KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Kerangka Acuan Kerja PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

I. LATAR BELAKANG Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi syarat optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat dijadikan sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur Indonesia. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kreteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan. Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk setiap pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan. Sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan dan perkembangan kota khususnya di Kabupaten Batang Hari, maka dengan sendirinya peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana juga semakin meningkat. Salah satunya adalah tuntutan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor. Dalam upaya mengoptimalkan hasil pembangunan Prasarana dan Sarana perdagangan

tersebut,

maka

dipandang

perlu

diadakannya

pembangunan

kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat pada gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Batang Hari, yang mana pembangunan sarana baru dan perawatan sarana yang sudah ada berdasarkan skenario prioritasnya masingmasing.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Secara umum maksud dari pada Pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan, pendapat dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari

1


Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kegiatan Pembangunan/Perluasan Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari adalah : ¾ Meningkatkan, menjaga mutu, kehandalan, kesinambungan dan sinkronisasi yang strategi dalam rencana pengembangan sistem pemerintahan yang handal khususnya menyangkut aspirasi masyarakat di Kabupaten Batang Hari. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai setelah Pembangunan Gedung ini adalah : 1. Tersedianya sarana bagi para masyarakat khususnya diwilayah Kabupaten Batang Hari dalam hal penyampaian aspirasi. 2. Terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis diantara masyarakat dan pemerintah sehinga dapat terciptanya sinkronisasi yang terarah. 3. Terpenuhi infrastuktur, sarana dan prasarana bagi para wakil rakyat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi serta dapat mengetahui sejauh mana perkembangan daerah yang di jalankan oleh pemerintah.

II. FUNGSI PERENCANAAN Berdasarkan

maksud,

tujuan

dan

sasaran

Pembangunan

Gedung

sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut : ¾ Menyiapkan dokumen rencana pembangunan yang terdiri dari gambar perencanaan lengkap, rencana kerja dan syarat-syarat serta rencana anggaran biaya pembangunan yang lebih detail dan lebih teknis.

III. LOKASI KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN Untuk Tahun Anggaran 2013 ini kegiatan Pembangunan Gedung yang dimaksud berada lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari :


2


IV. LINGKUP PEKERJAAN Bidang Pekerjaan utama dari Konsultan Perencana adalah Perencanaan Pembangunan/Perluasan Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari Antara lain sebagai berikut : a. Menyusun pedoman penugasan yang merupakan interprestasi konsultan terhadap kerangka acuan kerja serta uraian tentang persyaratan / peraturan setempat. b. Menyusun rencana pelaksanaan dan alokasi tenaga kerja meliputi pekerjaan fisik, artistik, dll. c. Mengumpulkan data-data perencanaan agar tercipta singkronisasi dalam perencanaan yang dihasilkan. d. Membuat gambar-gambar lengkap beserta perhitungannnya. e. Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rencana volume dan biaya. f. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu Rapat Penjelasan, menyusun dokumen lelang, memberikan penjelasan terhadap persoalanpersoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi. 1. Lingkup tugas konsultan perencana adalah pekerjaan Perencanaan Gedung pada Skpd Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari.

VI. KELUARAN A. Keluaran yang diminta dari Konsultan Perencana berdasarkan pengarahan penugasan ini adalah : 1. Gambar Perencanaan sebanyak 5 (Lima) exemplar. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat sebanyak 5 (Lima) exemplar. 3. Rencana Anggaran Biaya (EE) sebanyak 5 (Lima) exemplar. 4. Bill Of Quantity (BQ) sebanyak 5 (Lima) exemplar. 5. Laporan kegiatan perencanaan dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 (Lima) disk. Dimana mencakup : 1. Perencanaan Denah, Tampak, Potongan, dan Detail Bangunan. 2. Rencana jadwal waktu pelaksanaan perencanaan, meliputi Asistensi Gambar dalam menghasilkan keluaran yang diminta seperti tersebut diatas, Konsultan harus memperhatikan proses dan hasil perencanaan sesuai tahapan sebagai berikut :


3


1. Tahap survey dan pra desain a. Analisa Pengadaan Tenaga Kerja : -

Jenis tenaga kerja lokal yang tersedia.

-

Perkiraan dari daerah mana tenaga kerja yang didatangkan

-

Tenaga Kerja menginap atau pulang hari.

b. Analisa Material : -

Material lokal yang dapat dimanfaatkan.

-

Biaya material sampai ke lokasi.

c. Sumber Air : -

Sumber air bersih dan arah pembuangan akhir parit bangunan (kondisi akhir).

d. Penyusunan prarencana termasuk program dan konsep ruang 3. Tahap pengembangan rencana -

Menyusun rencana anggaran biaya

-

Menyusun rencana pelaksanaan

-

Menyusun rencana detail

4. Tahap pembuatan gambar kerja -

Membuat gambar-gambar kerja termasuk gambar detail (Bestek)

-

Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

-

Membuat rencana anggaran biaya (EE)

-

Membuat laporan perencanaan lengkap

-

Membuat rencana perencanaan secara rinci

B. Ketentuan untuk keluaran diatas dapat dilihat pada standar hasil karya perencanaan dan harus memenuhi syarat-syarat perencanaan untuk proyek yang dibiayai Dana APBD. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perencanaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana antara lain : 1. Penyesuaian di lapangan. 2. Gambar detail spesifikasi perencanaan.


4


VII. KRITERIA A.

Kriteria Umum Dalam merencanakan bangunan yang dimaksud dalam penugasan ini,

Konsultan Perencana harus memperhatikan kriteria umum bangunan yaitu : 1. Persyaratan keandalan yang ditinjau dari segi : a. Ketentuan bangunan menerima beban, baik berasal dari manusia, alam, benda mati. b. Ketahanan terhadap kelusuhan dan keausan, baik karena penggunaan bahan, sifat bahan maupun cuaca. c. Keselamatan Pemakai pada waktu terjadi bencana, baik karena ulah manusia, alam atau pencemaran kesehatan. 2. Persyaratan guna, yaitu bahwa bangunan dapat menampung kegiatan secara efisien sesuai dengan fungsinya, selain kriteria diatas berlaku ketentuanketentuan lain seperti : a. Peraturan Umum Algemen Voorwarden (AV 1941). b. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 beserta lampiran-lampirannya. c. Peraturan Keselamatan Kerja. d. Peraturan Pemerintah Daerah. e. Tata cara mendirikan bangunan gedung SNI 1728-1989 F. f. Peraturan Bahan Bangunan Indonesia (BI-3PUBI-1970 & PUBI 1956/1961 NI1973). g. Spesifikasi Kuda-kuda kayu balok paku type 15-7 SK SNI s 10 - 1990 F. h. Peraturan/Ketentuan Dewan Arbitrage Teknik Indonesia (DATI). B. Kriteria Khusus Sejauh tidak bertentangan dengan persyaratan khusus bangunan yang akan direncanakan, harus diusahakan penggunaan potensi alami (pencahayaan dan tata udara) sesuai dengan perencanaan untuk daerah tropis.

VIII. AZAS-AZAS Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Konsultan

Perencana

hendaknya

memperhatikan azas-azas sebagai berikut : 1. Sebagai fasilitas / aset milik pemerintah, hendaknya fungsional efisien, menarik tapi tidak berlebihan. 2. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan pemakai serta investasi dan pemeliharaannya hendaknya sepanjang umurnya diusahakan serendah mungkin. Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari

5


3. Detail Desain tersebut hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. 4. Bangunan gedung pemerintahan hendaknya ikut meningkatkan kualitas lingkungan dan sekitarnya.

IX.

BIAYA

A.

Biaya Konsultan dan tata Cara Pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan

B.

Sumber Dana dari keseluruhan kegiatan konsultan dibebankan melalui Dana APBD Perubahan DPA SKPD Nomor : 1.20.04.02.11.5.2 Tanggal 12 Agustus 2013 dengan pagu dana sebesar Rp. 130.000.000,-

X.

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN

A. Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas layanan jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab konsultan ini minimal sebagai berikut : 1) Hasil

karya

konsultan

yang

dihasilkan

harus

memenuhi

ketentuan

persyaratan sesuai dengan pedoman / ketentuan umum Studi dan Penyusunan Rencana Induk di Perkotaan 2) Hasil karya konsultan yang dihasilkan harus mengakomodasi batasanbatasan serta kendala yang telah diberikan oleh Pelaksana Kegiatan termasuk melalui KAK ini, seperti segi pembiayaan, waktu penyelesaian kegiatan dan mutu kegiatan yang akan diwujudkan 3) Hasil karya konsultan yang dihasilkan harus memenuhi dan dapat mengakomodasi peraturan, standar, norma dan pedoman teknis yang berlaku


6


XI.

PROSES PERENCANAAN

A. Dalam proses PERENCANAAN PERENCANAAN Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan, untuk menghasilkan keluaran yang diminta, konsultan harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan proyek B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk akhir yang harus dihasilkan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sampai diserahkannya hasil pekerjaan adalah 60 (ENAM PULUH) hari kalender.

XII. MASUKAN A. Informasi 1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh Pelaksana Kegiatan termasuk informasi melalui KAK ini. 2. Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pelaksana Kegiatan maupun yang dicari sendiri.

Kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari

kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan. B. Tenaga Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan harus mempersiapkan Tenaga yang memenuhi persyaratan, baik ditinjau dari ruang lingkup maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan sekurang kurangnya berpendidikan Sarjana ( S1) yang terdiri dari : 1. Team Leader / Ketua Tim,

merangkap ahli Sipil dengan pengalaman

minimal 5 tahun, dua tahun diantaranya dalam bidang perencanaan dan pengembangan bangunan pemerintah, serta berpengalaman sebagai Tim Leader atau C.O. Team Leader. Team Leader diharapkan dapat bekerja penuh selama kegiatan berlangsung dan berkedudukan di wilayah provinsi Jambi. Disamping itu, sebagai Ketua Tim harus mampu mengkoordinir anggota tim sekaligus menyusun konsepsi sistem kerja yang dapat diterjemahkan oleh anggota lain, bertanggungjawab atas penyusunan


7


kerangka kerja keseluruhan, membantu penanggungjawab proyek terutama dalam hal teknis pekerjaan dan lain-lain. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah : ¾

Bertanggung jawab atas penyusunan kerangka kerja keseluruhan.

¾

Membantu penanggung jawab proyek terutama dalam hal teknis pekerjaan.

¾

Menyiapkan program dan kerangka kerja.

¾

Merumuskan potensi dan permasalahan pengembangan kawasan.

¾

Meninjau aspek legal administrasi.

¾

Mampu

mengkaji

seluruh

aspek

potensi

dan

permasalahan

Pengembangan. ¾

Meninjau

dan

menilai

kebijaksanaan

regional/daerah

yang

menyangkut kawasan perencanaan.

2.

Ahli Arsitektur, disyaratkan Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman minimal 3 Tahun dibidang arsitektur gedung dan diharapkan dapat berkerja penuh selama pekerjaan berlangsung.

Adapun tugas dan tanggung jwaabnya adalah : ¾

Menerencanakan bangunan gedung dan menghitung kekuatan struktur gedung

sehingga

gedung

mampunyai

nilai

artistik

sesuai

peruntukannya. ¾

Bertanggung jawab atas semua hasil yang diciptakan.

3. Ahli Struktur, disyaratkan Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman minimal 5 Tahun dibidang struktur konstruksi dan diharapkan dapat berkerja penuh selama pekerjaan berlangsung. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adlah : ¾

Menghitung kekuatan struktur gedung sehingga gedung dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam.

¾

Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan.

Persyaratan tenaga ahli minimal S1 sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki pengalaman 4-6 tahun, untuk asisten tenaga ahli minimal S1 sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki pengalaman 1-4 tahun dan sertifikat Keahlian dari Asosiasi Profesi dan Registrasi oleh lembaga, serta pernah menangani (ikut terlibat) dalam proses perencanaan baik dibidang sipil maupun arsitektur.


8


Khusus untuk Ketua Tim

(Team Leader) minimal S1, juga harus memiliki

pengalaman dibidangnya 4-8 Tahun. Setiap tenaga ahli dapat dibantu dengan seorang asisten. Selain tenaga ahli tersebut di atas, Tim Pelaksana kegiatan juga harus dilengkapi tenaga pendukung terutama untuk tenaga surveyor dan Juru Gambar (CAD Specialis).

XIII. LAPORAN Laporan yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yaitu: A. Laporan Administrasi antara lain: 1. Laporan Akhir (Final Report) Berupa rangkuman kegiatan yang telah dilakukan, berisi uraian pelaksanaan survey pendahuluan, pengolahan data, perhitungan perencanaan beserta rumus-rumus dan asumsi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini setelah mendapat persetujuan dari Satuan Kerja. Laporan Akhir terdiri dari: -

Gambar Rencana Kerja

-

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

-

Rencana Anggaran Biaya (RAB/ Engineer Estimate)

Dibuat dalam rangkap 5 (lima) 2. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Fisik Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 perubahan kesatu atas Perka LKPP No. 6 Tahun 2010 tentang standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah (standard bidding document) beserta lampirannya.


9


B. Laporan Teknis Yang dihasilkan 1. Laporan Perencanaan Laporan Perencanaan ini dipisahkan berdasarkan paket pekerjaan masingmasing laporan berisi: -

Daftar Isi

-

Peta Lokasi Proyek

-

Daftar Bangunan Pelengkap

-

Uraian yang berisi data perencanaan.

-

Gambar Rencana yang dibuat diatas kertas dengan ukuran A3.

2. Laporan Perkiraan Kuantitas dan Biaya Laporan ini berisi perkiraan kuantitas dan biaya yang dihitung untuk tiap item pekerjaan yang kemudian digabungkan sebagai kesimpulan perkiraan biaya. Laporan perkiraan kuanitas dan biaya ini dipisahkan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan isi sebagai berikut:

-

Daftar isi

-

Peta Lokasi Proyek

-

Perhitungan Perkiraan Kuantitas

-

Analisa Biaya

-

Perkiraan Biaya.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

XIV. HAL – HAL LAIN 1. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 2. Pedoman Pengumpulan Data Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Æ Pemahaman Tim Konsultan atas filosofi Perencanaan Pembangunan. Æ Pemahaman Tim Konsultan atas standard, metodologi, dan prosedur survai dan perencanaan yang digunakan. Æ Tim Konsultan harus terdiri dari personil-personil yang qualified dan yang benar-benar menguasai bidangnya masing-masing.Terbinanya


10


sistem koordinasi dan

komunikasi yang baik antara Tim Konsultan

dengan Pemberi Tugas. Æ Dalam pekerjaan ini konsultan perencana harus mempersiapkan segala kebutuhan peralatan dan informasi objek yang akan dikerjakan Konsultasi

dilakukan

sebelum

team

survey

diturunkan

guna

mendapatkan penjelasan yang akurat dari pemberi tugas. 3. Jika

diperlukan,

Penyedia

Jasa

Konsultansi

berkewajiban

untuk

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja (pengguna jasa) melalui tim teknis yang ditunjuk.

XV. PENUTUP A. Setelah KAK ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari masukan lain yang diperlukan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja dibahas dengan Pelaksana Kegiatan.

PANITIA PEMILIHAN KONSULTAN


LANGSUNG

JASA

11

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents