KERANGKA ACUAN Diskusi Panel Menelaah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman ModaL
Rabu, 11 September 2013 HOTEL JS LUWANSA Ruang Nissi 1-2, Lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940
I. Pendahuluan Berbicara mengenai penanaman modal atau invetasi bukanlah merupakan hal yang tabu di kalangan para pebisnis khususnya dunia usaha di Indonesia yang merupakan Negara berkembang dengan segala potensi yang ada sebagai lahan investasi. Hal ini merupakan tugas Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya terobosan untuk menarik investor dan memperbaiki iklim investasi saat ini. Salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah memberikan keleluasaan kepada Investor untuk menentukan bidang usaha yang diminati. Untuk melakukan usaha di Indonesia pemerintah telah menyiapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP), dimana kegiatan PTSP adalah menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, dari mulai tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan maupun non perizinan. Namun, tentunya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Masih di seputar penanaman modal dan usaha Pemerintah memberikan keleluasaan kepada investor, kita diingatkan mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres No. 36 Tahun 2010) tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan ini mengatur bidang usaha yang tertutup maupun yang terbuka dengan syarat tertentu untuk kegiatan penanaman modal. Dari dua ketentuan diatas, kita melihat bahwa sekalipun Pemerintah memberikan lebih banyak kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi sesuai dengan bidang yang diminati, terdapat batasan yang harus dipatuhi. Hal ini menarik untuk dikaji, khususnya terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan apakah investasi yang ada saat ini telah mengikuti aturan yang berlaku serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Diskusi Panel kali ini bertujuan untuk menelaah Perka BKPM No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan Daftar Negatif Investasi dan dampak Perka BKPM No 5 Tahun 2013 ini bagi dunia usaha.
1
II. Target Peserta Jumlah peserta yang ditargetkan adalah lima puluh (50) orang yang terdiri dari: 1. Direktur dan Komisaris Perusahaan 2. Anggota komite-komite di bawah Direksi dan Komisaris 3. Pejabat senior perusahaan, khususnya di bidang hukum dan pengembangan bisnis 4. Sekretaris perusahaan 5. Pengusaha 6. Professional dan konsultan, khususnya di bidang hukum investasi dan pasar modal 7. Insan perusahaan berkepentingan lainnya
III. Cakupan Bahasan Penerapan Perka No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Kaitannya dengan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 Permasalahan Hukum Investasi sehubungan dengan Penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal dan Perpres No. 36 Tahun 2010 Dampak Penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terhadap Dunia Usaha
IV. Tujuan Mensosialisasikan Perka No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Meningkatkan pemahaman insan perusahaan akan perubahan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal di Indonesia Menelaah dampak implementasi Perka No. 5 Tahun 2013 terhadap dunia usaha dan hukum investasi untuk saat ini dan di masa yang akan dating 2
V. PEMBICARA & PEMBAHASAN Pembukaan: Kanaka Puradiredja Ketua Badan Pengurus Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
Keynote Speaker: M. Chatib Basri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Panelis: A. Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Kaitannya dengan Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 1. Lestari Indah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM
Sub Pembahasan: 1. Latar belakang, maksud dan tujuan perubahan Peraturan Kepala (Perka BKPM) No 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanaman Modal menjadi Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebelum dan sesudah berlakunya Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 3. Kenaikan/penurunan investasi asing dan domestik pasca penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 4. Rencana BKPM untuk meningkatkan minat investor pasca penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 5. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
3
6. Perpres No. 36 Tahun 2010: implementasi, tantangan dan solusinya bagi dunia usaha 7. Pengawasan Pemerintah dalam implementasi Perka BKPM No. 5 Tahun 2013, khususnya terkait dengan Daftar Negatif Investasi yang tercantum dalam Perpres No. 36 Tahun 2010
B. Permasalahan Hukum Investasi Sehubungan dengan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Ira Andamara Eddymurthy Founding Partner SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO (SSEK)
Sub Pembahasan: 1. Sinergitas Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 2. Manfaat dan tantangan dari kelonggaran yang diberikan BKPM terhadap investor dalam hal perizinan dan non perizinan penanaman modal dari kacamata hukum investasi 3. Dampak Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 terhadap kepastian hukum dan nilai keadilan bagi bangsa Indonesia yang merupakan tujuan dari penanaman modal
C. Dampak Penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terhadap Dunia Usaha 3. Martiono Hadianto Direktur Utama PT. Newmont Nusa Tenggara
Sub pembahasan 1. Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap dunia usaha 2. Apakah Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 dalam realisasinya memberikan kemudahan kepada para investor dalam melakukan usaha investasi di Indonesia? 4
3. Apakah Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 dinilai memberikan perubahan iklim investasi bagi dunia usaha di masa yang akan datang?
Moderator: Indra Safitri Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Wakil Ketua Badan Pengurus LKDI
*) Pembicara dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
VI. Hari/Tanggal dan Tempat
Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2013 Tempat
: HOTEL JS LUWANSA Ruang Nissi 1-2, Lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940
Waktu
: 08.00 – 13.00 WIB
5
VII. Susunan Acara 08.00 – 08.30
(30’) Registrasi
Pembukaan dan Pengarahan 08.30 – 08.40
(10’) Kanaka Puradiredja Ketua Badan Pengurus Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
Keynote Speaker 08.40 – 09.10
(30’) M. Chatib Basri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
09.10 – 09.25
(15’) Tanya jawab – Keynote Speaker
09.25 – 09.30
(5’)
Penyerahan tanda penghargaan dan foto bersama – Keynote Speaker
Pengarahan oleh Moderator 09.30 – 09.35 (5’)
Indra Safitri Ketua HKHPM, Wakil Ketua Badan Pengurus LKDI
Pemaparan Panelis: 09.35 – 10.35
(30’) Latar Belakang Perubahan dan Penerapan Perka No. 5 Tahun
2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Lestari Indah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM
6
Permasalahan Hukum Investasi sehubungan dengan Perka 10.35 – 11. 05 (30’) BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Ira Andamara Eddymurthy Founding Partner SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO (SSEK)
11.05 – 11. 35 (30’)
Dampak Penerapan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terhadap Dunia Usaha Martiono Hadianto Direktur Utama PT. Newmont Nusa Tenggara
11. 35 – 11.55 (20’) Tanya Jawab 11.55 – 12.00
(5’)
Kesimpulan oleh Moderator
12.00 – 12.05
(5’)
Penutupan oleh MC
12.05 – 12.15
(10’)
12.15 – 13.00
(45’) Makan Siang
Penyerahan tanda penghargaan dan foto bersama – Panelis & Moderator
7
VIII. PENUTUP Kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) sebagai penyelenggara Diskusi Panel “Menelaah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal”.
Kami berharap Diskusi Panel ini dapat meningkatkan pemahaman insan Perusahaan dan Professional akan perubahan pedoman dan tata cara perizinan dan non-perizinan penanaman modal di Indonesia serta dampaknya bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia.
Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa-masa yang akan datang
1.
8
