KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA SINKRONISASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN SITUBONDO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN : SINKRONISASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN SITUBONDO PEKERJAAN : SINKRONISASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN SITUBONDO 1.

Latar Belakang

Kawasan industri menurut Keputusan Presiden Nomor 53 tahun

1989

tentang

Kawasan

industri,

Pasal

1

menyebutkan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi

dengan

prasarana,

sarana

dan

fasilitas

penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Secara konseptual Kawasan Industri merupakan kawasan tempat

pemusatan

(manufacture)

yang

kegiatan

industri

dilengkapi

dengan

pengolahan sarana

dan

prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh badan pengelola (pemerintah/swasta), sehingga para investor atau pengusaha akan memiliki semanga tuntuk memasukkan

modalnya

di

sector

industri.

Dengan

ketersediaan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya

yang

ekonomi

memadai,

dalam

akan

berinvestasi

menghasilkan

(mendirikan

efisiensi

pabrik

dan

industri) dibandingkan setiap investor harus menyediakan sendiri fasilitas tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud di atas meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air kotor terpadu, komersial,

perumahan,

jaringan

listrik,

jaringan

telekomunikasi, jaringan gas dan sebagainya, sehingga pabrik (disebut dengan perusahaan industri) yang masuk ke Kawasan Industri akan mendapatkan sarana/prasarana ini. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri bertujuan untuk mengendalikan pemanfataan ruang. Dalam BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

hal

pembangunan

industri,

khususnya 1


pengembangan kawasan industri (dimana keterkaitan pada suatu lokasi agak terbatas), maka permasalahan pokoknya adalah

lokasi

mana

atau

penetapan

pengembangan

gugusan mana yang menjanjikan pemanfaatkan regional terbaik. Sasaran dari strategi ini adalah: a) Menciptakan tata ruang kegiatan pengembangan yang seimbang terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah potensial baru; b) Pada waktu yang sama membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Dari

hasil

Rencana

Detail

Ruang

Kawasan

Industri

Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2016, ada beberapa hal yang

perlu

untuk

disesuaikan

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. Penyesuaian ini disebabkan munculnya

beberapa

peraturan/kebijakan

yang

baru

terkait dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo. 2.

Maksud dan

Maksud dilaksanakan Pekerjaan Sinkronisasi Rencana

Tujuan

Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo adalah untuk memperbaiki dan menyesuaikan subtansi yang ada dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri dengan peraturan kebijakan yang baru. Tujuan

Pekerjaan

Sinkronisasi

Tata

Ruang

Kawasan

Industri adalah supaya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri yang telah disusun dapat menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari subtansinya maupun dari peraturan perundangan yang ada. 3.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Pekerjaan Sinkronisasi Tata

Ruang

Kawasan

Industri

adalah

tercapainya

kesesuaian Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Manfaat

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, maka manfaat Sinkronisasi Tata Ruang Kawasan Industri, yaitu : 1. Sebagai pedoman dalam memberikan arahan secara makro dalam mendukung pengembanagan kawasan industri

BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

di

wilayah

perencanaan

Kabupaten 2


Situbondo; 2. Sebagai

pedoman

dalam

memberikan

arahan

rencana kependudukan di wilayah perencanaan; 3. Sebagai dasar rencana penataan bangunan; 4. Sebagai dasar dalam memberikan arahan rencana kebutuhan ruang di kawasan industri Kabupaten Situbondo; 5. Sebagai

dasar

prasarana

dan

dalam

merencanakan

sarana

di

kebutuhan

kawasan

industri

Kabupaten Situbondo; 6. Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pengembangan

lingkungan/kawasan

yang

berkelanjutan; 7. Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan

karena

sehingga

masyarakat

juga

merasakan dampak dari pembangunan kawasan industri. 5. LokasiKegiatan

Kawasan Industri Kabupaten Situbondo

6. Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.500.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

7. Nama dan Proyek/Satuan Kerja Pengguna Anggaran

 Pengguna Anggaran : Drs. Haryadi Tejo Laksono., M.Si (Kepala BAPPEDA Kabupaten Situbondo)  Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

:

Khrisna

Ari

Purnama, ST (Kasubbid.

Pertanahan,

Lingkungan

Hidup,

Perhubungan dan Permukiman)  Satuan Kerja : BAPPEDA Kabupaten Situbondo 8. Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan ini untuk penyedia jasa konsultan adalah perusahaan jasa konsultan yang memiliki Bidang usaha

tata

lingkungan

dengan

Sub

Bidang

Jasa

Konsultansi Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban atau dengan Klasifikasi layanan perencanaan penataan ruang/sub klasifikasi jasa perencanaan dan perancangan perkotaan/Jasa Perencanaan Wilayah. 2. Lingkup Materi BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

3


1. Mensinkronkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Industri

Kabupaten

Situbondo

(yang

meliputi antara lain : Pendahuluan Fakta & Analisa, Produk Rencana dan Album Peta); 2. Mensinkronkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Industri

Kabupaten

Situbondo

dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo; 3. Mensinkronkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Industri

Kabupaten

Situbondo,

dengan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. 9.

Produk Yang

Produk yang dihasilkan/keluaran yang dihasilkan dalam

Dihasilkan

penyusunan Sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo, meliputi :

a. Dokumen Laporan Pendahuluan (draft dan final); b. Dokumen Fakta dan Analisa (draft dan final); c. Dokumen Rencana (draft dan final); d. Album Peta; e. Flashdisk. 10. WaktuPelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo dilaksanakan dalam waktu 75 (tujuh puluh lima hari) hari kalender atau sekitar 2,5 (dua koma lima) bulan. Seperti pada jadwal berikut ini : Bulan (M inggu)

No

Langkah Kegiatan

I 1

11.

1

Penyusunan Draft Laporan pendahuluan

2

Penyusunan Laporan Pendahuluan

3

Penyusunan Draft Laporan Fakta Analisa

4

Penyusunan Laporan Fakta Analisa

5

Penyusunan Draft Laporan Rencana

6

Penyusunan Laporan Rencana

Tenaga Ahli

Yang Dibutuhkan

2

II 3

4

1

2

III 3

4

1

2

Adapun kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang diperlukan pada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo, yaitu :


4


Posisi

Jumlah

Kualifikasi

Orang Bulan

Tenaga Ahli : Team Leader

Team

Leader

yang

disyaratkan adalah Sarjana Teknik

1 orang x 2,5 bln

Sipil/Teknik

Arsitektur

yang

berpengalaman

telah

selama

9

(sembilan) tahun untuk S1. atauhun untuk S2.) taun un. Ahli Sipil

Ahli Sipil yang disyaratkan

1 orang x 2 bln

adalah Sarjana Teknik Sipil yang telah berpengalaman 5 (lima)

tahun untuk S1. 1

(satu) tahun untuk S2. Ahli Geodesi

Ahli

Geodesi

yang

1 orang x 2 bln

disyaratkan adalah Sarjana Teknik Geodesi yang telah berpengalaman untuk

S1.

5

atau

(lima) 1

(satu)

tahun untuk S2. Ahli

Teknik

Industri

Ahli

Teknik

Industri

yang

disyaratkan adalah Sarjana

1 orang x 2,5 bln

Teknik Industri yang telah berpengalaman untuk

S1.

5

atau

(lima) 1

(satu)

tahun unt2. Tenaga Pendukung Suveyor

Tenaga

surveyor

yang

disyaratkan adalah minimal lulusan

3 orang x 1,5 bln

STM/SMK/SMA

yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun. Drafter

Drafter

yang

adalah

minimal

STM/SMK

disyaratkan

3 orang x 2 bln

lulusan

berpengalaman

minimal 3 (tiga) tahun. Operator

Operator

Komputer

disyaratkan adalah minimal lulusan


Komputer

yang

3 orang x 1,5 bln

STM/SMK/SMA

5

KERANGKA ACUAN KERJA SINKRONISASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN SITUBONDO berpengalaman

minimal

3

(tiga) tahun. Tenaga

Tenaga

Administrasi

disyaratkan adalah lulusan

Administrasi

SMK/SMA

2 orang x 2,5

yang

bln

berpengalaman

minimal

3

(tiga)

tahun

dibidang adminitrasi proyek.

12.

Pendekatan Dan

Metodologi

Pendekatan

dan

metodologi

Pekerjaan

Sinkronisasi

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Situbondo dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. PendekatanStudi Rencana

PendekatanstudidalamPekerjaanSinkronisasi Detail

Tata

Ruang

Kawasan

Industri

Kabupaten

Situbondo yang dimaksud adalah dasar pemikiran atau kaidah-kaidah

yang

dipakai

sebagai

acuan

dalam

melaksanakan studi dalam hal ini adalah Keputusan Menteri

Perindustrian

Nomor:

291/M/SK/101989

tentang Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri. b. Metodologi Agar dapat mencapai hasil yang optimal, Pekerjaan Sinkronisasi

Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kawasan

Industri Kabupaten Situbondo menggunakan metode yang komprehensif, yakni dengan memadukan kajian lapangan

dan

dikumpulkan

analisis terdiri

yang

dari

memadai.

Data

Primer

Data

yang

dan

Data

Sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber data spasial terdahulu yang pernah dilakukan. 13.Spesifikasi/

1. Standard Dokumen Pendahuluan

Standart Teknis

Dibuat

dalam rangka persiapan

berisikan

latar

belakang

pekerjaan

pekerjaan,

survey

maksud

dan

tujuan, lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun


instrumen-instrumen

survey

yang

akan

6


digunakan di lapangan pada saat survey lapangan. Adapun

spesifikasi

Laporan

Pendahuluan

adalah

sebagai berikut : a. Judul Buku

: LAPORAN PENDAHULUAN

b. Jumlah Buku : 5 (Lima) Buku, tidak termasuk draft c. Ukuran Buku : F4 (Folio) 80 gram d. Pengetikan

: Spasi 1,5 (pada kertas HVS putih polos)

2. Standard Dokumen Fakta dan Analisa Yang berisi data & informasi dari lapangan yang memuat seluruh permasalahan umum, data/informasi penggunaan

tanah/bangunan,

data/informasi

pelayanan perkotaan serta informasi lainnya yang mendukung, Adapun spesifikasi buku laporan Fakta dan Analisa adalah sebagai berikut: a. Judul Buku

: LAPORAN FAKTA DAN ANALISA

b. Jumlah Buku : 5 (Lima) Buku, tidak termasuk draft c. Ukuran Buku : F4 (Folio) 80 gram d. Pengetikan


3. Standard Dokumen Rencana Laporan ini ditulis secara sistematis dalam bentuk uraian deskripsi, skema dan tabel-tabel yang dilengkapi dengan peta-peta dan gambar ilustrasi. Adapun spesifikasi buku laporan Rencana adalah sebagai berikut : a. Judul Buku

: LAPORAN RENCANA

b. Jumlah Buku : 15 (Lima Belas) Buku, tidak termasuk draft c. Ukuran Buku : F4 (Folio) 80 gram d. Pengetikan


4. Standard Album Peta a. Ketentuan-ketentuan Untuk Album Peta  BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

Menggunakan jenis kertas HVS ukuran A0; 7




Diproses

dengan

digital

GIS

menggunakan

software MapInfo; 

Dicetak menggunakan Ploter;



Informasi spasial peta meliputi :  Peta Administratif

Wilayah

Perencanaan

skala1 : 5.000;  Peta

Geologi

Wilayah

Perencanaan

skala

1 : 5.000;  Peta Kemiringan Lahan Wilayah Perencanaan skala 1 : 5.000;  Peta Existing Tata Guna Tanah Eksisting skala 1 : 5.000;  Peta Rencana Detai Tata Ruang Kawasan Industri skala 1 : 5.000;  Peta

Rencana

Zonasi

Fasilitas

Kawasan

Industri Petaskala 1 : 5.000;  Peta Rencana Jaringan Prasarana Kawasan Industri skala1 : 5.000; 

Album Peta A0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) semua asli;



Perekaman Peta A0 ke dalam Flashdisk (16 GB) sesuai dengan format A0, jumlah 2 (dua) buah;

b.

Ketentuan-ketentuan Peta A3 Secara umum format peta A3 sama halnya dengan peta format A0, akan tetapi skala yang digunakan pada peta A3 menyesuaikan ukuran kertas yang ada. Peta-peta format A3 ini digunakan untuk Laporan

Pendahuluan,

Laporan

Fakta

Analisa,

maupun Laporan Rencana. 14. Peralatan,

Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan fasilitas ruang

Material,

rapat

PersonildanFasilit

keterangan tenaga ahli untuk mendukung penyelesaian

asdariPembuatKo

pekerjaan.

dan

surat

pengantar

survey

dan

atau

surat

mitmen 15. Peralatan dan

Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala

Material dari

keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam

Penyedia Jasa

pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu :

Konsultansi

1. Kendaraan bermotor untuk mobilisasi personil; 2. Peralatan Kantor sepertiKomputer/Laptop dan Printer.


8


16. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan

penyusunan

Sinkronisasi

Dan

Penyusunan

Kebijakan Tentang Tata Ruang ini adalah : 1. Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1984

tentang

Nomor

28

Tahun

2002

tentang

32

Tahun

2004

tentang

33

Tahun

2004

tentang

Perindustrian; 2. Undang-undang

Bangunan Gedung; 3. Undnag-undang

Nomor

Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang

Nomor

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 6. Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Nomor

18

Tahun

2008

tentang

Penataan Ruang; 7. Undang-Undang

Pengelolaan Sampah; 8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan; 9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Perlindungan

Nomor

Lahan

41

Tahun

Pertanian

2010

tentang

Tanaman

Pangan

Berkelanjutan; 11. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2011

tentang

Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 12. Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum; 13. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 14. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang Irigasi; 15. Peraturan

Pemerintah

No.28

tahun

1985

tentang

Perlindungan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri; 17. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 18. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

9


Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi; 20. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 21. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM; 22. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 tentang Jalan; 23. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 24. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 25. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Kewenangan

Pemerintah,Pemerintah

Propinsi,

dan

Pemerintah Kabupaten/Kota; 26. Peraturan

Pemerintah

No.26

tahun

2008

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 27. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 28. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 29. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 30. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya; 32. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; 33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

1990

tentang

Penggunaan

Tanah

Bagi

Pembangunan Kawasan Industri; 35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 36. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

10


37. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pembinaan Kawasan Kumuh yang berada di atas Tanah Negara; 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 39. Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/1980 dan No. 683/KPTS/UM/II/1998 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan; 40. Keputusan

Menteri

Perindustrian

Nomor

291/M/SK/1989 tentang Tata Cara Perijinan dan Standar Teknis Kawasan Industri , Lampiran I dan Lampiran II; 41. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.39/MENLH/8/1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan

Yang

Wajib

Dilengkapi

dengan

Analisa

Dampak Lingkungan; 42. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 43. Keputusan

Menteri

250/M/SK/10/1994 Penyusunan

Perindustrian tentang

Pengendalian

Nomor

Pedoman Dampak

Teknis Terhadap

Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri; 44. Keputusan

Menteri

Perindutrian

dan

Perdagangan

Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penentapan Jenisjenis

Industri

Dalam

Pembinaan

Masing-masing

Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Indsutri dan Ijin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan

Departemen

Perindsutrian

dan

Perdagangan; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang

Rencana

Pengusahaan

Tapak

Kawasan

Tanah Industri

dan

Tata

serta

Tertib

Prosedur

Pemberian IMB dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang Berlokasi dalam Kawasan Industri; 46. Keputusan

Menteri

378/KPTS/1987 BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

Pekerjaan

tentang

Umum

Pengesahan

33

Nomor Standar 11


Konstruksi Bangunan Indonesia; 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia; 51. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Penataan

Ruang

Terbuka

Hijau

Kawasan

Perkotaan; 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 54. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 55. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang

Terbuka

Hijau

di

Kawasan

Perkotaan; 56. Peraturan

Menteri

Perumahan

Rakyat

Nomor

31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri; 57. Peraturan

Menteri

Perumahan

32/PERMEN/M/2006

tentang

Rakyat

Nomor

Petunjuk

Teknis

Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri; 58. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 59. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

Pengaturan

dan

Pengendalian

secara 12


Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan; 60. Peraturan Menteri PU No 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. 61. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033 Kabupaten Situbondo.


13


17. Penutup Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini. Situbondo,

Agustus 2014

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. MARSUDI Pembina Tingkat I NIP. 19580405 198603 1 010

KHRISNA ARI PURNAMA, ST Penata MudaTingkat I NIP. 19760514 200903 1 005

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO

Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19681127 198903 1 007


14

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Recommend Documents