PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA OPTIMASI SUMBER DAYA LOKAL DALAM REKAYASA TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN VETERINER UNTUK EFISIENSI USAHA

SeminarNasional Peternakan dan Veteriner 1998

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA OPTIMASI SUMBER DAYA LOKAL DALAM REKAYASA TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN VETERINER UNTUK EFISIENSI USAHA H. A. SOETADJI BOEDIATMODJO Dinas Petenakan Tingkat II thladitnt Jalan Jend. A. Yani 71, Aladivn 63121 ABSTRAK

Pelaksanaan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan yang telah dilaksanakan selama PJPT I tcrnyata menghasilkan perubahan dan perkembangan tata kehidupan masyarakat, dan kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi serta pertumbuhan ekonomi melaju sampai rata-rata mencapai 6% per tahun . Namun demikian perlu diakui, bahwa keberhasilan PJPT I justru pada awal PJP II tepatnya dimulai awal tahun 1997, (akhir Pefita VI) mengalami tantangan yang berat, yang ditandai semakin banyaknya jumlah penduduk kurang mampu, dan balikan pertumbuhan ekonomi melaju turun sampai mencapai 0% akibat pengaruh globalisasi dan krisis moneter . Untuk Propinsi Jawa Timur semula (PJPT I) pertumbuhan 13,5%; karena krisis moneter pertumbuhan turun sampai 7,5% dan pertumbuhan industri turun menjadi minus 13,5, jumlah masyarakat kurang mampu dari _+ 10,64 juta jiwa menjadi ± 15,2 juta jiwa (September, 1998) . Akibat pembangunan yang dilaksanakan selama PJPT I dan penganih globalisasi dan krisis moneter ini, serta perkembangan IPTEK, maka pelaksanaan pembangunan sekarang ini (PJP I1), penub dengan kendala, tetapi ada juga peluang, karena pembangunan Indonesia semakin terkait dengan perkembangan internasional . Dalam rangka pelaksanaan Pelita VII PJP 11, titik berat pembangunan adalah pembangunan ekonomi, dengan pembudayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (aparatur, swasta dan masyarakat) dan bertumpu pada TRILOGI PEMBANGUNAN, YANG BERBASIS AGRO. Pembangunan harus diselaraskan deagan arus globalisasi dan kemajuan IPTEK, yang berarti harus, didukung dengan penerapan berbagai DISIPLIN ILMU untuk efisiensi usalia, yang bebas penganill KKN. Di bidang pcternakan sangat diperlukan penerapan dan optimalisasi pernberdayaan sumber daya lokal, teknologi pcternakan dan veteriner, secara efektif dan efisien . Perkembangan IPTEK bidang pcternakan hangs dapat merangsang pertumbuhan usaha di bidang peternakan, tcrutama perkembangan usaha peternakan di pedesaan (terutama teknologi yang praktis dan biaya murah .). Dengan demikian, maka sumberdaya manusia adalah menjadi sumberdaya yang utama dalam pembangunan dan menjadi sentral penggerak sumber-sumberdaya lainnya, seperti sumberdaya lokal, IPTEK, rekayasa teknologi peternakan dan veteriner. Kesan umum menunjukkan bahwa kualitas SDM di Indonesia masih diwarnai kecenderungan pesimisme, tak peduli, kerancuan tata pikir, sikap-sikap independen, kurang harga diri dan serangkaian sikap-sikap yang kurang menguntungkan (misal pengaruh sikap ewuh pekewuh, kolusi, korupsi dan nepotisme) . Yang menarik perhatian adalah ternyata penampilan yang kurang baik ini, terdapat pada setiap lapiran masyarakat . Tentu tidak semua orang (aparatur, swasta dan masyarakat) bersifat demikian (terserang wabah mentalitas), tetapi manusia yang tangguh (profesional) cukup banyak, namun belum sanggup menanggulangi dan mengantisipasi, kemiskinan dan krisis moneter . Hal ini dinumgkinkan karena belum terciptanya format pemerintalian, pelayanan masyarakat yang kondusif (baik, bersih dan wibawa) walaupun sudah ada format yang baik, (mmsal teknologi inovatif hasil-hasil penelitian di bidang agro sudah cukup banyak dan mcmadai), tetapi mungkin belum dilaksanakan olch birokrasi, 859

Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner 1998

swasta dan masyarakat . Di AS pada waktu mengalanii krisis, kemitraan antara birokrasi, swasti clan masyarakat adalah menipakan inti dari forniat.pemerintahan, clan dapat mengatasi dat mengantisipasi krisis nioneter). Sebagai ciri SDM yang profesional (manusia modern) dalam abac globalisasi adalah telah terciptanya berbagai ragam organisasi partai . Segala kehidupan dapa dicapai dengan memanfaatkan organisasi tersebut, segala jenis tujuan, keinginan/cita-cita harapan-harapan, tidak seorang pun yang dapat nieniperoleh tingkat kepuasannya tanp ; menggunakan jalur organisasi . Itulah sebabnya manusia profesional (modern) disebut manusis organisasional, dan manusia organisasional itu yang menjadi fokus adalah analisis administratif Pada umumnya para ahli ekonomi semata-mata memandang manusia lianya sebagai alat produks bahkan disejajarkan dengan uang clan IPTEK, ini untuk sekarang adalah menipakan pandangal yang kefru, sebab berapa pun besarnya modal (uang) dan tingginya IPTEK yang dimiliki adalal tetap merupakan benda mati, dan akan berguna apabila dikelola oleh manusia ; maka tinibu ekonomi berwajah mamisia ; ini berarti modal clan teknologi akan berinanfaat untuk pcmbangunan apabila perhatian yang besar, diberikan pada manusia (SDM) yang niengelola . Inilah pentingny; peningkatan nuitu SDM (aparatur, swasta dan masyarakat) sebagai pelaku pcinbangtinan, menjad SDM yang profesional, yang bebas dari penganih budaya ewuh pekeNvuh clan KKN. Untul mengatasi dan mengantisipasi segala bentuk krisis dan kemiskinan, perlu dilanjutkan kebijakai deregulasi, diciptakannya Mini usalia, politik dan keanianan yang kondusif (olch Pemerintab swasta clan masyarakat) ; penerapan manajeinen modern (analisis administratif) ; peningkatan muti pelayanan umum; peningkatan produksi (baik junilah dan mutunya) melalui peluncuran teknolog inovatif dan permodalan kepada swasta dan masyarakat. Hal ini tuituk menciptakan partisipasi dai kemandirian masyarakat, clan terciptanya kemitraan antara pemerintah, swasta clan masyaraka yang mantap dan saling menguntungkan . Kegiatan strategis tersebut di alas, bertujuan unttd menanggulangi sekaligus mengantisipasi kemiskinan dan segala bentuk krisis, dalam rangly tercapainya tujuan Pembangunan Bangsa. PENDAHULUAN Latar belakang

Pelaksanaan tugas umuni penierintahan dan pcmbangunan yang telah dilaksanakan dalan PJP I telah membawa perubahan clan perkembangan tata kehidupan masyarakat, pedesaan . Namut demikian dalam pelaksanaan pcmbangunan masyarakat desa dalam PJP I cukup banyak tantangai clan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keadaan ini dipenganihi olelt akibat kemajual yang telah dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, kemajuan pesat dari ilmu dai teknologi, serta penganih globalisasi yang melanda dunia niengakibatkan pembanpinan Nasiona makin terkait dengan perkembangan Internasional . Dengan tantangan clan permasalahan yang akan dihadapi dalani pelaksanaan PJP II tersebul maka upaya dfringi dengan langkah-langkah strategis di bidang pendayagunaan aparatur negara swasta clan masyarakat seltingga tujuan pembangunan nasional clan masyarakat desa dapa terwtijud dengan efektif clan efisien . Dalam hubungannya dengan pembangunan masyarakat desa tersebut, GBHN clan Baclai Penelitian clan Pengembangan Pertanian mengamanatkan arah pcmbangunan masyarakat des sebagai bcrikut: 1

860

Kemamptian masyarakat desa untuk berproduksi perlu didukung clan ditingkatkan melalu penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usalia agar makin nianip

Seminar Nosional Peternakan don l eteriner 1998

mengarahkan dan menlanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendekatan dan taraf hidupnya (GBHN, 1993: 210) Badan Litbang Pertanian terus mendukung kebutuhan pembangunan, sesuai dengan skala prioritasnya, hal ini sejalan dengan tuntutan stabilisasi, desentralisasi Pemerintahan, regionalisasi Litbang . Oleh karena itu perhatian Badan Litbang Pertanian/Balai Penelitian Ternak harus lebih difokuskan kepada agro-ecological-cone, teknologi terapan yang bersifat market-oriented dan demand driven (BADAN LITBANG PERTANIAN, 1994)

2

Pembangunan desa sendiri merupakan upaya untuk mendukung tenvujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, di mana sampai dengan Pelita VII ini masih cukup banyak keadaan masyarakat desa yang masih belum memperoleh kesejahteraan mereka, lebill-lebill dalam situasi . krisis moneter ini, keadaan masyarakat desa yang kurang mampu semakin bertambah . Sehingga daya serap teknologi terapan makin lemah. Akibat pengaruh globalisasi, utamanya krisis moneter, jumlah penduduk kurang mampu naik dari 27 juti jiwa menjadi _+ 80 juta jiwa. Di Jawa Timur dari 10,64 juta jiwa naik menjadi _+ 15,2 juta jiwa. Sedangkan pertumbullan ekonomi Indonesia turun dari rata-rata 6%/tahun menjadi 0% per tahun. Di Jiwa Timur turun dari 13,5% per tahun menjadi 9,5% per tahun, biding industri tuntn sanlpai minus 15,2% (RAKORBANG JATIM SEPTEMBER, 1998) . Jumlah peternak dan produksi unggas turun tajam dari 14,5 juta ekor/minggu menjadi 4 juti ekor per minggu, peternak unggas tunln dari 15.938 peternak menjadi 3.312 petenak (DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN) .

Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat penting dan stratcgis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka peningkatan kesejalltcraan mereka . Kebijaksanaan pemerintah yang diaralikan untuk meningkatkan pembangunan desa tersebut, mempunyai arti penting dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun dengan pembangunan tahap pertama yang telah dilaksanakan, telah mampu mewujudkan kemampuan dan perkembangan tata kehidupan masyarakat, namun pada awal PJP II ini, kemiskinan makin tajam, selungga diperlukan upaya khusus untuk membantu mereka menanggulangi kemiskinan .

Terkiit dengan kebijaksanaan di atas, mengentaskan kemiskinan menlpakan prioritas utama dalam pembangunan yang dilakukan melalui berbagai program pembangunan . Salah satu di antaranya yang telah melaksanakan program penanggiilangan kemiskinan AAA Dinas-dinas unsur Departemen Pertanian kllususnya Dinas Peternakan dan didukung oleh Dinas-dinas tekait, dengan penerapan berbagai illnu dan teknologi inovatif 2 . Berdisarkan tinjauan jenis kegiatan dan pendekatan pada program pengentasan kemiskinan di daerah, unsur Departemen Pertanian dan yang terkait dicoba dinlmuskan kontribusinya, dalam rangka menggalakkan upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi di berbagai komoditas . Ini perlu diupayakan kemitraan sebagai partnership pemerintah (Dinas Peternakan) dengan swasta dan masyarakat, untuk penyelenggaraan motivasi yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat. Di samping itu hanis diciptakan aparatur dan pimpinan aparatur yang profesional yang terhindar dari budaya, ewuh pekewuli dan KKN. Kemajuan ekonomi tidak terjadi pada waktu yang sama di berbagai daerah dan apabila di sesuatu daerah terjadi pembangunan, terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar daerah di mana pembangunan bermula (SADONO SUKIRNO, 1976). 1.

861


Lingkup kajian Kemiskinan adalah situasi serta kekurangan yang terjadi bukan karena dikellendaki oleh s miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinat antara lain ditandai dengan kekuatan yang ada padanya, antara lain ditandai dengan sikap dat tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diuball, yang tercermin d dalam lambannya kemajuan untuk menolong dirinya, rendallnya kualitas sumber daya manusi, (pengetahuan, ketrampilan clan sikap), lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendalmy, produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendalmya pendapatan, terbatasnya kesempatar berpartisipasi dalam pembangunan clan kurangnya lapangan kerja di desa serta adanya nlanajemer yang tetap tradisional, yang mengakibatkan lemahnya inovatif teknologi. Untuk nlengentaskar penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, koinitmen, organisasi, program kegiatan, kemitraan dan pendekatan manajenlen modern . Lebill dari itu diperlukan juga suatt sikap yang peduli kepada orang miskin yaitu orang yang bukan tidak memiliki apapun, melainkar orang yang memiliki sesuatu, walaupun hanya sedikit, tenitanla tenaga kerja scbagai unsur sumbei daya manusia. Dalam keadaan demikian, sesuai dengan amanat kebijaksanaan penlerintall, masyarakal miskin seperti buruh tani, petani berlallan sangat kecil, bunih bangunan, perambalt hutan, masyarakat terisolir clan mereka yang putus sekolah akan tetap diperhatikan di mana pun mereka berada dalam berbagai program sektoral clan regional, dibarengi dengan peluncuran teknologi terapan yang praktis clan efisien. Dings-dinas Peternakan Daerah telah pula berupaya untuk semakin meningkatkan kegiatan pembangunan yang sekaligus dinlaksudkan untuk menunjang program pemerintah di bidang penanggulangan kenliskinan melalui optimalisasi peranan sumberdaya lokal clan teknologi peternakan . Kondisi masyarakat terutanla golongan ekonomi lemalt sebagian masih ditandai dengan kondisi mental yang bersifat statis tradisional, penimallan clan hunian yang belunl sesuai dengan syarat kesellatan, pemanfaatan lallan pertanian yang belutn optimal, sarana clan prasarana desa terbatas, kebutuhan pelayanan teknologi terapan clan pendidikan teknis belunl optimal, yang mengakibatkan produksi ternak terbatas, karena peranan teknologi peternakan clan veteriner masih rendah . Dengan berbagai program pembangunan daerall, baik sektoral, regional inatipun melalui program IDT dengan teknologi clan SDM profesional diharapkan dalain pembangunan Pelita VII, maka masalah kemiskinan di daerah dapat diselesaikan secara tepat dan tuntas . Merupalcan tantangan clan peluang bagi proses penggeseran fungsi aparatur pemerintah yang kadangkala terkenal birokratisme, kebocoran, kelenlahan penyalaligunaan wewenang, kolusi clan lain-lain (NOORSYAM DjLJMARA, 1993). Perkembangan administrasi negara dewasa ini memperlihatkan adanya kecendentngan bani yakni terdapat evaluasi ke arah partisipasi masyarakat lebill banyak daripada intervensi langsung pemerintah, dalam berbagai aspek kehidupan bernegara (DAVID OSBOME clan TED GOEBLER, 1993). Kerangka pikir Dalam penyajian ini penufs tuenggunakan pendekatan terpadu artinya tingkapan kebijaksanaan pemerintah yang dikaitkan secara langsung dengan pernlasalahan yang diliadapi . Sebagai pendukung dari penyajian tulisan ini dikenlukakan pula tentang gambaran keadaan serta identifikasi masalah yang dihadapi . Kemudian data clan fakta diproses melalui pendekatan 86 2


administrasi dan manajemen clan metode SWOT agar dapat ditemukan faktor-faktor penghambat dtin pendukung, sehingga dapat disusun strategi pemecahan masalahnya. Dari analisis yang telah dilakukan akan ditemukan kekuatan-kekuatan kunci dan alternatif-alternatif pemecahannya dengan mengacu pada pendekatan kesisteman yang strategis . Dari alternatif yang ada kemudian ditetapkan rencana kegiatan terkoordinasi yang meliputi langkah-langkah "Optimasi sumberdaya lokal dalam rekayasa teknologi peternakan dan veteriner ", dengan tujuan mewujudkan : strategi penelitian (Balitnak) dalam sistem agrobisnis (terpadu) yang dapat mengliasilkan, teknologi terapan (biaya murah) untuk menciptakan sistecn usaha tani, agrobisnis, agroindustri, ekonomi pedesaan yang efisien dan berkesinambungan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya lokal yang optimal seiring dengan pemberdayaan sumber daya masyarakat pengguna yang profesional. MATERI DAN METODE Data dan fakta Perekonomian di daerah pada umumnya diwarnai oleh kegiatan-kegiatan produksi di bidang pertanian yang luas, di samping usaha lain produksi balian galian industri kecil, kerajinan clan perdagangan/jasa dan lain-lain . Bidang pertanian tenitama peternakan masih merupakan andalan utama mata pencaharian sebagian rakyat di pedesaan, terutama bagi masyarakat miskin. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada terutama dililiat dari Was lahan yang tersedia dan kondisi yang relatif kurang menguntungkan seperti curah hujan, lalian kering yang cukup luas, dan usaha lain yang tradisional, serta belum dipandu oleh teknologi terapan yang mantap. Kondisi petani pada umumnya, dalam keadaan kurang pengenasan, ketrampilan dan adanya sikap serta perilaku yang kurang dinamis ; lemahnya permodalan; sempitnya lahan garapan ; terbatasnya lapangan kerja, balikan boleh dikatakan belum adanya lapangan kerja di pedesaan; skala usaha masih sangat kecil . Belum lancarnya anis informasi dan pelayanan serta lemahnya daya aksesibilitas dalam pengembangan usaha, maupun penyerapan inovasi tekmologi maju, tehnologi peternakan dan veteriner. Mulai Repelita VI dilancarkan program khusus, yaitu program tambalian, di samping program yang telah ada yang juga antara lain tertuju pada rakyat lapisan bawah . Program ini akan berupa Inpres Desa Tertinggal . Inpres ini dimaksudkan untuk meningktkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Melalui proses ini akan dipadukan programprogram sektoral maupun regional yang mencakup pengentasan kemiskinan tersebut, sehingga secara efektif akan berdampak bestir terhadap penanggulangan kemiskinan . Berkaitan hal tersebut, di daerah-daerah pada unumya telah pula dilaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan, sebagai realisasi program pengembangan kawasan terpadu, program pengembangan wilayah terpadu dan program pengembangan sektoral dan ternak Banpres . Upaya ini adalah merupakan wujud dari pningkatan pelayan masyarakat dan usalia-usaha pengembangan produksi unggulan di desa-desa . Sejalan dengan data dan fakta keadaan sekarang, maka upaya yang perlu ditingkatkan kinerjanya, antara lain mencakup keadaan yang menghambat dan memanfaatkan hal-hal yang mendorong. Peningkatan kinerja ini meliputi kinerja aparatur, swasta dan masyarakat, sebagai pelaku pembangunan .

Seminar Nasional Peternakan don Veteriner 1993

Gambaran keadaan yang diinginkan Gambaran keadaan yang diinginkan adalah merupakan sasaran yang dapat dicapai dengal upaya-upaya tertentu dalam waktu tertentu, meliputi meningkatnya pendapatan perkapita melalu sub sektor peternakan clan sektor lain yang terkait, dengan cara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peningkatan penyelenggaraan karang gizi (pemanfaatan lahan pekarangan) dalam rangk optimalisasi peranan sumberdaya lokal clan teknologi peternakan . Peningkatan permodalan usaha (bantuan permodalan kepada petani miskin) berupa ternak . Peingkatan bantuan sosial produktif (jumlahnya clan penerimaannya yang berupa ternak). Peningkatan penyediaan bibit tanaman pakan ternak di desa-desa . Peningkatan proteksi clan perlakuan teknis budidaya ternak . Peningkatan pengamanan clan pemberantasan penyakit hewan . Peningkatan pengembangan usaha budidaya ternak (ternak sapi potong, sapi perah, dombo kambing clan unggas) . Peningkatan pembentukan clan pembinaan kelompok masyarakat sebagai kelompok sasaran . Peningkatan pembinaan kualitas SDM yang terkait, baik sebagai aparatur maupun kelompo : sasaran/masyarakat .

Dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan petani miskin yang clibantu oleh Pemerintah sepen tersebut di atas diharapkan kinerja petani semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingg diperoleh keadaan yang diharapkan oleh para petani/penduduk miskin, clan Pemerintah daera setempat antara lain adalah 1. 2. 3. 4.

Terseclianya sarana clan prasarana ekonomi meningkat, Terseclianya modal produktif petani yang berkembang dari waktu ke waktu, Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan clan sikap masyarakat miskin yang bertambalt baik . Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan clan perilaku aparatur yang semakin mantap, sebagj sumber daya yang proposional, 5 . Terwujudnya ilmu pengetahwan clan teknologi yang membuclaya di desa serta meningkatny inovasi teknologi tepat guna, teknologi peternakan clan veteriner (efisiensi usaha), 6. Terwujudnya koordinasi dan perencanaan pembangunan peternakan menjadi lebih matanl pelaksanaan yang tepat clan pengamanan yang ketat, 7. Terwujudnya tingkat pendapatan petani/nasyarakat miskin, semakin meningkat dari hari k hari berikutnya, yang pada akhirnya penduduk miskin dapat menolong dirinya scndiri, 8. Tercapainya jumlah petani/masyarakat miskin menjadi berkurang dari taluin ke talum . 9. Terciptanya perencanaan dan pelaksanaan IDT yang lebih mantap, 10. Terciptanya kepemimpinan aparatur Pemerintah (peternakan) yang handal, yang mamp menerapkan fungsi-fungsi manajerial secara profesional (manajer yang profesional) dan beba pengaruh budaya ewuh pekewuh dan KKN. Identifikasi penghambat clan kekuatan pendorong Identifikasi kekuatan penghambat (threatlweakness) Dalam upaya pengentasan kemiskinan (di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur) melah kegiatan-kegiatan khusus di bidang pembangunan sosial desa clan pcrtanian dalam arti lw (tanaman pangan, perkebunan, peternakan clan perikanan), dalam lial sektor sektor peternaka yang sesuai dengan data clan fakta. Pemerintah daerah menghadapi beberapa faktor penghamba

864

Seminar Nosional Peternakan don Veteriner 1998

Dari sejumlah faktor penghambat yang ada, setelah diidentifikasi ditemukan faktor-faktor penghambat yang potensial, antara lain adalah : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m)

Kurangnya jumlah petugas secara kualitatif Kurangnya pengetahuan dan trampilnya petugas dinas terutama di tingkat kecamatan, level grass) Terbatasnya fasilitas kerja clan bertambahnya pengangguran Rendahnya kemampuan clan modal petani, menajamnya kemiskinan Terbatasnya luas lahan usaha tani Kurangnya bibit unggul yang tersedia (ternak maupun tanaman pakan ternak) Pengetahuan, ketrampilan clan sikap petani yang masih rendah Tidak adanya jaminan harga pemasaran hasil, serta kurangnya informasi pasar (fluktuasi harga tidak menentu) Belum efektifnya peranan lembaga-lembaga sosial, ekonomi/swadaya di tingkat pedesaan dalam mcnunjang kegiatan usalia tani, lebih-lebih dalam situasi krisis moneter ini Belum meluasnya penerapan teknologi maju di lapangan, termasuk optimasi sumberdaya lokal dalam rekayasa teknologi peternakan Belum efektifnya koordinasi clan perencanaan yang bersifat lintas sektoral Masih terdapatnya pemimpin sebagai tenaga penggerak yang belum profesional (pengaruh budaya ewuh pekewuh clan KKN ?) Masih terdapat sumberdaya manusia yang terkait, belum profesional .

Identiftkasi kekuatan pendorong (strengthlopportunity) Daftar kekuatan-kekuatan pendorong pada keadaan sekarang. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tersedianya institusi pendukung pengembangan teknologi maju, dan semangat petani untuk melakukan usaha Adanya dukungan dan arah yang sama dari berbagai program sektoral, scperti program IDT, ternak Banpres, program terpadu, PWT dan PKT Adanya hubungan kerja kemitraan antara Pemerintah dengan swasta/koperasi clan kelompok sasaran terutama yang mengarah pada jaminan pemasaran, penyediaan modal, sarana clan bimbingan teknis/teknologi terapan . Semangat membangun masyarakat yang cukup besar yang didukung oleh adanya kemantapan kamtibmas clan kondisi kesehatan masyarakat yang cukup memadai . Potensi lahan masih memungkinkan dilakukan adanya peningkatan produksi peternakan dengan teknologi maju (dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan) merupakan peluang bagi pengembangan teknologi peternakan clan veteriner Peraturan perundangan tentang kemitraan di bidang Agro a.l . : SK Mentan No. 572/ 96, tentang Juklak Pembinaan Peternakan Ayam Ras, PP No. : 44/97 tentang kemitraan, SK Mentan No. 940/97 tentang pedoman kemitraan Usalia pertanian clan SK Mentan No. 944/97, tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usalia Pertanian . PEMBAHASAN

Analisis Mulai Repelita VI telah dilancarkan program khusus yaitu program tambalian di samping program pembangunan yang telah ada dan dmamakan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) . 865

Seminar Nasional Peternakan dan Vetenner 1998

Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di des tertinggal . Melalui Inpres ini akan dipadukan program sektoral ataupun regional yang mencakul desa-desa tersebut, sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulanga kemiskinan dengan tujuan adalah: 1. 2. 3. 4.

Memadekan gerak langkah semua intansi clan lembaga pemerintah, masyarakat dan duni usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Membeka peluang bagi penduduk miskin didesa tertinggal untuk dapat meningkatkan tara hidupnya dengan cara menciptakan clan memperluas lapangan kerja produktif melalu peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa-desa tertinggal, Mengembangkan, meningkatkan clan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskii melalui penyediaan dana bantuan khusus, Meningkatkan kesabaran, kemauan, tanggimgjawab, rasa kebersamaan, harga diri clan percay; diri masyarakat, serta meningkatkan penetapan teknologi terapan di sektor pertanian, sul sektor peternakan.

Dengan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Inpres tersebut di atas, untuk mempertega sasaran yang akan dicapai, dalam pelaksanaannya Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengai BAPPENAS, telah menetapkan sasaran pelaksanaan Inpres tersebut, antara lain : untul meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualita sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dal pemantapan kelembagaan usaha bersama mereka . Program IDT ini dimaksudkan pula untul menanggulangi situasi clan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan (DDN-BAPPENAS 1993). Dampak yang diharapkan oleh pemerintah dalarn penetapan penanggulangan kemiskinan in adalah penguatan ekonomi penduduk miskin, melalui (1) Peningkatan kualitas sumber dayi manusia, (2) Pengembangan permodalan, (3) Pengembangan peluang kerja clan berusaha, (4 Penguatan kelembagaan kelompok penduduk miskin (kelompok sasaran untuk memudahkaj transformasi teknologi terapan . Sebagai suatu gerak pelaksanaan program IDT di daerah-daerah dalam pelaksanaannya hares ada semangat kebersamaan baik dalam penanggulangan kemiskinal itu sendiri maupun kebersamaan dalam memberi kesempatan berpartisipasi kepada masyaraka dalam pembangunan, tenitama bagi penduduk miskin sendiri . a)

b)

c) d)

866

Untuk berhasilnya upaya berpartisipasi, maka perlu dilakukan pendekatan kepada mereki dalam wujud kesunggulian, ketekunan, keuletan clan kesabaran serta sikap jajaran aparatu pemerintah daerah yang berkepribadian pengabdian, kejujuran, bertanggung jawab, disiplin adil clan benvibawa, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat . Untuk itu khusus Pegawai Dlnas Peternakant Tingkat I sampai dengan Tingkat Kecamatan (sebaga ujung tombak/level grass) diliarapkan Berkepribadian Pancasila clan diliarapkan yang berkemampuan kerja yang dapat mewujudkat pegawai negeri yang profesional, yaitu pegawai yang berorientasi pada pengabdian pad, pemerintah clan masyarakat, benvawasan luas clan berinisiatif, memiliki sikap clan pribad yang mantap clan dapat bekerja dengan cepat, tepat clan akurat, serta berhasil baik dal memuaskan . Menambali wawasan clan cakrawala dalam melaksanakan tugas clan tanggung jawabnya dalan mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan peternakan . Mewujudkan pola berpikir yang sama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Meningkatkan motivasi clan semangat kerja, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengar,


demikian pendidikan dan pelatihan pegawai adalah sangat penting artinya,

karena bertujuan

untuk : Melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri yang meliputi pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan ketrampilan (LAN, 1992) . Apabila

tuntutan

terhadap

kebutuhan

yang

pegawai

trampil

clan

profesional

dalam

mendukung tercapainya pembangunan di bidang peternakan di Propinsi Dati I tersebui, dikaitkan dengan

kebutuhan tuntutan pelayanan yang

mengkaitkan

manajemen

penerapan

pelaksanaan yang

tepat

clan

semakin

modern,

pengawasan

meningkat,

yaitu

yang

dukungan

ketat.

Dengan

maka

sudah barang

perencanaan demikian

yang

jelas

tentu

matang

memerlukan

kelengkapan pendukung aparatur yang profesional (dengan ciri) sebagai berikut : (1) Mempunyai wawasan yang bersifat global, karena manajmen modern tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara; (2) Berpikir menganalisis dan mengambil keputusan sesuatu cepat clan tepat. Dengan adanya sistem informasi yang canggih,

data yang

akurat

maka

hanis cepat berpikir, cepat

menganalisis, mengambil keputusan dan tindakan yang cepat; (3) Mengacu kepada pendekatan

sistem, berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan clan pengawasan antar sektoral dari tingkat

tertinggi sampai kepada pelaksana yang menghadapi

masyarakat ; (4) Berorieniasi

prospektif,

melihat keadaan sekarang serta memanfaatkan apa yang telah terjadi pada waktu yang lalu (LAN,

1993) .

Semakin jelas diungkapkan bahwa

keberhasilan

pelaksanaan program

kemiskinan melalui pembangunan peternakan di daerah-daerah Dati

I,

penanggulangan

keberliasilannya akan

ditentukan oleh kemampuan ketrampilan clan profesionalisnie aparat peternak di daerah tersebut, bersama-sama swasta dan masyarakat . Ini berarti, dituntut, untuk bekerjasama dengan

bahwa pegawai Dinas Peternakan Daerah

swasta, dan instansi

terkait secara

efektif dan efisien.

Dayaguna atau efisiensi mutlak perlu dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah . Baltkan di samping sebagai pegangan, dayagtma sekaligus menlpakan salah satu

sasaran dalam pembangunan administrasi . Dayaguna dikatakan mutlak perlu dijadikan sebagai

pegangan clan sasaran karena menlpakan kenyataan administratif bahwa dalani kegiatan-kegiatan penyelenggaraan atau operasional, tidak ada satu organisasi pun juga yang tidak dihadapkan kepada suasana kelangkaan dalam berbagai ltal (SIAGIAN,

1989) . Aparatur yang berhasil guna

adalah aparatur yang mampu menghasilkan karya nyata. Berarti aparatur penierintah diharapkan tidak hanya mampu berpikir secara rasional clan inengliasilkan konsepsi-konsepsi yang matang, akan

tetapi

juga

pada

tingkat

operasional

nianipu

berkarya

sedemikian

rupa

sehingga

menghasilkan karya konkrit dan nyata serta yang dapat dinikmati oleli masyarakat luas . Faktor pegawai sebagai sumber daya manusia, sebagaitnana penulis kelnukakan tersebut di atas,

mempunyai

arti

penting

dan

ntenentukan

dalam

mewujudkan

tujuan

pembangunan .

Kenyataan ini tidak bisa dimungkiri dan tidak bisa direkayasa, karena bagaimanapun juga berhasil atau tdak berhasilnya pelaksanaan tugas tugas pokok clan fungsi Dinas Peternakan, sebenarmya

tergantung kepada manusia pelaksana (baik sebagai peminipin, staf niaupun peternaknya) . Jika

diterima pendapat yang mengatakan bahwa manusia, logis pula untuk Inenerinia pendapat bahwa investas terpenting yang dapat dan mungkin dilakukan oleli suatu organisasi adalah investasi insani

(SONDANG P .

SIAGIAN,

1989) .

Nanum

demikian

pentingnya manusia dalam manajemen, Apabila pimpinan

perlu

diperhatikan

bahwa

me-manage-nya kurang

betapa

tepat bisa

menimbulkan dampak negatif (FX. SOGDJADI, 1993) . Lebili lanjut dikatakan bahwa kepemimpinan

(Leadership) menpakan inti dari pada iuanajenien . Kepeminipinan nienipakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat-alat lainnya dalain suatu organisasi . Demikian

pentingnya peranan kepemimpinan dalant usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dapat

867

6e»tinar Nosional Peternakan dan Veteriner 1998

dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki, oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi itU (SONDANG P . SIAGIAN, 1989). Untuk mencapai tingkatan Sumber Daya Manusia dan kepemimpinan yang proposional, perlu adanya dukungan manajemen modern. Sedangkan manajemen modern itu dipengaruhi oleh faktor - faktor sebagai berikut : Faktor sumber daya manusia a)

b)

Dalam rangka mcncapai tujuan organisasi sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting bila dibandingkan dengan sumber-sumber organisasi lainnya . Sumber-sumber lain seperti uang, material, mesin dan lain-lain tidak banyak artinya hilamana unsur Sumber Daya Manusia yang mongelolanya kurang memiliki profesionalisme yang tinggi . SDM dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu SDM aparatur dan SDM non aparatur atau masyarakat 1)

2)

SDM aparatur mempunyai kedudukan yang sangat penting karena mereka sckaligus melaksanakan fungsi sebagai pentmus, perencana, pelaksana dan pengawas kegiataq pembangiman . Untuk itu SDM aparatur pemerintah hanis mempunyai kriteria bersih dan berwibawa . Tanpa aparatur pemenntah yang bersih dan benvibawa maka bagaimanapun baiknya konsep manajemen modern tidak akan membawa hasil yang optimal . SDM masyarakat, akat memegang peranan penting karena pada dasarnya pembangunaii tidak akan bcrhasil apabila tidak ada partisipasi masyarakat.

SDM aparatur dan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, yang memperole bantuan dana IDT, apabila tidak diperliatikan mutunya, maka bantuan IDT untuk barang moda~ (pola produktif) akan benibali mcnjadi barangng konsumtif (pola konsumtif) . Kalau SDM (aparatur swasta dan masyarakat ) tetap tidak mcndapat perhatian, maka keadaall kemiskinan akan lebih tajam dan memberatkan negara, karena terpaksa hanis mengeluarkan dana untuk penyaluran bantuan sembako. Dalam kaitannya dengan aparatur pemerintah ada dua hal yang perin mendapat perhatian utama dari seorang pimpinan yaitu masalah pembinaan sumber daya manusia clan pengambil keputusan Sistem informasi a) b) c)

86 8

Informasi merupakan kebutuhan mutlak bagi manajemen baik untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan . Untuk itu suatu organisasi akan dapal bcrf ingsi dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai . Informasi hendaknya jangan hanya dimiliki oleh pemimpin tingkat puncak saja tetapi perlu didistribusikan kepada seluruli jajaran yang ada dalam organisasi. Tanpa memiliki informasi, pegawai tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sistem informagi manajemen yang efisien clan efektif hanya dapat diwujudkan apabila ada kerjasama yang baik antara unit penyedia informasi dengan pimpinan/pengguna informasi, penggunalah yang paling mengetaiuu informasi yang dipcrlukan . (DR . J.B. Kristiadi Penerapan Manajemen Modern : 13)


Pemecahan masalah Dalam mengatasi permasalalian yang ada scat ini perlu disusun konsepsi kebijaksanaan yang strategis, sebagai langkah pemecalian masalah yang secepatnya antara lain :

1 . Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik sebagai aparatur maupun non aparatur

diantaranya adalah: A. Penempatan aparatur yang berkualitas, the right man on the right place, sehingga diperoleh SDM yang handal, dapat dipercaya dan mandiri, berkinerja bermental baik dan penuh dengan percaya diri. B. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mcningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diperoleh kemitraan pemerintah (Dinas Peternakan) dengan swasta dan masyarakat petani dengan upaya-upaya sebagai berikut a) Melgkukan berbagai penyederlianaan deregulasi lanjutan di bidang peternakan dalam skala usaha dan perijinan, agar pelayanan dapat dilakukan lebili cepat, mudah dan legal (One Way service) sehingga tercipta iklim usalia yang kondusip dalam menghadapi tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskman dan pemerataan pembangunan pada Pelita VII . b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kurang mampu dan pembentukan serta pembinaan kelompok, melalui kursus-kursus teknis peternakan, agar nantinya kelompok dapat melayani anggotanya . c) Pembinaan masyarakat peternak menuju peternak yang mandiri, berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja serta dapat sebagai mitra usalia d) Memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah tentang efisiensi investor pada kapital intensip tidak kepada impor intensip. e) Usaha butir a, b, c, d, diharapkan akan mampu merubah pelayanan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah (Dinas Peternakan), lambat laun dapat beralih kepada masyarakat itu sendiri, melalui kemitraan dengan swasta, KUD, kelompok masyarakat dan BUMN / BUMD. f) Memperkuat peranan kelompok petani (miskin) yaing mendapat bantuan melalui pembinaan teknis beternak dan asas kebersamaan, agar ternak yang dimiliki dapat bcrsifat sebagai modal usaha dan dapat dikembangkan, melalui " Optimasi Sumberdaya Lokal dan Teknologi Peternakan 2. Meningkatkan upaya kemitraan Pemerintah dengan swasta sehingga mencakup kemitraan keseluruhan komoditi usalia peternakan serta niengembangkan bentuk-bentuk kemitraan yang telah ada, dan didukung dengan inplementasi tehnologi terapan . 3. Mensinkronisasikan antara program sektoral dengan program-program daerah, dalam kaitannya memanfaatkan program-program yang searah dengan pembangunan peternakan dalam penanggulangan kemiskinan . 4 . Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Dinas/Instansi dan lembaga-Icmbaga penclitian yang terkait . 5 . Meningkatkan bimbingan kepada petani miskin dalam bentuk paket bantuan ternak, sebagai modal awal, dengan tujuan tentiviudnya kemandirian petani/masyarakat . 6 . Meningkatkan perbaikan administrasi dan manajemen, yang mengatasi kepada penerapan manajemen modern, pada jajaran Dinas Peternakan, yang didukung oleh sistem informasi dan sumberdaya manusia serta kepemimpinan yang profesional .

869

SeminarNo.sionalPeternakan don Veteriner 1998

7.

Menciptakan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang proposional yaitu yang bercirikan penerapan manajemen modern dan bebas pengaruh KKN korupsi, kolusi, nepotisme Antara lain a) Berasaskan keterpaduan dan partisipasi (share), kepedulian (care) dan keadilan (fair). b) Melaksanakan komunikasi dua arah secara vertikal, horisontal, diagonal dan sektoral, karena hubungan kerja semakin Was (flow of relationship) dan memperbanyak kelompok sasaran (target group) . c) Menjadikan pelayanan kepada masyarakat yang baik sebagai tujuan, schingga perlu senantiasa pelayanan itu diperbaiki . d) Menggunakan piranti-piranti manajemen yang tepat guna, relevan dengan situasi din kondisi lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kinerja . e) Melakukan tugasnya dengan perencanaan yang mating, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat . fl Bertindak yang rasional, akurat, cepat, transparan dan mengutamakan hasil (out put) yang optimal . 8. Melaksanakan secara murni dan konsekuen konsepsi kebijaksanaan Pemerintah terhadap SDM sebagai aparatur, yang tertuang dalam Peraturan Peinerintah Republik Indonesia NO. 14 tahun 1994 tenting PENDIDIKAN dan PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL; yaitu g) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau pendidikan dan latihan Pra Jabatan Kepribadian (LPJK) . h) Pendidikan dan Latihan dalam Jabatan yaitu Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Tehnis . 9. Meningkatkan kemampuan masyarakat, tenitama masyarakat pedesaan dan daerah-daerah tertinggal untuk berproduksi, melalui penataan lembaga sosial dan ekonomi serta perluasan diversifikasi dan intensifikasi usaha di bidang peternakan dan usaha tani. Ditingkatkannya diklat tehnis (subtantii) agar sumber daya yang ada, dapat semakin diperhatikan dan didayagunakan bermanfaat dalam peningkatan pemerataan pendapatan dan pembangunan, utamanya dalam penanggulangan kemiskinan . 10 . Memberdayakan Sumber Daya Manusia (petani/peternak), Lembaga-lembaga/organisasi yang ada dani Sumber Daya Lokal di :pedesaan dengan demo unit tehnologi terapan sebagai paket pendidikan Hal ini untuk mempercepat usalla produktip, melalui peran lembaga/organisasi masyarakat sampai dengan kelompok sasaran . Selanjutnya kelompok petani/peternak, sebagai kelompok sasaran pembangunan, di tingkatkan dayagunanya menjadi bentuk kooperasi yang berguna : " Untuk memperkuat fungsi "Lumbung Deso" menjadi multi fungsi . " Untuk merangsang perkembangan demo unit tehnologi terapan di segala komoditi, dengan memberdaayakan Sumber Daya Lokal. Dari demo-demo ini yang berkembang baik (dinfai baik) diberi hadiah bantuan "modal produktip" . Sedangkan segala jenis perlombaan, ditiadakan, dan semua jenis perlombaan diaralikan kepada penilaianperkembangan : paket pendidikan (demo-unit) tersebut . Olch karena itu agar semua dani pembangunan di pedesaan, tenitama sektor agro dan industri, hendaknya diaralikan menjadi "modal produktif bagi masyarakat desa. Disamping itu, diharapkan setiap Balai Penelitian di bidang agro dan perindustrian, mempunyai desa binaan di bidang tehnologi terapan .


KESIMPULAN Kesimpulan 1.

2.

3.

4.

5.

Akibst kemajuan dari Pelita V PJP I,.dan pengaruh globalisasi serta perkembangan IPTEK maka pelaksanaan Pelita VI PJP II penuh dengan peluang dan kendala, karena pembangunan Indonesia semakin terkait dengan perkembangan Internasional, lebih-lebih dalam keadaan krisis ini . Dslam rangka pelaksanaan Pelita VI PJP II, titik berat pembangunan adalah perabangunan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber deya manusia clan pemberdaya yang tetap bertumpu pada TRILOGI PEMBANGUNAN . Dcngan demikian, maka manusia menjadi sumber daya yang utama dalam menggerakkan clan mendayagunakan sumbersumber daya yang lain, "Sumberdaya Lokal dan Tehnologi Peternakan", yang kondosip lebih-lebih dalam krisis moneter ini, dituntut peran SDM yang profesional . Kessn umum clan menunjukkan bahwa kualitis SDM di Indonesia masih diwarnai kecenderungan pesimisme, pasif, kerancuan tata pikir, sikap-sikap independen, kurang harga diri dan serangkaian sikap-sikap yang menguntungkan untuk modernisasi . Yang menarik perhatian adalah ternyata penampilan yang kurang baik ini terdapat pada tiap !apisan masyarakat . Tentu tidak semua bersifat demikian (terserang wabah kerawanan mentalitas), tetapi manusia tangguh (profesional) yang tidak terjangkit wabah, jumlahnya belum memadai . Sebagai ciri manusia modern (yang profesional) pada abad ini yang menonjol adalah telah terciptanya beraneka ragam organisasi . Segala segi kehidupan dicapai dengan memanfaatkan organisasi . Artinya karena frequesi clan jenis tujuan, keiginan, citacita, harapan, maka. tidak seorangpun yang dapat memperoleh tingkat kepuasannya tanpa menggunakan jalur organisasi . Itulah sebabnya manusia modern sering disebut manusia organisasional, dan mamisia organisasional itu yang menjadi fokus analisis pendekatan administratif Psda umunya para ahli ekonomi yang semata-mata memandang manusia sebagai alat produksi bahkan disejajarkan dengan uang, itu adalah pandangan yang keliru. Betapapun besarnya modal yang dimiliki dan berhasil dikeiiibangkan, itu adalah tetap benda mati dsn hanya mempunyai makna apabila digunakan dan dikelola oleh manusia . Olch karena itu muncul istilah ekonomi yang benvajah kemanusiaan . Berarti, dewasa ini semakin disadari bahwa modal clan tehnologi akan ada artinya apabila perhatian yang lebili besar di kepada SDM yang mengelota modal dan pengguna teknologi tersebut. Melaksanakan lanjutan deregulasi ; penerapan manajemen modern, meningkatkan pelayanan umum, bimbingan/pembinaan/tranfer teknologi inovatif dan permodalan kepada masyarakat, dalam usaha menciptakan partisipasi masyarakat dan kemitran pemerintah dengan swasta, untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan pendekatan masyarakat sekaligus mengatasi dan menanggulangi krisis moneter ini, senuta diperlukan SDM yang profesional .

Saran 1.

Kebijsksanaan Pemerintah yang dilaksanakan melalui GBIN clan tahapan Pelita yang dianggari melalui APBN hendaknya memperhatikan secara serius terhadap pembinaan kualitas SDM, dengan ditandainya : pengalokasian dana APBN, APBD I / II untuk pembiayaan Pendidikan clan latihan administrasi, tehnologi tinggi dan agroindustri, Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, mungkin sekarang merduduki rangking ke- 4 dunia

87 1

Seminar Nosional Peternakan dan Veteriner 1998

2.

3.

4.

5.

6.

Pola pikir kemitraan harus diaralikan ke patnership dalam cakupan permodalan, transfer tehnologi clan ketrampilan, serta pemasaran produksi . Bentuk-bentuk kemitraan yang ada perlu disempurnakan clan dikembangkan ; antara lain : bapak angkat, Pola PIR, join-venture, pangan, kredit lunak/tanpa bunga, marobati, revolving, bantuan modal/tranfer tehnologi, perlindungan (yang besar melindungi yang kecil ) clan lain-lain yang saling menguntungkan (kemitraan yang mantap dan profesional ). Sumber Daya Manusia sebagai aparatur, yang mengemudikan jalannya pemerintah dan pembangunan, haruslah profesional clan diharapkan : a) Mampu menyusun atau mengformulasikan kebijaksaan clan strategi tingkat nasional, lintas sektoral, lintas daerah yang bobotnya dapat dipertanggung jawabkan dari sudut prinsip-prinsip manajemen pengembangan Hum dan tehnologi. b) Mampu menjabarkan kebijaksanaan Pemerintah ke dalam rencana program pembangunan jangka paujang dan sedang dengan dilandasi pola pemikiran yang luas, komprehonsif c) Mampu memimpin pelaksanaan program pembangunan secara profesional yang selaras dengan asas-asas kepetuimpinan clan manajemen yang mampu merangsang kegairahan kerja bawahan. d) Selaku staf harus mampu menyusun gagasan pembaharuan dibidang administrasi clan dalam rangka pemecahan masalah secara konseptual, obyektif, tepat, terintegrasi clan bijaksana . e) Berkepribadian manajemen atau peinimpin yang berkualifikasi pembina strategi clan kebijaksanaan, serta staf dan pimpinan Negara/pemerintahan tingkat atas yang, berorientasi kepada pelayanan, pengayotnan clan pengembangan partisipasi masyarakat, berpola pikir yang dinamis clan bernalar, menghindarkan sikap clan pandangan berkotak kotak baik untuk sektor inaupun antar profesi, inaupun antar satuan dalam lingkungan pemerintah, sebagai-satu organisasi dalam melaksanakan tugas unntm Pemerintah dan pembagunan . Mungingat junilah penduduk Indonesia yang cukup besar clan kualitasnya subagai Sumber Daya Manusia belum memadai, maka andalan atau basis pertumbuhan ekonomi, termasuk peranan ternak ; perlu dipikirkan, apakah dengan basisnya hanya mengandalkan industri sebagai basis, seiring dengan industri manufacture. Kecenderungan investor dalatn negeri yang menanamkan modalnya di kawasan barat Indonesia clan bahkan ke luar negeri, perlu dikembalikan kepada tanggung jawabnya terhadap Bangsa dan Negara, agar kecenderungan itu dirubah menjadi : menanarnkan modalnya di kawasan titnur Indonesia clan daerah-daerah tertinggal lain, yang berbasis agro, agar tercipta terutama di daerah transmigrasi . Untuk meringankan beban, karena krisis global, maka pemerintah perlu segera melaksanakan transmigrasi secara besar-besaran, dibarengi dengan ternak clan tehnologi inovatif di segala sektor, guna menanggulangi clan mencegah krisis global . DAFTAR PUSTAKA

ANONIMOUS . 1993 . GBI-1N . Ketetapan-Ketetapan MPR . Penerbit Bumi Aksara. ANONIMOUS . 1994 . Peraturan Petnerintali tentang Pendidikan dan Jabatan PNS. ANONIMOUS . 1994 . Repelita VI . Penim Percetakan Negara RI, Jakarta. ANONIMOUS . Instniksi Presiden No . 5/1993 . Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan .

872


ANONIMGUS . Pidato Presiden 16 Agustus 1983 Di depan DPR . KRISTIADI, J .B . 1994 . Penerapan Manajemen Modem, Diklat, Silabus Sespanan Promosi IVA, Jakarta. KusumAATMADJA, S . 1992 . Kemitraan dalam Dunia Usaha dan Profesi . LEMBAGA ADMINISTRASi NEGARA . 1993 . Manajemen Modem Menyongsong PJPT II, Jakarta . NAISBITH, J . dan PATRICIA ABuRDANE . 1990 . Megatrend 2000 . Penerbit Bina Rupa Aksara . NOORSYAMSA, DJ. 1994 . Fonnat Bant Pelanyanan Umlun . LAN-RI, Jakartat. OSBORNE, D . and TED GAEBLER . 1992 . Reinventing Governient, Adison Wesley Publishing Company Inc . SOEJADI FX . 1992 . Analisa Manajemen Modern, Gunung, Jakarta. SONDANG P. SIAGIAN . 1992 . Manajenien Sumberdaya Manusia, Gunung Agung, Jakarta . SuGANDHA, D ., WA . 1991 . Koordinasi Alat Peniersatu Gerak Administrasi, hitenuedia, Jakarta . SuKIRNO, S . 1986 . Beberapa Aspek dalam Persoalan Penibangunan Daerah, Jakarta .

TANYA JAWAB Beriajaya : Pengendalian impor . Apakah hanya daging yang dikurangi impor atau ada yang lain seperti pakan ? H.A.S . Boediatmodjo : Impor seperti daging, perlu diimbangi impor bakalan dan bibit . Impor pakan tetap, kecuali produk daging dan kedelai dalam negeri Inencukupi . Sutijono P. : Presentasi tadi nampaknya dalam rangka mewujudkan nlasyarakat madani pasca krisis dewasa ini kalau ya, bagaimana sebenamya memikirkan peternakan kita yang masih di awang-awang ini (jalan keluarnya ?) H .A.S . Boediatmodjo : Peternakan rakyat yang kita selamatkan selaras dengan pemberian pembinaan peternak skala besar . Tujuan peningkatan dan pemerataan pendapatan petani peternak/masyarakat .

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA OPTIMASI SUMBER DAYA LOKAL DALAM REKAYASA TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN VETERINER UNTUK EFISIENSI USAHA

Recommend Documents