Review RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 - 2018
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2015
1
2
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1.2 Maksud dan Tujuan...................................................................... 1.3 Landasan Hukum ........................................................................ 1.4 Sistematika Penulisan..................................................................
1 2 2 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................... 1.2 Sumber daya SKPD ..................................................................... 1.2.1 Data Susunan Kepegawaian ......................................... 1.2.2 Aset yang Dikelola ........................................................... 1.2.3 Unit Usaha........................................................................ 1.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................. 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan SKPD.........
6 15 15 16 18 19 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD .......................................................................... 24 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................... 30 1.2.1 Visi .................................................................................... 30 1.2.2 Misi ................................................................................... 31 1.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga .............. 35 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................ 37 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis........................................................ 38 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi ................................................................................. 1.1.1 Visi .................................................................................... 1.1.2 Misi ................................................................................... 1.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................... 1.3 Strategi dan Kebijakan................................................................
40 40 41 41 42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......................... 45 BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............... 53 BAB VII PENUTUP............................................................................................. 56 LAMPIRAN
iii
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pembentukan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan tugas dan kewajiban Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan yaitu menjadikan Pendidikan sebagai salah satu unsur keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan, maka diperlukan kerangka acuan berupa Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Pendidikan dan Pelatihan (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2018 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan periode 20132018 Bapak Ir. H. Alex Noerdin dan Bapak Ir. H. Ishak Mekki yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 7 November 2013 yang memuat arah kebijakan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta dilengkapi dengan matriks indikasi program yang memiliki tujuan, sasaran dan program beserta indikator dan targetnya untuk masing-masing visi. Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan yang harus dijadikan rujukan agar tujuan pembangunan yang hendak dicapai dapat diukur karena merupakan salah satu faktor tolak ukur kinerja Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
1
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah menjabarkan visi dan misi serta program kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dalam sebuah dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Memberikan
arah
kebijakan
perencanaan
serta
prioritas
pembangunan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. 2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan tahun 2013-2018. 3. Memudahkan seluruh jajaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur. 4. Sebagai
pedoman
dalam
pengawasan
pengendalian
pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. 5. Terciptanya integritas Sinkronisasi dan Sinergi pada jajaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. 1.3
Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 disusun atas landasan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. b. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. e. Peraturan Menteri Dalam Negri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
Nomor
8 Tahun
2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. g. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP. h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan 2013-2018 i.
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Bandiklat Provinsi Sumatera Selatan.
1.4
Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 disajikan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang tentang gambaran umum potensi dan permasalahan bidang/lingkup yang menjadi tugas pokok Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan,
3
selain itu dimuat maksud, tujuan, landasan hukum, hubungan lainnya,
Renstra serta
dengan
uraian
dokumen
singkat
tentang
perencanaan sistematika
penyusunan renstra ini. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya SKPD, Kinerja pelayanan Badan Diklat, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini dipaparkan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini dipaparkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan tujuan.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan.
4
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN DIKLAT PROV. SUMSEL YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja badan diklat yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Diklat Prov. Sumsel.
BAB VII
PENUTUP Memuat tentang penegasan fungsi Renstra, yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai referensi bagi semua pengguna dan stakeholder.
LAMPIRAN Berisi tentang lampiran-lampiran yang dipandang perlu meliputi matriks-matriks, analisis-analisis, perhitunganperhitungan serta peraturan perundangan yang relevan. 1.5
Asumsi Dalam rangka mewujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang terarah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan akan menemui kondisi-kondisi yang tidak jarang diluar kendali organisasi. Kondisi dimaksud lebih disebabkan oleh pihak lain, namun memiliki pengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mengapresiasi hal tersebut maka ditetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1. Tidak
terjadi
perubahan
yang
signifikan
dalam
peraturan
perundangan yang terkait dengan administrasi negara republik indonesia yang berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan.
5
2. Tidak terjadi perubahan struktur organisasi secara masif yang berdampak
terhadap
perubahan
tugas
dan
fungsi
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. 3. Tidak
terjadi
perubahan
kebijakan
alokasi
anggaran
dan
sumberdaya organisasi lainnya yang menyebabkan perubahan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran. 4. Aparatur yang telah mengikuti diklat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi : 1. Tugas Berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan. 2. Fungsi Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksut pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi : a) Perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang
pendidikan
dan
pelatihan
teknis,
fungsional,
pemerintahan dan politik, dan kepemimpinan. b) Pembinaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten/Kota. c) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. d) Pelaksanaan seleksi/rekrutmen calon peserta diklat di Bidang Diklat Teknis, Fungsional, Pemerintahan dan Politik, dan Kepemimpinan.
7
e) Perumusan dan pengembangan disain kurikulum dan silabi diklat. f) Penyusunan materi/bahan/modul diklat. g) Pengembangan media dan sistem informasi kediklatan. h) Rekrutmen dan pembinaan Widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat. i) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier. j) Pelaksanaan
kerja
sama
dengan
Perguruan
Tinggi
(PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan pihak lain dibidang kediklatan. k) Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Penatausahaan, Rumah Tangga, Dokumentasi dan Perpustakaan Badan Diklat. l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Struktur Organisasi Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas maka Struktur Organisasi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Diklat Prov. Sumsel
KEPALA
Kelompok jabatan fungsional
SEKRETARIAT
SUB BAG PROGRAM
Bidang Diklat Teknis
Bidang DIklat Pemerintahan dan politik
SUB BAG KEUANGAN,PER LENGKAPAN DAN ASET
Bidang Diklat Fungsional
Sub Bid. Diklat Pembangunan
Sub Bid. Diklat Pemerinta han
Sub Bid. Diklat Keterampilan
Sub Bid. Diklat Keuangan
Sub Bid. Diklat Kader dan politik
Sub Bid. Diklat Keahlian
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Bidang Diklat Kepemimpinan
Sub Bid. Diklat
kepemimpinan tingkat menengah
Sub Bid. Diklat
Kepemimpinan tingkat dasar
= Garis Koordinasi = Garis Komando/Perintah
9
Struktur Organisasi Bandiklat Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 , 5 (Lima) orang pejabat eselon 3 dan 11 (sebelas) orang pejabat eselon 4 , dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Badan, Bidang dan Subbidang di Lingkungan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan dan kesejahteraan pegawai b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian; c. Pengkoordinasian kebutuhan inventaris kantor, penggunaan dan pemeliharaannya; d. Pengkoordinasian penggunaan asrama, ruang belajar, aula dan ruang makan; e. Pengkoordinasian penyusunan peraturan dan ketentuan di bidang kediklatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pengkoordinasian
penyusunan
anggaran
belajan
rutin,
penatausahaan keuangan, pembukuan dan verifikasi; g. Pengaturan dan penunjukkan keikutsertaan pegawai badan diklat atas pelaksanaan diklat di luar daerah; h. Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan di lingkungan Badan Diklat berdasarkan analisa kebutuhan; i.
Penyusunan modul, kurikulum dan silabi pendidikan dan pelatihan;
j.
Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan database dan sistem informasi kediklatan;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan evauasi dan pelaporan;
10
l.
Pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau pola kemitraan di bidang kediklatan;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sessuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, sekretariat terbagi dalam 3 sub bagian, antara lain : a. Sub Bagian Program, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan
pelaksanaan
perencanaan,
dibidang
program
meliputi
pemantauan,
evaluasi
dan
:
koordinasi
pelaporan
serta
pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Diklat. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Umum dan
Kepegawaian,
kepegawaian,
hukum,
meliputi humas,
:
Pengelolaan
organisasi
dan
administrasi tatalaksana,
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Diklat. c. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Aset, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Keuangan, meliputi : Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan Diklat. 2. Bidang Diklat Teknis Berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Diklat Teknis mempunyai tugas
11
menyusun, menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang Diklat Teknis. Untuk melaksanan tugas tersebut, Bidang Diklat Teknis mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program rencana pelaksanaan diklat teknis; b. Penyusunan kualifikasi/rencana kegiatan, pembinaan tenaga pengajar peserta, alumni Diklat Provinsi, pengkoordinasian dan pembuatan pedoman pelaksanaan diklat di bidang teknis; c. Penyiapan bahan, materi, modul pembelajaran dan alat bantu diklat teknis; d. Penyusunan analisis kebutuhan diklat teknis; e. Penyusunan dan pengembangan kurikulum serta silabi diklat teknis berkoordinasi dengan instansi terkait; f. Pelaksanaan seleksi kelengkapan persyaratan calon peserta diklat berkoordinasi dengan unit terkait; g. Penetapan kualitas tenaga pengajar, peserta dan perumusan bahan pengajaran serta penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan; h. Pelaksanaan kegiatan diklat teknis pembangunan dan teknis keuangan ; i.
Pembinaan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan teknis di Kabupaten/Kota;
j.
Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksional serta menyusun laporan pelaksanaan diklat;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah; l.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk operasional fungsi-fungsi tersebut, Kepala Bidang dibantu oleh : a. Kepala Sub Bidang Diklat Pembangunan
12
b. Kepala Sub Bidang Diklat Keuangan 3. Bidang Diklat Fungsional Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang diklat fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program/rencana pelaksanaan diklat fungsional; b. Penyusunan kualifikasi/rencana kegiatan, pembinaan tenaga pengajar peserta, alumni Diklat Provinsi, pengkoordinasian dan pembuatan pedoman pelaksanaan diklat fungsional; c. Penyiapan bahan, materi, modul pembelajaran dan alat bantu diklat; d. Penyusunan analisis kebutuhan diklat fungsional; e. Penyusunan dan pengembangan kurikulum serta silabi diklat fungsional f. Pelaksanaan seleksi kelengkapan persyaratan calon peserta diklat berkoordinasi dengan unit terkait; g. Penetapan kualitas tenaga pengajar, peserta dan perumusan bahan pengajaran serta penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan; h. Pelaksanaan kegiatan diklat fungsional; i.
Membina dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan teknis di Kabupaten/Kota;
j.
Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksional serta menyusun laporan pelaksanaan diklat;
13
k. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. l.
Melaksananakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Diklat Pemerintahan dan Politik Berdasarkan Pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
penyusunan
rencana
program
dan
pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dan Politik mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan program pelaksanaan diklat di bidang pemerintahan dan politik; 2. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengkoordinasian dan pembuatan pedoman pelaksanaan diklat di bidang pemerintahan dan politik; 3. Penyiapan bahan, materi modul pembelajaran dan alat bantu diklat; 4. Penyusunan analisis kebutuhan diklat pemerintahan dan politik; 5. Penyusunan dan pengembangan kurikulum serta silabi diklat pemerintahan dan politik; 6. Pelaksanaan seleksi kelengkapan persyaratan calon peserta diklat pemerintahan dan politik ; 7. Pelaksanaan kegiatan Diklat Pemerintahan dan Politik; 8. Penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni Diklat Provinsi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
14
10.Penyiapan bahan pelajaran dan alat instruksional serta menyusun laporan pelaksanaan diklat. 11.Membina dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan pemerintahan dan politik di Kabupaten/Kota; 12.Melaksananakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Diklat 5. Bidang Diklat Kepemimpinan Berdasarkan Pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pembinaan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepemimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian
pelaksanaan
pendidikan
dan
pelatihan
prajabatan dan kepemimpinan; b. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengkoordinasian dan pembuatan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan dan kepemimpinan; c. Penyiapan bahan, materi, modul pembelajaran dan alat bantu pendidikan dan pelatihan; d. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pim Tingkat Menengah dan Pim Tingkat Dasar; e. Penyusunan dan pengembangan kurikulum serta silabi pendidikan dan pelatihan Pim Tingkat Menengah dan Pim Tingkat Dasar; f. Perencanaan dan pelaksanaan seleksi/rekruitmen calon peserta diklat kepemimpinan berkoordinasi dengan Subbag Program; g. Pemeriksaan
kelengkapan/persyaratan
calon
peserta
diklat
dikoordinasikan dengan unit terkait;
15
h. Pendataan dan penetapan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pengajaran dan penyusunan bahan evaluasi serta laporan pelaksanaan; i.
Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
j.
Membina dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Kabupaten/Kota;
k. Melaksananakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk
operasionalisasi
fungsi-fungsi
tersebut,
kepala
Bidang
Kepemimpinan dibantu oleh : a. Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah b. Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar 2.2 2.2.1
Sumber Daya SKPD Data Susunan Kepegawaian Keadaan Pegawai Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2014 terdiri dari : a. PNS
: 117 orang
b. Tenaga Honorer
:
Total
4 orang
: 121 orang
Dari 127 PNS dapat diuraikan sesuai masing-masing formasi sebagai berikut : a. Menurut Jabatan 1. Eselon II : 1 orang 2. Eselon III : 5 orang 3. Eselon IV : 11 orang 4. Fungsional : 25 orang
16
b. Menurut golongan 1. Golongan IV
: 46 Orang
2. Golongan III
: 56 orang
3. Golongan II
: 15 orang
4. Golongan I
:-
c. Menurut tingkat pendidikan 1. Sarjana S2
: 3 orang
2. Sarjana S2
: 42 orang
3. Sarjana S1
: 43 orang
4. Sarjana Muda/D3 : 6 orang 5. SLTA 2.2.2
: 23 orang
Aset yang Dikelola Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel berikut : Tabel 2.1 Aset yang dikelola Badan Diklat Provinsi Sumsel No 1
Sarana dan Prasarana
Gedung/Ruangan Jumlah
Aula Putri Kembar Dadar
1 Unit
2 3 4 5 6
Aula Hulu Balang Ruang Belajar Asrama/Penginapan Paviliun/Mess Ruang Makan Klinik / Balai Pengobatan
1 Unit 7 R. Kelas 60 Kamar 1 Unit 4 Unit 1 Unit
7
Masjid
1 Unit
Fasilitas AC Sound System Lengkap SDA 7 Ruang BerAC 60 Kamar AC 6 Kamar AC Meja dan Kursi Type 36 2 Orang T.Medis Ambulance 1 Unit
Kapasitas Keseluruhan (Orang) 200 Kursi 80 kursi 280 120 12 280 Orang 2 Kamar Tidur 100 Orang
17
8 Rumah Dinas 9 Gedung Koperasi 10 Ruang Perpustakaan 11 Lap.Tenis
2 Unit 1 Unit 1 Unit
2 Unit Waserba/Kantin 24 Meja dan Kursi
Type 36 dan 54 20 24
1 Unit
2 band
-
12 Lapangan Badminton 13 Tennis Meja 14 Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4
1 unit
1 Band
-
2 Unit
2 Meja
-
7 Unit 4 Unit
Dalam pelaksanaan diklat satu pintu dan penyelenggaraan diklat pola baru masih perlu perbaikan/penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas kediklatan, seperti gedung, asrama, ruang belajar, ruang widyaiswara, ruang perpustakaan, aula, ruang belajar, ruang diskusi, asrama, peralatan komputer, LCD, sound system, wi-fi internet. Untuk menunjang operasional Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana transportasi kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit. Mengingat Volume tugas dan beban kerja yang padat dan komplek maka kendaraan operasional yang dimiliki sekarang ini masih dirasakan sangat kurang, oleh karena itu perlu penambahan kendaraan operasional untuk para Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag serta Widyaiswara. 2.2.3
Unit Usaha Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan memiliki unit usaha berupa
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang didirikan berdasarkan Badan Hukum Nomor 00313/BH/KWK.6/VI/1996 tanggal 3 Juni 1996. dengan dokumen pendukung antara lain : 1) SIUP nomor 280/kpts/SIUP-PK/2010 tanggal 9 februari 2010 2) SITU nomor 503/IG.R/5982/KPPT/2013 tanggal 5 september 2013 3) NPWP nomor 01.780.471.7.307.000 4) TDP nomor 060626500638 tanggal 9 Februari 2010
18
Dengan jumlah anggota per 31 Desember 2013 sebanyak 109 orang, bidang usaha yang dijalankan yaitu : a. Simpan pinjam b. usaha lain-lain 1) Kerjasama usaha fotocopy 2) kantin 3) warung serba ada Sumber permodalan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota. 2.3
Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Diklat Prov. Sumsel periode 2008-2013 No
Bidang
1
Sekretariat
2
Diklat Teknis
3
Diklat Fungsional
4
Diklat
Hasil capaian kinerja 2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 4. Meningkatnya disiplin pegawai 5. Meningkatnya wawasan pengetahuan SDM Aparatur Badan Diklat Prov. Sumsel 1. Penyusunan Program diklat teknis pembangunan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pembangunan dan Diklat Teknis Keuangan sejumlah 20 diklat. 3. Fasilitasi penyelenggaraan diklat Kab/Kota 4. Melaksanakan kerjasama dengan Departemen terkait 1. Penyusunan program diklat fungsional keahlian dan keterampilan sejumlah jenis kegiatan diklat 2. Penyelenggaraan diklat fungsional keahlian dan keterampilan sejumlah 17 diklat. 3. Fasilitasi penyelenggaraan diklat kab/kota 1. Penyusunan program diklat pemerintahan
19
Pemerintahan dan Politik
2. 3.
5
Diklat Kepemimpinan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.4
dan diklat Kader dan Politik. Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan dan Politik sejumlah 19 diklat. Fasilitasi penyelenggaraan Diklat Pemerintahan dan Politik Kab/Kota. Menyelenggarakan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II sebanyak 18 angkatan Menyelenggarakan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sebanyak 19 Angkatan Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 3 angkatan Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 5 angkatan Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 1 angkatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten/Kota sebanyak 10 angkatan. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS Golongan I dan II Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS Golongan III Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan SKPD Tantangan yang dihadapi oleh Badan Diklat Prov. Sumsel dalam rangka pengembangan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan diklat antara lain : a. Adanya Birokrasi dalam Penyusunan Anggaran Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Diklat harus didukung pendanaan yang memadai. Dalam penyusunan anggaran tersebut tidaklah semua kebutuhan dapat terpenuhi, hal ini disebabkan masih adanya konflik kepentingan dengan pihak-pihak terkait serta masih
20
kurangnya pemahaman tentang arti dan pentingnya Diklat bagi SDM Aparatur. b. Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Dengan adanya pengakuan/akreditasi oleh LAN RI terhadap penyelenggaraan Diklat di Provinsi Sumatera Selatan, maka beberapa jenis Diklat dapat dilaksanakan di 15 kab/Kota se Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan diklat tersebut dengan cakupan wilayah yang cukup luas diperlukan pengawasan dan Monev yang efektif agar Akreditasi dan Sertifikasi tersebut dapat berkesinambungan. c. Masih Adanya Ego Sektoral dalam Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan diklat melibatkan beberapa komponen pokok yaitu sarana dan prasarana, program, penyelenggara dan pengajar serta dukungan dana. Di lingkungan SKPD Provinsi dan Kab/Kota masih banyak yang belum memiliki hal-hal tersebut di atas, namun tetap
untuk
memaksakan
diri
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan Diklat, yang mengakibatkan Mutu, Tujuan dan sasaran Diklat tidak tercapai sesuai yang diharapkan d. Adanya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam proses pembelajaran terjadi transfer knowledge dan pengajar kepada peserta diklat, proses tersebut mempergunakan media dan alat Bantu pembelajaran sehingga tenaga pengajar maupun penyelenggara dapat memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi yang canggih. Dengan demikian tujuan dan sasaran diklat akan lebih berkualitas pada masa-masa yang akan datang. e. Tingginya kompetisi antar lembaga diklat Persaingan
antar
lembaga
diklat
cukup
kompetitif
dalam
menyediakan sarana prasarana diklat, SDM Penyelenggara Diklat serta Penyelenggaraan f. Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Tehnis Fungsional
21
Terbatasnya tenaga pengajar/pengampu mata diklat pada Bidang Tehnis Fungsional karena substansi materi yang sangat tehnis g. Pengiriman peserta dari SKPD tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Pengiriman peserta dari SKPD tidak sesuai dengan persyaratan membuat sasaran diklat tidak terpenuhi tujuannya. Faktor Peluang Faktor-faktor yang menjadi peluang bagi Badan Diklat Prov. Sumsel guna meningkatnya mutu penyelenggaraan diklat bagi aparatur adalah sebagai berikut : A. Tersedianya rumpun jabatan fungsional Tersedianya rumpun jabatan fungsional sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden nomor 97 tahun 2012 B. Tingginya minat SDM Aparatur untuk meningkatkan kualitasnya. Tingginya animo SDM Aparatur untuk mengikuti diklat tertentu yang menunjang tupoksinya sedangkan jumlah kuota terbatas sehingga banyak yang bersedia menunggu hingga terselenggaranya diklat sejenis pada tahun berikutnya. C. Adanya Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Kebijakan strategis pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain, percepatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekwensinya terjadilah pemekaran beberapa Daerah Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Akibat pemekaran tersebut muncul struktur organisasi pemerintahan yang baru, sekaligus timbul formasi jabatan baru. Untuk mengisi formasi jabatan baru tersebut dibutuhkan SDM Aparatur yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan spesifikasi jabatan tersebut. Diantara persyaratan kompetensi tersebut adalah mengikuti jenis dan jenjang Diklat tertentu.
22
D. Adanya Pola Kemitraan dalam Penyelenggaraan Diklat Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur Provinsi, Kab/Kota, baik sebagai pengajar dan penyelenggara diklat tidak saja melalui jalur kedinasan tetapi dapat dilaksanakan pola kemitraan dengan berbagai unsure seperti Lemhanas, LAN RI maupun Perguruan Tinggi. Sehingga antar penyelenggara Kab/Kota maupun dengan Perguruan Tinggi yang ada cukup bersinergi E. Posisi geografis Sumatera Selatan yang strategis Posisi strategis yang memudahkan akses ke kabupaten/kota se Sumsel maupun ke Provinsi tetangga seperti Bengkulu dan Lampung F. Adanya mutasi pegawai yang telah mengikuti Diklat Kecenderungan mutasi pegawai yang telah mengikuti Diklat tertentu menyebabkan jabatan tersebut kosong dan perlu dididik pegawai baru sebagai penggantinya. G. Sering terjadinya perubahan juklak/juknis Peraturan Per UU-an. Perubahan juklak/juknis Peraturan Per UU-an membuat perubahan pada pelaksanaaan penyelenggaraan Diklat tertentu
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan
secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan rencana strategis, agar Renstra yang disusun benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Sehingga Renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman setiap penyelenggaraan Diklat dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang. Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dengan menganalisis lingkungan internal yaitu faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Dan analisis lingkungan eksternal yaitu faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. 1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Tabel 3.1. Faktor Internal Kekuatan 1 2 3
Faktor Internal
Telah terakreditasinya Bandiklat Prov. Sumatera Selatan Adanya kebijakan Diklat satu pintu (SE Gub.Sumsel nomor 890/0330/SE/Bandiklat/2013) Adanya kegiatan kediklatan
1 2 3
Kelemahan Lemahnya koordinasi penyelenggaraan Diklat Kualitas sarana dan standard penyelenggaraan diklat belum memadai Sarana dan prasarana yang kurang memadai
24
4 5 6
7
Kualitas Widyaiswara dan Aparatur Diklat yang Memadai Tingginya motivasi dan dedikasi dalam penyelenggaraan Diklat
4
Adanya rapat koordinasi program/kegiatan kediklatan kabupaten/kota se sumatera selatan Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan kediklatan
6
5
7
Belum adanya monitoring terhadap alumni Diklat Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang teknis dan fungsional Sistem rekruitmen peserta diklat masih kurang efektif Kurangnya sistem Teknologi informasi (IT) dan media pembelajaran
Tabel 3.2. Faktor Eksternal Faktor Eksternal
1 2 3 4 5 6 7
Peluang Tersedianya rumpun jabatan fungsional Tingginya minat SDM Aparatur untuk meningkatkan kualitasnya Adanya pemekaran wilayah Kab/Kota Adanya pola kemitraan dalam penyelenggaraan Diklat Posisi geografis Sumatera Selatan yang strategis Adanya mutasi pegawai yang telah mengikuti diklat Sering terjadinya perubahan juklak/juknis peraturan per UU-an
1 2 3 4 5 6 7
Ancaman Adanya birokrasi dalam penyusunan anggaran Akreditasi dan sertifikasi Diklat oleh lembaga Pembina pusat Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan Diklat Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Tingginya kompetisi antar lembaga Diklat Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Tehnis Fungsional Pengiriman peserta dari SKPD tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
25
2. Faktor Kunci Keberhasilan Tabel 3.3 Faktor Internal Kunci Keberhasilan Faktor Internal Kekuatan Kelemahan Kualitas Widyaiswara dan 1 Kurangnya Tenaga Pengajar Aparatur Diklat yang Memadai (Widyaiswara) di bidang Teknis dan Fungsional Adanya Kebijakan Diklat Satu 2 Kualitas Sarana dan Standard Pintu (SE Gub. Sumsel Nomor Penyelenggaraan Diklat 890/0330/SE/Bandiklat/2013) Belum Memadai
1 2
Tabel 3.4 Faktor Eksternal Kunci Keberhasilan
1 2
Faktor Eksternal Peluang Ancaman Tersedianya Rumpun Jabatan 1 Adanya Kemajuan Ilmu Fungsional Pengetahuan dan Teknologi Adanya Pemekaran wilayah 2 Masih Adanya Ego Sektoral Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Diklat
3. Diagram Formulasi Strategi Swot Diagram 3.1. Formulasi Strategi Swot FKK Internal
Kekuatan 1. Kualitas Widyaiswara dan Aparatur Diklat yang Memadai
Peluang 1. Tersedianya Rumpun Jabatan Fungsional
2. Adanya Kebijakan Diklat Satu Pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 890/0330/SE/Bandiklat / 2013) Strategi SO 1. Optimalkan Widyaiswara dan SDM Aparatur Diklat untuk melaksanakan Diklat Teknis/Fungsional dan MP sesuai dengan kebutuhan dengan mempedoman standar penyelenggaraan Diklat
FKK Eksternal
Kelemahan 1. Kurangnya Tenaga Pengajar (Widyaiswara) di Bidang Teknis dan Fungsional 2. Kualitas Sarana dan Standar Penyelenggaraan Diklat Belum Memadai Strategi WO 1. Adakan klasifikasi bidang ajar Widyaiswara/tenaga pengajar dan mengirim Widyaiswara mengikuti Diklat TOT sesuai rumpun jabatan fungsional
26
2. Adanya Pemekaran Wilayah Kab/Kota
Ancaman 1. Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Masih adanya Ego Sektoral dalam penyelenggaraan Diklat
2. Optimalkan tupoksi 2. Intensifikasi pembinaan perencanaan dan dan pengawasan pengendalian bersama penyelenggaraan diklat Widyaiswara untuk dikabupaten/kota untuk menyusun standar memenuhi informasi penyelenggaraan jabatan Diklat Stategi ST Strategi WT 1. Optimalkan Widyaiswara 1. Wujudkan prasarana dan SDM Aparatur perpustakaan dan dengan memanfaatkan laboratorium yang kemajuan Iptek mutakhir guna mengantisipasi kemajuan Iptek 2. Laksanakan rapat 2. Optimalkan koordinasi secara intensif pelaksanaan SE dan berkesinambungan Gubernur Nomor SE dengan Kab/Kota serta Gub. Sumsel Nomor instansi terkait sesuai 890/0330/SE/ dengan SE Gub. Sumsel Bandiklat/ 2013 Nomor 890/0330/SE/ dengan Bandiklat/2013 memanfaatkan sarana penyelenggara diklat yang ada
Penentuan Tujuan Tabel 3.5 Penentuan Tujuan No
Faktor Kekuatan Kunci Kelemahan
Peluang
1
Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang Teknis dan Fungsional
Tersedianya rumpun jabatan Fungsional
2
Kualitas sarana dan standard penyelenggaraan diklat belum memadai
Adanya pemekaran wilayah Kab/Kota
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya kemampuan Widyaiswara dengan memberikan kesempatan mengikuti Diklat Teknis TOT/Fungsional
1. Tersedianya Widyaiswara yang mempunyai kompetensi di Diklat Teknis/ Fungsional 2. Tersedianya anggaran untuk pembinaan Widyaiswara Merumuskan 1. Tersedianya standard kurikulum/silabi penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional, Teknis/Fungsional, pemerinyahan
27
pemerintahan dan politik serta diklat kepemimpinan
No 2
No
Faktor Kekuatan Kunci Kelemahan
Peluang
Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 890/0330/SE/ Bandiklat/2013)
Adanya pemekaran wilayah Kab/Kota
Faktor Kekuatan Kunci Kekuatan
Ancaman
1
Kualitas Widyaiswara dan Aparatur Diklat yang memadai
Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2
Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor
Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan
Tujuan
dan politik serta diklat kepemimpinan 2. Tersedianya sarana penyelenggaraan diklat
Sasaran
Meningkatkan 1. Terwujutnya koordinasi dan koordinasi, komunikasi dengan integrasi dan instansi terkait sinkronisasi dalam penyelenggaraan diklat 2. terwujutnya pelaksanaan diklat satu pintu
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan 1. Tersedianya kualitas Widyaiswara dan Widyaiswara dan SDM Aparatur SDM aparatur diklat yang diklat sesuai mempunyai dengan kemajuan kompetensi iptek 2. Tersedianya sarana sesuai dengan kemajuan iptek Meningkatkan 2. Tersedianya jutlak pembinaan dan dan jenis pengawasan pelaksanaan diklat penyelenggaraan satu pintu
28
890/0330/SE/ Bandiklat/2013)
diklat
diklat
3. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan diklat
Faktor Kekuatan Kunci No
Kelemahan
Ancaman
1
Kurangnya tenaga pengajar (widyaiswara) dibidang teknis dan fungsional
Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2
Kualitas sarana dan standard penyelenggaraan diklat belum memadai
Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan diklat
3.2
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan pembinaan widyaiswara dibidang spesialisnya
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dan prasarana pendukung operasional, tersedianya widyaiswara yang professional 2. Tersedianya perpustakaan dan laboraturium yang representative Meningkatkan Terwujutnya kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan diklat sesuai diklat dengan jutlak dan juknis
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga hulu dalam
peningkatan kompetensi SDM Aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 20132018 yaitu:
29
3.2.1 Visi Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 20052025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta
memperhatikan
tujuan
pembangunan
millenium,
maka
visi
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah: SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut: Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional. Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.
30
Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat. Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai: 1) Kemakmuran Daerah 2) Kesejahteraan Rakyat 3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional 3.2.2 Misi Berdasarkan
visi
pembangunan
yang
telah
ditetapkan,
misi
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. 2) Memantapkan Stabilitas Daerah. 3) Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan. 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana. Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan
31
daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri,
(2)
peningkatan
perdagangan
antarwilayah,
dan
(3)
peningkatan infrastruktur. Misi 2: Meningkatkan Stabilitas Daerah Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam
mengkritisi,
menangani
kamtibmas,
meningkatkan
kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Misi 3: Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan (equity) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan
32
melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan
yang
berkelanjutan
(sustainable
livelihood)
dan
melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-peopleprivate partnerships). Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui
pengawasan
ketaatan
pengendalian
sumber-sumber
pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana menjamin
melalui:
penguatan
berlangsungnya
Kapabilitas
fungsi
sistem
aparatur peringatan
pemerintah, dini
dan
menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan. 3.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 1) Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kamtibmas; 2) Pendidikan, Kesehatan & Sosial Budaya;
33
3) Penanggulangan Kemiskinan; 4) Pembangunan Pertanian 5) Infrastruktur dan Energi; 6) Investasi dan Pengembangan Usaha; 7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana; 8) Pengembangan Wilayah Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Visi: SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL no
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 2 : Meningkatkan stabilitas daerah
sasaran
Tujuan Meningkatk an kinerja manajemen pemerintah an
Terwujudnya sumber daya aparatur dan widyaiswara yang kompeten dan profesional
Permasalahan Pelayanan Badan Diklat Prov. Sumsel Lemahnya koordinasi penyelenggaraa n Diklat
Kualitas sarana dan standard penyelenggaraa n diklat belum memadai
Belum adanya monitoring terhadap alumni Diklat
Faktor Penghambat
Pendorong
Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggar aan diklat di masingmasing SKPD
Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 890/0330/ SE/ Bandiklat/2 013)
penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar masih terbatas sistem monitoring terhadap alumni diklat
lahan badan diklat cukup luas (2,8 Ha)
adanya data alumni diklat
34
Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang teknis dan fungsional Sistem rekruitmen peserta diklat masih kurang efektif Kurangnya sistem Teknologi informasi (IT) dan media pembelajaran
3.3
belum ada kurangnya rekruitmen widyaiswara di bidang teknis dan fungsional kurangnya kesadaran SKPD dalam mengirimkan peserta yang sesuai dengan tupoksinya Kurangnya sosialisasi penggunaan Teknologi informasi (IT)
kerjasama dengan pihak teknis terkait jenis dan jenjang diklat sudah sesuai dengan kebutuhan Sudah adanya jaringan Teknologi informasi (IT)
Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54
tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Visi Renstra Badan Diklat Kemendagri RI yaitu “Terdepan Dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah”. Misi Badan Diklat Kemendagri RI yaitu : 1. Mengembangkan Program Diklat. 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan. 3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan. 4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat. 5. Melakukan Reformasi Diklat untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat. 6. Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
35
7. Melaksanakan Diklat. Strategi
Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh jajaran Badan Pendidikan dan Peatihan Kemendagri. Adapun strategi yang akan diitetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri dalam melaksanakan misinya sebagai berikut :
Kemitraan, Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah dalam pengembangan berbagai program kediklatan.
Pengembangan Kelembagaan, Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kedklatan mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran sistem dan mekanisme kerjanya.
Pengembangan Kapasitas Personil Diklat, Dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat.
Swadana, Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan
36
program
diklat
dengan
pola
swadana
semakin
penting
untuk
dikembangkan. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel berdasarkan Tujuan Renstra Badan Diklat Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No 1
2
3
Tujuan Renstra Badan Diklat Kemendagri RI Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lainnya di dalam dan luar negeri untuk kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualifikasi pejabat fungsional widyaiswara/tenaga pengajar dan tenaga fungsional lainnya untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat untuk mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
Permasalahan Pelayanan Badan Diklat Prov. Sumsel
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
Lemahnya koordinasi penyelenggaraan Diklat
Masih adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan diklat di masingmasing SKPD
Adanya kebijakan diklat satu pintu (SE Gub. Sumsel Nomor 890/0330/SE/ Bandiklat/2013)
Kurangnya tenaga pengajar (Widyaiswara) di bidang teknis dan fungsional
kurangnya rekruitmen widyaiswara di bidang teknis dan fungsional
kerjasama dengan pihak teknis terkait
Kualitas sarana dan standard penyelenggaraan diklat belum memadai
penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar masih terbatas Kurangnya sosialisasi penggunaan Teknologi informasi (IT)
lahan badan diklat cukup luas (2,8 Ha)
Kurangnya sistem Teknologi informasi (IT) dan media pembelajaran
Sudah adanya jaringan Teknologi informasi (IT)
37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Letak Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan yang jauh dari pusat kota dan pusat perkantoran sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penempatan Kantor dan Asrama Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sudah berdasarkan pada kondisi dan suasana yang dibutuhkan dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan berada jauh dari kebisingan dan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga peserta diklat dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan baik. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam rangka mewujudkan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat dari Penyelenggaraan Diklat di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah a. Lemahnya Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Pelaksanaan Diklat SDM Aparatur tidak saja memperhatikan peserta, penyelenggara dan tenaga pengajar juga terkait dengan sistem administrasi keuangan dimasing-masing SKPD dan Pemkab/Pemkot. Akibat hal tersebut di atas sering terjadi penyelenggaraan diklat secara serentak diberbagai daerah Kab/Kota. Dengan demikian koordinasi seakan-akan tidak berjalan sebagai mana mestinya. b. Kualitas sarana dan standar penyelenggaraan diklat belum memadai Kualitas sarana dan standar penyelenggaraan diklat belum memadai dan belum sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat Kemendagri dan LAN RI c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai Bandiklat Sumatera Selatan yang setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan yang meliputi : diklat teknis, diklat fungsional, diklat pemerintahan dan politik serta diklat kepemimpinan, akan tetapi
38
dalam pelaksanaan belum maksimal dikarenakan Sarana dan prasarana yang kurang memadai. d. Belum adanya monitoring terhadap alumni Diklat Sejauh ini belum dilaksanakannya monitoring terhadap pemberdayaan alumni pasca diklat setelah dikembalikan ke SKPD masing-masing e. Kurangnya Tenaga Pengajar di Bidang Teknis dan Fungsional Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur, Bandiklat Prov. Sumsel melaksanakan berbagai jenis diklat yang dikatagorikan ke dalam diklat kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan. Untuk diklat kepemimpinan dan pemerintahan dapat dipenuhi oleh Widyaiswara yang ada, sedangkan Diklat Teknis dan Fungsional masih dirasakan kekurangan tenaga pengajar. f. Rekruitmen Peserta Diklat Masih Kurang Efektif Jenis dan jenjang Diklat yang dilaksanakan oleh Bandiklat Prov. Sumsel memiliki tujuan dan sasaran tertentu sehingga peserta diklat harus memenuhi kriteria tersebut, namun yang terjadi adalah SKPD sering mengirim peserta yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya. g. Kurangnya Sistem Teknologi Informasi (IT) dan media pembelajaran Sistem Teknologi Informasi (IT) dan media pembelajaran belum sepenuhnya
mendukung
penyelenggaraan
Diklat
karena
belum
tersedianya akses jaringan internet yang memadai.
39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 4.1.1
Visi dan Misi Visi Pembangunan yang telah dilakukan dan sedang dilaksanakan tahun
2008-2018 merupakan pondasi yang telah dibangun dengan baik, pembangunan sumber daya manusia yang kuat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur sebagai pemicu pembangunan sumatera selatan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional. Visi tersebut akan dicapai dengan dukungan semua pihak. Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat pada semua lapisan yang mampu memenuhi kebutuhannya lebih dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, namun sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan. Namun berkelimpahan bukanlah semata dalam keduniawian, tetapi bagaimana menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib dan disiplin. Terkandung jelas didalamnya kebutuhan untuk memiliki sumber daya manusia yang bermutu, handal dan profesional. Pada era otonomi daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi terkaya ke lima di Indonesia. Tentunya dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang mampu dan berkualitas untuk mengelola potensi sumber daya tersebut, oleh karena itu Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan merupakan wadah yang bertanggung jawab untuk menciptakan SDM aparatur yang berkualitas, cerdas dan berbudaya. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
40
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi yang selaras dengan kondisi tersebut. Sehubungan dengan uraian di atas, maka Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai VISI : “Mewujudkan
Badan
Diklat
Provinsi
Sumsel
Sebagai
Pusat
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur” Adapun makna yang terkandung dalam visi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Menjadikan Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebagai pusat dalam peningkatan keterampilan dan keahlian aparatur di Provinsi Sumatera Selatan. SDM Aparatur yang kompeten menggambarkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan pengalamannya yang diimplementasikan secara baik dan benar serta tetap mempunyai etika profesi dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. 4.1.2
Misi Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama,
maka disusunlah misi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut : 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kediklatan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 4.2
Tujuan dan Sasaran Sebagai implementasi dari visi dan beberapa misi yang ada maka
dapatlah ditetapkan tujuan sebagai berikut : Misi Kesatu
: Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sarana
dan
prasarana aparatur.
41
Melalui misi ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan aparatur 2. Terciptanya sistem administrasi yang berdaya guna Misi Kedua
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat.
Melalui misi ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Terciptanya kegiatan-kegiatan kediklatan yang dibutuhkan oleh aparatur pemerintah 2. Terciptanya penyelenggaraan diklat yang berkualitas Misi Ketiga
: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
Melalui misi ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Terciptanya aparatur yang memilki kompetensi 4.3
Strategi dan Kebijakan Dengan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat untuk
mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan, perlu dirumuskan strategi yang tepat dan komprehensif, sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
42
TABEL 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Misi I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kediklatan Tujuan Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan aparatur
Mewujudkan sistem administrasi yang berdaya guna
Sasaran Tersedianya sarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Strategi Optimalkan penyediaan sarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Kebijakan Mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Tersedianya prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Optimalkan penyediaan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Mengoptimalkan penyediaan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan
Terwujudnya sistem administrasi yang mendukung kegiatan
Optimalkan sistem administrasi yang mendukung kegiatan
Mengoptimalkan sistem administrasi yang mendukung kegiatan
Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang administrasi
Optimalkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang administrasi
Mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang administrasi
44
MISI II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan diklat Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan diklat yang berkualitas
Mewujudkan SDM aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
Sasaran Terwujudnya kegiatan kediklatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP Terwujudnya kegiatan sesuai dengan kompetensi aparatur Terwujudnya SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
MISI III : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Tujuan Sasaran Meningkatnya kualitas Terwujudnya aparatur sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
Strategi Wujudkan kegiatan kegiatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP dan SPM
Kebijakan Mewujudkan kegiatan kegiatan yang dibutuhkan oleh aparatur sesuai dengan SOP dan SPM
Wujudkan kegiatan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi aparatur Wujudkan SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
Mewujudkan kegiatan kediklatan sesuai dengan kompetensi aparatur
Strategi Optimalkan kegiatan kediklatan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur
Kebijakan Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan kediklatan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur yang mengacu pada SPM
Mewujudkan SDM Aparatur penyelenggara diklat yang berkualitas
45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program yang ditetapkan merupakan penjabaran visi dan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai mana yang dituangkan dalam Rencana Stratejik. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan strategis. Adapun kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
46
Tabel 5.1 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RENCANA STRATEGIS SKPD BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROV. SUMATERA SELATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
Target
2014 Rp (ribu)
7
4 I.
2013
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat
2
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, internet
Menyurat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik Hasil : Persentase meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM
75%
2100 Materai 50 Perangko
Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
2.616.150.000
7.500.000
700.000.000
2015
2016
2017
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80%
2100 Materai 50 Perangko Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
2.820.310.200
10.000.000
740.000.000
85%
2100 Materai 50 Perangko
Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
3.559.800.000
10.000.000
800.000.000
90%
2100 Materai 50 Perangko
Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
3.198.000.000
10.000.000
850.000.000
90%
2100 Materai 50 Perangko Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
3.844.300.000
10.000.000
800.000.000
90%
3.994.300.00 0
2100 Materai 50 Perangko
10.000.000
Biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan Air PDAM 1 Tahun
850.000.000
46
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6 orang
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)
6
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah tunjangan bendahara yang terbayar Jumlah petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Perkantoran
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Biaya dan Barang Cetakan Penggandaan Rutin
Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Penggandaan Berkas Rutin 1 Tahun
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun
12 orang
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun
200.000.000
34.800.000
420.000.000
95.000.000
150.000.000
90.000.000
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah 5 orang
12 orang
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Pengganda an Berkas Rutin 1 Tahun Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun dan Pengadaan Travo 1 Unit
177.300.000
66.600.000
409.810.200
100.000.000
150.000.000
98.900.000
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah 5 orang
12 orang
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Biaya Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Penggandaa n Berkas Rutin 1 Tahun Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun
250.000.000
66.600.000
500.000.000
130.000.000
300.000.000
400.000.000
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah 5 orang
12 orang
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Biaya Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Penggandaan Berkas Rutin 1 Tahun
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun
290.000.000
63.600.000
550.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah 5 orang
12 orang
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Biaya Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Penggandaa n Berkas Rutin 1 Tahun Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun
500.000.000
66.600.000
700.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
roda 4 = 3 buah dan roda 2 = 7 buah 5 orang
550.000.000
66.600.000
12 orang
700.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Biaya Cetak Blanko, Kwitansi, Kop /Amplop Dinas dan Pengganda an Berkas Rutin 1 Tahun Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun
47
100.000.000
150.000.000
200.000.000
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an
Jumlah Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar dan Majalah/ koran
1 jenis
1 0
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan
1 1
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri
75 orang
1 2
penyediaan jasa pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah pejabat yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri Jumlah Gaji Pegawai Non PNS
1 3
Penyediaan jasa tutor SKJ
JumlahPembayar an Honor Instruktur SKJ
1 4
Sertifikasi tanah Badan Diklat
Jumlah dokumen sertifikasi
48.800.000
47.500.000
710.000.000
6 Orang, 12 Bulan
105.950.000
2 Orang Tutor 11 Bulan
6.600.000
1 jenis
Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan 75 orang
6 Orang, 12 Bulan
2 Orang Tutor 11 Bulan
50.000.000
150.000.000
750.000.000
105.950.000
11.750.000
Langganan Surat Kabar dan Majalah /Koran 1 Tahun Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan 75 orang
4 Orang, 13 Bulan
2 Orang Tutor 11 Bulan
50.000.000
150.000.000
800.000.000
93.600.000
9.600.000
Langganan Surat Kabar dan Majalah /Koran 1 Tahun Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan 75 orang
4 Orang, 13 Bulan
2 Orang Tutor 11 Bulan 1 dokumen
50.000.000
143.275.000
600.000.000
77.025.000
14.100.000
50.000.000
Langganan Surat Kabar dan Majalah /Koran 1 Tahun Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan 75 orang
4 Orang, 13 Bulan
50.000.000
300.000.000
850.000.000
105.950.000
Langganan Surat Kabar dan Majalah /Koran 1 Tahun Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 Bulan 75 orang
4 Orang, 13 Bulan
50.000.000
350.000.000
850.000.000
105.950.000
2 Orang Tutor 11 Bulan
11.750.000
2 Orang Tutor 11 Bulan
11.750.000
-
-
-
-
48
II.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor
70%
4.234.600.000
70%
3.982.791.300
75%
2 Mobil 0
2
Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan dan kantor
8 jenis
3
Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah Sarana dan Prasarana Alat-Alat Rumah Tangga
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki
Biaya Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 Tahun
5
Pengadaan Media Pembelajaran
Jumlah Media Pembelajaran
-Projector LCD 1 unit Layar Projector 1 unit White Board 5 unit
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki
-Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/Lemar i 235 buah
0
953.035.000
0
0
92.000.000
112.000.000
60.000.000
0 8 jenis
0 Biaya Rutin/Berka la Peralatan & Perlengkap an Kantor 1 Tahun -Projector LCD 1 unit Layar Projector 1 unit White Board 5 unit -Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/
0
1.392.301.300
0
174.490.000
198.700.000
68.900.000
4 Jenis
1 Set Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga Biaya Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 Tahun -Projector LCD 1 unit Layar Projector 1 unit White Board 5 unit -Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/Le mari 235
80%
10.133.647.000
650.000.000
720.000.000
500.000.000
150.000.000
200.000.000
70.000.000
-
8 jenis
1 Set Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga Biaya Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 Tahun -
-Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/Le mari 235
80%
1.750.000.000
-
500.000.000
500.000.000
200.000.000
-
50.000.000
0 8 jenis
1 Set Peralatan & Perlengkapa n Rumah Tangga Biaya Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapa n Kantor 1 Tahun -Projector LCD 1 unit Layar Projector 1 unit White Board 5 unit -Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/L emari 235
6.920.000.000
0
700.000.000
2.000.000.000
150.000.000
400.000.000
70.000.000
80%
7.720.000.00 0
0
0
8 jenis
1.000.000.00 0
1 Set Peralatan & Perlengkap an Rumah Tangga Biaya Rutin/Berka la Peralatan & Perlengkap an Kantor 1 Tahun -Projector LCD 1 unit Layar Projector 1 unit White Board 5 unit -Komputer 7 unit Laptop 10 unit LCD 2 unit Meja/Kursi/
49
2.000.000.00 0
150.000.000
500.000.000
70.000.000
Lemari 235 buah
7
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur
8
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor, Asrama
Jumlah gedung kantor, asrama
9
Pengadaan Bak Penampungan dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Bak penampungan dan pengeloaan sampah
1 0
Pengadaan Gudang
Jumlah gudang
1 1
Pembangunan Gedung, Asrama dan Aula
1 2
Pengadaan Lapangan Pakir dan garasi
Jumlah Gedung Kantor, Asrama dan Aula Jumlah lapangan parkir dan garasi
1 3
Pemanfaatan Lahan terbuka/Penghijauan/Taman
Jumlah lahan terbuka hijau/taman
1 4
Perencanaan Pembangungan Gedung/Asrama/Aula
Jumlah Dokumen Perencanaan
1 5
Rehab dan pembangunan Lapangan Parkir
Jumlah lapangan parkir
5 Jenis
395.000.000
4 Bangunan
2 bak penampungan dan pengelolaan sampah 1 gudang 0 1 parkir dan garasi 2 lahan terbuka hijau/taman 1 dokumen
0
2.099.925.000
40.000.000
0 3 Bangunan 1 Turap / Penahan Tanah
buah
0
750.000.000
buah
0
0
3 Bangunan
800.000.000
buah
0 3 Bangunan
0
Lemari 235 buah
0
500.000.000
3 Bangunan 1 Turap / Penahan Tanah
0
1.500.000.000
0
0
3 Bangunan 1 Turap / Penahan Tanah
2.000.000.00 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
200.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.640.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
96.000.000 0
100.000.000
0
1 Gedung
7.023.647.000
-
-
1 dokumen
-
0
0
-
0
-
0
100.000.000
0
-
50
III
IV.
1 6
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Ruang Kelas dan Asrama
Jumlah gedung kantor, ruang kelas dan asrama
6 Gedung 0
0
1 7
Pengadaan / Pengembangan Web Site & Internet
Jumlah Jaringan Website / Wifi
0
0
Pengadaan Bahan Pustaka
Jumlah bahan pustaka
0
0
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen sistem pelaporan kinerja dan keuangan
1
Penyusunan LAKIP
Jumlah Dokumen LAKIP
0
0
2
Penyusunan Renja
Jumlah Dokumen RENJA
0
0
3
Rapat Teknis Program Kegiatan
0
0
4
Penyusunan Renstra
Jumlah Dokumen rapat Program/Kegiatan Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD Bandiklat
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase aparatur yang profesional yang berkompetensi
1 dokumen
1 dokumen
75%
40.000.000
40.000.000
11.115.000.000
1 set jaringan
0
3 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
0
80%
872.850.000
525.550.000
0
58.675.000
8.675.000 10.000.000 40.000.000 0
12.253.004.310
6 Gedung
2.000.000.000
6 Gedung
2.000.000.00 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 buku
3 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
0
80%
20.000.000
90.000.000
30.000.000 20.000.000 40.000.000 0
12.872.000.000
3 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
0
85%
90.000.000
30.000.000 20.000.000 40.000.000 0
6.402.000.000
3 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
0
85%
60.000.000
10.000.000 10.000.000 40.000.000 0
20.549.823.000
4 dokumen
110.000.000
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
90%
10.000.000 10.000.000 40.000.000 50.000.000
20.646.690.0 00
51
Sekretariat
1
Monitoring Evaluasi & Pelaporan Diklat Kab/Kota
15 Monev dan Pelaporan
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat ( Rakor )
Jumlah Pemantauan terhadap diklat Kabupaten/Kota Jumlah RAKOR yang diadakan
2 3
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Jumlah Dokumen AKD
1 dokumen
1 Rakor
150.000.000
300.000.000 100.000.000
17 Monev dan Pelaporan 3 RAKOR 1 dokumen
260.000.000
150.000.000 128.237.300
17 Dokumen
3 RAKOR 1 dokumen
250.000.000
150.000.000 150.000.000
17 Dokumen
3 RAKOR 1 dokumen
200.000.000
150.000.000 100.000.000
17 Dokumen
3 RAKOR 1 dokumen
300.000.000
300.000.000 250.000.000
17 Dokumen
300.000.000
3 RAKOR
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
Bidang Diklat Teknis
Diklat Teknis
Bidang Diklat Pemerintahan dan Politik Diklat Pemerintahan dan Politik
Jumlah diklat teknis
Jumlah diklat pemerintahan dan politik
10 kegiatan
4 kegiatan
3.245.000.000
1.460.000.000
6 kegiatan
5 kegiatan
2.478.530.510
2.422.621.500
4 kegiatan
4 kegiatan
1.782.000.000
2.200.000.000
4 kegiatan
4 kegiatan
1.400.000.000
1.400.000.000
8 kegiatan
2 kegiatann
4.594.223.000
1.020.000.000
5 kegiatan
3 kegiatan
2.466.610.00 0
1.600.000.00 0
Bidang Diklat Fungsional Diklat Fungsional
Jumlah diklat fungsional
3 kegiatan
1.210.000.000
5 kegiatan
2.332.314.500
4 kegiatan
2.200.000.000
4 kegiatan
1.400.000.000
12 kegiatan
5.600.000.000
12 kegiatan
5.600.000.00 0
Bidang Diklat Kepemimpinan
52
1
V.
Diklat Kepemimpinan tingkat dasar dan menengah
Jumlah diklat kepemimpinan
Pendidikan Kedinasan
Jumlah Aparatur dan Widyaiswara yang profesional
1
Jumlah widyaiswara yang terampil dan profesional
2
3
Peningkatan Keterampilan & Profesional Widyaiswara
Orasi Ilmiah & Seminar Kewidyaiswaraan
Peningkatan Kompetensi Widyaiswara
Peningkatan Keterampilan & Profesionalisme Aparatur
Jumlah aparatur yang terampil dan profesional
3 kegiatan
54 orang terdidik
24 Widyaiswara terdidik
0 30 orang terdidik
4 kegiatan 4.650.000.000
300.000.000
150.000.000
0
150.000.000
18.305.750.000
54 orang terdidik dan 2 WI Utama 24 Widyaiswar a terdidik 2 Widyaiswar a, 200 Peserta 30 orang terdidik
4.481.300.500
1.146.695.500
685.495.500
160.200.000 301.000.000
20.261.476.310
4 kegiatan
84 orang terdidik dan 2 WI Utama 24 Widyaiswara terdidik 2 Widyaiswara, 100 Peserta 30 orang terdidik
2 kegiatan 6.140.000.000
1.100.000.000
590.000.000
150.000.000 360.000.000
27.755.447.000
84 orang terdidik dan 2 WI Utama 24 Widyaiswara terdidik 2 Widyaiswara, 100 Peserta 60 orang terdidik
1.752.000.000
5 kegiatan
84 orang terdidik dan 2 WI Utama
560.000.000
200.000.000
360.000.000
12.000.000.000
24 Widyaiswara terdidik 2 Widyaiswara, 100 Peserta 60 orang terdidik
8.485.600.000
2.100.000.000
1.500.000.000
250.000.000 350.000.000
6 kegiatan
84 orang terdidik dan 2 WI Utama
10.080.080.0 00
2.100.000.00 0
24 Widyaiswar a terdidik 2 Widyaiswar a, 100 Peserta 60 orang terdidik
33.474.123.000
1.500.000.00 0
250.000.000 350.000.000
34.570.990.0 00
53
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD telah ditetapkan indikator kinerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
56
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1 1
TUJUAN
Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi yang baik
INDIKATOR TUJUAN
Persentase aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5 % jam kerja setahun 2
Meningkatnya kualitas penyelenggara an diklat
Persentase Penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan SOP Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap penyelenggaraan diklat
IndikatorKinerja Utama 2
Persentase aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya Persentase aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5 % dari jam kerja setahun
Meningkatnya kualitas pelayanan diklat aparatur
Tahun awal 2013
Rumus Perhitungan
Persentase pelayanan diklat yang telah sesuai dengan SOP
Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
5
6
7
8
9
Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 10
Target CapaianSetiapTahun
Jumlah aparatur yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya ________________________________ X 100% Jumlah aparatur
80
80
85
90
95
100
100%
Aparatur yang mengikuti diklat lebih dari 5 % dari jam kerja setahun ________________________________ X 100% Jumlah aparatur
20
25
30
35
40
45
45%
80
80
85
85
90
90
90%
80
80
85
85
90
90
90%
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
100%
100%
57
BAB VII PENUTUP Pokok-pokok pikiran yang ada dalam penyusunan perencanaan, strategi, Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 berisikan rangkaian program dan kegiatan guna diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada, yaitu faktor internal dan eksternal serta kondisi lingkungan lembaga diklat. Sebagai tolak ukur dan sekaligus penuntun bagi segenap organisasi, maka kita perlu secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan kediklatan dengan posisi serta peran yang diemban masing-masing. Hal diatas menyadarkan kita bahwa Renstra Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan benar-benar didasarkan atas analisis yang akurat dengan melihat potensi yang ada sehingga wajar bila Renstra mengakomodir semua kepentingan organisasi yang ditetapkan secara bersama dan harus dipatuhi secara bersama-sama pula. Demikian kiranya Renstra badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dipedomani dan bermanfaat bagi kita bersama.
58
59
