KERANGKA ACUAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PUG TINGKAT OPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 A. PENDAHULUAN Pengarusutamaan
Gender
(PUG)
merupakan
strategi
untuk
mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 mengamanatkan pembentukan kelembagaan PUG yaitu Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point PUG. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk kelembagaan sebagaimana amanat Permendagri tersebut. Pokja PUG telah terbentuk, namun anggota Pokja PUG belum sepenuhnya paham akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Pokja. Sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mengalami perombakan mulai dari struktur OPD, pejabat administrator, pejabat pengawas hingga staf pelaksana. Oleh karena itu, pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan baru, sehingga sosialisasi PUG pada tiap-tiap OPD melalui focal point gender harus dilakukan sedini mungkin agar pengimplementasian PUG pada program dan kegiatan dapat terlaksana. Belum semua OPD Provinsi Jawa Tengah membentuk Focal Point Gender, pada sebagian OPD yang membentuk Focal Point, rata-rata belum melembaga
pada
OPD
dimaksud.
Belum
optimalnya
pengelolaan
kelembagaan PUG disebabkan persepsi yang masih bias tentang gender dan PUG sebagai sebuah strategi nasional. Beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan adalah : a. Penguatan kelembagaan baik Pokja dan Focal Point harus mendapat porsi yang besar, agar PUG bukan dipandang sebagai tuntutan persamaan hak perempuan dan laki-laki; b. Perspektif
kesetaraan
gender
perlu
ditingkatkan
dalam
proses
pembangunan, baik ditingkat nasional dan daerah; c. Koordinasi antar OPD masih perlu ditingkatkan; d. Penguatan dasar hukum PPRG dan mekanisme pemantauan dan evaluasi; e. Penguatan kapasitas instansi pelaksana PPRG. 1
Dari beberapa permasalahan dan tantangan tersebut, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi PUG tingkat Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 9. DPA- SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03537/DPA/2017 pada Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota.
2
C. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. TUJUAN Tujuan Rakor PUG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017: a. Menyepakati langkah-langkah PPRG Tahun 2017; b. Merencanakan program dan kegiatan yang di PPRG kan tahun 2017; c. Mengevaluasi pelaksanaan PUG Tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah. 2. HASIL YANG DIHARAPKAN a. Kesepakatan program dan kegiatan yang akan di PPRGkan tahun 2017; b. Langkah-langkah yang disepakati bersama tentang PPRG dimasingmasing SKPD, terutama untuk tahun 2017; c. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan PUG tahun 2016 di SKPD Provinsi Jawa Tengah. 3. PELAKSANAAN Rakor Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari : Selasa Tanggal : 7 Februari 2017 Pukul : 08.00 s/d selesai Tempat : Hotel @Hom Jl. Pandanaran 119 Semarang 4. PESERTA Peserta Rakor sejumlah 60 orang terdiri dari unsur aparatur OPD Provinsi (Anggota Pokja PUG Provinsi). 5. NARASUMBER PNS dan FASILITATOR Non PNS Narasumber PNS : Bappeda Fasilitator Non PNS : LPPSP 6. PROSES a. Pembukaan b. Laporan Penyelenggaraan c. Paparan d. Diskusi e. Penutup. 7. METODE a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi
8. SUMBER DANA 3
Pelaksanaan Kegiatan “Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Tahun 2017” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah pada Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
4
JADWAL PELAKSANAAN RAKOR PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 7 Februari 2017 WAKTU
AGENDA
PEMBICARA/ MODERATOR
08.30 – 09.00
Registrasi
Panitia
09.00 – 09.30
Pembukaan
Panitia
09.30 – 11.00
Materi
Fasilitator/Narasumber
11.00 – 12.30
Materi
Fasilitator/Narasumber
12.30 – 13.30
ISHOMA
Panitia
13.30 – 15.00
Materi
Fasilitator
15.00 – 15.30
ISHOMA
Panitia
15.30 – 16.45
Diskusi
Fasilitator
16.45 – 17.00
Penutup
Panitia
5
6
