KERANGKA ACUAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2016 A. PENDAHULUAN. Perubahan tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility). CSR adalah kemitraan yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi bagi perkembangan ekonomi secara umum, dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Didalam CSR terkandung nilai kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat secara sistematis, berkelanjutan untuk hasil terbaik dengan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan programprogram CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam. Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Namun demikian dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-rogram CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial. Manfaat bagi Masyarakat, CSR akan lebih berdampak bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR
(Corporate Social Responsibility)
2 Dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah, tentunya dalam penanganan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah diperlukan adanya peran serta berbagai pihak termasuk Dunia Usaha untuk ikut membantu dalam Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) nya. Telah diyakini bahwa setiap dunia usaha telah melaksanakan CSR dilingkungannya, akan tetapi dikarenakan tidak terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak terlihat peran serta dunia usaha dalam membantu pemerintah. Kemiskinan merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak guna mewujudkan kehidupan masyarakat agar lebih bermartabat. Karena itu dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut diupayakan dengan melakukan penajaman di beberapa aspek, yang meliputi penetapan sasaran, perencanaan dan keterpaduan program, pengawasan dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari, serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup, memerlukan keterpaduan dalam penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Provinsi, upaya tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bermaksud melaksanakan rapat kordinasi peningkatan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya di Jawa Tengah sesuai visi Bapak Gubernur Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari ”Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. B. NAMA KEGIATAN. “KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN”.
3 C. DASAR. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015; 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Nomor 1.22.04.08.22.06.5.2 tanggal 28 Desember 2015 Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; D. MAKSUD DAN TUJUAN Terwujudnya sinergitas kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan peran dunia usaha untuk program CSR dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. E. PELAKSANAAN. Hari, Tanggal : Rabu, 3 Agustus 2016 Tempat : Lor in Solo Hotel, Jalan Adi Sucipto Nomor 47, Karanganyar, Solo.
F. METODE. 1. Ceramah / Paparan. 2. Diskusi. G. PEMBICARA. 1. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pembangunan 2. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan. 3. Direktur PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap H. MODERATOR. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah;
4 I. PESERTA. Jumlah peserta rapat berjumlah 100 orang terdiri dari unsur Pengusaha dan SKPD Dinas Teknis Provinsi. J. BIAYA. Biaya penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi peningkatan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Tengah, dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Nomor 1.22.04.08.22.06.5.2 tanggal 28 Desember 2015 di Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah. K. PENUTUP. Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semarang,
Juni 2016
Kepala Biro Bina Sosial Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
NUNUK HARDIYANI, S.H, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19580205 198703 2 006
JADWAL RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NO
JAM
URAIAN
KETERANGAN
1
08.00 – 09.00
Registrasi Peserta
Panitia
2
09.00 – 09.05
Pembukaan
Panitia
3
09.05 – 09.15
Lagu Indonesia Raya
Panitia
4
09.15 – 09.25
Do’a
5
09.25 – 09.40
Laporan penyelenggaraan
6
09.40 – 10.10
Sambutan Sekda sekaligus Pembukaan
7
10.10 – 12.30
Paparan dan diskusi : 1. Staf Ahli Pembangunan
Biro Binsos
Gubernur
Bidang Moderator
“Kemitraan Dunia Usaha dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan” 2. PT Holcim, dengan materi “Implementasi Program CSR PT Holcim di Jawa Tengah” 3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah : “Partisipasi Dunia Usaha dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Dana CSR” 8
12.30 – 12.55
Stressing sekaligus penutupan
Moderator
9
13.00
Ishoma dan ramah tamah
Panitia Semarang,
Juni 2016
Biro Bina Sosial Setda Prov. Jateng
