PERLINDUNGAN ANAK-ANAK MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK I. PENDAHULUAN

Chairul Bariah: Perlindungan Anak-Anak Menurut Konvensi Anak-Anak , 2001 USU Repository©2006

PERLINDUNGAN ANAK-ANAK MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hak-hak anak adalah bagian dari totalitas masalah sosial yang berkembang bersamaan dengan segenap masalah lainnya. Munculnya anak-anak yang bekerja, kekerasan terhadap anak, pelacuran anak dan sejumlah masalah anak-anak yang berada dalam situasi sulit adalah wujud dari masalah sosial. Masalah anak adalah wujud dinamika sosial ekonomi dan politik dalam wacana (nasional, regional dan global) yang lebih luas. Realitas buruk mengenai anak di dunia bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang telah membangun sekalipun pembangunan ekonomi membuat masalah lain yang mengejutkan di antaranya adalah anak jalanan pekerja anak, ekploitasi seks anak sebagai pekerja seks anak, perdagangan anak penculikan anak dan sering dirilis media massa perlakuan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak Perkiraan mengenai jumlah pekerja anak di Indonesia sangat bervariasi dari 2 hingga 10 juta anak berusia di bawah 15 tahun. Buruh di anak pabrik dan pembantu rumah tangga kebanyakan perempuan dan tidak sekolah. Sedangkan pekerja anak di pedesaan atau sektor informal

1 Chairul Bariah: Perlindungan Anak-Anak Menurut Konvensi Anak-Anak , 2001 USU Repository©2006

perkotaan kebanyakan laki-laki serta sebagian masih sekolah (Tjandraningsih, 1998 : 18).

B. Pengertian Judul Pada bagian ini dijelaskan mengenai batasan judul tugas ini yang mengantar tentang perundangan hak-hak anak, menurut konvensi hak dan anak Indonesia yang telah diratifikasi dengan Kepres No.36 tabun 1990 antara lain mencakup : -

Hak atas kelangsungan hidup

-

Hak atas perlindungan

- Hak untuk tambah kembang optimal - Hak untuk berpartisipasi (Tunggal, 2000 : 8). Hak-hak anak di Indonesia, terutama mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda anak secara harmonis demi pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, remaja dan tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi. Apabila anak-anak dan remaja yang melakukan perbuatan melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak harus dilakukan dengan ancaman hukuman seperti orang dewasa. Berdasarkan batasan dan konsep dari bagian judul di atas maka untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari : a. Suatu keadaan b. Perilaku anak-anak /pribadi c. Perilaku kelompok (Soekanto, 1984 : 96).


C. Permasalahan Bila dicermati pendapat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2000 telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk dengan UU No. 1 /2000. Namun, ratifikasi tersebut sepatutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan pelaksanaan agar operasional. Satu hal yang juga dinilai lebih penting adalah perlu segera direalisasikan UU Perlindungan Anak. Penandatangan UU Ratifikasi Konvensi ILO NO. 182 memperkuat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden, dengan memberikan batasan untuk melindungi kepentingan pekerja anak. Dalam Konvensi ILO NO.182 antara lain dinyatakan, anak tidak boleh diperdagangkan, diperbudak melakukan kerja paksa, selain itu tempat kerja anak tidak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi anak untuk bekerja, sepanjang hal itu untuk kepentingan anak dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak-anak. Perhatian terhadap anak-anak di suatu masyarakat bangsa khusus terhadap anak-anak adalah merupakan unsur penting, yang berhubungan


dengan latar belakang kemiskinan, keterbelakangan, sistim kesejahteraan sosial yang ada belum memakai dan belum dapat menjawab tantangan yang ada, banyak anak-anak bekerja karena orang tua tidak mampu memberi biaya sekolah, walaupun Pemerintah memberi subsidi bebas uang sekolah, tetapi tetap saja anak-anak tidak mampu untuk duduk di bangku sekolah, oleh karena orang tua anak tersebut ikut membantu bekerja di usia dini. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, keadilan sosial dalam per-Undang-undangan dan peraturan hukum yang belum memadai dan pelaksanaan Undang Undang yang belum efektif berlaku di masyarakat menyebabkan permasalahan anak-anak semakin kompleks. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation) telah menyetujui dan mensyahkan Konvensi Nomor 138/1973 tentang Penanggulangan Masalah Pekerja Anak dengan menetapkan batas usia atau umur minimum 15 tahun untuk dapat bekerja, dengan pengecualian diberlakukan bagi negara-negara berkembang dengan batas usia yaitu 14 tahun. Pada Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM), pada pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa : “Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus, semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.


Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa : Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma setidak-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkat dasar. Pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa : Ibu Bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang diberikan kepada anak-anak mereka (Tunggal, 2000 : 8).

D. Anak-Anak Dalam Pandangan Hukum Internasional •

Sampai pada abad terakhir, di dalam sebagian besar sistem hukum, anak-anak dianggap sebagai tidak lebih dari kekayaan seorang bapak, yang berhak untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki terhadap anaknya tanpa ada campur tangan.

•

konsep hukum ini mulai berubah pada awal tahun 1800-an. Konsep hukum ini digantikan dengan tanggung jawab hukum dan politik untuk menjamin perlindungan anak-anak yang memerlukan pengasuh dan perlindungan dari eksploitasi, penyalah gunaan dan pelantaran. Tanggung jawab seperti berlanjut sampai sekarang ini. Konsep ini memandang anak-anak sebagai makhluk yang memerlukan perlindungan.

•

Konsep tersebut ditambah dengan adanya pengakuan bahwa anak-anak adalah juga umat manusia yang memiliki hak-hak dan tanggung


•

jawab. Kadang-kadang pendekatan hukum terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak menimbulkan ketegangan-ketegangan.

•

Konsep anak-anak dan masa kanak-kanak yang sedang berubah di dalam hukum nasional telah digambarkan dalam pengembangan hukum intemasional yang menangani anak-anak. Memang perubahan konsep ini telah didorong oleh pengembangan hukum internasional.

Hak Asasi Manusia Dan Hak-Hak Anak •

Pertama, apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu ? Ide tentang hak asasi manusia (HAM) bukanlah ide yang baru. Sebagian besar agama dan filosofi berisi tentang ide-ide yang mendukung konsep HAM yang ada saat ini. Negara-negara di dunia telah mencapai kesepakatan tentang standar HAM. Standar ini telah dinyatakan di dalam fakta-fakta dan deklarasi internasional dan secara kurang resmi di dalam norma-norma tingkah laku yang ditentukan oleh nilai-nilai, budaya dan agama. Namun sering ada diskusi yang hangat tentang HAM dan timbul banyak perbedaan pendapat. Sering timbul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana standar HAM diinterpretasikan pada situasi-situasi tertentu.

•

Hak asasi manusia berasal dari kedudukan kita sebagai manusia di dalam masyarakat. Beberapa orang memandang HAM sebagai hal yang bersifat keagamaan, sedang yang lainnya melihatnya sebagai


duniawi. HAM adalah suatu jenis tuntutan khusus, yang diajukan secara kuat oleh orang per orang atau kelompok orang pada suatu masyarakat secara keseluruhan. Apabila HAM dibenarkan atas dasar sistem etika maka hak asasi itu Bering juga disebut sebagai hak moral: bila hak asasi itu dituangkan dalam hukum maka hak asasi itu disebut hak hukum. Hak asai manusia biasanya dipandang memiliki dimensi internasional. •

Tidak setiap tuntutan yang diajukan secara individual atau kelompok di dalam masyarakat dapat dianggap sebagai suatu hak. HAM lebih dari sekedar sebuah tuntutan dan memiliki beberapa ciri khusus. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

Inheran (melekat) - Orang memiliki hak asasi manusia karena ia adalah umat manusia.

Universal - Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jender atau perbedaan yang lainnya. Memang, persamaan adalah salah satu dari ide-ide Hak asasi manusia yang fundamental.

Tak diingkari - Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan.

Tak dapat dibagi - Semua orang berhak mendapat semua hak, apakah itu hak sipil dan politik, atau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.


Saling tergantung - Penikmatan salah satu hak dipengaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya; penikmatan hak-hak sipil dan politik memungkinkan untuk menikmati hak-hak ekonomi dan sosial yang lebih baik, dan penikmatan hak-hak ekonomi dan sosial memungkinkan untuk menikmati hak-hak spil dan politik yang lebih baik.

•

Hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan. Hak tersebut juga meliputi hak-hak sosial dan ekonomi seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan keschatan dan juga hak untuk ikut serta dalam pembangunan.

•

Beberapa hak berlaku untuk individual yang disebut hak individual seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Beberapa hak lainnya berlaku untuk kelompok orang dan dinamakan hak kolektif seperti hak untuk ikut serta dalam pembangunan atau hak untuk menentukan nasib sendiri.

•

Hak untuk ikut serta dalam pembangunan menyatakan bahwa setiap orang dan semua bangsa berhak untuk ikut serta di dalam memberikan sumbangan kepada, dan menikmati pembangunari ekonomi, sosial, budaya dan politik, dalam mana semua HAM dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya diwujudkan.

•

Ide tentang hak asasi manusia telah ada selama ratusan tahun. Namun sesungguhnya perkembangan standar HAM intemasional baru dimulai dan segera setelah perang Dunia II. Negara-negara pemenang perang


bersatu untuk mendirikan perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Salah satu hasil awal PBB adalah konsep dan pengadopsi Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia ( HAM ) pada tahun 1948. •

Hak-hak yang ditetapkan di dalam Deklarasi Universal merupakan dasar sebagian besar pembuatan hukum hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi,

Hak untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

Hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum,

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam peradilan, Hak untuk mendapatkan keleluasan pribadi,

Kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan, Kebebasan mengeluarkan pendapat,

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai; hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan,

Hak untuk mendapatkan keamanan sosial,

Hak untuk mendapatkan kesempatan kerja,

Hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak, Hak untuk mendapatkan pendidikan.


Deklarasi Universal merupakan dasar HAM. Deklarasi Universal merupakan dasar bagi perlindungan dan pemajuan HAM di seluruh dunia dan didukung oleh semua negara termasuk Indonesia. Sebagian besar Deklarasi Universal sekarang ini adalah hukum adat internasional dan mengikat pada semua negara

Fakta -fakta Hak Asasi Manusia •

Fakta adalah seperti sebuah kontrak. Suatu negara untuk memutuskan menjadi anggota dari suatu fakta secara hukum terikat untuk melaksanakannya. Konvensi tentang Hak-hak anak adalah salah satu dari enam fakta hak asasi yang utama. Lima fakta lainnya adalah : ¾

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)

¾

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1996 (ICESCR)

¾

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD)

¾

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 1979 (CEDAW)

¾

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

•

ICCPR dan ICESCR menjelaskan ketetapan-ketetapan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ICCPR dan ICESCR, berfungsi


sebagai payung bagi fakta-fakta lainnya yang menangani persoalan-persoalan khusus secara lebih mendetail. •

Indonesia adalah anggota CERD, CEDAW, CROC, dan CAT. Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan konvensi-konvensi itu. Indonesia telah menunjukkan keinginannya untuk segera meratifikasi ICCPR dan ICESCR.

•

Kewajiban pokok pemerintah Indonesia adalah menjamin bahwa semua orang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan di dalam suatu fakta, di mana Indonesia menjadi anggotanya. Hal ini mungkin memerlukan penerimaan perundang-undangan atau peraturan yang baru dan mungkin juga memerlukan modifikasi atau pencabutan setiap perundang-undangan yang ada, yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan fakta.

•

Pemberian hak-hak hukum atau hak-hak formal adalah satu-satunya langkah di dalam proses itu. Negara harus menjamin bahwa hak-hak tersebut benar-benar dinikmati oleh semua orang. Untuk mencapai hal ini, akan ada juga kebutuhan untuk mengadopsi

F. Konvensi Hak-Hak Anak (The Convention on the Rights of the Child ICROC)

Pasal 1

Seorang anak adalah orang yang berusia di bawah usia 18 tahun, kecuali hukum menyatakan sebaliknya.


Pasal 2 Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini akan berlaku pada semua anak yang ada di dalam suatu negara tanpa segala macam diskriminasi. Anak akan mesti dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status keluarga, kegiatan atau kepercayaannya.

Pasal 3 Yang terpenting bagi anak adalah mendapatkan pertimbangan utama dalam semua keputusan-keputusan hukum dan adminstrasi ; Negara (dalam hal ini, Pemerintah Indonesia) mesti memastikan diadakannya standar lembaga yang layak bagi perawatan dan perlindungan anak-anak dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 4 Negara mesti memastikan hak-hak dalam Konvensi ini dilaksanakan.

Pasal 5 Negara mesti menghormati hak-hak dari orang tua dan wali anak untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dalam Konvensi ini.

Pasal 6 Anak-anak memiliki hak untuk hidup. Negara mesti memastikan keselamatan dan perkembangan anak-anak.

Pasal 7 Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan dan untuk mengetahui dan dirawat oleh orangtua.

Pasal 8


Setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan atau mengadakan kembali identitasnya, termasuk nama, kebangsaan dan hubungan keluarga.

Pasal 9 Anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya kecuali kalau hal ini demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut. Kalau kedua orangtua berpisah, anak memiliki hak untuk mempertahankan kontak dengan kedua orangtuanya. Negara mesti menyediakan informasi yang relevan di mana negara bertanggung jawab bagi keterpisahan kedua orangtua itu.

Pasal 10 Anak memiliki hak untuk memasuki atau meninggalkan negara bagi maksud reunifikasi keluarga.

Pasal 11 Negara akan memberantas pengiriman anak ke luar negeri secara gelap dan tak kembalinya anak dari luar negeri.

Pasal 12 Anak memiliki hak untuk mengekpresikan pandangannya dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan dirinya dan untuk didengar dalam setiap acara/ prosedur yang relevan.

Pasal 13 Anak memiliki hak untuk mencari, menerima, dan memberi informasi melalui media dan melintasi perbatasan.


Pasal 14 Anak memiliki hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Negara mesti menghormati hak-hak dan orangtua atau wali anak untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam hal penggunaan hak ini.

Pasal 15 Anak memiliki hak untuk bergaul dan berserikat secara bebas dan damai.

Pasal 16 Anak-anak tak mesti tunduk kepada campur tangan pada keleluasaan pribadi, keluarga, rumah mereka atau korespondensi mereka, atau pada kehormatan dan reputasi mereka.

Pasal 17 Negara mesti memastikan bahwa anak-anak memiliki akses kepada informasi dan materi dari keanekaragaman sumber-sumber nasional dan internasional.

Pasal 18 Negara mesti mengakui prinsip bahwa kedua orangtua anak bertanggungjawab untuk membesarkan dan mengembangkan anak dan bahwa, dalam pertimbangan inilah, orangtua atau wali anak memiliki tanggungjawab utama. Negara mesti membantu orangtua atau wali anak dalam tanggungjawab ini dan mesti memastikan tersedianya perawatan anak bagi orangtua yang bekerja.


Pasal 19 Negara

akan

melindungi

anak-anak

dari

semua

bentuk

kekerasan,

perlakuan

sewenang-wenang, pengabaian dan eksploitasi selagi mereka berada di bawah asuhan orangtua atau orang lain dan menginplementasikan pencegahan dan program perawatan.

Pasal 20 Anak-anak mempunyai hak terhadap bantuan dan perlindungan khusus dari Negara ketika kehilangan lingkungan keluarga. Negara akan memastikan perlindungan alternatif bagi anak-anak seperti itu, seperti misalnya rumah penampungan, kafalah dari hukum Islam, adopsi atau penempatan di lembaga-lembaga yang cocok.

Pasal 21 Negara akan mengatur setiap proses adopsi, termasuk adopsi antar-negara sehingga hal-hal yang terbaik untuk anak itu bisa tercapai.

Pasal 22 Negara akan melindungi dan membantu anak-anak pengungsi dan bekerja sama dengan PBB dan organisasi-organisasi yang relevan untuk menyediakan bantuan dan perlindungan.


Pasal 23 Anak-anak cacat memiliki hak bagi bantuan dan perawatan khusus sehingga mereka bisa menikmati hidup yang layak dan seutuhnya, dalam kondisi bermartabat, mandiri dan bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pasal 24 Anak-anak memiliki hak terhadap standar kesehatan tertinggi yang bisa diperoleh dan bagi fasilitas perawatan dan rehabilitasi. Negara akan mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi kematian anak dan bayi, memerangi penyakit dan kurang gizi, memastikan perawatan sebelum dan setelah melahirkan bagi para ibu, menyediakan akses bagi pendidikan kesehatan,

mengembangkan

perawatan

kesehatan

preventif

dan

menghilangkan

praktek-praktek tradisional yang berbahaya.

Pasal 25 Anak-anak yang telah ditempatkan untuk tujuan-tujuan pemeliharaan, perlindungan dan perawatan kesehatan meniiliki hak untuk secara berkala meninjau ulang penempatan mereka.

Pasal 26 Anak-anak memiliki hak, di mana layak, untuk mengambil keuntungan keselamatan sosial (social security).

Pasal 27 Anak memiliki hak terhadap standar kehidupan layak. Orangtua atau wali memiliki tanggungjawab utama, namun Negara mesti membantu para


orangtua untuk mengimplementasikan hak ini khususnya yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan.

Pasal 28 Anak-anak memiliki hak bagi pendidikan. Negara mesti menyediakan pendidikan dasar wajib dan gratis, memastikan akses setara ke pendidikan sekolah lanjutan pertama dan yang lebih tinggi lagi dan memastikan bahwa disiplin sekolah merefleksikan martabat manusiawi dari anak itu.

Pasal 29 Pendidikan mesti diarahkan kepada pengembangan kepribadian dan bakat anak untuk mempersiapkan anak itu untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas dan toleran, untuk menghormati hak-hak asasi manusia, untuk menghormati orangtua anak, bagi nilai-nilai budaya daerah dan nasional dan nilai peradaban-peradaban lain dan bagi lingkungan.

Pasal 30 Anak-anak dari komunitas minoritas atau pribumi memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, mempraktekkan agama mereka sendiri dan mempergunakan bahasa mereka sendiri.

Pasal 31 Anak-anak memiliki hak bagi waktu bersantai dan bermain dan untuk berpartisipasi bagi kegiatan-kegiatan budaya dan artistik.


Pasal 32 Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari kerja yang mungkin berbahaya bagi kesehatan, pendidikan atau pembangunan. Negara mesti memberikan batas usia kerja minimum, mengatur kondisi tenaga kerja dan memberikan hukuman untuk memastikan terselenggaranya pasal ini secara efektif.

Pasal 33 Negara mesti melindungi anak-anak dari penyalahgunaan pemakaian obat-obat psikoterapi dan narkotik dan dari keterlibatan dalam produksi atau penyeludupannya.

Pasal 34 Negara mesti mencegah anak-anak dari ekspoloitasi.

Pasal 35 Negara mesti mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak.

Pasal 36 Negara harus melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi lain.

Pasal 37 Negara harus melindungi anak-anak dari siksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia, tak manusiawi, atau perlakuan kejam lainnya.

Pasal 38


Negara harus menghormati peraturan-peraturan hukum dari konflik bersenjata. Negara harus memastikan bahwa tak ada anak-anak di bawah usia 15 tahun direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Negara harus memastikan perlindungan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata.]

Pasal 39 Negara harus mempromosikan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial dari anak-anak korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalah gunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam apa pun.

Pasal 40 Anak-anak yang dituduh berbuat kejahatan memiliki hak untuk diperlakukan dengan secara manusiawi. Negara memastikan bahwa tak ada anak yang dituduh dengan alasan berbuat atau berbuat yang tak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu itu, bahwa setiap anak yang dituduh dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dan diberikan informasi segera mengenai tuduhan-tuduhan itu, menerima pengadilan yang adil, tak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah, hak-hak keleluasaan mereka dilindungi kelembagaan harus tersedia.


Protokol Opsional pada Anak-anak dalam Konflik Bersenjata

Negara peserta harus mengambil tindakan layak untuk memastikan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun tak mengambil bagian langsung dalam konflik bersenjata. Negara peserta tak boleh mengenakan wajib militer pada anak-anak. Mereka mesti meningkatkan usia minimum bagi perekrutan sukarela anak-anak kepada suatu usia yang ditetapkan oleh masing-masing negara peserta dalam suatu deklarasi yang mengikat yang telah diadopsinya untuk memastikan bahwa rekrutmen seperti itu tak dipaksakan. Tidak boleh ada grup-grup bersenjata dari negara merekrut atau mempergunakan anak-anak dalam konflik bersenjata.

Protokol Opsional pada penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Negara-negara peserta harus melarang penjualan anak-anak, prostitusi anak-anak, dan pornografi anak-anak, melekatkan hukuman kriminal kepada beberapa kegiatan atau tindakan khusus.

Secara khusus, pelarangan pelanggaran mesti tunduk kepada hukum kriminil ekstra-teritori.

Anak-anak korban berhak mendapatkan perlindungan. Rehabilitasi dan pengobatan lain.


G. Konvensi Hak-Hak Anak •

Diadopsi SMU PBB tahun 1989

•

Indonesia meratifikasi dan mensahkan Konvensi dengan Keppres No.36 Tahun 1990.

ISI KONVENSI

• Setiap anak tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi 4 bidang : ¾ Hak atas kelangsungan hidup ¾ Hak untuk berkembang ¾ Hak perlindungan ¾ Hak partisipasi ANAK •

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun

•

Kecuali hukum nasional yang berlaku menyatakan lebih rendah dari padanya

Undang -Undang yang berlaku di Indonesia •

Undang -undang Kesejahteraan Anak tahun 1979

•

Menetapkan anak adalah setiap orang berusia 21 tahun dan yang belum menikah

Kewajiban Negara •

menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan


•

menjamin kesempatan yang sama untuk kegiatan rekreasi, seni dan budaya

•

melindungi anak dari bahaya fisik dan mental

•

menjalankan pemberantasan penyerahan anak ke luar negeri secara gelap dan perdagangan anak.

Menegakkan Hak Anak •

Dengan ditanda tangam Konvensi Hak anak oleh Indonesia, kesejahteraan anak di Indonesia tidak harus menjadi langsung tanggung jawab keluarga atau masyarakat setempat, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat Internasional.

•

Dua tahun setelah menanda tangani Konvensi, suatu negara diwajibkan membuat laporan mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan.

•

Setelah itu laporan khusus dibuat lima tahun sekali.

TUJUAN KONVENSI •

Melindungi harkat dan martabat anak untuk kepentingan anak itu sendiri, dan menjadikan kepentingan anak hal yang utama.

Konvensi Hak Anak •

SMU - PBB 1989

•

Indonesia Keppres no. 36/1990


Hak Setiap Anak • Tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama & bahasa

1. Hak ats kelangsungan hidup

• Hak atas tingkat kehidupan yang layak • Hak atas pelayanan kesehatan

2. Hak untuk tumbuh berkembang •

Hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya

•

Hak atas kekerasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

•

Hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus.

3. Hak perlindungan •

Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

4. Hak partisipasi

• Kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat •

Hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

H. Hak-Hak Anak

Hak Anak : -

Hak atas kelangsungan hidup

-

Hak untuk tumbuh dan berkembang


- Hak atas perlindungan - Hak berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial dan budaya. Telah terlaksana karena : - Kemiskinan - Hidup tanpa keluarga - Kondisi ekonomi orang tua yang lemah Akibatnya : - Anak kurang memperoleh perhatian dan pengawasan - Hidup di jalan, tidur di stasiun, pasar dan emperan toko - Anak-anak bekerja untuk mendapatkan penghasilan Di desa : - buruh anak di bidang pertanian dan perikanan Di kota : - Buruh pabrik • kondisi kerja buruk • upah rendah, • jam kerja = dengan buruh dewasa

Di sektor informal :

• pedagang asongan, makanan, minuman, surat kabar, penyemir sepatu, pengamen dan lain-lain.


Beban mental dan fisik :

•

menghambat pendidikan dan pengembangan dan lainnya.

•

Dialami anak-anak di semua negara

•

Mengatasi ; diperlukan kerjasama intemasional

Kerasnya kehidupan :

•

Menjerat mereka melakukan tindakan, melanggar hukum

•

Usia dini berurusan dengan aparat

•

Dipenjarakan

•

Belum ada pengadilan khusus untuk anak,

diperlakukan sama dengan narapidana pria perlakuan sewenang-wenang

terhadap mereka.


DAFTAR BACAAN

1. Hadi Setia Tunggal,SH., Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia, Penerbit Harvarindo, 2000 2. ------------------------------., UU No. I tahun 2000, Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Untuk Anak, Harvarindo, 2000 3. Konvensi Hak-Hak Anak, 2000 4. Lokakarya Konvensi Hak Anak, Medan, 2001 5. Suerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 1981. 6. White, Ben dan Tjandaraningsih, Indah Sari, Child Worker in Indonesia, Bandung, 1998.


PERLINDUNGAN ANAK-ANAK MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK I. PENDAHULUAN

Recommend Documents