kantor dengan baik guna UPT mendukung kegiatan Kantor di UPT Dinkes Prov Jateng
100%
393,000
100%
471,600
100%
565,920
100%
679,104
100%
814,925
100%
2,924,549
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
KELOMPOK SASARAN
Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik Informasi-informasi pembangunan di Jawa Tengah serta peraturanperaturan terutama Bidang Kesehatan dapat diperoleh Tersedianya Bahan logistik dalam meningkatkan Mutu layanan kepada masyarakat di UPT Din Kes Prov jateng Kegiatan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan Prov Jateng dapat terlaksana dengan baik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
9
INDIKATOR KINERJA
625,536
750,643
2,693,859
NO
PROGRAM
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kedokteran/ Lab Pemeliharaan Bukubuku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 10
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olah Raga
11
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN
2014 TARGET Rp. (.000)
2015 TARGET Rp. (.000)
PENDANAAN INDIKATIF 2016 2017 TARGET Rp. (.000) TARGET Rp. (.000)
2018 TARGET Rp. (.000)
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TARGET Rp. (.000)
Terpeliharanya aset mebeleur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Terpeliharanya fungsi peralatan kantor dan Rumah tangga kantor dengan baik guna mendukung pelayanan Kesehatan di UPT Terpeliharanya peralatan kedokteran / laboratorium dengan baik guna mendukung kegiatan di Balai Labkes Terpeliharanya bujku buku perpustakaan di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Terselenggaranya pemeliharaan buku - buku perpustakaan
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
393,000
100%
471,600
100%
565,920
100%
679,104
100%
814,925
100%
2,924,549
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
659,600
100%
791,520
100%
949,824
100%
1,139,789
100%
1,367,747
100%
4,908,479
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
834,000
100%
1,000,800
100%
1,200,960
100%
1,441,152
100%
1,729,382
100%
6,206,294
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
25,000
100%
30,000
100%
36,000
100%
43,200
100%
51,840
100%
186,040
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
12,000
100%
14,400
100%
17,280
100%
20,736
100%
24,883
100%
89,299
Terciptanya kenyamanan dan keindahan di UPT Dinas Kesehatan Prov. Jateng dan UPT Kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi diDinkes Prov.Jateng
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
215,000
100%
258,000
100%
309,600
100%
371,520
100%
445,824
100%
1,599,944
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
100%
8,165,114
100%
9,798,137
100%
11,757,765
100%
14,109,318
100%
50,634,596
Meningkatkan disiplin PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Meningkatkan disiplin PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
538,000
100%
645,600
100%
774,720
100%
929,664
100%
1,115,597
100%
4,003,581
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
0
100%
Jumlah SDM DinKes yg mengikuti Diklat aparatur
Dinas Kesehatan dan 9 UPT
100%
922,742
100%
6,804,262
-
1,107,290
100%
100%
-
1,328,748
100%
100%
-
1,594,498
100%
100%
-
1,913,398
100%
100%
-
6,866,677
Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Misi VI : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEINDIKATOR KINERJA NO.
TUJUAN
(1) (2) VI. 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
SASARAN
(3) 1. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan
1). 2). 3). 4).
5). 6). 7). 8).
(4) Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH Angka Kematian Balita (AKABA)/ 1000 KH Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (%) Angka Kesakitan DBD (/100.000 pddk) Prevalensi Gizi Buruk (%) Angka penemuan kasus baru TB Angka penemuan kasus baru HIV /AIDS (%)
Kondis i Awal RPJMD (2013)
Kondi si SKPD Akhir Penangung RPJM Jawab 2018 D (2018 ) (10) (11) (12) 116 Dinkes 116
2014
2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
(9)
118,62
118
118
117
117
10,41
12,5
12,00 12,00
11,50 11,00
11,80
11,90
11,85 11,80
11,75 11,00
<1,2
<1
<1
<1
<1
<1
45,52
<20
<20
<20
<20
<20
(5)
11,00 11,00 <1
0,08
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
115,00
116,00 117,00 118,00 120,00 122,00
20,00
18,00
16,00 15,00
14,00
13,00
<20 0,04 122,00 13,00
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KEINDIKATOR KINERJA NO.
(1)
TUJUAN
(2)
SASARAN
(3)
(4) 9). Angka penemuan kasus baru Kusta 10). Angka penemuan kasus Diare Balita 11). Angka penemuan kasus ISPA Balita 12). Angka Kesakitan Malaria 13). Prporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan 14). Proporsi kasus Diabetus Melitus di fasilitas pelayanan kesehatan
(5) 5,80
(6) 6,00
Kondi si SKPD Akhir Penangung RPJM Jawab 2015 2016 2017 2018 D (2018 ) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 6,50 7,00 7,50 8,00 8,00
35,00
40,00
45,00 50,00
55,00
60,00
60,00
42,00
45,00
48,00 52,00
56,00
60,00
60,00
0,06
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
<30
<30
<25
<25
<20
<20
<20
<55
<55
<50
<50
<45
<45
<45
Kondis i Awal RPJMD (2013)
2014
DAFTAR SINGKATAN
AKB
: Angka Kematian Bayi
AKI
: Angka Kematian Ibu
Akper
: Akademi Keperawatan
AMP
: Audit Maternal Perinatal
ANC
: Antenatal Care
APBD
: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN
: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
B2P2TO-OT : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional BAN PT
: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bapelkes
: Balai Pelatihan Kesehatan
BBKPM
: Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
BBLR
: Berat Lahir Badan Rendah
BBPVRP
: Balai Besar Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit
BKD
: Badan Kepegawaian Daerah
BKIM
: Balai Kesehatan Indra Masyarakat
BKPM
: Balai Kesehatan Paru Masyarakat
BLK
: Balai Laboratorium Kesehatan
BP SPAM
: Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum
BP2 GAKI
: Balai Penelitian Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
KKP
: Kantor Kesehatan Pelabuhan
BPTPK
: Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan
CPNS
: Calon Pegawai Negeri Sipil
CTKI
: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DAK
: Dana Alokasi Khusus
DAMIU
: Depot Air Minum Isi Ulang
DM
: Diabeltis mellitus
DTPS
: Distric Team Probling Solving
Fasyankes
: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
HS
: Hygiene Sanitasi
IEBA
: Industri Ekstrak Bahan Alami
IFK
: Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota
IKOT
: Industri Kecil Obat Tradisional
IOT
: Industri obat tradisional
IPTEK
: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRTP
: Industri Rumah Tangga Pangan
KLHS
: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KtPA
: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
KTR
: Kawasan Tanpa Rokok
LHP
: Laporan Hasil Pemeriksaan
Lokalitbang P2B2 : Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG’s
: Millenium Development Goals
MPU
: Mitra Praja Utama
P4K
: Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Komplikasi
PBBBF
: Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
PD3I
: Penyakit Dapat Ditanggulangi Dengan Imunisasi
PDAM
: Perusahaan Daerah Air Minum,
PHBS
: Perilaku Hidup Bersih Sehat
PKK
: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PKPR
: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PKRT
: Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PNC
: Perinatal Care
PONED
: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK
: Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PPD-DGS
: Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis
PSN
: Pemberantasan Sarang Nyamuk
PTM
: Penyakit Tidak Menular
PTT
: Pegawai Tidak Tetap
Renstra
: Rencana Strategis
RPJMD
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPK
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
RPJPN
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR
: Recording Reporting
RTRW
: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Satker
: Satuan Kerja
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM
: Standar Pelayanan Minimal
STBM
: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STDS
: Surat Tugas Dokter Spesialis
STR TTK
: Surat Tanda Registrasi Teknis Kefarmasian
Surkesda
: Survei Kesehatan Daerah
TP
: Tugas Pembantuan
TPKJM
: Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
TPM
: Tempat Pengolahan Makanan
TTU
: Tempat-tempat Umum
UKBM
: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKOT
: Usaha Kecil Obat Tradisional
UPTD
: Unit Pelaksana Teknis Daerah
VCT
: Voluntary Conceling and Testing
WUS
: Wanita Usia Subur
