KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Program Kegiatan Paket Pekerjaan Lokasi Sumber Dana Tahun Anggaran

1.

: Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan : Pembangunan Kebun Kelapa Sawit : Biaya Konsultasi Pengawasan Jalan Produksi : Kabupaten Aceh Singkil : Otonomi Khusus (Otsus) : 2013

LATAR BELAKANG

Jalan produksi merupakan salah satu infrastruktur yang sama pentingnya dalam pengembangan kawasan perkebunan . Jalan memegang peranan penting sebagai sarana distribusi dari dan menuju daerah perkebunan, oleh karena itu keberadaannya harus selalu dijaga dan dipelihara untuk menjamin mudahnya pelaksanaan kegiatan perkebunan, yang secara langsung akan meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perluasan dan pertambahan penggunaan lahan, seyogyanya koreksi atas fungsi dan keberlakuan jalan produksi harus dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur jalan yang optimal. Dalam Pelaksanaannya pembangunan jalan harus dilaksanakan secara menyeluruh serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai jalan produksi kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan jalan tersebut dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya. Selain itu pembangunan jalan produksi juga merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat pertanian, dengan terbangun infrastruktur jalan produksi maka petani dan masyarakat akan dapat lebih mudah mengambil hasil dan memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya. Agar hasil dari konstruksi fisik pembangunan ini sesuai dengan standar mutu yang ada, maka diperlukan pengawasan yang professional terhadap penanganan pekerjaan tersebut yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kerangka Acuan Kerja ini akan dapat membantu mengarahkan pencapaian dari tahap-tahap pekerjaan konsultan dalam melaksanakan kegiatan tersebut seperti diuraikan pada bagian-bagian di bawah ini. 2.

MAKSUD DAN TUJUAN Jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil yakni pekerjaan pengawasan Jalan Produksi yang dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2013. Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa : Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksananaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).

Laporan kemajuan pekerjaaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan; Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku gu na tercapainya mutu pekerjaan fisik. 3. SASARAN Terlaksananya pekerjaan pembangunan Jalan Produksi yang tepat waktu serta memenuhi persyaratan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan; Tersedianya jalan-jalan produksi kebun rakyat agar dapat berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Nama Pengguna Jasa Satuan Perangkat Kerja Daerah Alamat 5.

: H. Basri, SP, MM : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil : Jalan Singkil - Rimo Kec. Singkil Utara

SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan konsultansi pengawasan ini tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 56.100.000,- (Lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) termasuk PPN, sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

6.

RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

6.1. Ruang Lingkup Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Badan Jalan Produksi, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan lingkungan, site/tapak bangunan, dan pengawasan fisik yang terdiri dari : Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud adalah pekerjaanpekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team). Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultansi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsipprinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan

membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut Supervision Team. Masing-masing bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak terbatas pada aktivitas pada bagian 7 (tujuh). 6.2. Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan kegiatan ini adalah di dalam Kabupaten Aceh Singkil. 6.3 Data dan Fasilitas Penunjang 1. Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa adalah : a.

Laporan dan Data (bila ada); Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta photografi (bila ada), dan Dokumen perencanaan teknis yang termasuk didalamnya adalah ; Gambar rencana teknis, Rencana kerja dan syarat, Rencana anggaran biaya, dan Metode pelaksanaan yang diajukan penyedia jasa pelaksana konstruksi. b. Staf Pengawas/Pendamping Dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi, pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi. Koordinator kegiatannya dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan yang dibantu oleh tim pengawas lapangan yang akan bertindak sebagai wakil Direksi pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak Fisik. Tugas yang akan dibebankan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil kepada penyedia jasa adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah teknis, kontrak dan tugas tersebut selanjutnya diatur dalam Kerangka Acuan ini. c. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan Penyedia jasa tidak ada, namun fasilitas tersebut harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa yang dicantumkan pada dokumen kontrak. 2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia Jasa harus menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang digunakan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan supervisi dengan cara menyewa. Peralatan tersebut berupa peralatan kantor seperti komputer dan printer serta Kendaraan Roda Empat. 7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI a. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.

b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan dalam mengumpulkan data lapangan yang diperlukan secara terinci untuk mendukung peninjauan design (Review design), menyusun perhitungan desain, membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor, sehingga perubahan tersebut dapat dilaksanakan. c. Membantu PPTK dalam mengevaluasi usulan perubahan design, termasuk menyiapkan ‘Contract Change Order’ (CCO) dan atau Addendum sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan aspek dana yang tersedia. d. Membantu PPTK dalam memutuskan segala bentuk ketentuan hukum yang ada dalam dokumen kontrak terutama menyangkut ‘claim’ perpanjangan waktu pelaksanaan fisik dan lain sebagainya. e. Melaksanakan pengecekan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak. f.

Memonitoring dan pengecekan secara terus menerus sehubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian mutu serta volume pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik.

g. Melakukan pemeriksaan investigasi atas masalah khusus yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaporkan oleh Tim Pengawas Teknik, misalnya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta membuat rekomendasi pemecahan untuk meningkatkan pencapaian kemajuan pelaksanaan. h. Memberikan petunjuk kepada Tim Pengawas Teknik dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik sehubungan dengan manajemen pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan ekonomis, effisien dan efektif. i.

Penyusunan laporan bulanan (monthly report), laporan teknis, dan laporan akhir (final report) yang mencakup laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan serta masalah-masalah yang ditemui di lapangan serta menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO).

j.

Penyedia Jasa diwajibkan memberitahu secara tertulis kepada kontraktor jika ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu, volume bahan, dan teknik pengerjaan dengan membuat tembusan kepada PPTK apabila surat teguran telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali tetapi diabaikan oleh kontraktor.

k.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Konsultan supervisi diwajibkan selalu melakukan koordinasi kepada PPTK Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan bahkan jika dipandang perlu para konsultan supervisi juga melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Segala review design dilakukan harus dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan.

8.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan jasa konsultansi ini diperkirakan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender.

9.

T E N A G A

A H L I / P R O F E S I O N A L

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 9.1 Profesional Staff a. Site Engineer ( 1 orang) Seorang sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Sipil lulusan Universitas Negeri atau yang telah disamakan. Tugas dan tanggung jawab : - Bertanggung jawab atas seluruh hasil pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan schedule pekerjaan yang telah dibuat. - Menyusun rencana kerja dalam pekerjaan yang bersangkutan, menghimpun team ahli dan membuat schedule pelaksanaan pekerjaan dan menentukan standar yang seragam untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota team. - Mempersiapkan dan melakukan diskusi serta koordinasi dengan instansi instansi terkait berdasarkan schedule dan rencana kerja yang telah dibuat. - Memberikan arahan/mengarahkan team pengawasan dalam identifikasi dilapangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ada dan mengkoordinir hasil desain team pengawasan. - Mengarahkan dan mengkoordinir hasil perencanaan tersebut untuk persiapan penyusunan laporan . - Mengkoordinir dalam penyusunan laporan. b. Ahli Struktur ( 1 orang) Seorang sarjana Teknik Strata 1 (S1) Sipil lulusan Universitas Negeri atau yang telah disamakan. Tugas dan tanggung jawab : a. Mempelajari dan menganalisa data hasil pekerjaan struktur b. Membantu Site Engineer dalam menyusun laporan c. Menganalisa pembebanan pada bangunan baik yang diakibatkan oleh beban statis maupun dinamis. d. Menganalisa stabilitas bangunan terhadap guling, geser dan daya dukung tanah. e. Menganalisa struktur seluruh bangunan yang dibutuhkan dalam pengawasan seperti analisa pembebanan pada konstruksi, analisa penulangan pada kolom, plat atau balok dan analisa kekuatan bahan (strengh of material). f. Mengkoordinir Draftmen dalam pembuatan gambar. 9.2 Sub Professional Staff 1. Chief Inspector ( 2 Orang) Memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sipil dengan jumlah Orang Bulan sebesar 2,0 OB.

Chief Inspector ini disyaratkan minimal berKehutanan dan Perkebunan Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan untuk bidang kebinamargaan selama 3 (tiga) tahun. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai Chief Inspector selama 3 (tiga) tahun, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tugas utama Chief Inspector adalah pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek design, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan. Chief Inspector bertanggung jawab kepada Site Engineer. Tugas dan tanggung jawab Chief Inspector lainnya adalah : a. b. c. d.

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan design yang ditentukan; Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak; Menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis dan spesifikasi sehubungan dengan variasi volume dan dokumen kontrak; Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Site Engineer serta mengusahakan agar Site Engineer dan PPTK Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan dan PPTK Fisik selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian mutu pekerjaan kontraktor sebagai dasar pembuatan pembayaran bulanan (MC); Melaporkan segera kepada Site Engineer atau PPTK apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak; Membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada kontraktor sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau pembayaran lebih; Mengawasi dan membuat pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan kepada sistem pembayaran harian ‘ day work’; Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak sehingga dengan tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan, sehingga semua pembayaran pekerjaan kepada kontraktor benar-benar didasarkan kepada ketentuan yang tercantum; Membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan; Memantau kemajuan fisik; Mengecek semua As Built Drawing yang dibuat oleh kontraktor; Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain; Membantu Site Engineer dalam menyiapkan data untuk final payment. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas hasil volume pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak; Menyerahkan kepada Site Engineer himpunan data bulanan tentang volume hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Himpunan data harus mencakup semua data pengukuran berikut gambar-gambar yang diperlukan secara jelas dan terinci;

p. Memeriksa dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate) yang diajukan oleh kontraktor. 2. Ass. Chief Inspector ( 1 Orang ) Inspector disyaratkan minimal berkehutanaa dan Perkebunan Diploma 3 (DIII) dengan pengalaman minimal di bidangnya 3 (tiga) tahun dengan jumlah Orang Bulan sebesar 1,0 OB. Tugas dan kewajiban Inspector adalah mencakup tapi tidak terbatas hal -hal sebagai berikut : Bertanggung jawab kepada Chief Inspector untuk mengawasi kualitas daripada konstruksi dan memastikan berdasarkan basis harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambargambar kerja yang disahkan oleh Team Leader. Membuat catatan harian tentang aktivitas kontraktor dan engineer dengan format laporan standar dan memberitahukan kontraktor secara tertulis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya; Menggambarkan kemajuan harian yang dicapai kontraktor pada grafik (chart) yang telah disetujui; Membantu Site Engineer dalam membuat laporan dan serah terima sementara serta pemeriksaan kualitas di lapangan; Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran, dan lainlain) serta ketidakberesan pekerjaan di lapangan kepada Site Engineer. 3. Draftman/Operator Cad ( 1 Orang) ; Draftman / Oprerator AutoCAD disyaratkan minimum Sarjana (D2/D3) Teknik Sipil Lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta atau yang disamakan, atau lulusan STM Gambar Bangunan Negeri atau Swasta dengan reputasi yang baik dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam menangani gambar-gambar dibidang pembangunan sipil. 9.3. Tenaga Pendukung Untuk mendukung lancarnya pekerjaan Pengawasan ini, diperlukan tenaga pendukung dengan posisi sebagai berikut :    

Administrasi / keungan ( 1 orang) Operator komputer ( 1 orang) Sekretaris ( 1 orang) Pembantu kantor/ office boy ( 1 orang)

10. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sarana bangunan badan jalan produksi yang dikerjakan kontraktor sesuai dengan spesifikasi dokumen kontrak dan berbagai masalah dari penyelesaian yang dinyatakan

dalam bentuk laporan dan semua tugas yang dibebankan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan. 11. PELAPORAN Setiap laporan harus disusun dalam bahasa Indonesia, jumlah dan pengiriman laporan ditetapkan sebagai berikut : a. Laporan Kemajuan Proyek (Bulanan); Laporan ini berisi tentang kemajuan proyek yang telah dicapai, masalah-masalah yang timbul/dihadapi, cara penanggulangannya, penyimpangan jadwal, termasuk di dalamnya grafik-grafik dan foto-foto sebagai pendukung laporan tersebut. Data laporan harus sesuai dengan kondisi aktual di lapangan yang diperoleh dari laporan lapangan dan tinjauan lapangan yang dilakukan pada bulan sebelumnya. Diserahkan paling lambat pada setiap tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, konsultan harus menyerahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). b.

Laporan Teknis (Justifikasi Teknik) Untuk setiap perubahan design tim supervisi menyiapkan laporan review design, yang berisi : Data asli sesuai dengan data waktu lelang; Catatan lengkap dari semua data design yang dipakai untuk review design; Catatan As Built yang menunjukkan lokasi dan ukuran detail dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai saat ini; Copy dari semua change order dan addendum yang telah disahkan sebelumnya; Copy dari penawaran kontraktor, termasuk harga satuan lelang dan detail analisa harga satuan; Deskripsi dari anggapan-anggapan yang dipakai dalam design apabila dipakai anggapan yang lain dari standard Ditjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum; Gambar-gambar yang jelas yang menunjukkan design asli dan design perbaikan yang diusulkan; Daftar jadwal yang baru untuk kuantitas dan harga, sehubungan dengan revisi design yang diusulkan; Gambar-gambar yang menunjukkan lokasi yang pasti dari usulan perubahan design.

d.

Laporan dalam bentuk CD. Masing-masing Laporan di atas dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang kemudian diserahkan pada saat pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kepada PPTK.

12. PENUTUP Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Singkil, Maret 2013 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil

H. BASRI, SP, MM NIP. 19641001 198503 1 002