KERANGKA ACUAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PPRG BAGI PERENCANA OPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk penerapan PUG antara lain Gender Analysis Pathway (GAP) atau Problem Based Approach (PROBA). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi di tingkat daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pengalaman DPPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah dalam memfasilitasi implementasi PUG di daerah, salah satu permasalahan yang ditemui, adalah masih terbatasnya pengetahuan bagaimana isu gender diterapkan dalam konteks desentralisasi mengingat pemerintah daerah terikat pada peraturan-peraturan khusus, termasuk peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, kewenangan daerah, dan organisasi pemerintah daerah. Sementara disisi lain, ada Permendagri No. 15/2008 jo Permendagri
67/2011
tentang
Pedoman
Umum
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menjadi kebijakan pendukung yang sangat penting bagi implementasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG).
1
Untuk mengatasi permasalahan tersebut masih dibutuhkan banyak fasilitator gender di Provinsi yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam proses integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. Namun dalam kenyataannya saat ini jumlah dan kapasitas fasilitator yang benar-benar dapat memberikan pelatihan dan pendampingan PPRG kepada pemerintah daerah masih sangat terbatas. Seringkali fasilitator gender kurang memahami proses perencanaan dan penganggaran di daerah maupun manajemen berbasis kinerja yang menjadi prinsip dasar pekerjaan pelayanan publik. Sebaliknya, aparat pemerintah seringkali kurang memiliki kapasitas analitis untuk mengintegrasikan suatu aspek pengarusutamaan dalam proses rutin perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Training of Trainer (ToT) PPRG Bagi Perencana OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008;
2
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 9. DPA- OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 03537/DPA/2017 pada Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota.
C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud diselenggarakannya kegiatan TOT PPRG bagi Perencana OPD Provinsi adalah menyediakan fasilitator PPRG di Provinsi Jawa Tengah yang handal dalam Perencanaan dan penganggaran responsif gender. 2. Tujuan diselenggarakanya kegiatan ini adalah : a) Mempercepat implementasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri No.15/2008 jo Permendagri 67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah; b) Meningkatkan kapasitas para fasilitator dalam memfasilitasi proses PPRG yang komprehensif; c)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia.
D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Jumlah Fasilitator Gender bagi perencana di OPD Provinsi yang handal
dalam hal konsep dan prinsip gender serta implementasi PUG dalam Pembangunan meningkat. 2. Fasilitator yang dapat memahami isu gender serta manfaat PUG dalam
pembangunan.
3
3. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan yang komprehensif tentang konsep, prinsip dan analisis gender bagi perencana. 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia. E. PELAKSANAAN TOT PPRG bagi Perencana OPD Provinsi Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari
: Senin - Rabu
Tanggal
: 22 – 24 Mei 2017
Pukul
: 08.30 s/d selesai
Tempat
: Hotel Laras Asri Jl. Jend Sudirman No.335 Salatiga
F. PESERTA Peserta pelatihan sejumlah 20 orang terdiri dari unsur OPD Provinsi Jawa Tengah.
G. FASILITATOR Non PNS Fasilitator Non PNS : LPPSP Jawa Tengah
H. PROSES 1. Pembukaan 2. Laporan Penyelenggaraan 3. Pre Test 4. Review Pemahaman 5. Teknik Fasilitasi 6. Praktek Fasilitasi 7. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan 8. Post Test.
4
I. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan “Training of Trainer (ToT) PPRG Bagi Perencana OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017” dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah pada Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
J. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Training of Trainer (ToT) PPRG Bagi Perencana OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
5
