PERLINDUNGAN MATERNITAS Konvensi ILO No. 183

Sebuah Standar Baru Untuk Abad Yang Baru

PERLINDUNGAN MATERNITAS Konvensi ILO No. 183

Bersama – sama kita akan menjadikan Perlindungan Maternitas menjadi kenyataan

Prakata Panduan ini diterbitkan oleh International Confederasi of Free Trade Unions (ICFTU), Public Services International (PSI) dan Education International (EI). Panduan ini ditulis oleh Lisa Heap, dengan dukungan editorial dan nasehat dari Women’s Committee dari International Confederation of Free Trade Unions. Kami sangat berterima kasih atas saran teknis dan dukungan praktek dan finansial dari Bureau for Workers Activities dan The Conditions of Work Branch dari International Labour Organisation (ILO). Tanggung jawab dari keseluruhan isi dari materi Panduan ini menjadi tanggungan dari ICFTU, PSI dan EI. Sebagian ataupun keseluruhan dari Panduan ini dapat secara bebas digandakan. Kami akan sangat berterima kasih bila anda mencantumkan sumbernya.

Juni 2001

Daftar Isi

Daftar Isi: Pengantar 3 Kampanye – Bagian pertama 4 Kampanye untuk membuat Perlindungan Maternitas menjadi kenyataan 4 Langkah-langkah berkampanye 5 Membuat tuntutan-tuntutan Anda 10 ILO dan Perlindungan Maternitas – Bagian Kedua 18 Apa itu Konvensi-Konvensi ILO? 18 Sumber-Sumber Kampanye – Bagian Ketiga 21 Program Pelatihan 21 Siaran Pers 23 Draf surat untuk Menteri Tenaga Kerja 26 Jurnal artikel Serikat pekerja 27 Contoh Angket Survey 29 Teks Konvensi ILO No. 183 tentang Kesehatan Maternitas dan Rekomendasi No. 191 35 Tabel Perbandingan 42 Sumber-Sumber informasi lebih lanjut 47

1

2

“ Kebutuhan untuk melindungi pekerja perempuan sebelum dan sesudah melahirkan” Konvensi Pertama Perlindungan Maternitas (No.3)

Pengantar

Bersama – sama kita dapat mewujudkannya! Pada abad 21, kita harus membuat perlindungan maternitas menjadi kenyataan!

Di bulan Juni 2000 International Labour Organisation (ILO) mengadopsi Konvensi Perlindungan Maternitas yang baru dan Rekomendasinya (Konvensi No. 183 dan Rekomendasi No. 191). Mempergunakan standar perburuhan internasional yang baru adalah merupakan titik permulaan kami, serikat pekerja diseluruh dunia melaksanakan kampanye untuk mewujudkan perlindungan maternitas menjadi kenyataan bagi semua pekerja perempuan. Panduan ini dirancang untuk membantu para pekerja, serikat pekerja dan organisasi masyarakat untuk menjadi bagian dari kampanye ini. Bersama – sama kita akan sukses dalam kampanye untuk mengadopsi konvensi baru dan rekomendasinya ini, dimana menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perempuan. Kini saatnya kita untuk membuat perlindungan yang kenyataan! Panduan ini berfokus pada tiga prioritas: • •

•

Meratifikasi konvensi ILO No. 183 dan mengimplementasikan rekomendasi yang terkait. Menjadikan perlindungan maternitas menjadi kenyataan dengan memastikan bahwa pemerintah dan pengusaha melaksanakan standar tersebut didalam praktek. Menegosiasikan perlindungan yang baik melalui perjanjian bersama.

Dalam panduan ini Anda akan menemukan ide-ide bagaimana kampanye yang bisa Anda lakukan sehingga negara Anda meratifikasi konvensi ini. Dibeberapa negara, ratifikasi mungkin menjadi suatu tujuan jangka panjang. Oleh karena itu dalam panduan ini juga menyediakan ideide dan strategi untuk memperbaiki perlindungan maternitas melalui perundingan bersama. Ingat : usaha-usaha untuk memperbaiki kondisikondisi ditempat kerja, industri atau di negara Anda akan mempermudah argumentasi untuk meratifikasi konvensi.

3

Kampanye

Kampanye – Bagian Pertama Kampanye untuk membuat Perlindungan Maternitas menjadi kenyataan Proses pencapaian standar yang nyata pada perlindungan maternitas akan memerlukan tindakan yang terus menerus lebih dari beberapa periode waktu. Adopsi dari Konvensi baru tentang perlindungan maternitas dapat digunakan untuk meningkatan peraturan-peraturan yang baik di negara Anda. Ingat : Kampanye kita mempunyai tiga prioritas • • •

Meratifikasi konvensi ILO No. 183 dan mengimplementasikan rekomendasi yang terkait Menjadikan perlindungan maternitas menjadi kenyataan dengan memastikan bahwa pemerintah dan pengusaha melaksanakan standar tersebut didalam praktek. Menegosiasikan perlindungan yang baik melalui perjanjian bersama.

Gunakanlah Konvensi baru ini untuk:

4

•

Membuat orang berbicara tentang perlindungan dan hak-hak maternitas.

•

Menemukan pengalaman-pengalaman para perempuan. Mengidentifikasi isuisu yang mana akan disampaikan sebagai prioritas.

•

Membantu orang berpikir bahwa mereka dapat membuat suatu perubahan apabila mereka bekerja bersama-sama. Anda dapat melakukan hal ini dengan membantu mereka mengembangkan ide-ide dan strategi-strategi.

•

Ketika Anda mengembangkan ide-ide dan strategi-strategi, ingatlah untuk mengidentifikasi siapa yang bisa bekerja untuk membantu Anda dan siapa yang akan melawan Anda.

•

Ketika Anda menyusun strategi-strategi dan pendapat-pendapat, ingatlah untuk mempertimbang apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang Anda. Hal ini akan membantu Anda untuk mengembangkan pendapatpendapat Anda dan menyusun argumen balasan.

Barangkali Anda dapat meluncurkan panduan ini dan memperggunakan kesempatan yang ada pada saat pembentukkan forum atau komite kampanye nasional untuk menarik perhatian media akan isu ini.

Kampanye

Langkah – Langkah berkampanye Langkah Pertama Kampanye demi pencapaian ratifikasi Konvensi ini dan untuk mewujudkan perlindungan maternitas menjadi kenyataan membutuhkan sejumlah langkah berikut ini: Mendirikan forum atau komite kampanye nasional Kelompok ini dapat berkoordinasi untuk membangun persekutuan, melakukan penelitian, persiapan materi-materi informasi dan mengembangkan strategi-strategi. Sebagai contoh, Anda dapat menghubungi kantor ILO setempat untuk mendapatkan materi-materi yang bermanfaat. Tergantung dari keadaan nasional Anda, forum ini dapat dibentuk berdasarkan lintas seksi organisasi-organisasi masyarakat dan orang-orang yang terkemuka, termasuk didalamnya organisasi-organisasi serikat pekerja, kelompok-kelompok advokasi perempuan, organisasi-organisasi pelayanan kesehatan dan organisasi-organisasi internasional yang terkait. Kelompok-kelompok yang Anda undang bisa saja terdiri dari jaringan perempuan, komite perempuan serikat pekerja, ILO, WHO, UNICEF,WABA dan IBFAN¹, asosiasi medis, asosiasi perencanaan keluarga, asosiasi pasar, asosiasi bidan, asosiasi tempat-tempat perawatan bayi/anak dan organisasi sekolah dasar dan rumah-rumah ibadah. Anda juga bisa mengundang para pendukung dari badan-badan pemerintah yang dapat menyediakan bantuan teknis, khususnya departemen tenaga kerja, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari forum ini adalah untuk: • • • • •

Mengangkat kesadaran tentang Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas dan Rekomendasi ILO No. 191. Menganalisa situasi saat ini yang berkenaan dengan perlindungan maternitas di negara Anda, termasuk perundang-undangan saat ini dan perundingan bersama. Mengidentifikasi tunjangan-tunjangan, dan argumentasi yang mendukung, ratifikasi konvensi ILO No. 183. Mengusulkan kampanye dan strategi lobi untuk meningkatkan level dari perlindungan maternitas, dan menekan pemerintah serta parlemen untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 183. Menyusun rencana aksi kampanye, dengan fokus yang jelas dan relevan dengan situasi nasional, termasuk kerangka waktu kampanye, orang yang bertanggung jawab dan peringkat sumber-sumber yang dibutuhkan.

¹International Labour Organisation (ILO), World Health Organisation (WHO), United Nations’ Children’s Emergency Fund (UNICEF), World Alliance For Breastfeeding Action (WABA) and International Baby Food Action Network (IBFAN)

5

Kampanye

Langkah Kedua Forum atau komite kampanye nasional dapat melakukan penilaian dari undangundang dan pasal-pasal yang berlaku saat ini mengenai perjanjian kerja bersama, dibandingkan dengan Konvensi ILO No. 183. Hal ini merupakan suatu proses yang berguna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi didalam praktek. Kemudian situasi nasional dapat dibandingkan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Konvensi. Anda dapat melihat situasi dengan menggunakan table ini: Perlindungan

Konvensi ILO No. 183

Jangkauan (siapa yang dilindungi)

•

Jumlah Cuti

• • • •

Tunjangan Tunai

• • •

Tunjangan Medis

•

Perlindungan Kesehatan

•

Perlindungan atas pekerjaan dan tindakan diskriminasi

•

• • • Istirahat untuk menyusui

• • • •

6

Seluruh pekerja perempuan menikah ataupun tidak menikah termasuk mereka yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap (buruh kontrak/borongan) Tidak kurang dari 14 minggu Dengan aturan 6 minggu cuti wajib setelah melahirkan Dua pertiga dari gaji perempuan sebelumnya ATAU Sama dengan upahnya,dalam rata – rata, jika ada alternatif metode penghitungan yang digunakan. Mendapat tunjangan dana bantuan sosial untuk pekerja perempuan yang tidak memenuhi persyaratan. Mendapatkan tunjangan asuransi sosial atau dana publik atau ditentukan oleh hukum dan kebiasaan nasional. Negara – negara berkembang dapat menyediakan tunjangan tunai dengan nilai yang sama dengan tunjangan waktu sakit atau cacat sementara tetapi harus melaporkan kepada ILO akan langkah-langkah yang diambil untuk standar Perawatan dan rawat inap rumah sakit untuk masa sebelum persalinan, persalinan dan sesudah persalinan apabila dibutuhkan. Perempuan hamil dan menyusui tidak diharuskan untuk melakukan kerja yang dapat membebani dan mengganggu ibu dan anak Pengusaha dilarang memecat pekerja perempuan selama hamil, cuti melahirkan dan bersalin dan selama dalam masa menyusui, kecuali pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan kehamilan dan menyusui Beban pekerjaan menjadi tanggung jawab pengusaha Terjamin ha`knya untuk tetap kembali bekerja dengan menempati posisi yang sama atau sepadan dengan dengan upah yang sama Perlindungan dari tindakan diskriminasi selama bekerja karena alasan maternitas Pelarangan test kehamilan dalam proses rekrutmen Hak beristirahat selama sekali atau lebih dalam sehari untuk menyusui/laktasi Hak untuk mengurangi jam kerja harian guna menyusui Istirahat atau pengurangan jam kerja dan tetap mendapat upah

Kampanye

Undang-Undang yang berlaku saat ini

Kondisi saat ini –Perjanjian Bersama

Catatan: serikat pekerja dapat menggunakan skema perbagian ini untuk membantu mereka mengidentifikasikan area yang harus diprioritaskan melalui perjanjian bersama. Jika informasi menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan perlindungan saat ini yang diperoleh para perempuan serupa dengan yang tercantum dalam Konvensi ILO No.183, berarti tidak ada halangan besar untuk meratifikasi. Jika informasi yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara perundang undangan yang berlaku saat ini di negara Anda dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Konvensi ILO No.183, maka Anda dapat menyusun program perubahan untuk mencapai standar minimum seperti yang tercantum dalam konvensi. Ingat: Konvensi ILO No. 183 menetapkan standar minimum internasional yang diakui.

7

Kampanye Langkah Ketiga Mengambil tindakan untuk menggerakan anggota serikat pekerja dan masyarakat. Beberapa strategi – strategi yang berguna: •

•

• • • • •

•

•

8

Tanyakan kepada para pekerja apakah mereka mempunyai pengalaman atau melihat masalah dengan situasi saat ini ditempat kerja mereka. Kumpulkan kesaksian-kesaksian dari para pekerja laki-laki dan perempuan tentang permasalahan-permasalah tersebut. Bandingkan peraturan – peraturan di satu negara (atau sektor) dengan negara lainnya. Hal ini khususnya ketika Anda membandingkan peraturan-peraturan dan tunjangan-tunjangan cuti. Ciptakan kesempatan untuk bertukar informasi dan berbagi cerita yang dapat memberdayakan latihan. Ada beberapa ide yang dapat dikemukan seperti: Usahakan agar para perempuan mengisi angket survey tentang pengalaman-pengalaman mereka ditempat kerja dan perubahan-perubahan yang ingin mereka lihat. (Contoh Angket survey dilampirkan dalam panduan ini). Sebarkan informasi di rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik bersalin, tempat-tempat perawatan ibu dan anak, asosiasi keluarga berencana, kelompok-kelompok keagamaan dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk memberikan nasehat kepada para perempuan hamil dan perempuan-perempuan yang baru menjadi ibu tentang hak-hak mereka ditempat kerja. Mintalah kepada mereka untuk mengisi angket survey atau membuat suatu petisi dan memasukkan mereka dalam daftar kontak. Mendorong perempuan untuk menulis surat kepada anggota parlemen di negara mereka, menjelaskan tentang kisah mereka dan mendesak untuk melakukan perubahan-perubahan tentang peraturan perlindungan maternitas. Mengatur program siaran radio tentang perlindungan maternitas, Konvesi baru ILO No. 183 dan situasi nasional. Siapkan pula fasilitas sambungan telepon langsung. Buat sesi-sesi informasi atau kedai informasi di pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. Buatlah sebuah petisi melalui web-site serikat pekerja Anda, atau pada pertemuanpertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja. Milikilah “layanan telepon hotline” untuk para perempuan agar mereka dapat menelepon dan berbagi pengalaman-pengalaman mereka pada saat bekerja dalam kondisi hamil dan menyusui. Publikasikan “layanan telepon hotline” ini kepada media dan kembangkan siaran pers yang menggambarkan hasil dari “layanan telepon hotline”. Undanglah para anggota parlemen yang bersahabat dan tokoh-tokoh lainnya untuk mengikuti kegiatan tanya jawab melalui layanan telepon hotline. (lihat contoh siaran pers dalam bagian 2 buku ini). Buatlah sebuah forum umum tentang hak-hak maternitas. Masyarakat perlu memahami bahwa perlindungan maternitas bermanfaat bagi semua orang. Anda dapat mengundang pengurus serikat pekerja,pekerja-pekerja bidang kesehatan dan organisasi-organisasi hak asasi manusia dan organisasi-organisasi perempuan untuk memberikan pendapat mereka tentang legislatif dan perubahan apa lainnya yang dibutuhkan. Publikasikan forum ini secara luas dan undang media untuk hadir. Siapkanlah daftar kontak dan petisi-petisi, yang siap untuk ditanda tangani. Gunakanlah fasilitas internet bagi perempuan untuk berkomunikasi dengan lainnya tentang pengalaman mereka. Tanyakan ide-ide mereka tentang hal-hal yang perlu diubah dan hal-hal yang menurut mereka dapat membantu mereka. Gunakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Konvensi untuk mendorong dilakukannya sebuah diskusi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti “apakah cuti selama 14 minggu memadai?’ yakinkan bahwa mereka menandatangani petisi himbauan untuk ratifikasi. Semua ide-ide tersebut memungkinkan didapatkannya informasi yang bernilai dan kesempatan untuk menciptakan jaringan kerja dan memberi kesempatan kepada Anda untuk mendapatkan perhatian media.

Kampanye

Langkah Keempat Forum atau komite kampanye nasional dapat mengembangkan serangkaian tuntutan untuk disampaikan kepada pemerintah. Tuntutan yang sama dapat disampaikan kepada pengusaha, ketika negosiasi untuk memperbaharui perjanjian kerja bersama. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat juga diajukan untuk diadopsi oleh serikat pekerja Anda ditingkat regional dan sub-regional. Daftar tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan dapat Anda temukan pada bagian berikutnya dari panduan ini.

Langkah Kelima Segera setelah tuntutan-tuntutan tersebut disusun, hubungilah organisasiorganisasi dan orang-orang dalam daftar kontak Anda untuk mendukung mereka. Mintalah kepada mereka untuk bertindak secara lokal, seperti menghubungi anggota parlemen, dan mempromosikan tuntutan-tuntutan pada komunitas mereka. Mengapa tidak mengajukan tuntutan Anda kepada anggota parlemen? Anda dapat meminta para laki-laki dan para perempuan untuk hadir dan mempresentasikan tuntutan-tuntutan tersebut kepada seorang anggota parlemen yang dikenal bersikap baik didepan publik. Jika Anda juga dapat menghadirkan anak-anak disana , hal ini digunakan untuk menarik perhatian media.

Langkah Keenam Ingatlah untuk menetapkan kerangka waktu pelaksanaan rencana aksi Anda dan untuk memonitor dan mengevaluasi kerja Anda. Pada akhir kampanye, buatlah evaluasi hasil kampanye tersebut dan lihat apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dapat dikerjakan. Hal ini akan bermanfaat bagi kampanye berikutnya!

Ingat untuk mempublikasikan masyarakat luas

suksesnya

kampanye

pada

“ Ciptakan kesempatan pada setiap orang untuk berbagi informasi” 9

Kampanye Membuat Tuntutan – Tuntutan Anda Apakah perdebatan - perdebatan untuk ratifikasi Konvensi ILO No. 183 atau pencarian perbaikan melalui perjanjian bersama, ketentuan-ketentuan dibawah ini adalah sangat penting. Berikut ini beberapa argumentasi-argumentasi yang dapat Anda gunakan untuk meyakinkan bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan tuntutan Anda.

Tuntutan 1 Gambar Besar – Mengapa perlindungan maternitas penting. Ingat : Ini adalah suatu hal yang baik bagi semua orang! Hak asasi manusia yang mendasar – Hak untuk hidup bebas dari tindakan diskriminasi dan pelecehan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Masyarakat dan Keadilan Sosial – Perlindungan maternitas mengijinkan perempuan dan pasangan mereka untuk membuat keputusan tentang bayi mereka dan merawat bayi mereka tanpa rasa takut akan tindakan diskriminasi atau kehilangan pekerjaan. Banyak wanita menginginkan untuk bekerja dan bahkan lebih banyak lagi perempuan yang harus bekerja untuk membantu diri mereka sendiri dan keluarganya. Dengan bekerja membantu mereka untuk memelihara kemandirian ekonomi mereka. Kerja yang dilakukan oleh perempuan berkontribusi secara signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di dalam seluruh masyarakat kita. Perlindungan yang mengijinkan perempuan untuk melaksanakan peran biologisnya dan menyusui anaknya, sementara mereka juga tetap memelihara peran produktif mereka sebagai pekerja, berguna bagi setiap orang dimasyarakatnya. Kesehatan – Perlindungan bagi pekerja perempuan selama hamil, setelah melahirkan dan pada saat menyusui mempertinggi tingkat kesehatan perempuan dan anaknya. Perlindungan maternitas mendukung perkembangan kesehatan individual bagi ibu dan anak. Keluarga - Perlindungan bagi pekerja perempuan selama hamil, setelah melahirkan dan pada saat menyusui adalah baik bagi keluarga juga. Perlindungan dimana menjamin keamanan kerja dan pendapatan yang berarti bahwa keluarga tersebut dapat menikmati dan menghargai pengalaman kelahiran dan perawatan anak. Hal itu juga berarti keputusan tentang sikap hubungan terhadap anak dapat dibuat dalam suasana bebas dari kecemasan finansial dan pekerjaan. Pengusaha – Perlindungan maternitas dapat membantu pengusaha untuk mempertahankan pekerja-pekerja perempuan yang berpengalaman, trampil dan berharga. Pengusaha yang memperlakukan pekerja sebagai suatu investasi yang dimiliki (pada ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman mereka) menginginkan pekerja tersebut untuk terus bekerja pada mereka. Perlindungan maternitas akan membantu perempuan dalam membuat keputusan kembali untuk bekerja. Bila pekerja dianggap sebagai sesuatu yang berharga bagi pengusaha akan menjadi pekerja yang efektif. Pemerintah – Perlindungan maternitas menjamin bahwa perempuan dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negaranya, dan yang mana memelihara warga negara perempuan dan anak-anaknya dalam kondisi yang sehat, hal itu berarti baik bagi pemerintah.

Perlindungan ini akan menjamin bahwa sumber-sumber pemerintah yang langka dapat dimanfaatkan dimanapun. Perlindungan maternitas mendukung pembangunan populasi yang sehat.

10

Kampanye Anak – Masyarakat yang menghargai anak-anak akan melindungi mereka.. Perlindungan maternitas adalah juga tentang penyediaan lingkungan yang sehat bagi para bayi. Cuti yang memadai, perlindungan pendapatan selama waktu cuti dan hakhak yang mengijinkan seorang ibu untuk terus menyusui dalam cara yang terbaik yang paling memungkinkan ketika mereka kembali untuk bekerja, semua hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan anak yang baru dilahirkan. Generasi dari anak-anak yang sehat adalah aset bagi setiap masyarakat. Standar yang kuat dari perlindungan maternitas bermanfaat bagi kita semua baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pengusaha, pekerja dan pemerintah. Tuntutan 2 Jangkauan – Siapa yang layak mendapat perlindungan Apa yang kita inginkan – jumlah maksimum perempuan yang dilindungi oleh undangundang, peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang menawarkan perlindungan bagi perempuan yang sedang hamil, menyusui dan pada saat mereka kembali untuk bekerja dan perlindungan kesehatan bayi mereka. Adanya pengakuan terhadap hubungan kerja merupakan hal yang signifikan. Perkembangan ini bersama – sama dengan pengadopsian Konvensi ILO No. 177 tentang pekerja rumahan dan Konvensi ILO No. 175 tentang pekerja paruh waktu berarti bahwa standar-standar yang ditetapkan ILO mulai mengakui adanya bentuk – bentuk pekerjaan yang tidak tetap. Apa yang ditetapkan oleh Konvensi ILO No. 183 – Konvensi ILO No. 183 berlaku bagi seluruh perempuan yang bekerja, meliputi pekerjaan yang tidak tetap (seperti pekerja rumahan, pekerja paruh waktu, pekerja sementara dan pekerja kontrakan). Penerapan Konvensi ILO No. 183 berlaku dimanapun terdapat kontrak kerja, nyata ataupun tidak, lisan atau tulisan. Negara – negara dapat meniadakan batasan kategori-kategori pekerja hanya jika penerapan Konvensi ILO No. 183 dapat mengangkat “permasalahan-permasalahan khusus dari sifat-sifat dasar yang substansial”. Ketika melakukan pendekatan untuk ratifikasi atau ketika bernegosiasi dengan pengusaha Ingat: Dibutuhkan perlindungan maksimum bagi jumlah maksimum pekerja perempuan. • Definisi dari“ perempuan bekerja” harus mendapatkan pengertian secara luas daripada definisi yang sempit. Pengakuan pekerjaan tidak tergantung pada kontrak tertulis. • Hindari peraturan-peraturan yang mengabaikan sektor-sektor atau industriindustri, atau bagian dari sektor-sektor atau industri-industri besar. Ingat: Konvensi ILO No. 183 menghendaki bahwa pengecualian-pengecualian hanya pada kasus – kasus khusus. • Berdebatlah melawan aturan-aturan yang mengharuskan seorang pekerja memenuhi syarat-syarat minimum pelayanan (contoh pernah bekerja selama 12 bulan pada satu perusahaan atau jumlah minimum bulan-bulan atau tahuntahun kontribusi untuk manfaat asuransi sosial) sebelum mereka mendapatkan perlindungan.

11

Kampanye

Ingat : Perempuan cenderung untuk berada dalam situasi pekerjaan dimana mereka tidak memiliki periode yang panjang dari layanan yang tak putus. •

Berdebat terhadap adanya pengecualian terhadap pekerja tidak tetap atau sementara.

Ingat : disini kita memperdebatkan bahwa perlindungan maternitas bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya perempuan saja secara individu dan anaknya. •

Konvensi ILO No. 183 menetapkan bahwa jika suatu negara meratifikasi Konvensi dengan adanya pengecualian-pengecualian, maka negara itu wajib untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan untuk mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan serikat pekerja dan pengusaha dan melaporkan hasilnya kepada ILO.

Tuntutan 3 Cuti Maternitas – Apa yang kita inginkan Perempuan berhak menerima atas periode minimum cuti yang dibayar dimana: • Memberi kesempatan kepada perempuan untuk kembali pulih secara fisik, psikologis dan emosional setelah masa kehamilan dan melahirkan. • Membudayakan kebiasaan pemberian makanan sehat dan pengaturan perawatan bayi. • Memberikan kesempatan pada perempuan (dan pasangannya) untuk menentukan pilihan-pilihan yang telah dipertimbangkan tentang keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga mereka. Apa yang ditetapkan oleh Konvensi Dalam pembuatan bukti keterangan medis atau bukti lain yang layak, seorang perempuan berhak untuk mendapat cuti maternitas tidak kurang dari 14 minggu. Argumen-argumen dalam mendukung peningkatan periode cuti UNICEF dan WHO merekomendasikan jangka waktu minimum untuk cuti maternitas yang dibayar selama 16 minggu sebagai hasil dari adanya bukti – bukti yang muncul mengenai manfaat kesehatan yang signifikan untuk bayi dan ibunya. Pertemuan Kesehatan Dunia baru-baru ini merekomendasikan masa menyusui selama 6 bulan Tuntutan 4 Cuti Maternitas Wajib – Apa yang kita inginkan Perempuan dapat mengontrol keputusan mereka tentang waktu yang baik bagi mereka untuk kembali bekerja setelah melahirkan.

12

Kampanye

Apa yang ditetapkan oleh Konvensi Berkenaan dengan hak akan perlindungan kesehatan ibu dan anak, cuti maternitas meliputi periode enam minggu cuti wajib setelah kelahiran kecuali kalau ada hal lainnya yang disetujui pada tingkat nasional oleh pemerintah dan organisasiorganisasi perwakilan pengusaha dan pekerja. Argumen-argumen yang mendukung cuti maternitas wajib Laporan - laporan dari seluruh penjuru dunia menunjukkan bahwa terlalu banyak perempuan yang dipaksa baik oleh majikannya atau pasangannya untuk kembali bekerja sebelum mereka siap secara fisik dan psikologis. Periode wajib dari cuti maternitas setelah persalinan merupakan sebuah mekanisme yang dirancang untuk menyediakan sebuah periode minimum dimana perempuan tidak dapat dipaksa untuk kembali bekerja. Tuntutan 5 Tunjangan finansial yang disediakan melalui Jaminan Sosial atau Dana Publik – Apa yang kita inginkan Penggantian gaji penuh selama periode dimana perempuan dalam cuti maternitas. Dalam Konvensi disebutkan bahwa • Seluruh perempuan selama masa cuti maternitas berhak atas tunjangan-tunjangan finansial pada tingkat yang memungkinkan mereka untuk mengurus dirinya sendiri dan anaknya dalam kondisi kesehatan yang layak. • Di negara – negara yang memperhitungkan tunjangan sebagai sebuah prosentasi dari pendapatan perempuan sebelumnya, jumlahnya harus tidak lebih rendah dari dua pertiga pendapatan mereka sebelumnya. Di negara - negara yang menggunakan sistem lain, seperti Flat Rate System, tunjangan yang diterima harus setara dengan jumlah rata – rata yang diterima oleh mereka jika dua pertiga dari nilainya telah digunakan. • Pembayaran tunjangan cuti maternitas dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh negara. Bilamana seorang perempuan tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan, Konvensi menetapkan bahwa mereka akan menerima dana bantuan sosial, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. • Apakah dana tersebut diperoleh dari melalui skema yang dibiayai oleh pemerintah atau melalui negosiasi dengan pengusaha di tingkat nasional atau melalui kombinasi keduanya, dimaksudkan untuk mendapatkan penggantian pendapatan secara utuh. Pembayaran-pembayaran tambahan dapat dinegosiasikan dengan majikan sebagai tambahan dari tunjangan yang biasa diperoleh sebesar dua pertiga dari jumlah minimum. Pendapat – pendapat yang mendukung cuti maternitas yang dibayar • Lebih dari 80% negara-negara anggota ILO memberlakukan cuti maternitas selam 12 minggu atau lebih. Lebih dari 40% menyediakan cuti 14 minggu cuti atau lebih yang dibayar. • Cuti yang dibayar memberikan perempuan dan keluarganya jaminan pendapatan selama ibu masih dalam kondisi pemulihan dari proses kelahiran dan pola pemberian makanan kepada bayinya.

13

Kampanye

• • •

•

Keamanan pendapatan memungkinkan perempuan untuk memilih kembali bekerja pada saat mereka telah merasa mampu secara fisik dan emosional. Hal ini untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan kembali ke tempat kerja. Para pengusaha melaporkan bahwa cuti maternitas yang dibayar membantu untuk tetap mempertahankan pekerja-pekerja yang berpengalaman, berketrampilan dan bernilai. Pendapatan-pendapatan perempuan sekarang memberikan kontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kehilangan pendapatan selama kehamilan dan diikuti dengan proses kelahiran memberi efek negatif yang substansial tidak hanya kepada anggaran rumah tangga tetapi juga kepada ekonomi secara keseluruhan. Anak – anak adalah generasi masa depan kita. Mengapa perempuan-perempuan mendapat hukuman secara ekonomi hanya karena mereka yang melahirkan?

Ekonomi-ekonomi yang sedang berkembang Negara - negara yang tidak secukupnya mengembangkan sistem jaminan sosial secara memadai yang sesuai dengan standar ketentuan Konvensi ILO No. 183 masih dapat meratifikasi Konvensi, jika negaranegara tersebut dapat menyediakan tunjangan-tunjangan dengan nilai tidak lebih rendah dari nilai yang dibayarkan untuk tunjangan sakit atau pada keadaan cacat sementara. Dalam hal ini, mereka harus setuju untuk melaporkan kepada ILO setiap langkah-langkah yang diambil untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam Konvensi. Tuntutan 6 Perlindungan Atas Pekerjaan dan Non-Diskriminasi – Apa yang kita inginkan • • •

Perlindungan maksimum terhadap pemutusan hubungan kerja selama kehamilan selama cuti maternitas dan saat kembali bekerja ketika masih sedang dalam menyusui. Hak untuk kembali bekerja pada pekerjaan yang sama, atau setara, juga dalam hal upah, kondisikondisi kerja dan status. Tidak ada tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun karena dia hamil atau mungkin hamil, sedang dalam cuti maternitas, atau sedang menyusui.

Apa yang ditetapkan oleh Konvensi Seorang pengusaha secara hukum tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja perempuan selama masa kehamilannya, atau ketidakhadirannya karena cuti, atau selama periode kembalinya bekerja yang ditentukan melalui hukum-hukum atau peraturan-peraturan nasional, kecuali alasan-alasan yang tidak bersangkutan dengan kehamilan atau kelahiran bayi dan konsekuensinya, atau pada saat menyusui. Konvensi sebelumnya (No. 103) melindungi ketidakhadiran perempuan hanya selama pada saat cuti maternitas saja. Pengusaha harus membukti bahwa alasan-alasan untuk pemutusan hubungan kerja tidak ada sangkut pautnya dengan kehamilan, proses melahirkan dan konsekuensinya, atau pada saat meyusui. Seorang perempuan dijamin haknya untuk kembali bekerja ke posisi yang sama atau posisi yang dibayar sama pada akhir cuti maternitasnya. Ketentuan ini tidak terdapat pada Konvensi sebelumnya.

Kampanye

Tiap - tiap anggota harus mengadopsi tindakan-tindakan yang sesuai untuk menjamin bahwa maternitas tidak mengangkat sumber tindakan diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk akses pada pekerjaan. Ketentuan ini, tidak terdapat pada Konvensi sebelumnya, memperluas perlindungan terhadap tindakan diskriminasi pada perempuan yang sedang mencari pekerjaan.

14

Kampanye Argumen-argumen yang berkenaan dengan perlindungan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan non-diskriminasi. •

•

Para pengusaha sering melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan hamil dan perempuan menyusui. Mereka membuat asumsi-asumsi yang salah tentang ketrampilan, kemampuan dan komitmen perempuan terhadap pekerjaan mereka karena mereka hamil, sedang dalam masa cuti maternitas atau dalam masa menyusui. Ketrampilan dan kemampuan seseorang dalam bekerja dan komitmen mereka pada pekerjaan harus dinilai dari kriteria yang lepas dari kenyataan bahwa mereka sedang hamil atau mungkin akan hamil, karena mereka mengambil cuti maternitas, atau karena mereka menyusui anaknya.

Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang kuat tentang anti diskriminasi. Peraturan-peraturan tersebut, yang tidak terdapat pada Konvensi sebelumnya (No. 103), seharusnya meliputi: •

•

Setiap pembuktian atas tindakan pemecatan menjadi tanggung jawab pengusaha. Setiap pengusaha yang berusaha untuk memecat perempuan yang hamil, atau menyusui atau mengganti posisi pekerjaan mereka, harus membuktikan bahwa pemecatan atau penggantian tersebut tidak ada hubungannya dengan kehamilan, cuti maternitas, menyusui dan sebagainya. Tidak berhak untuk melakukan tes kehamilan pada saat melamar pekerjaan, jika pekerjaan tersebut beresiko terhadap kesehatan perempuan atau anaknya. Harus dicatat bahwa ketentuan-ketentuan ini harus dipergunakan secara hati – hati dan tidak dimaksudkan untuk mengecualikan perempuan terhadap jenis pekerjaan tertentu, atau dari pekerjaan di industri-industri tertentu.

Tuntutan 7 Ibu yang menyusui – Apa yang kita inginkan • • •

Hak bagi perempuan untuk terus menyusui anaknya pada saat mereka kembali bekerja. Tempat kerja yang menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memompa airsusunya. Waktu yang digunakan untuk menyusui atau memompa airsusunya harus dihitung sebagai jam kerja.

“ Lebih dari 80% negara – negara anggota ILO memberlakukan cuti maternitas yang dibayar 15

Kampanye

Apa yang ditetapkan oleh Konvensi Pekerja perempuan berhak untuk beristirahat sebanyak satu kali atau lebih dalam sehari atau berhak atas pengurangan jam kerja harian untuk menyusui bayinya. Periode selama istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diijinkan, jumlah mereka, lamanya istirahat untuk menyusui dan prosedur untuk pengurangan jam kerja harian harus ditetapkan melalui hukum dan kebiasaan nasional. Waktu-waktu istirahat tersebut atau pengurangan jam kerja harian harus dihitung sebagai jam kerja dan upahnya tetap dibayarkan. Argumen-argumen yang berkenaan dengan menyusui/laktasi dengan upah yang tetap dibayar

16

istirahat-istirahat

untuk

•

Pekerja perempuan tidak harus meninggalkan tempat kerja mereka hanya untuk menyusui, asalkan mereka memiliki kesempatan-kesempatan untuk menyusui atau memompa air susunya.

•

Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik ditempat kerja maka akan memperkuat hubungan pengusaha – pekerja sehingga akan tercipta suatu tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkomitmen dan lebih produktif.

•

Biaya-biaya perekrutan dan pelatihan dapat dikurangi sehubungan dengan rendahnya tingkat penggantian staff karena pekerja perempuan lebih sehat, lebih bahagia dan lebih komitmen terhadap majikannya.

•

Pengusaha akan mendapatkan manfaat lebih dari citra perusahaan yang positif atas perekrutment staff dimasa mendatang dan juga dimata masyarakat umum.

•

Menyusui memiliki manfaat kesehatan yang signifikan bagi ibu dan anak. Untuk masyarakat, menyusui mengurangi biaya untuk pencegahaan penyakit. Manfaat manfaatnya meliputi pengurangan biaya asuransi kesehatan.

•

Menyusui adalah komponen kunci bagi perawatan anak. Hal ini mendorong pengembangan hubungan yang dekat antara ibu dan anak dan hormon-hormon yang mendukung laktasi memiliki pengaruh yang menguntungkan pada keseluruhan kesehatan reproduksi perempuan.

•

Perempuan yang menyusui menyediakan makanan yang terbaik bagi bayinya atau anaknya. Menyusui mengurangi biaya-biaya pencegahan penyakit. Juga mengurangi kerusakan ekologi melalui pengurangan pengepakkan, distribusi dan limbah dari bubuk susu.

Kampanye Tuntutan 8 Perlindungan kesehatan – Apa yang kita inginkan Orang bekerja pada lingkungan pekerjaan yang sehat dan aman tanpa resiko kesehatan reproduksi. Peraturan-peraturan menjamin bahwa perempuan tidak diharuskan untuk bekerja pada lingkungan yang kemungkinan dapat mengganggu kesehatannya atau kesehatan anaknya. Peraturan-peraturan yang menjamin tindakan kesehatan dan keselamatan tidak digunakan untuk mendriskiminasikan terhadap pekerjaan perempuan dengan melarang sama sekali perempuan dari macam-macam bentuk pekerjaan atau industri. Apa yang ditetapkan Konvensi Negara - negara anggota harus mengkonsultasikan dan kemudian mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin perempuan tidak diharuskan melakukan pekerjaan yang merugikan bagi kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya. Pekerjaan yang merugikan bagi kesehatan itu diidentifikasi oleh pihak yang berwenang. Argumen-argumen yang berkenaan dengan peraturan-peraturan perlindungan kesehatan •

Bayi tidak menderita cacat sebagai akibat dari zat-zat yang membahayakan.

•

Ibu tidak menderita karena komplikasi atas kehamilannya, proses kelahiran atau periode setelah melahirkan sebagai akibat dari pekerjaan berat yang merugikan atau pekerjaan yang menimbulkan tekanan.

•

Akan terdapat manfaat jangka panjang bagi pengusaha dan pemerintah dengan memiliki pekerja perempuan yang sehat dan anak yang sehat.

•

Akan terdapat pengurangan jumlah dari bayi lahir mati dan keguguran.

•

Akan terdapat pengurangan keseluruhan biaya kesehatan yang berhubungan dengan maternitas, demikian juga dengan biaya kesehatan secara umum.

17

ILO dan Perlindungan Maternitas

ILO dan Perlindungan Maternitas– Bagian Kedua Apa itu Konvensi – Konvensi ILO? Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah badan perwakilan keahlian dari Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB), yang mencoba untuk mempromosikan keadilan sosial dan pengakuan internasional akan hak – hak manusia dan pekerja. Didirikan dengan maksud untuk pencapaian perdamaian abadi dan universal, melalui keadilan sosial. ILO menetapkan standar perburuhan internasional melalui pengadopsian dari KonvensiKonvensi, yang tepat, dan rekomendasi-rekomendasi. Konvensi-Konvensi mencerminkan pengakuan internasional akan hak-hak minimum pekerja. Konvensi-konvensi dirancang untuk sesuai dengan negara-negara di seluruh dunia, tanpa memperhatikan tingkat perkembangan sosial atau ekonomi. Pada saat yang sama konvensi – konvensi tersebut harus dapat mencukupi secara spesifik agar menjadi lebih berarti pada pelaksanaannya. ILO adalah organisasi tripatit. Semua prosedur untuk membuat keputusan, termasuk negosiasi dari Konvensi-Konvensi, melibatkan perwakilan dari pemerintah (Negara-Negara Anggota), para pekerja dan para pengusaha. Standar perburuhan ILO dirancang untuk menyediakan standar nilai untuk peraturanperaturan hak asasi manusia dalam dunia kerja dan digunakan sebagai penuntun untuk merancang dan pelaksanaan kebijakan perburuhan dan sosial pada tingkat nasional. Bahkan dimana suatu negara tidak meratifikasi konvensi tersebut, hal itu sering dijadikan acuan bagi pihak berwenang sebagai peraturan - peraturan minimum yang diakui secara internasional. Sebuah Konvensi tidak mengikat negara – negara anggota ILO kecuali negara itu telah meratifikasi Konvensi tersebut. Ketika sebuah standar diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional, semua negara anggota ILO diwajibkan membawa Konvensi-Konvensi kepada pihak berwenang atau mereka yang berkompeten terhadap masalah-masalah tersebut, untuk mengundangkan undang-undang atau melakukan tindakan lain. Jika negara tersebut memutuskan untuk meratifikasi sebuah Konvensi, dibutuhkan beberapa tahapan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh konvensi dalam hukum, kebijakan dan kebiasaan nasional Perlindungan maternitas sejak awal telah diakui oleh ILO sebagai sebuah prioritas. Konvensi Perlindungan Maternitas yang pertama (No. 3) diadopsi tahun 1919, yang mengakui “kebutuhan untuk melindungi pekerja perempuan sebelum dan sesudah melahirkan.” Perlindungan maternitas dimasukkan sebagai salah satu dari maksud dan tujuan ILO. Pada tahun 1952, ILO mengadopsi revisi Konvensi Perlindungan Maternitas (No. 103).

18

Perlindungan maternitas yang ditetapkan oleh Konvensi No. 103 meliputi: periode minimum cuti maternitas selama duabelas minggu; pembayaran tunjangan tunai selama cuti tersebut, pelarangan pemutusan hubungan kerja selama periode cuti; dan peraturan untuk istirahat menyusui. Standar tersebut tetap tidak berubah hampir 50 tahun sampai Konvensi baru diadopsi pada tahun 2000. Segera sesudah Konvesi ILO No. 183 berlaku, Konvensi yang lama ditutup untuk ratifikasi lebih lanjut oleh negara-negara anggota.

ILO dan Perlindungan Maternitas

Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional memutuskan untuk merevisi Konvensi No. 103 pada tahun 1997. Revisi tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan – alasan yang meliputi: • • •

Pengakuan bahwa banyak perempuan bekerja untuk mencari nafkah dan kombinasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga. Perkembangan dan peningkatan dari waktu ke waktu pegakuan negara dan dukungan kepada pekerja perempuan. Pegakuan dari hak – hak maternitas disejumlah perjanjian internasional lainnya meliputi Perjanjian Ekonomi International, Hak-Hak Sosial dan Budaya (1966) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Menentang Perempuan (1979).

Ratifikasi Standar ILO di Negara Anda

Konvensi tidak mempunyai dampak mengikat suatu negara kecuali kalau pemerintahan dari negara tersebut meratifikasi Konvensi. Oleh karena itu mengapa kampanye untuk ratifikasi menjadi begitu penting. Segera sesudah Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi sebuah Konvensi, negara-negara anggota harus membawa Konvesi kehadapan “Penguasa Nasional yang berwenang”untuk dijadikan sebuah undang-undang atau aksi lainnya. “ Penguasa Nasional yang Berwenang” adalah badan atau pihak berwenang yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang atau mengambil tindakan untuk implementasi dari Konvensi. Seharusnya secara normal menjadi badan pembuat undang-undang sebab hal tersebut menjamin bahwa permasalahan dibawa sebelum publik supaya pemeriksaan lengkap akan isu-isu dapat diambil. Di negara federal, pemerintah federal dapat mengambil tindakan berkenaan dengan Konvensi di tingkat federal jika aksi tersebut terdapat dalam Konstitusinya. Dalam kasus ini, negara-negara federal mempunyai kewajiban yang sama dengan negaranegara anggota lainnya. Bagaimanapun, jika pemerintah federal/daerah menganggap hal-hal yang tercantum dalam Konvensi lebih tepat untuk aksi di tingkat negara, di tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kota, kemudian pemerintah federal/daerah harus merujuk kepada Konvensi lebih layak pada level pemerintah untuk mengundangkan perundangundangan atau aksi lainnya. Pemerintah federal tetap bertanggung jawab untuk pengaturan konsultasi secara periodik antara berbagai peringkat pemerintahan dalam rangka mempromosikan aksi untuk memberikan hasil bagi Konvensi. Ketika pemerintah mengajukan Konvensi kepada pihak yang berwenang, pemerintah juga harus menyediakan pernyataan atau proposal akan apa yang diyakini atas aksi yang diambil dengan memperhatikan Konvensi.

19

ILO dan Perlindungan Maternitas Dalam hal Konvensi ILO No. 183 hal ini berarti bahwa Konvensi baru harus diajukan kehadapan penguasa nasional yang berwenang secepat mungkin. Tahukah Anda jika hal ini terjadi di negara Anda? • • • •

• •

• •

Tahukah anda siapa yang dianggap sebagai penguasa nasional yang berwenang di negara Anda? Tahukah Anda aksi apa yang diajukan pemerintah sehubungan dengan Konvensi ini? Siapakah badan pembuat undang – undang di negara Anda yang bersimpati untuk meratifikasi Konvensi ILO No.183? Siapa yang akan menentang ratifikasi? Mintalah kepada anggota parlemen yang bersimpatik terhadap Konvensi itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada parlemen tentang proses dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jika anda pikir tidak terdapat cukup dukungan untuk ratifikasi, pertimbangkanlah strategi lainnya seperti rekomendasi untuk membentuk sebuah komite parlementer guna meninjau ulang dan memeriksa ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi Bagaimana Anda dapat mempengaruhi laporan yang dibuat oleh pemerintah Anda ketika merujuk pada pihak berwenang? Berikan pertimbangan yang khusus untuk berbicara dengan Menteri Tenaga kerja, Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mencari tahu apa yang telah dikatakan dan mencoba serta mempengaruhi rekomendasi- rekomendasi didalam laporan yang akan diajukan

Pemerintah diminta untuk menyediakan informasi kepada ILO tentang aksi apa yang telah dilaksanakan merujuk pada pihak berwenang dan aksi yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka juga wajib untuk meyediakan informasi ini kepada perwakilan pengusaha dan organisasi pekerja di negara mereka. Hal ini berarti bahwa pusat serikat pekerja harus sekurangnya mempunyai informasi tentang apa yang pemerintah ajukan. • •

• • •

Cari tahu informasi itu. Minta pusat serikat pekerja untuk membuat laporan ke pihak berwenang yang kompeten tentang aksi yang dianggap memadai. Pusat serikat pekerja Anda dapat juga meminta untuk berpartisipasi pada proses konsultasi dan diskusi tentang bagaimana pihak berwenang yang kompeten mengurus hal-hal yang berkenaan dengan ratifikasi, dan aksi apa yang diajukan yang harus dilakukan sesuai dengan Konvensi. Jika komite kampanye nasional telah dibentuk, seperti yang diuraikan pada panduan ini, kemudian Anda harus menggunakan kepentingan koalisi masyarakat yang luas ini kepada pers untuk berdialog dengan pemerintah Anda dan pihak berwenang kompeten yang ditunjuk. Pastikan bahwa laporan dari pusat serikat pekerja Anda dikirim tidak hanya pada pemerintah saja tapi juga langsung pada ILO (Departemen Standar Perburuhan Internasional). Informasi tentang apa yang akan dilakukan pemerintah negara Anda dapat digunakan sebagai bagian dari kampanye masyarakat luas untuk mendapatkan dukungan untuk ratifikasi.

Jika pemerintah Anda tidak melaporkan aksi-aksinya dalam jangka waktu yang ditentukan, kemudian pusat serikat pekerja Anda dapat membawa masalah ini untuk menjadi perhatian ILO. Jika pemerintah Anda menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam memenuhi laporan-laporan yang diminta maka mereka harus didukung untuk mencari bantuan dari kantor-kantor regional ILO.

20

Program Pelatihan Sumber-Sumber Kampanye – Bagian Ketiga Program pelatihan Program pelatihan berikut ini dirancang agar lebih fleksibel dalam penyampaiannya. Program tersebut terbagi dalam sesi-sesi. Sesi-sesi tersebut dapat disampaikan sekaligus sebagai program pelatihan sehari atau dapat disampaikan secara terpisah selama jangka waktu tertentu. Program pelatihan ini dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah kampanye nasional atau untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan maternitas ditingkat industri atau ditempat kerja. Tujuan-Tujuan •

Para peserta memahami proses ILO dan bagaimana sebuah konvensi ILO dilaksanakan. Para peserta memahami peran dan dampak dari Konvensi ILO dalam lingkungan nasional. Para peserta memahami peraturan-peraturan kunci pada Konvensi ILO No. 183 Para peserta mengembangkan sebuah strategi kampanye dalam melobi untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 183 dan meningkatkan perlindungan maternitas agar dilaksanakan ditempat kerja, di industri atau dinegara mereka.

• • •

Sesi Pertama • • •

Apa itu Organisasi Perburuhan Internasional? Apa itu konvensi? Bagaimana sebuah konvensi dapat mempengaruhi saya?

Sumber : “Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas: Panduan Berkampanye; Sebuah Standar Baru Di Abad Yang Baru” ILO Website: http:/www.ilo.org/

Sesi Kedua • Apa itu perlindungan maternitas? • Mengapa perlindungan maternitas? Sumber : “Perlindungan Maternitas 2002: Panduan berkampanye untuk kita semua. Sesi 1, 2, 3 & 4 • Konvensi ILO No. 183 tentang perlindungan maternitas Pasal-Pasal Utama: Jangkauan Cuti Maternitas Cuti Wajib Tunjangan-Tunjangan Perlindungan kesehatan Perlindungan atas pekerjaan dan diskriminasi Ibu menyusui Sumber : “Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas: Panduan Berkampanye; Sebuah Standar Baru Di Abad Yang Baru”

21

Program Pelatihan

Sesi Ketiga •

Bagaimana situasi dinegara/industri/tempat kerja saya?

Sumber : “Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas: Panduan Berkampanye; Sebuah Standar Baru Di Abad Yang Baru” Tabel sesi 1

Sesi Keempat •

Usaha untuk membuat perlindungan maternitas menjadi kenyataan – Merencanakan sebuah kampanye Langkah Pertama – Komite Kampanye Langkah Kedua – Menemukan fakta Langkah Ketiga – Merencanakan Kegiatan dan Kerangka Waktu: Memobilisasi Para Anggota serikat pekerja dan Masyarakat Langkah Keempat – Tuntutan Kami Langkah Kelima – Pengesahan Tuntutan-Tuntutan dan Lobi untuk Perubahan Langkah Keenam – Evaluasi Kampanye.

Sumber : “Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas: Panduan Berkampanye; Sebuah Standar Baru Di Abad Yang Baru”- Sesi 1 Kampanye! Materi Pendidikan Serikat Pekerja yang diterbitkan oleh PSI.

“ Serikat-serikat Pekerja diseluruh dunia melakukan kampanye dalam usaha-usaha untuk mewujudkan perlindungan maternitas menjadi kenyataan bagi seluruh pekerja perempuan”

22

Siaran Pers

Siaran Pers Untuk Meluncurkan Panduan Kampanye Perlindungan Maternitas Panduan kampanye yang baru menguraikan kampanye untuk membuat Perlindungan Maternitas menjadi kenyata bagi semua pekerja perempuan. Sebuah panduan untuk berkampanye telah dirancang guna membantu serikat pekerja dan organisasi masyarakat dalam mengkampanyekan hak-hak maternitas. M...................mengatakan bahwa tak bisa dipungkiri lagi panduan ini akan digunakan oleh koalisi antara serikat pekerja dan masyarakat dalam menekan pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 83 tentang Perlindungan Maternitas. Serikatserikat pekerja akan menggunakan panduan ini untuk meningkatkan kesadaran anggota-anggotanya akan hak-hak maternitas. “Hal ini akan merupakan suatu tuntutan baru terhadap pengusaha untuk meningkatkan hak-hak maternitas”, kata M........................... Konvensi ILO tersebut yang telah diadopsi pada bulan Juni 2000, memerlukan waktu dua tahun untuk negosiasi. “Konvensi tersebut mewakili perlindungan minimum yang diakui secara internasional yang harus didapat oleh perempuan yang bekerja”, kata M................................. Bentuk-bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut adalah: • • • • •

Hak atas cuti maternitas setidaknya selama 14 minggu; Cuti maternitas yang dibayar dengan standar yang sama dengan duapertiga dari pendapatan pekerja perempuan sebelumnya; Hak untuk mendapatkan tunjangan kesehatan, meliputi sebelum masa melahirkan, pada waktu melahirkan dan perawatan setelah melahirkan; Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja; Hak untuk menyusui ditempat kerja ketika sudah kembali bekerja.

Panduan ini akan diluncurkan (isi secara rinci waktu peluncurannya disini)

Untuk informasi lebih lanjut atau permintaan untuk mendapatkan panduan ini dapat menghubungi............................................

23

Siaran Pers Siaran Pers Untuk meluncurkan Kampanye Nasional Serikat-serikat pekerja dan organisasi-organisasi masyarakat membentuk aliansi untuk mempromosikan hak-hak pekerja perempuan yang sedang hamil Hari ini ............. pusat serikat pekerja mengumumkan dibentuknya sebuah aliansi serikat pekerja dan masyarakat dengan tujuan untuk mempromosikan hak-hak pekerja perempuan hamil dan hak-hak perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan. M............ mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kampanye kelompok-kelompok yang terlibat dalam aliansi memiliki komitmen dalam rangka mewujudkan perlindungan maternitas terhadap perempuan bekerja menjadi kenyataan di abad 21. Aliansi tersebut terdiri dari kelompok-kelompok ........................................................... Prioritas utama dari aliansi ini adalah memperoleh komitmen pemerintah nasional untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 183. tentang Perlindungan Maternitas. Konvensi ILO tersebut yang telah diadopsi pada bulan Juni 2000 memerlukan waktu dua tahun untuk negosiasi. “Konvensi tersebut mewakili perlindungan minimum yang diakui secara internasional yang harus didapat oleh perempuan yang bekerja”, kata M...................................... Tidak masuk akal apabila di abad 21 ini kita masih mendengar banyaknya ceritacerita dari pekerja perempuan yang mengalami pelecehan dan tindakan diskriminatif di tempat kerja ketika mereka hamil atau ketika mereka kembali ketempat kerja setelah melahirkan. Konvensi baru ILO tentang perlindungan maternitas banyak menyinggung tentang masalah tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam Konvensi No.183 tersebut adalah: • Hak atas cuti maternitas setidaknya selama 14 minggu; • Cuti maternitas yang dibayar dengan standar yang sama dengan duapertiga dari pendapatan pekerja perempuan sebelumnya; • Hak untuk mendapatkan tunjangan kesehatan, meliputi sebelum masa melahirkan, pada waktu melahirkan dan perawatan setelah melahirkan; • Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja; • Hak untuk menyusui ditempat kerja ketika sudah kembali bekerja. “Bentuk – bentuk perlindungan yang terdapat pada Konvensi ILO No. 183 bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Perlindungan-perlindungan tersebut memungkinkan keluarga-keluarga untuk membuat keputusan-keputusan tentang kelahiran dan perawatan anak dan perlindungan-perlindungan tersebut juga mempromosikan hubungan yang berkelanjutan antara perempuan dan tempat kerja selama dalam masa kehamilan dan setelah melahirkan. Sikap merusak dan diskriminatif adalah ilegal,” kata M................... M...........menyatakan bahwa aliansi serikat pekerja dan masyarakat berusaha untuk mewujudkan hak-hak maternitas menjadi kenyataan. “Ini merupakan tugas kami terhadap perempuan dan masyarakat. Pemerintah akan didorong secara sungguhsungguh untuk meratifikasi konvensi perlindungan maternitas tersebut. Kami akan berkampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya peningkatan perlindungan maternitas dan pelaksanaannya di tempat kerja,” kata M......................... Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi..........

24

Siaran Pers

Siaran Pers Peluncuran Hasil Survey Hasil survey membuktikan perlunya perlindungan maternitas Survey terhadap pekerja perempuan menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang sedang hamil dan mereka yang telah kembali ke tempat kerja setelah melahirkan merasakan bahwa mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dan banyak dari mereka yang mengalami pelecehan dan tindakan-tindakan diskriminatif di tempat kerja. M..................menyatakan bahwa hasil survey menunjukan perlunya ditetapkan sebuah ketentuan legislatif yang kuat untuk melindungi pekerja perempuan yang sedang hamil dan pekerja perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan. Survey menemukan bahwa: Sebagai contoh: % pekerja perempuan tidak mengetahui perlindungan maternitas apa saja yang menjadi haknya; % ibu yang bekerja tidak menerima secara penuh perlindungan maternitas yang menjadi haknya; % pekerja perempuan tidak merasakan mereka dapat menerima secara penuh hak atas perlindungan maternitas tanpa membahayakan pekerjaan mereka di masa depan. (masukkan hasil survey disini) Seorang peserta survey memasukkan kedalam surveynya catatan-catatan sebagai berikut: (cantumkan kutipan dari survey disini) M.......... mendesak pemerintah untuk merespon segera terhadap hasil survey yang mengkhawatirkan melalui persetujuan untuk meratifikasi konvensi ILO tentang Perlindungan Maternitas (No. 183), yang menguraikan standar-standar minimum internasional, dan dengan menetapkan perundang-undangan untuk mewujudkan hakhak maternitas menjadi kenyataan. “Sangat jelas bahwa kita tidak dapat mengandalkan pengusaha semata untuk memperkenalkan tindakan-tindakan yang dapat mengatasi pelecehan dan diskriminasi. Pekerja perempuan menginginkan agar perlindungan maternitas menjadi kenyataan. Saat ini mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakantindakan untuk melindungi hak-hak mereka dan menjamin bahwa pengusaha bertindak dengan bertanggungjawab”, kata M........................... Survey terhadap pekerja perempuan merupakan bagian dari kampanye nasional yang dilakukan oleh serikat-serikat pekerja dan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan untuk meningkatkan perlindungan maternitas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai survey dan kampanye nasional bisa menghubungi……

25

Konsep Surat

Konsep surat untuk menghimbau ratifikasi ILO Konvensi No. 183

Menteri Tenaga Kerja Dari Pusat Serikat Pekerja Menteri Yang Terhormat, Perihal: Ratifikasi Konvensi ILO No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas Kami menulis surat ini berkenaan dengan Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas, yang telah diadopsi melalui Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional pada bulan Juni 2000. Sejak saat diadopsi, dua negara, yaitu Italia dan Slovakia, telah meratifikasi konvensi ini. Sehubungan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Konstitusi ILO, negara-negara anggota diwajibkan untuk membawa konvensi ini kehadapan pihak-pihak yang berwenang ditingkat nasional untuk membuat sebuah undang-undang atau tindakan lainnya. Oleh karena itu kami meminta informasi Anda tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh kantor Anda untuk membawa hal ini kehadapan pihak yang berwenang ditingkat nasional. Secara khusus kami mencari informasi sehubungan dengan proses konsultasi bahwa hal ini akan digunakan untuk membuat keputusan tentang ratifikasi dari Konvensi, atau tindakan lainnya yang mungkin telah diambil, dan mekanisme yang tersedia untuk Pusat Serikat Pekerja untuk membuat laporan pada proses ini. Kami akan sangat berterima kasih jika anda dapat menyediakan proses secara rinci bahwa Departemen anda dan Pemerintah menggunakan tinjauan permasalahan ini. Kami juga berharap untuk meminta bahwa pertemuan akan diadakan antara Departemen anda dan Pusat Serikat Pekerja untuk mendiskusikan ratifikasi dari Konvensi dan hal – hal lain yang berhubungan. Hormat kami, Ditandatangani Atas Nama Pusat Serikat Pekerja

26

Jurnal Artikat Serikat Pekerja

Jurnal Artikel Serikat Pekerja Bergabunglah dengan Kampanye Internasional untuk menjadikan perlindungan maternitas menjadi kenyataan. Anggota kami mengatakan bahwa perempuan, yang hamil atau yang kembali ketempat kerja setelah melahirkan, mengalami pelecehan dan diskriminasi. Hal ini sangat berat untuk dipercaya bahwa memasuki abad 21 pengusaha masih membiarkan berkelanjutan praktek-praktek yang tidak bisa diterima Pelecehan dan diskriminasi yang terjadi dalam praktek meliputi: • Memecat perempuan pada waktu mereka memberitahukan pada majikannya bahwa mereka hamil; • Memindahkan perempuan hamil atau perempuan yang menyusui pada pekerjaan yang aman bergaji rendah; • mempertanyakan komitmen kerja para perempuan yang memutuskan untuk mempunyai anak; • Penolakkan pada perempuan akan cuti penuh maternitasnya atau mengancam mereka dengan penurunan pangkat atau kehilangan pekerjaan setelah kembali lagi bekerja; • Penundaan pembayaran atau tidak membayar cuti maternitas. Ada beberapa pengusaha juga membuat secara ekstrim kesulitan untuk perempuan yang mengambil cuti maternitas untuk kembali bekerja melalui: • Tidak mengijinkan perempuan kembali pada pekerjaan sebelumnya; • Penolakkan untuk menegosiasikan praktek kerja fleksibel seperti kerja paruh waktu dan membagi pekerjaan; • Penolakkan untuk mengijinkan perempuan untuk menyusui atau memompa airsusunya di tempat kerja.

Standar Internasional Yang Baru Perempuan diseluruh dunia menghadapi praktek-praktek diskriminatif seperti itu. Untuk mengakui hal tersebut, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi baru No. 183 tentang Perlindungan Maternitas. Konvensi ILO mengemukakan pengakuan internasional standar-standar minimum yang harus diterapkan ditempat kerja. Pergerakan serikat pekerja internasional mengkampanyekan secara sukses untuk menyakinkan bahwa Konvesi ILO yang baru menggambarkan peningkatan dalam standar-standar minimum. Konvensi yang baru meliputi beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini: Semua perempuan terlindungi Perlindungan mencakup semua pekerja perempuan yang menikah ataupun yang tidak menikah meliputi juga mereka yang bekerja kontrak/borongan. Cuti Maternitas Periode cuti maternitas tidak boleh kurang dari 14 minggu Tidak Ada Tekanan Untuk Kembali Bekerja Cuti maternitas meliputi periode cuti wajib enam minggu setelah melahirkan, kecuali kalau sebaliknya disetujui pada level nasional melalui pemerintah dan wakil dari organisasiorganisasi pengusaha dan pekerja.

27

Jurnal Artikel Serikat Pekerja

Pembayaran selama cuti maternitas Konvensi ILO No. 183 merujuk pada model bahwa tinjauan tunjangan tunai untuk cuti maternitas adalah hak. Penghargaan pembayaran atas cuti maternitas melalui asuransi sosial atau dana publik atau dalam tata cara yang ditentukan melalui hukum dan kebiasaan nasional. Pada umumnya, standar yang ditetapkannya Konvensi adalah pembayaran yang setara dengan dua pertiga pendapatan seorang pekerja perempuan. Bila perempuan tidak memenuhi syarat untuk tunjangan tunai, Konvensi ILO No. 183 menetapkan bahwa ia harus menerima dana bantuan sosial, untuk itu mungkin dilakukan pemeriksaan kelayakan. Perlindungan dari pemecatan dan diskriminasi Tidak sesuai dengan hukum bila pengusaha mengakhiri pekerjaan perempuan selama ia hamil, atau tidak hadir karena cuti, atau selama periode yang dilanjutkan dengan kembalinya ia ke tempat kerja, ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan nasional, kecuali peraturan tersebut tidak ada hubungannya dengan kehamilan atau kelahiran anak dan konsekuensinya atau menyusui. Beban atas bukti bahwa alasan untuk memecat yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan atau proses kelahiran dan konsekuensinya, atau menyusui menjadi tanggungan pengusaha. Seorang perempuan dijamin haknya untuk kembali bekerja ke posisi yang sama atau posisi yang dibayar sama pada akhir cuti maternitasnya. Tiap-tiap anggota harus mengadopsi tindakan-tindakan yang sesuai untuk menjamin bahwa maternitas tidak mengangkat sumber tindakan diskriminatif dalam pekerjaan, termasuk akses pada pekerjaan Hak untuk menyusui atau memompa airsusu di tempat kerja Perempuan mempunyai hak sekali atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Istirahat tersebut atau pengurangan jam kerja harian harus dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar. Perlindungan kesehatan

28

Perempuan yang hamil dan menyusui tidak diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan merugikan bagi kesehatan ibu, atau anak atau dimana pun tempat yang ditentukan secara signifikan berisiko merugikan. Hal tersebut harus dicatat bahwa syarat-syarat tersebut adalah pengakuan sebagai minimum yang harus tersedia.

Kampanye Sebagai bagian dari kampanye seluruh dunia, kami telah mengidentifikasi tiga prioritas: • Meratifikasi Konvensi ILO No. 183 tentang perlindungan maternitas dan rekomendasi yang terkait. • Menjadikan perlindungan maternitas menjadi kenyataan dengan memastikan bahwa pemerintah dan pengusaha melaksanakan standar tersebut didalam praktek • Menegosiasikan perlindungan yang lebih baik melalui perjanjian bersama Menjadi bagian dari kampanye mohon menghubungi:

Survey

Contoh Survey - Maternitas dan Kerja Bagian 1 – Informasi Umum 1. Berapa umur Anda? dibawah 20 tahun 35 – 40

20 – 25 40+

25 – 30

30 – 35

2. Dimana Anda bekerja? Industri__________ Nama Perusahaan___________ Departemen_____________ 3. Status pekerjaan Anda? Pekerja tetap Paruh waktu Pekerja lepas Pekerjaan yang dibayar menurut hasil yang dikerjakan Pekerja Rumahan

Sementara

4. Apa jabatan Anda ditempat kerja? ___________________________________________________________________________

5. Apakah ditempat kerja Anda mempunyai? Lebih banyak pekerja laki-laki Lebih banyak pekerja perempuan Sama jumlahnya antara pekerja laki – laki dan perempuan

Bagian 2 – Kehamilan dan Pekerjaan 1. Apakah Anda pernah mengalami kehamilan pada saat bekerja? Ya Tidak (Jika tidak langsung ke pertanyaan No. 3) Jika ya, berapa kali hamil ?______________ 2. Apa reaksi dari pengusaha Anda pada saat Anda hamil? Mendukung

Tidak mendukung

Tolong berikan contoh __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

29

Survey

3. Ketika Anda sedang hamil saat bekerja, apakah Anda perlu meminta untuk melakukan pekerjaan yang ringan atau dipindahkan pada pekerjaan yang aman? Ya

Tidak

Jika ya, kesulitankah Anda dengan permintaan itu? Ya

Tidak

Jika ya, mengapa? __________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Pernahkah Anda dipindahkan ke tempat tugas lain pada saat Anda hamil walaupun tindakan itu sebenarnya tidak perlu?misalnya Anda dipindahkan kebagian yang upahnya lebih rendah atau ke posisi yang kurang senior pada hal tidak ada alasan yang jelas Ya

Tidak

Jika ya, tolong jelaskan secara rinci __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Apakah Anda perlu untuk mengambil waktu istirahat sebagai akibat/selama kehamilan anda?

30

Ya

Tidak

Alasan seperti sakit, janji dokter __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Apakah Anda mengalami kesulitan dengan majikan Anda untuk mengambil waktu istirahat? Ya

Tidak

Jika ya, tolong jelaskan_______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 7. Sebelum Anda hamil, sadarkah Anda akan hak – hak dan kewajiban Anda yang berhubungan dengan cuti maternitas? Ya

Tidak

Anda mendapat informasi tersebut dari: Rekan – rekan kerja Serikat Pekerja Anda

Pengusaha Anda

Lainnya,tolong sebutkan ______________________________________

Survey

8. Tahukah majikan Anda tentang hak-hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan cuti maternitas? Ya

Tidak

Jika tidak, kesulitan – kesulitan apa, jika ada, apa pengalaman Anda tentang hal itu hal tersebut? ____________________________________________________ __________________________________________________________________

9. Bagaimana kondisi cuti maternitas Anda? Dibayar ATAU

ATAU

Tidak dibayar

Keduanya, dibayar dan tidak dibayar

Jika dibayar, berapa lama periode pembayaran dan level pembayaran apa yang Anda terima (contoh 100% dari pendapatan sebelumnya untuk 3 bulan dan sebagainya) ________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan dan/atau pelayanan kebidanan meliputi sebelum kelahiran, saat melahirkan dan perawatan setelah kelahiran? Ya

Tidak

Jika ya, tolong jelaskan kesulitan-kesulitan tersebut secara lengkap ____________ __________________________________________________________________ 11. Apakah

Anda mengalami kesulitan pada saat kembali bekerja setelah cuti maternitas? Ya

Tidak

Jika ya, tolong jelaskan secara rinci_____________________________________ __________________________________________________________________ 12. Ketika kembali ke tempat kerja setelah cuti maternitas, apakah Anda kembali ke posisi kerja semula? Ya

Tidak

Jika tidak, mengapa tidak?____________________________________________ __________________________________________________________________

31

Survey

13. Ketika Anda kembali dari cuti maternitas, apakah Anda meminta kesepakatan dengan pengusaha Anda untuk bekerja paruh waktu? Ya

Tidak

Apakah ada masalah-masalah dan/atau kendala-kendala untuk kembali bekerja atas dasar bekerja paruh waktu? ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 14. Apakah Anda menyusui bayi Anda? Ya

Tidak

15. Berapa lama Anda menyusui bayi Anda? ________________________________ 16. Jika Anda menyusui bayi Anda, apakah Anda terus melakukan itu ketika kembali ke tempat kerja? Ya

Tidak

17. Jika Anda terus menyusui ketika kembali ke tempat kerja, apakah Anda menyusui/memompa airsusu di tempat kerja? Ya

Tidak

18. Jika Anda menyusui atau memompa airsusu di tempat kerja, fasilitas apa yang tersedia untuk Anda? (contoh: ruang khusus, tempat untuk mencuci, tempat penyimpanan airsusu dan sebagainya) __________________________________ __________________________________________________________________ 19. Berapa lama Anda ditawari untuk istirahat menyusui dan apakah istirahat tersebut

dipertimbangkan sebagai waktu kerja dan upah yang sesuai tetap dibayar? Lamanya istirahat menyusui setiap hari:

32

Ya

Tidak

20. Jika Anda tidak melanjutkan untuk menyusui ketika kembali bekerja, apakah karena sikap dari pengusaha Anda atau kurangnya fasilitas di tempat kerja yang meyebabkan alasan untuk berhenti? Ya

Tidak

Jika ya, tolong jelaskan secara rinci_____________________________________ __________________________________________________________________

Survey 21. Tolong berikan informasi tentang pengalaman Anda yang lainnya yang pernah Anda alami pada saat kehamilan Anda ditempat kerja? (Contoh : Dukungan/Tidak ada dukungan dari rekan-rekan kerja dan sebagainya) ______________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Bagian 3 – Diskriminasi 1. Percayakah Anda bahwa Anda diberlakukan secara diskrimanatif oleh karena Anda hamil, atau berpotensial untuk hamil, atau karena Anda seorang ibu, di dalam area berikut ini: Iklan dan Perekrutan lowongan kerja Dalam persyaratan dan kondisi kerja

33

Pelatihan Promosi Pemutusan hubungan kerja Tolong jelaskan secara rinci ________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________ 2. Apakah praktek kerja dan/atau kondisi dari pekerjaan di tempat kerja Anda mempengaruhi keputusan untuk memiliki, atau tidak memiliki anak? Ya

Tidak

Tidak relevan

Jika ya, mengapa? ________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Survey Terima kasih telah mengisi secara lengkap angket survey ini. Pada bulan Juni 2000, Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas.Gerakan serikat pekerja internasional mengadakan kampanye untuk meyakinkan pemerintah nasional untuk meratifikasi Konvensi ini dan menjamin bahwa standar minimum yang terdapat pada Konvensi menjadi kenyataan bagi seluruh pekerja perempuan. Serikat pekerja Anda menjadi bagian dari kampanye ini. Informasi yang diperoleh melalui Anda dalam survey ini akan membantu serikat pekerja Anda. Jika Anda menginginkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hak – hak maternitas bagi pekerja perempuan atau menjadi bagian dari kampanye ini Anda dapat mengisi secara lengkap daftar isian dibawah ini: OPTIONAL Nama _______________________________________________________________ Alamat ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Telepon Rumah _________________________________________ Telepon Kantor __________________________________________ Facsimile Kantor _________________________________________ Alamat E-mail ___________________________________________ Disadur dengan ucapan terima kasih kepada Australian Service Union “ Maternity and Work Survey”

34

Teks Konvensi Teks Lengkap Konvensi ILO dan Teks Rekomendasi Konvensi

Konvensi No. 183, 2000, Perlindungan Maternitas Sidang Umum Internasional,

Organisasi

tentang

Perburuhan

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ke 88 pada 30 Mei 2000, dan Memperhatikan kebutuhan untuk merevisi Konvensi Perlindungan Maternitas (Revisi), 1952, dan Rekomendasi Perlindungan Maternitas, 1952, dalam rangka semakin mengusahakan kesetaraan semua perempuan dalam angkatan kerja dan kesehatan serta keamanan ibu dan anak, demikian juga keanekaragaman industri, dan peningkatan perlindungan maternitas dalam hukum dan kebiasaan nasional, dan Memperhatikan ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak – Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Perempuan (1979), Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hak – Hak Anak (1989), Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi (1995), Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Kesamaan Kesempatan dan Perlakuan Bagi Para Pekerja Perempuan (1975), Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional Tentang Prinsip – Prinsip Fundamental dan Hak – Hak Di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya (1998), juga Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi Perburuhan Internasional yang dimaksudkan untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan bagi para pekerja laki-laki dan perempuan, khususnya Konvensi yang mengenai para pekerja dengan tanggung jawab keluarga, 1981, dan Mempertimbangkan kondisi pekerja perempuan dan perlunya menyediakan perlindungan untuk kehamilan yang merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu untuk merevisi Konvensi Perlindungan Maternitas (Revisi), 1952, dan Rekomendasi, 1952, yang merupakan acara ke-empat dari agenda sidang, dan Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus berbentuk Konvensi Internasional; Menerima pada tanggal 15 Juni 2000 Konvensi berikut yang disebut Konvensi Perlindungan Maternitas tahun 2000. Jangkauan Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi ini, istilah perempuan meliputi setiap orang perempuan tanpa pembedaan apapun dan istilah anak meliputi setiap anak tanpa pembedaan apapun.. Pasal 2 1. Konvensi ini berlaku untuk semua perempuan yang bekerja, termasuk mereka yang mengerjakan jenis pekerjaan tertentu yang tidak mandiri. 2. Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pekerja dan pengusaha, tiap-tiap Anggota boleh tidak menerapkan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian terhadap pekerja kategori tertentu jika penerapan terhadap mereka akan menimbulkan masalah-masalah tertentu yang mendasar sifatnya. 3. Anggota yang menggunakan kemungkinan yang diberikan pada ayat sebelumnya, dalam laporan pertamanya tentang pelaksanaan Konvensi ini sesuai Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyampaikan daftar pekerja yang dikecualikan dari pemberlakuan Konvensi ini serta alasan untuk pengecualian itu. Dalam laporan selanjutnya, Anggota itu harus menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk secara bertahap memperluas jangkauan ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap kategori pekerja-pekerja tersebut.

35

Teks Konvensi

Cuti karena sebab penyakit atau komplikasi Perlindungan Kesehatan Pasal 3 Tiap-tiap Anggota setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pekerja dan pengusaha harus mengambil tindakantindakan yang perlu untuk menjamin bahwa perempuan mengandung atau sedang menyusui tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang oleh pejabat yang berwenang dinilai membahayakan kesehatan si ibu atau anaknya, atau telah dibuktikan bahwa hal itu membahayakan kesehatan si ibu atau anaknya Cuti Maternitas Pasal 4 1. Berdasarkan bukti keterangan medis atau bukti lain yang layak sebagaimana ditentukan oleh hukum dan kebiasaan nasional yang menyatakan perkiraan tanggal kelahiran, perempuan yang kepadanya Konvensi ini berlaku harus diberi cuti maternitas selama tidak kurang dari 14 minggu. 2. Lamanya waktu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat diatas harus ditentukan oleh tiap-tiap Anggota dalam suatu pernyataan yang disertakan pada saat meratifikasi Konvensi ini. 3. Tiap-tiap Anggota selanjutnya dapat menyampaikan kepada Direktur-Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu pernyataan tentang perpanjangan masa cuti melahirkan. 4. Demi perlindungan kesehatan si ibu dan kesehatan anaknya, cuti maternitas harus meliputi masa cuti wajib selama enam minggu sesudah melahirkan, kecuali jika pengaturan lain disepakati di tingkat nasional oleh pemerintah dan organisasi yang mewakili pekerja dan pengusaha. 5. Masa cuti sebelum melahirkan harus diperpanjang meliputi tanggal perkiraan kelahiran hingga hari kelahiran yang sebenarnya, tanpa mengurangi masa cuti wajib sesudah melahirkan.

36

Pasal 5 Berdasarkan bukti keterangan medis, cuti harus diberikan sebelum atau sesudah masa cuti melahirkan pada kasus penyakit, komplikasi atau resiko komplikasi yang timbul karena kehamilan atau melahirkan. Sifat dan lama maksimum cuti seperti ini dapat ditetapkan sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional. Tunjangan -Tunjangan Pasal 6 1. Tunjangan tunai sesuai dengan peraturan dan hukum nasional atau menurut cara lain yang sejalan dengan kebiasaan nasional harus diberikan kepada perempuan yang tidak bekerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau 5. 2. Banyaknya tunjangan tunai harus mencukupi untuk menjamin bahwa perempuan dapat mempertahankan diri dan anaknya dalam kondisi kesehatan yang layak dan standar hidup yang memadai. 3. Jika berdasarkan kebiasaan atau hukum nasional tunjangan tunai yang diberikan untuk cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada jumlah penghasilan sebelumnya, besarnya tunjangan itu tidak boleh kurang dari dua-pertiga penghasilan perempuan itu sebelumnya atau dua-pertiga dari pendapatannya itu sebagaimana dianggap untuk keseluruhan tunjangannya sebagai pekerja. 4. Jika berdasarkan kebiasaan atau hukum nasional dipergunakan cara-cara lain untuk menentukan tunjangan tunai yang dibayarkan untuk cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, besarnya tunjangan itu harus sebanding dengan jumlah rata-rata yang dihasilkan dari penerapan ayat sebelumnya. 5. Tiap-tiap Anggota harus menjamin bahwa syarat-syarat kelayakan mendapatkan tunjangan tunai ini dapat dipenuhi oleh sebanyak mungkin perempuan kepadanya Konvensi ini berlaku. 6. Jika seorang perempuan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan tunai sesuai peraturan dan hukum nasional atau ketentuan lain yang sesuai kebiasaan nasional, dia harus dijamin dengan tunjangan yang sepadan dari dana jaminan sosial dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tunjangan seperti itu.

Teks Konvensi

7. Tunjangan medis harus diberikan kepada perempuan dan anaknya sesuai dengan peraturan dan hukum nasional atau menurut ketentuan lain yang sesuai dengan kebiasaan nasional. Tunjangan medis harus meliputi perawatan sebelum kelahiran, pada saat kelahiran dan sesudah kelahiran, juga rawat inap jika diperlukan. 8. Untuk melindungi kondisi perempuan dalam pasar tenaga kerja, tunjangan untuk cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 harus diberikan melalui jaminan sosial atau sistem dana publik wajib atau menurut cara yang ditentukan oleh hukum dan kebiasaan nasional. Seorang pengusaha tidak secara individu bertanggungjawab secara langsung atas biaya tunjangan keuangan bagi seorang perempuan yang dipekerjakannya tanpa persetujuan tertentu darinya kecuali jika: (a) sudah ditentukan seperti itu dalam kebiasaan atau hukum nasional di negara Anggota sebelum tanggal disetujuinya Konvensi ini oleh Konferensi Perburuhan Internasional; atau (b) cara seperti itu disetujui selanjutnya di tingkat nasional oleh pemerintah dan wakil dari organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha. Pasal 7 1. Anggota yang ekonomi dan sistem jaminan sosialnya belum cukup berkembang diharuskan mengikuti Pasal 6 ayat 3 dan 4, jika tunjangan tunai diberikan sejumlah yang harus dibayarkan untuk keadaan sakit atau cacat sementara sesuai dengan peraturan dan hukum nasional. 2. Anggota yang menggunakan kemungkinan yang diberikan pada ayat sebelumnya, dalam laporan pertamanya tentang penerapan Konvensi ini sesuai dengan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menjelaskan alasanalasannya dan memberitahukan besarnya tunjangan tunai yang diberikan. Dalam laporan selanjutnya, Anggota itu harus memberitahukan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk secara bertahap meningkatkan besarnya tunjangan tersebut

Perlindungan atas pekerjaan dan nondiskriminasi Pasal 8 1. Pengusaha dilarang memutus hubungan kerja perempuan selama kehamilannya atau selama cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau 5, atau selama waktu tertentu sesudah dia kembali bekerja yang ditentukan oleh peraturan atau hukum nasional, kecuali dengan alasan yang tidak berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran anak dan konsekwensinya atau menyusui. Yang harus membuktikan bahwa alasanalasan untuk pemutusan hubungan kerja itu tidak terkait kehamilan atau kelahiran anak dan konsekwensinya atau menyusui adalah pengusaha. 2. Perempuan dijamin haknya untuk kembali ke posisi kerja yang sama atau posisi sejajar lainnya yang dibayar dengan upah yang sama dengan yang diterima sebelum cuti melahirkan. Pasal 9 1. Tiap-tiap Anggota harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa maternitas tidak menjadi sumber diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk – menyimpang dari Pasal 2 ayat 1 – menyangkut kesempatan kerja. 2. Tindakan-tindakan seperti dimaksud pada ayat sebelumnya harus meliputi larangan mewajibkan tes kehamilan atau bukti-bukti tes sejenis sewaktu perempuan melamar pekerjaan, kecuali jika ditetapkan oleh hukum atau peraturan nasional untuk pekerjaanpekerjaan yang: (a) dilarang atau dibatasi bagi perempuan mengandung atau sedang menyusui berdasarkan hukum atau peraturan nasional, atau (b) jika ada bahaya yang jelas dan nyata terhadap kesehatan si ibu dan anaknya

37

Teks Konvensi

Ibu yang menyusui Pasal 10 1. Perempuan harus diberi hak istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. 2. Berapa lama istirahat menyusui atau pengurangan jam kerja harian ini akan diberikan, banyaknya dalam sehari, lamanya tiap-tiap istirahat dan cara-cara pengurangan jam kerja harian ini diatur berdasarkan hukum dan kebiasan nasional. Istirahat dan pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai jam kerja dan dibayar. Peninjauan Berkala Pasal 11 Tiap-tiap Anggota dalam kerjasama dengan wakil organisasi pekerja dan organisasi pengusaha harus mempertimbangkan secara berkala tentang layak tidaknya memperpanjang lamanya istirahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau meningkatkan jumlah atau banyaknya tunjangan tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. Implementasi Pasal 12 Konvensi ini harus diterapkan lewat hukum dan peraturan-peraturan, kecuali jika dapat dijalankan dengan sarana-sarana lain seperti Perjanjian Bersama, putusan-putusan arbiter, putusan-putusan pengadilan, atau cara-cara lain yang sesuai dengan kebiasaan nasional. Ketentuan – Ketentuan Pasal 13 Konvensi ini merevisi Konvensi Perlindungan Kesehatan Maternitas (Revisi), 1952. Pasal 14 Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

38

Pasal 15 1. Konvensi ini mengikat hanya para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya sudah didaftarkan pada Direktur Jenderal. 2. Konvensi ini mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal 3. Setelah itu, Konvensi ini mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulan setelah tanggal ratifikasinya terdaftar. Pasal 16 . 1. Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku, dengan sebuah keterangan yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pencabutan demikian tidak berlaku jika belum lewat satu tahun dari tanggal pendaftarannya. 2. Tiap Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun tersebut dalam ayat di atas tidak memakai haknya untuk mencabut sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, akan terikat untuk masa sepuluh tahun lagi, dan setelah itu, dapat mencabut Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap masa sepuluh tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini. Pasal 17 1. Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pencabutan yang diberitahukan kepadanya oleh para Anggota Organisasi. 2. Sewaktu memberitahukan kepada para Anggota Organisasi mengenai pendaftaran dari ratifikasi yang kedua, Direktur Jenderal harus meminta perhatian para Anggota Organisasi tentang tanggal Konvensi ini akan mulai berlaku.

Teks Konvensi Teks Rekomendasi Pasal 18 Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa demi keperluan pendaftaran rincian lengkap semua ratifikasi dan peraturan pencabutan yang didaftarnya sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya. Pasal 19 Pada waktu-waktu yang dianggap perlu olehnya, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Konferensi Umum suatu laporan tentang pelaksanaan Konvensi ini dan harus menilai perlunya mencantumkan dalam agenda Konferensi pembahasan tentang perubahannya secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 20 1. Bila Konferensi menetapkan suatu Konvensi baru yang mengubah Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, kecuali jika Konvensi baru itu menentukan lain, maka: (a) ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru itu akan secara hukum merupakan pencabutan segera atas Konvensi ini, tanpa mengurangi ketentuan dari Pasal 16 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru itu sudah berlaku; (b) sejak tanggal Konvensi baru itu berlaku, maka Konvensi ini tidak dapat lagi diratifikasi oleh para Anggota. 2. Konvensi ini harus tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya untuk para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi baru itu.

Rekomendasi No. 191 Pada saat yang bersamaan dalam Konferensi Perburuhan Internasional menyetujui Konvensi baru juga menyetujui Rekomendasi baru Perlindungan Maternitas. Rekomendasi ini tidak mengikat negara-negara yang meratifikasi Konvensi. Bagaimanapun, RekomendasiRekomendasi memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan standar yang tinggi yang telah diketahui sebagai target yang pantas untuk dilaksanakan oleh negara-negara. Pemerintah yang meratifikasi Konvensi wajib memasukkan laporan mereka bagaimana kemajuan hasil kerja guna pencapaian implementasi dari Rekomendasi. Kunci utama yang terdapat dalam Rekomendasi meliputi: 18 minggu cuti maternitas dengan dibayar, mendapatkan tunjangan tunai 100%, perlindungan kesehatan lingkungan kerja, fasilitasfasilitas ditempat kerja yang layak dan memadai serta cuti parental. Rekomendasi Perlindungan Maternitas No. 191, 2000 Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ke 88 pada 30 Mei 2000, dan setelah memutuskan atas diterimanya beberapa usul tertentu berkenaan dengan Perlindungan Maternitas , yang menjadi agenda sidang butir ke empat, dan Setelah menetapkan bahwa usul ini harus berbentuk Rekomendasi untuk mendukung Konvensi Perlindungan Maternitas 2000 (selanjutnya disebut dengan “Konvensi) menerima pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu Konvensi dibawah ini, yang dapat disebut Rekomendasi Perlindungan Maternitas 2000.

Pasal 21 Bunyi Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis sama-sama resmi.

39

Teks Rekomendasi

Cuti Maternitas 1. (1) Anggota wajib berusaha keras untuk memperpanjang periode cuti maternitas menurut pasal 4 konvensi untuk sekurangnya 18 minggu. (2). Peraturan harus dibuat untuk perpanjangan cuti maternitas pada peristiwa kelahiran kembar. (3) Kemungkinan lebih lanjut, tindakan – tindakan harus diambil untuk menjamin bahwa perempuan berhak untuk memilih secara bebas pada saat ia mengambil setiap porsi tidak wajib cuti maternitas sebelum atau sesudah melahirkan. Tunjangan-Tunjangan 2. Dimana dapat dipraktekkan, dan setelah konsultasi dengan perwakilan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, tunjangan tunai yang menjadi hak perempuan selama cuti menurut pasal 4 dan 5 Konvensi wajib diberikan dalam jumlah penuh dari pendapatan sebelumnya atau pendapatan dipertimbangkan atas tujuan perhitungan tunjangan. 3. Kemungkinan lebih lanjut, tunjangan kesehatan disediakan pada pasal 6, ayat 7, dari Konvensi harus termasuk: (a). Perawatan yang diberikan oleh dokter di kantor, dirumah atau dirumah sakit atau pelayanan-pelayanan medis lainnya oleh dokter praktek umum atau spesialis. (b). Perawatan maternitas diberikan oleh bidan yang berpengalaman atau pelayanan maternitas lainnya di rumah atau di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya; (c). Pemeliharaan kesehatan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya; (d). Pemberian pelayanan farmasi dan medis, pemeriksaan dan test yang diresepkan oleh praktek medis atau orang lainnya yang berpengalaman; dan (e). Perawatan gigi dan operasi.

40

Pembiayaan Tunjangan - Tunjangan 4. Asuransi sosial wajib menyediakan tunjangan-tunjangan maternitas dan setiap pajak yang berdasarkan atas gaji yang ditingkatkan dengan tujuan untuk menyediakan tunjangan-tunjangan tersebut, baik yang dibayarkan oleh pengusaha dan pekerja secara bersamaan atau oleh pengusaha, harus dibayarkan sesuai dengan jumlah total pekerja perempuan dan laki-laki tanpa pembedaan jenis kelamin. Perlindungan diskriminasi

Atas

Pekerjaan

dan

Non-

5. Perempuan berhak untuk kembali ke pekerjaannya semula atau posisi setara dengan upah yang diterimanya pada akhir ia cuti maternitas menurut pasal 5 Konvensi. Periode cuti menurut pasal 4 dan 5 Konvensi wajib dipertimbangkan sebagai periode pelayanan untuk menegaskan hak-haknya. Perlindungan Kesehatan 6. (1) Setiap anggota wajib mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin penilaian setiap resiko ditempat kerja yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kehamilan atau perempuan yang menyusui dan anaknya. Hasil dari penilaian wajib dibuat tersedia untuk kepentingan perempuan. (2) Disetiap situasi menurut pasal 3 Konvensi atau dimana terdapat resiko signifikan telah diidentifikasi menurut butir (1) diatas, tindakan -tindakan wajib diambil untuk disediakan pada dasar pembuatan surat keterangan medis yang layak, merupakan alternatif dari bentuk-bentuk: (a). Penghapusan resiko; ((b). penyesuaian diri pada keadaan - keadaan kerjanya; (c) transfer ke tempat lain, tanpa kehilangan pengupahan ketika penyesuaian tidak memungkinkan; atau (d) cuti yang dibayar, sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan kebiasaan nasional, ketika transfer tidak memungkinkan.

Teks Rekomendasi

(3) tindakan – tindakan menurut sub-paragraf (2) wajib diutamakan untuk diambil sesuai dengan: (a). kesulitan kerja yang meliputi mengangkat, mengendong, mendorong atau menarik beban secara manual. (b). Pekerjaan yang melibatkan pengeksplorasian zat-zat biologi, kimia dan fisika yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi. (c). Pekerjaan yang mengharuskan keseimbangan khusus; (d). Pekerjaan yang melibatkan ketegangan fisik karena lamanya periode duduk atau berdiri, temperatur yang ekstrim, atau getaran. (4). Perempuan hamil atau menyusui tidak wajib diharuskan untuk melaksanakan kerja malam hari jika surat keterangan medis menyatakan bahwa pekerjaan itu bertentangan dengan kehamilannya dan menyusui. (5). Perempuan mempunyai hak untuk kembali kepekerjaannya atau pekerjaan yang sama segera mungkin bila itu dirasa aman untuknya. (6). Perempuan wajib diijinkan untuk cuti dari tempat kerja, jika perlu, setelah memberitahukan majikannya, untuk tujuan menjalani pemeriksaan medis yang berhubungan dengan kehamilannya. Ibu Menyusui 7. Pembuatan surat keterangan kesehatan atau surat keterangan lainnya yang pantas seperti yang diputuskan oleh hukum dan kebiasaan nasional, frekuensi dan lamanya istirahat perawatan wajib disesuaikan dengan kebutuhan khusus. 8. Dimana dapat dipraktekkan dan persetujuan dari majikan dan perempuan yang bersangkutan, harus dimungkinkan untuk mengkombinasikan pembagian waktu untuk istirahat menyusui setiap hari dan membolehkan pengurangan waktu kerja di awal dan di akhir hari kerjanya. 9. Dimana dapat dipraktekkan, ketentuanketentuan harus dibuat untuk penyediaan fasilitas-fasilitas menyusui dengan kondisi hygienis yang memadai di dan didekat tempat kerja.

Jenis-Jenis yang berhubungan dengan cuti 10. (1) Pada kasus kematian ibu sebelum cuti setelah melahirkan habis, ayah yang bekerja dari anak yang ditinggalkan berhak atas cuti yang waktunya setara dengan sisa masa cuti maternitas setelah melahirkan. (2) Pada kasus ibu yang sakit atau dirawat di rumah sakit setelah melahirkan dan sebelum masa cuti setelah melahirkan berakhir, dan ketika ibu tersebut tidak dapat mengurus anak, ayah yang bekerja dari anak tersebut berhak untuk mendapatkan cuti yang lamanya setara dengan masa cuti maternitas setelah melahirkan yang masih berlaku, dalam kaitannya dengan hukum dan kebiasaan nasional untuk mengurus anaknya. (3). Ibu atau ayah yang bekerja dari anak berhak atas cuti orang tua selama suatu periode setelah cuti maternitas. (4). Periode selama cuti orang tua dapat diberikan, lamanya cuti dan hal-hal lain yang dilakukan, termasuk pembayaran tunjangan orang tua dan penggunaan dan distribusi cuti orang tua antara kedua orang tua yang bekerja, harus ditetapkan dengan hukum atau perundang-undangan nasional atau tata cara sesuai dengan kebiasaan nasional. (5). Dimana hukum dan kebiasaan nasional untuk kasus adopsi, orang tua adopsi harus memiliki akses perlindungan yang ditawarkan oleh konvensi, terutama mengenai cuti, tunjangan-tunjangan dan perlindungan pekerjaan.

41

Tabel Perbandingan

Tabel Perbandingan – Cuti Maternitas diseluruh dunia Negara

Lamanya Cuti

Upah dalam %

Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Republik Afrika Tengah Chad Comoros Kongo Côte d’Ivore Republik Demokratik Kongo Djibouti

14 minggu 90 hari 14 minggu 12 minggu 14 minggu 12 minggu 14 minggu 14 minggu 14 minggu 14 minggu 15 minggu 14 minggu 14 minggu 14 minggu

Mesir Equatorial Guinea Ethiopia Gabon The Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Libya Madagaskar Mali Mauritania Mauritius Maroko Mozambique Namibia Niger Nigeria

50 hari 12 minggu 90 hari 14 minggu 12 minggu 12 minggu 14 minggu 60 hari 2 bulan 12 minggu 50 hari 14 minggu 14 minggu 14 minggu 12 minggu 12 minggu 60 hari 12 minggu 14 minggu 12 minggu

100 100 100 25 100 50 100 50 50 50 100 100 67 50 (100% untuk Pegawai Negeri Sipil) 100 75 100 100 100 50 100 100 100 0 50 100 100 100 100 100 100 Sesuai Ketentuan 50 50

Afrika

42

Tabel Perbandingan Negara

Lamanya Cuti

Upah dalam %

Rwanda Sao Tome/Principe Senegal Seychelles Somalia Afrika Selatan Sudan Swaziland Tansania Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe

12 minggu 70 hari 14 minggu 14 minggu 14 minggu 12 minggu 8 minggu 12 minggu 12 minggu 14 minggu 30 hari 8 minggu 12 minggu 90 hari

67 100 untuk 60 hari 100 Flat Rate untuk 10 minggu 50 45 100 0 100 100 67 100 untuk satu bulan 100 60/75

Antigua/Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia

13 minggu 90 hari 8 minggu 12 minggu 12 minggu 60 hari

Brasil Kanada Chili Kolumbia Kosta Rika Kuba Dominika Republik Dominikan Ekuador El Savador Grenada

120 hari 17-18 minggu 18 minggu 12 minggu 4 bulan 18 minggu 12 minggu 12 minggu 12 minggu 12 minggu 3 bulan

60 100 100 100 100 100 dari upah minimum nasional + 70% dari upah yang nilainya diatas upah minimum 100 55 untuk 15 minggu 100 100 100 100 60 100 100 75 100 (2 bulan) 60% untuk bulan ketiga

Inter-Amerika

43

Tabel Perbandingan

Negara

Lamanya Cuti

Upah dalam %

Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Mexico Nikaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia Trinidad/Tobago Amerika Serikat Uruguay Venezuela

12 minggu 13 minggu 12 minggu 10 minggu 12 minggu 12 minggu 12 minggu 14 minggu 12 minggu 90 hari 13 minggu 13 minggu 12 minggu 12 minggu 18 minggu

100 70 100 untuk 6 minggu 100 untuk 84 hari 100 untuk 8 minggu 100 60 100 50 untuk 9 minggu 100 65 60-100 0 100 100

90 hari 1 tahun 45 hari 12 minggu 90 hari 90 hari 84 hari 12 minggu 3 bulan 90 hari 62 hari 14 minggu 10 minggu 60 hari 70 hari 90 hari 40 hari 60 hari 101 hari 12 minggu 52 hari 14 minggu 12 minggu

100 0 100 100 50 100 Flat rate 100 100 66,7 untuk 16 minggu 100 60 100 100 100 100 100 100

Asia/Pasifik Afghanistan Australia Bahrain Bangladesh Kamboja China Fiji India Indonesia Iran Irak Jepang Yordania Republik Korea Kuwait Laos Lebanon Malaysia Mongolia Myanmar Nepal Selandia Baru Pakistan

44

66,7 100 0 100

Tabel Perbandingan

Negara

Lamanya Cuti

Upah dalam %

Papua New Guinea Filipina Qatar

6 minggu 60 hari 40-60 hari

Saudi Arabia Singapura Kepulauan Solomon Srilangka Syria Thailand

10 minggu 8 minggu 12 minggu 12 minggu 75 hari 90 hari

Uni Emirat Arab Vietnam Yaman

45 hari 4-6 bulan 60 hari

0 100 100 untuk pegawai Negeri Sipil 50 atau 100 100 25 100 100 100 untuk 45 hari kemudian 50% untuk 45 hari 100 100 100

Eropa Austria Belarus Belgia

16 minggu 126 hari 15 minggu

Bulgaria Syprus

120 –180 hari 16 minggu

Denmark

18 minggu

Firlandia Perancis Jerman

105 hari 16-26 minggu 14 minggu

Yunani Hongaria Islandia Irlandia Israel Italia Liechtenstein Luxemborg Malta Belanda Norwegia

16 minggu 24 minggu 2 bulan 14 minggu 12 minggu 5 bulan 8 minggu 16 minggu 13 minggu 16 minggu 18 minggu

Polandia

16-18 minggu

100 100 82 untuk 30 hari, 75% * setelahnya 100 75 100* 10 minggu lebih boleh diambil oleh salah satu dari kedua orangtua 80 100 100 75 100 Flat rate 70 * atau fixed rate 75 * 80 80 100* 100 100 100, dan 26 minggu dibayarkan ekstra pada salah satu dari kedua orangtua 100

45

Tabel Perbandingan

Negara Lamanya Cuti

Upah dalam %

Portugal Rumania Rusia Spanyol Swedia

98 hari 112 hari 140 hari 16 minggu 14 minggu

100 50-94 100 100 450 hari cuti parental dibayar: 75%, 360 hari; 90 hari, flat rate

Swiss Turki Ukraina Kerajaan Inggeris Raya

8 minggu 12 minggu 126 hari 14 – 18 minggu

100 66,7 100 90 untuk 6 minggu, setelahnya flat rate

* Sampai batas paling tinggi

46

Sumber-Sumber Informasi

Sumber-Sumber informasi lebih lanjut Tingkat Nasional Hukum – Hukum Nasional: 1. Undang – Undang/Peraturan Perburuhan 2. Undang – Undang tentang Jaminan Keamanan Sosial 3. Undang – Undang Kesetaraan Kantor Kementerian/Departemen Pemerintah 1. Departemen Tenaga Kerja 2. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Departemen Pemberdayaan Perempuan Kantor Lokal Organisasi Internasional 1. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 2. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 3. United Nation Children’s Emergency Fund (UNICEF) Organisasi Internasional ILO – International Labour Office Route des Morillons 4 CH-1211 Geneva 22 Switzerland Tel:41 22 799 6111 Fax:41 22 798 8685 E-mail: [email protected] Web:www.ilo.org WABA-World Alliance for Breastfeeding Action,PO.Box 1200 10850 Penang Malaysia Tel:604 658 4816 Fax: 604 657 2655 E-mail: [email protected] Web: www.waba.org.br IBFAN-International Baby Food Action Network CP 157,1211 Geneva, Switzerland Tel: 41 22 798 9164 Fax: 41 22 798 4443 E-mail:[email protected] Web: www.ibfan.org WHO – World Health Organisation 20, Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland Tel: 41 22 791 2111 Fax: 41 22 791 3111 Web: www.who.int

UNICEF – United Nation Children’s Emergency Fund UNICEF House, 3 United Nation Plaza New York 10017 USA Tel: 1 212 326 7000 Fax: 1 212 887 7465 E-mail: [email protected] Web: www.unicef.org Organisasi Serikat Pekerja Internasional ICFTU-International Confederation of Trade Unions Boulevard Emile Jacqmain 155 1210 Bruxelles, Belgium Tel: 32 2 224 0211 Fax: 32 2 201 5815 E-mail: [email protected] Web: www.icftu.org

Free

ICFTU African Regional Organisation (AFRO) P.O.Box 67273,Ambank House (14th Floor),University Way Nairobi,Kenya Tel:(254)2-221.357 244.336 244335 Fax:(254)2-21.50.72 E-mail:[email protected] Web:www.icftuafro.org Sekretaris Jenderal:Andrew Kailembo ICFTU Asia and Pacific Regional Organisation (APRO), 4th Floor,73 Bras Basah Road, Singapore 189556, Republic of Singapore Tel:(65)222.6294 Fax:(65)221.7380 E-mail:[email protected] Web:www.icftu-apro.org Sekretaris Jenderal:Noriyuki Suzuki ICFTU Inter American Regional Organisation of Workers (ORIT) Avda.Andrés Eloy Blanco (Este 2)Edificio José Vargas Piso 15 Los Caobos, Caracas,Venezuela Tel:(58)2-578.3538 .1092 .2780 Fax:(58)2-578.1702 .3349 E-mail:[email protected] Web:www.orit-ciosl.org Sekretaris Jenderal:Luis Anderson

47

Sumber-Sumber Informasi

EI -Education International 5,Bld du Roi Albert II -8ème étage 1210,Bruxelles Belgium Tel:32 2 224 0611 Fax:32 2 224 E-mail:[email protected] Web:www.ei-ie.org Kantor Regional EI untuk Afrika Koordinator Kepala:Tom Bediako B.P.14058,Lome-Togo Tel:228-222-547 Fax:228-221-411 E-mail:[email protected] Kantor Regiona EI untuk Asia-Pasifik Koordinator Kepala:Aloysius Mathews Jalan Telawi Dua, N ° 25-2 ° floor,Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur,Malaysia Tel:60-3-284-2140/60-3-284-2142 Fax:60-3-284-7395 E-mail:[email protected] Kantor Regional EI untuk Karibia Koordinator Kepala:Virginia Albert Fond Assau Post Office, St.Lucia-St.Lucia Tel:1-758-450-5840 Fax:1-758-450-5247 E-mail:[email protected] Kantor Regional EI untuk Amerika Latin Koordinator Kepala: Combertty Rodriguez, Apartado Postal 7174 1000 San Jose-Costa Rica America Central Tel:506-280-9667/280-4371 Fax:506-283-7378 E-mail:[email protected] PSI -Public Services International 45 Avenue Voltaire,BP 9 F 01211 Ferney Voltaire Cedex France Tel:33 450 40 64 64 Fax:33 450 40 73 20 E-mail:[email protected] Web:www.world-psi.org

48

Kantor Regional PSI untuk Afrika and Negara-Negara Arab Sekretaris Regional:Têko Kpodar BP 8473 TG Lomé Togo Tel:228.218552 Fax:228.212852 E-mail:[email protected] Kantor Regional PSI untuk Asia dan Pasifik Sekretaris Regional:Albert Ponniah 25-2 Jalan Telawi Dua Bangsar Baru MY 59100 Kuala Lumpur Malaysia Tel:60.3.22871782/4/6/8 Fax:60.3.22871780 E-mail:[email protected] Kantor Regional PSI untuk Inter-Amerika Sekretaris Regional:Cameron Duncan 733 15th St.N.W.,Suite 324 US Washington D.C.20005 United States of America Tel:1.202.8240880 Fax:1.202.8240881 E-mail:[email protected] Kantor Perwakilan PSI: 45,rue Royale 32.2.2501080 BE 1000 Bruxelles Belgium Tel:32.2.2501080 Fax:32.2.2501099 E-mail:[email protected] Sekretaris Regional untuk Eropa: Alan Leather,PSI Kantor Pusat

PSI-Public Services International 45 Avenue Voltaire, BP 9 F 01211 Ferney Volataire Cedex France Telephone 33 450 40 64 64 Fax. 33 450 40 73 20 Email: [email protected] PSI Internet Address: www.world-psi.org

EI-Education International 5,Bld du Roi Albert II 1210, Bruxelles Belgium Telephone 32 2 224 0611 Fax. 32 2 224 0606 Email [email protected] EI Internet address www.ei-ie.org

ICFTU-International Confederation Of Free Trade Unions Boulevard Emile Jacqmain 155 1210, Bruxelles Belgium Telephone: 32 2 224 0211 Fax: 32 2 201 5815 Email: [email protected] ICFTU Internet address www.icftu.org