KERANGKA ACUAN KEGIATAN CAPACITY BUILDING BAGI KADER PENDAMPING LANSIA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
A. PENDAHULUAN Salah
satu
indikator
keberhasilan
pembangunan
adalah
semakin
meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 % dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia perempuan lebh besar daripada laki-laki, yaitu 10,77 juta lansia perempuan dibandingkan 9,47 juta lansia laki-laki. Menurut data Profil Lansia 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa tengah, jumlah lansia di Jawa Tengah tahun 2014 adalah sebanyak 3,83 juta (11,43 % dari penduduk Jawa Tengah). Usia harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini berakibat pada jumlah penduduk lansia laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk lansia perempuan. Fenomena tersebut tergambar dari besaran rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk lansia. Sex ratio pada tahun 2014 sebesar 86,26 %, yang berarti setiap 100 lansia terdapat hanya sekitar 86 lansia laki-laki. Atau dengan kata lain ada 8 penduduk lansia laki-laki berbanding 10 penduduk lansia perempuan. Oleh karena itu, permasalahan lansia secara umum di Jawa Tengah adalah permasalahan yang lebih didominasi oleh perempun. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2014, jumlah lansia di Jawa Tengah di urutan kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya jumlah lansia bisa dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan manusia dengan indikator bertambahnya usia harapan hidup. Di sisi lain hal itu juga menghadirkan tantangan mengenai angka ketergantungan hidup yang akan berkorelasi dengan beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia. Mindset yang selama ini ada pun juga menempatkan penduduk lanjut usia dalam kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan negara. Meskipun pada kenyataannya, dari data Susenas tahun 2014 menunjukkan masih banyak lansia yang produktif. Dari keseluruhan penduduk lansia di Jawa Tengah, 51,12% ternyata masih bekerja.
Tingginya persentase lansia yang bekerja bisa dipandang bahwa mereka masih benar-benar mampu bekerja tapi juga bisa bermakna bahwa tingkat kesejahteraan lansia masih rendah sehingga di usia senja mereka terpaksa masih harus bekerja menghidupi diri dan keluarganya. Bahkan sebagian perempuan lansia yang seharusnya sudah harus beristirahat menikmati hari tuanya ternyata masih harus mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, mengasuh cucu, serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya, bahkan tidak sedikit lansia khususnya perempuan yang hidupnya menderita di masa tuanya. Selain itu, perempuan lansia juga berpotensi mengalami diskriminasi ganda, baik karena statusnya sebagai perempuan maupun karena statusnya sebagai penduduk yang usianya sudah lanjut. Sebagai perempuan, diskriminasi yang disebabkan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak usia muda. Hal ini kita ketahui sebagai akibat dari perbedaan yang sifatnya kodrati maupun sebagai akibat dari perbedaan gender, oleh sebab itu perlu dilakukan pembekalan dan persiapan kepada perempuan yang sudah beranjak tua, agar kelak mereka bisa menikmati hari tuanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan Provinsi Jawa Tengah. B. DASAR 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 64); 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 69); 12. DPA BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Nomor 1.11.01.03.17.72.5.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan. C. TUJUAN KEGIATAN 1. Melatih kader pendamping lansia perempuan; 2. Memberikan penguatan kepada lansia perempuan; 3. Mengurangi diskriminasi terhadap lansia; 4. Meningkatkan peran, dukungan dan kepedulian masyarakat mengenai keberadaan lansia;
D. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah. 2. Waktu dan Tempat Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal
: Selasa – Rabu, 16 – 17 Februari 2016
Jam
: 09.00 WIB s/d selesai
Tempat
: Hotel Dana Jl. Slamet Riyadi No. 286 Surakarta
3. Fasilitator Fasilitator pada Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan yaitu Drs. Rakun, M.Pd dari Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Jawa Tengah. 4. Narasumber Narasumber pada Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan yaitu dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. 5. Peserta Peserta Kegiatan sejumlah 40 orang Non PNS dari 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Penggerak Kelompok Lansia. Unsur tersebut bisa berasal dari Ketua Posyandu, Ketua Bina Keluarga Lansia, Ketua Bina Keluarga Sejahtera, Komda Lansia atau unsur lain yang bisa mendampingi lansia perempuan. E. PROSES KEGIATAN Kegiatan
Capacity Building
Bagi
Kader
Pendamping
Lansia
Perempuan
dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dengan proses kegiatan sebagai berikut: Hari 1 1. Pembukaan 2. Perkenalan Peserta 3. Kontrak Belajar 4. Brainstorming 5. Diskusi Kelompok 6. Paparan hasil diskusi kelompok 7. Paparan Narasumber
Hari 2 1. Review Hari I 2. Rencana Tindak Lanjut 3. Paparan 4. Kesimpulan dan Penutup F. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Nomor 1.11.01.03.17.72.5.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan. G. PENUTUP Demikian kerangka acuan Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Semarang,
Februari 2016
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
Jadwal Kegiatan Capacity Building Bagi Kader Pendamping Lansia Perempuan Provinsi Jawa Tengah Hari I : Selasa, 16 Februari 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jam 09.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 10.45 10.45 – 11.15 11.15 – 12.15 12.15 – 13.15 13.15 – 14.15 14.15 - 15.15 15.15 – 15.30 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 17.30 – 19.00 19.00 – 20.00
Acara Registrasi Pembukaan Coffe Break Perkenalan Peserta Kontrak Belajar Brainstorming Ishoma Diskusi Kelompok Paparan Coffe Break Paparan Narasumber DIskusi kelompok Ishoma Paparan
Pembicara BP3AKB Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Narasumber Fasilitator Fasilitator
Ket. Panitia Panitia
Panitia Panitia Panitia
Hari 2 : Rabu, 17 Februari 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jam 06.00 – 07.30 07.30 – 08.00 08.00 – 09.00 09.00 – 09.15 09.15 – 10.15 10.15 – 10.45
Acara Makan Pagi Review Hari I Rencana Tindak Lanjut Coffe Break Paparan Kesimpulan & Penutup
Pembicara Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator & BP3AKB
Ket. Panitia Panitia
