KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Jln. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG
ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN STRATEGIS
Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Kegiatan 5200 TAHUN ANGGARAN 2015
1
KERANGKA ACUAN KERJA TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN STRATEGIS
A. Pendahuluan Mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya pembangunan ekonomi Indonesia diselaraskan dengan arahan dalam RPJMN III tahun 2015-2019. Isu strategis yang menjadi arahan pembangunan ekonomi Indonesia antara lain adalah Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Penguatan Konektivitas Nasional, Peningkatan Ketahanan Air, Pangan dan Energi, Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan, Peningkatan Efektivitas, Serta Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan dalam upaya mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 yang memiliki tema besar yaitu daya saing (competitiveness). dengan demikian ketersediaan layanan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam peningkatan daya saing dan pembangunan ekonomi Indonesia. Implementasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini akan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana yang merupakan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Tim ini akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tim Pelaksana bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek-proyek Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, antara lain; (1) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; dan (3) menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis I diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan tata cara dukungan administrasi yang telah disusun, seperti mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait kegiatan pengembangan wilayah, melakukan validasi proyek-proyek pengembangan wilayah, menyusun rencana aksi kegiatan pengembangan wilayah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis I sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2015.
2
B.
Tujuan, Sasaran dan Keluaran
B.1 Tujuan
Melakukan penyiapan dan penelaahan data dan informasi terkait kajian kebijakan, serta analisis permasalahan, pelaksanaan kegiatan, monitoring kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang terkait dengan isu pelaksanaan percepatan perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia (P3EI), sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Divisi Pengkajian Kebijakan dan Regulasi. B.2 Sasaran
1. Tersusunnya masterlist proyek kegiatan kawasan strategis ekonomi dan infrastruktur yang telah tervalidasi oleh kementerian/lembaga terkait. 2. Teridentifikasi permasalahan dan hambatan aspek Pengembangan Wilayah dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi dan infrastruktur 3. Teridentifikasi kebijakan terkait pengembangan kawasan strategis ekonomi dan infrastruktur dalam rangka sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Tersusunnya rencana aksi kegiatan infrastruktur Wilayah. 5. Tersusunnya laporan hasil kerja sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. B.3 Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis adalah terlaksananya tugas dan fungsi Tenaga Pendukung Teknis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat memperlancar kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
C. Ruang Lingkup Pekerjaan a) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas. Tahapan: 1) Mencari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas 2) Mempelajari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas 3) Merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas 4) Menyusun masterlist proyek kegiatan infrastruktur Wilayah yang telah tervalidasi oleh kementerian/lembaga terkait. 5) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan aspek Pengembangan Wilayah dalam pengembangan infrastruktur Wilayah. 6) Mengidentifikasi kebijakan terkait pengembangan infrastruktur Wilayah dalam rangka sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. 7) Menyusun rencana aksi kegiatan infrastruktur wilayah. b) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan penyiapan rekomendasi kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis 3
terkait isu pelaksanaan P3EI sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas. Tahapan: 1. Mengidentifikasi dan mempelajari kebijakan atau peraturan perundangan dan regulasi di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI yang memerlukan langkah sinkronisasi dan koordinasi kebijakan di bidang perekonomian; 2. Menganalisa dan menelaah pelaksanaan atau peraturan perundangan dan regulasi kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI; 3. Mengkonsultasikan kepada pimpinan hasil/temuan kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI yang perlu ditindaklanjuti; 4. Membantu persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan unitunit Kementerian/Lembaga teknis dan investor terkait di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis berdasarkan isu pelaksanaan P3EI antara lain : menyiapkan ruang pertemuan dan peralatan yang diperlukan; mengirimkan undangan kepada unit/instansi terkait serta mengkonfirmasikan kehadirannya. 5. Membuat notulen/laporan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan unit/instansi terkait; 6. Menyajikan notulen/laporan kepada Pimpinan untuk bahan yang akan ditindaklanjuti. c) Menyusun konsep kajian kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI berdasarkan hasil pembahasan/telaahan sebelumnya dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tahapan: 1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep kajian kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI; 2. Membuat konsep awal kajian kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI; 3. Mengkonsultasikan konsep awal kajian kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI kepada pimpinan; 4. Menyempurnakan redaksional konsep kajian kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI; 5. Menyajikan kepada pimpinan untuk finalisasi konsep kajian kebijakan di bidang Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI; d) Melakukan pemantauan permasalahan kebijakan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI 4
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi isu pelaksanaan P3EI di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Tahapan: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada 2. Melakukan pendalaman subtansi dan mengkonsultasikan alternatif pemecahan masalah kepada atasan 3. Menyusun laporan hasil telaahan staf atas permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis terkait isu pelaksanaan P3EI. 4. Menyampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. e) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat. Tahapan: 1. Menyiapkan bahan laporan sesuai dengan hasil kerja; 2. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas; 3. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; 4. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas. f) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan langsung. Tahapan: 1. Mempelajari laporan pelaksanaan tugas atau hasil kerja 2. Menelaah permasalahan yang ada dalam laporan pelaksanaan tugas 3. Memberikan masukan / saran yang dapat memberikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Tahapan: 1) Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis; 2) Mempelajari tugas yang diberikan; 3) Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya; 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain. D. Kebutuhan Jasa Individal dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini, diperlukan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis pada kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja.
5
a. Kualifikasi Teknis
1. Pendidikan S1 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota/Teknik Sipil/Teknik Lingkungan; 2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4.00); 3. Mampu mengoperasikan komputer(MS Office); 4. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun per 1 April 2015; 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Mampu bekerja independen dan efektif dalam tim; b. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 8 (delapan) bulan, mulai 1 Mei s.d 31 Desember 2015. c. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Bidang Analis Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Strategis pada kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, Maret 2015 Penanggung Jawab Kegiatan 5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, TA 2015
Abdul Kamarzuki
6
