Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan UU No. 1 Tahun 2000 sebagai Politik Hukum Nasional untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Novelina MS Hutapea* * Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun
Abstrak Anak adalah wajah masa depan suatu bangsa dan negara. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal maka sejak dini hak-hak anak harus dilindungi. Banyaknya anak yang bekerja pada sektorsektor terburuk, dewasa ini menimbulkan kekhawatiran bagi kita terhadap keselamatan, kesejahteraan dan moralnya, sebab pada dasarnya anak-anak yang bekerja pada sektor terburuk tersebut selalu dieksploitasi baik secara fisik maupun ekonomi sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya. Sebagai langkah untuk menyikapi hal tersebut maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.
-----------------------------------
Pengertian Politik Hukum
perbedaan yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional.
Politik hukum (rechtspolitiek) adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana
1. Pelaksaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten ; 2. Pembangunan
yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
Politik Hukum Nasional bisa meliputi :
1
adalah
hukum
pembaruan
yang
intinya
terhadap ketentuan
hukum yang telah ada dan dianggap usang
Dalam hal ini dapat dipahami bahwa
dan menciptakan hukum baru yang diper-
politik hukum digunakan untuk mencapai
lukan untuk memenuhi tuntutan perkem-
suatu tujuan sosial dan hukum yang tertentu
bangan yang terjadi dalam masyarakat;
dalam masyarakat. Hukum harus mampu
3. penegasan fungsi lembaga penegak atau
memenuhi rasa keadilan masyarakat dan
pelaksana hukum dan pembinaan ang-
senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat,
gotanya;
yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyara-
dan berkeadilan sosial. Itu berarti hukum harus
kat
dibangun unuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu
ngambil kebijakan
tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak azasi manusia.
menurut persepsi kelompok elit pe2
Rumusan politik hukum nasional dapat juga kita temukan pada Bab IV TAP MPR
Politik hukum suatu negara tertentu
No.IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar
dengan negara lain mempunyai perbedaan-
Haluan Negara yang menyebutkan tentang Arah Kebijakan bidang hukum yang terdiri
1
Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada hal. 2
dari 10 butir, yaitu : 2
Ibid, hal.31
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
1.
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
Mengembangkan budaya hukum di semua
perdagangan
lapisan masyarakat untuk terciptanya
kepentingan nasional.
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam
2.
tanpa
merugikan
Menyelenggarakan proses peradilan se-
rangka supremasi hukum dan tegaknya
cara tepat, mudah, murah dan terbuka,
negara hukum.
serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Menata sistem hukum nasional yang
dengan tetap menjunjung tinggi asas kea-
menyeluruh dan terpadu dengan me-
dilan dan kebenaran.
ngakui dan menghormati hukum agama
9.
Meningkatkan pemahaman dan penya-
dan hukum adat serta memperbaharui
daran, serta meningkatkan perlindungan,
perundang-undangan warisan kolonial dan
penghormatan, dan penegakan hak asasi
hukum nasional yang diskriminatif, ter-
manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
masuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya
3.
8.
bebas
dengan
tuntutan
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap
pelanggaran
hukum dan hak
reformasi melalui program legislasi.
asasi manusia yang belum ditangani
Menegakkan hukum secara konsisten
secara tuntas.
3
untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak azasi manusia. 4.
Melanjutkan
ratifikasi
konvensi
in-
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
ternasional, terutama yang berkaitan de-
5.
6.
7.
ngan hak asasi manusia sesuai dengan
Dari kebijakan bidang hukum yang
kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam
merupakan Politik Hukum Nasional yang
bentuk undang-undang. 3
memuat secara komprehensif berbagai aspek
Meningkatkan
integritas
dan
sebagai aspek-aspek strategis yang harus
keprofesionalan aparat-aparat hukum ,
dibenahi dan diberdayakan dalam rangka untuk
termasuk Kepolisian Negara Republik
mencapai tujuan mewujudkan sebuah sistem
Indonesia, untuk menumbuhkan keper-
hukum nasional yang menjamin
cayaan masyarakat dengan meningkatkan
supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia
kesejahteraan,
dan
berlandaskan keadilan dan kebenaran, maka di
prasarana hukum, pendidikan serta pe-
dalam tulisan ini akan dikemukakan tentang
ngawasan yang efektif.
ratifikasi (pengesahan) Konvensi ILO Nomor
Mewujudkan lembaga peradilan yang
182 mengenai Tindakan Segera Penghapusan
mandiri dan bebas dari pengaruh pengua-
Bentuk-bentuk Pekerjaan
sa dan pihak manapun.
Anak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
dukungan
moral
sarana
Mengembangkan peraturan perundangundangan
yang
mendukung
kegiatan
perekonomian dalam menghadapi era
Terburuk
tegaknya
Untuk
3
Republik Indonesia, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, (Jakarta : Sekretariat MPR RI, 1999). 2
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan UU No. 1 Tahun 2000 sebagai Politik Hukum Nasional untuk Mewujudkan Perlindungan Anak - Novelina MS Hutapea
2000 sebagai Politik Hukum Nasional untuk
Hal ini secara khusus diwajibkan oleh sila
mewujudkan perlindungan anak.
kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan
Kita menyadari bahwa anak merupakan
Beradab.
generasi penerus bangsa, sebab di pundaknya
Berkaitan dengan sila kedua dan sila
terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan
kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi
oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai
Seluruh Rakyat Indonesia, dirumuskan bebe-
penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka
rapa pasal dalam UUD 1945 yang juga men-
harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi
cakup kewajiban negara untuk memberikan
manusia dewasa yang sehat jasmani dan
jaminan hukum kepada anak-anak, yaitu :
rohani,
-
cerdas,
bahagia,
berpendidikan,
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang
bertanggung jawab bermoral tinggi serta
berbunyi : Segala warga negara (jadi
bewatak terpuji.
termasuk
Supaya
anak-anak)
bersamaan
kedudukannya
di
tumbuh dan berkembang menjadi warga
pemerintahan
dan
negara
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
yang
anak-anak Indonesia dapat
juga
terpuji, kita
perlu
mem-
berikan kasih sayang, perlindungan,
dalam hukum dan wajib
menjunjung
ada kecualinya.
pembinaan dan pengarahan yang tepat mulai
-
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, berbunyi :
sejak dini. Kewajiban untuk melindungi dan
Tiap-tiap
mewujudkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak
kesejahteraan
anak
tersebut
adalah kewajiban negara / pemerintah, masyarakat juga orang tua. Tidaklah berlebihan
warga
negara
berhak
atas
bagi kemanusiaan. -
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, berbunyi :
kiranya apabila khusus mengenai pembinaan
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
kesejahteraan anak kita berpegang pada asas
penduduk
bahwa hari depan generasi muda ditentukan
masing-masing
oleh hari ini.
menurut agama dan kepercayaannya itu.
Lebih tegas lagi dikatakan bahwa The future is now.
-
4
Falsafah
untuk
memeluk dan
untuk
agamanya beribadat
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi : Tiap warga negara berhak mendapat
negara
dan
Dasar
Republik Indonesia Pancasila, mewajibkan kita untuk selalu menjunjung tinggi
pengajaran.
Negara
harkat dan
martabat manusia.
-
Pasal 34 UUD 1945, berbunyi : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tidak hanya di dalam Hukum Nasional,
anak-anak mempunyai hak dan kewajiban tetapi 4
Sunaryati Hartono, 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung; Alumni, hal.154
juga
dalam
Hukum
Internasional.
Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat
3
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
internasional menghormati, menghargai dan
Konferensi
Ketenagakerjaan
Interna-
menjunjung
sional yang kedelapan puluh tujuh tanggal
tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan
17 Juni 1999 telah menyetujui Pengesahan ILO
Bangsa-bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak
Convention
asasi
Deklarasi
Prohibition and Immediate Action for the
Philadelpia Tahun 1944, Konstitusi Organisasi
Elimination of the Worst Forms of Child
Ketenagakerjaan Internasional ( ILO ) dan
Labour ( Konvesi ILO No.182 mengenai
Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Manusia
Tahun
1948,
Dewasa ini banyak anak-anak bekerja
No.
182
Concerning
The
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
karena berbagai faktor yang serba kompleks
Anak).
dipicu oleh perkembangan zaman dan arus
Konvensi tersebut selaras dengan keinginan
modernisasi. Mereka jauh dari pengwasan
bangsa Indonesia untuk secara terus menerus
orang tuanya bahkan hubungan komunikasi
menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan
orang tua dan anak menjadi putus dan sektor
hak-hak asasi manusia dalam kehidupan
kerjanya pun memasuki dunia yang luas,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
situasi dan kondisi kerja yang buruk dan bahkan membahayakan masa depan anak. Anak-anak
kemudian
meratifikasi
terburuk selalu dieksploitasi secara ekonomi
Concerning The Prohibition and Immediate
dan
yang
Action for the Elimination of the Worst Forms
kepentingan
of Child Labour (Konvensi ILO No. 182
pengusaha semata. Pengeksploitasian tersebut
mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera
mengganggu
Penghapusan
bagi
setiap anak
di
Indonesia
(mengesahkan) ILO Convention No. 182
berbahaya
bekerja
2000,
sektor
pemaksaan
yang
Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
pekerjaan demi
pendidikan,
kesehatan
dan
Bentuk-bentuk
Pekerjaan
perkembangan fisik, mental, spritual dan moral
Terburuk Untuk Anak). Sebagai anggota PBB
atau sosial anak. Oleh sebab itu tidak jarang
dan organisasi ketenaggakerjaan internasional
muncul kasus-kasus yang menelan korban
atau International Labour Organization (ILO)
yaitu anak-anak yang bekerja di sektor
Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan
terburuk tersebut.
berupaya menerapkan keputusan-keputusan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelum-
lembaga internasional tersebut.
nya bahwa Negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia , sehingga
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Sebagai Politik Hukum Nasional
sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
mapun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya
adalah merupakan Politik Hukum National
mempeker-jakannya pada pekerjaan-pekerjaan
untuk membentuk Hukum Perlindungan Anak
yang
yang bersifat Unifikasi di Negara Indonesia.
merendahkan
harkat
dan
martabat
manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi.
Artinya Hukum Perlindungan Anak tersebut 4
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan UU No. 1 Tahun 2000 sebagai Politik Hukum Nasional untuk Mewujudkan Perlindungan Anak - Novelina MS Hutapea
berlaku untuk seluruh masayarakat Indonesia
2.
tanpa kecuali. Bahwa
Rakyat tidak
setiap
undang-undang
Nasional.
Republik
Permusyawaratan Indonesia
Tentang
Hak
Nomor Azasi
Manusia.
yang
Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun
mengandung materi muatan rumusan Politik
2000 jelas mengandung materi rumusan Politik
Hukum
Hukum Nasional karena keberadaannya bukan
Nasional
Undang-undang
Majelis
XVII/MPR/1998
mengandung materi muatan rumusan Politik Hukum
Ketetapan
adalah
undang-undang
yang mengatur lebih lanjut
ketentuan
diatur oleh suatu undang-undang untuk diatur Undang-Undang
Dasar
dengan undang-undang, tetapi merupakan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
kebijakan dasar penyelenggara negara dalam
meliputi hak-hak azasi manusia, hak dan
bidang hukum untuk melindungi hak-hak asasi
kewajiban warga negara, pelaksanaan dan
manusia (dalam hal ini anak).
penegakan kedaulatan negara serta pembagian
Dengan diratifikasinya Konvensi ILO
kekuasaan
negara,
wilayah
negara
dan
Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan
pembagian
daerah,
kewarganegaraan
dan
Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
kepndudukan dan keuangan negara. Dengan
bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
demikian, undang-undang yang keberadaannya
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk
membawa konsekwensi bahwa Indonesia harus
diatur
tidak
segera melakukan tindakan-tindakan untuk
mengandung materi muatan rumusan Politik
menghapus bentuk-bentuk pekerja terburuk
Hukum Nasional, karena sejatinya, undang-
untuk anak, karena pengesahan konvensi ini
undang seperti ini merupakan pelaksanaan
dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk
lebih lanjut dari materi muatan undang-undang
terburuk dalam praktek memperkerjakan anak
induknya. 5
serta
dengan
undang-undang
meningkatkan
perlindungan
dan
Jika kita perhatikan Undang-undang
penegakan hukum secara efektif sehingga akan
Nomor 1 tahun 2000 dalam konsiderannya
lebih menjamin perlindungan anak dari segala
butir 1 dan 2 jelas kelihatan bahwa undang-
bentuk tindakan perbuatan dan tindakan atau
undang ini memang mengatur lebih lanjut
pekerjaan yang berkaitan dengan praktek
ketentuan :
pelacuran,
1.
Undang-undang Dasar negara Republik
psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup
Indonesia 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11,
perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya
pasal 20, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1) dan
dapat membahayakan kesehatan, keselamatan
Pasal 34.
dan moral anak-anak.
pornografi,
narkotika
dan
Tindakan-tindakan yang wajib dilakukan adalah dengan menyusun program aksi untuk 5
Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Log.Cit.
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 5
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
untuk anak atau mengambil langkah-langkah
Daftar Pustaka
agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.
Negara-negara
yang
tergabung
sebagai anggota ILO, termasuk Indonesia yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.
Penutup
Bahwa ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,yang jelas sangat berkaitan
dengan
hak
azasi
manusia (anak) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
bangsa
Indonesia adalah
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari., Dasardasar Politik Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional,. Penerbit Alumni, Bandung, 1991. Undang-Undang Dasar 1945; Kedudukan Dan Aspek-aspek Perubahannya, Unpad Pers, Bandung 2002. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004, Jakarta, Sekretariat MPR RI 1999. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).
merupakan Politik Hukum Nasional untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.
Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Majalah “Samudera Keadilan” Vol. 3 Edisi. September-Desember 2008; ISSN: 19786395.
6
