STRATEGI NASIONAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PENGURANGAN KEMISKINAN TAHUN 2019
Rahma Iryanti Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jakarta, 11 Februaru 2016
TARGET PEMBANGUNAN TARGET PENGANGGURAN (%) Kondisi Terkini NAWACITA
TPT
2015
2019
RPJMN 2019
8,00
TPT
7,14
7,00
6,18 %
4,0-5,0 %
4,0-5,0 %
Target RPJMN
6,56 6,00
6,18 6,14 6,25 5,94
5,00
Tk. Kemiskinan
5,0-5,3
5,2-5,5
4,00
11,13%
5,0 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7-8 %
TARGET KEMISKINAN (%) 14 12
Target Pembangunan akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi padat tenaga kerja, dan inflasi terkendali
13,33
12,49
11,66 11,47
11,13 10,96
10
9,0-10,0
8 Persentase penduduk miskin (September)
6
Target RPJMN
8,5-9,5
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dalam lima tahun terakhir penurunan penduduk miskin hanya setengah dari periode sebelumnya... Penduduk miskin turun sebesar 4,08 juta jiwa
36
Penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta jiwa
32
35 31
34 33
35,1
30
32 31
31,02
30
31,02
29
28,59
28
29 28
27
2005
2010
2010
2015
Sumber : BPS
Periode 2005-2010, penduduk miskin berhasil diturunkan dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 816 ribu jiwa per tahun. Dalam periode ini, investasi pada sektor industri diperkirakan dapat menurunkan kemiskinan di wilayah perkotaan minimum 0,04%. Demikian juga, investasi pada sektor pertanian diperkirakan dapat menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan minimum 0,09% Periode 2010-2015, penduduk miskin berhasil diturunkan dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 486 ribu jiwa per tahun.
3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 1970-2015 70
laju penurunan kemiskinan signifikan Tingkat kemiskinan menurun, namun lajunya melambat
33,3
26,9
40,1
30
23,43 28,6
20
21,6
10
18,41
17,47
17,4
13,7
24,2
19,14
17,42
16,66
18,2
15,1
16,58 14,15
15,97
17,75
15,42
12,49 13,33
11,3
11.13
11,47
11,66
10,96
2014
40
2012
50
Tahun Sumber : BPS
Pada tahun 1996 dilakukan perubahan metodologi penghitungan kemiskinan dengan metode baru yang meliputi perluasan cakupan komoditi dan keterbandingan antar daerah
Pada periode 2004-2015, Setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan 0,27% dari tingkat kemiskinan sebelumnya
2015
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1980
1978
1976
0
1970
Persentase Penduduk Miskin (%)
60 60
4
KONDISI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DESA KOTA 2014 Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh
Provinsi Papua perdesaan memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi namun memiliki tingkat pengangguran yang rendah
KEMISKINAN
Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran yang tinggi baik di kota dan desa namun memiliki tingkat kemiskinan yang rendah
-45
-40
-35
-30
-25
2014
-20
-15
2014
-10
-5
0
PENGANGGURAN
0,00
2,00
4,00
6,00
2014
8,00
10,00
2014
12,00
5
14,00
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LAJU PERTUMBUHAN PENGELUARAN RIIL PERKAPITA, 2008-2012 10
10
Perkotaan
Perdesaan
8
8 5,61
6
6 3,54
4
4 2
2008-2012 growth
2
2008-2012 growth Growth in mean
Growth in mean
0
0
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
Sumber : BPS-TNP2K
Pertumbuhan perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, namun ‘growth’ lebih merata di perdesaan Perkotaan – penurunan pertumbuhan antara %tile 20-30 perlindungan sosial Perkotaan – menanjak mulai %tile ke-30, 20% terkaya di atas rata-rata Perdesaan – menanjak mulai %tile ke-40, 25% terkaya di atas rata-rata Pembangunan perdesaan!
PERDESAAN>< PERKOTAAN Kesenjangan pembangunan desa dan kota dikarenakan urbanisasi desa kota yang menyebabkan penduduk penurunan jumlah penduduk desa yang dapat menghambat penurunan pertumbuhan ekonomi desa
konektivitas antara desa-kota dan • penyediaan layanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya; persebaran pusat pertumbuhan keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir
• diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa
optimalnya kerjasama antardaerah
• mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi 8
TRANSFORMASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015 - 2019 2010 - 2014 Klaster 1 Perlindungan Sosial
Klaster 2 STRATEGI PENANGGULANG AN KEMISKINAN
Pemberdayaan Masyarakat
Klaster 3
Transformasi Program Perlindungan Sosial Peningkatan Pelayanan Dasar
Sarana dan Prasarana Dasarhere Stage 3 text goes Peningkatan Pelayanan Publik
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk masyarakat miskin dan rentan
Pengembangan Mata Pencaharian Infrastruktur Pendukung Ekonomi
KUMKM Klaster 4 Program ProRakyat
Jaminan Sosial Bantuan Sosial
Stage 5 text goes here
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN Penyelenggaraan Perluasan dan Perlindungan Sosial yang Peningkatan Pelayanan Komprehensif Dasar
Penghidupan Berkelanjutan melalui Peningkatan kegiatan ekonomi penduduk
Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program, a.l: • Kartu Indonesia Sehat (KIS), • Kartu Indonesia Pintar (KIP); • Kartu Keluarga Sejahtera
Ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar
Sektor unggulan dan potensi lokal perlu dikembangkan
Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal diperluas
Penyuluhan penduduk miskin akan hak dasar dan pelayanan dasar
Akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro diperluas
Kelembagaan sosial (Standar pelayanan, sistem rujukan, data, dsb) diperkuat
Penguatan sistem pemantauan Kapasitas dan keterampilan dan evaluasi terkait masyarakat kurang mampu melalui penyediaan layanan dasar kualitas pendampingan kewirausahaan Optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif bagi masyarakat kurang mampu
(1) PERLIN DUNGAN SOSIAL PENDUDUK MISKIN ----- BANTUAN BANSOS NAMA
Raskin Beras/ Pangan
Kartu Indonesia Pintar
PKH Bantuan Tunai Bersyarat
KKS Bantuan Tunai
Kartu Indonesia Sehat
JENIS TRANSFER
Beras bersubsidi
Tunai
Tunai dan bersyarat
Tunai
Biaya pelayanan kesehatan gratis
SASARAN
JUMLAH PENERIMA
Murid dari Miskin dan Keluarga Miskin dan Miskin dan RT Miskin dan hampir hampir miskin Sangat Miskin hampir miskin hampir miskin miskin • 11.563.606 siswa SD/MI/sederajat 2,4 juta keluarga 86,4 tahun 2014, 15,5 juta RT (sd 2013) 88,4 tahun 2015 (2015 dan • 5.715.584 siswa 15,5 juta RT 3,5 juta keluarga (sd dan 96,4 Juta SLTP sederajad 2016) (2015) 2015-2016) orang (2016); 4.401.047 siswa SMA sederajad
JUMLAH BANTUAN
15 kg beras/bulan
LEMBAGA PELAKSANA UTAMA
Kemenko Kesra, BULOG, Kemendagri
Maksimum Rp2.800.000/tahun Rp 200.000/bln Rata-rata untuk 4 bulan Rp1.800.000/tahun Kemendikbud, Kemenag
Kemensos dan Kementrian terkait
Kemensos
Tidak terbatas
Kemenkes
CAKUPAN PENERIMAAN PROGRAM SOSIAL 2015
Cakupan Pendataan basis data terpadu
40%
Cakupan Program KIS (Kesehatan)
35,0 %
Cakupan Program Raskin, KKS (3bln 2015)
25,0 %
Tingkat kemiskinan, Sept 2015 (28,5 Juta Jiwa) Cakupan program PKH (bantuan tunai bersyarat)
11,13%
Jumlah rumah tangga di Indonesia
100% Penduduk
>10 %
12
Pencapaian Target Kemiskinan melalui Dampak Kebijakan antar Program -1,4% -0,2% -2,5% -0,2% -2,1% -4,8%
Raskin
Kupon Makanan
Bantuan Langsung Tunai Bersasaran Kekurangan Gizi
Kemiskinan
Sumber: Shingo Kimura, Direktorat Perdagangan dan Pertanian OECD
Dengan skema raskin saat ini (raskin subsidi) dampak pada penurunan terhadap tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 0,2% per tahunnya. Catatan: Bantuan langsung tunai bersasaran menurut penelitian lebih efektif menurunkan kemiskinan karena memberikan kebebasan kepada penerima manfaat dalam mengatur konsumsinya, sedangkan kupon makanan lebih efektif menurunkan prevalensi kekurangan gizi karena hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
(2). EFEKTIVITAS PERLUASAN LAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
Tujuan • Penguatan sistem dan kelembagaan dalam pemenuhan pelayanan dasar yang efektif dan efisien bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa) yang difokuskan pada perbaikan tata kelola, peningkatan akses dan kualitas, serta pemberdayaan masyarakat.
Penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah • Pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar; • Pengembangan sistem data real time dan terpadu di tingkat layanan dasar • Pengembangan mekanisme akuntabilitas sosial
JANGKAUAN PELAYANAN DASAR ISU UTAMA
14,6% Usia SMP tidak sekolah
50% Usia 0-17 th. Tanpa Akta Lahir
40% imunisasi tidak lengkap 31% persalinan tidak di faskes
44% air minum tidak layak 80% sanitasi tidak layak Sumber: Susenas, 2014
Amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah: 6 SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Terkait Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
2
1 Peningkatan tata kelola
Peningkatan akses dan kualitas
3 Partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan
PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM: Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan •
Pendekatan dalam melaksanakan program: 1. Pemahaman mengenai kompleksitas permasalahan kemiskinan dan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya. 2. Pengenalan sumber daya atau kekuatan yang dapat dikerahkan dan disinergikan dalam mengatasi kemiskinan secara lebih kompehensif dan berkelanjutan.
Prinsip Pengelolaan Program: 1. Target sasaran kepada rumah tangga miskin. 2. Pendekatan lima aset RTM (manusia, ekonomi, fisik, sosial, dan alam). 3. Pendampingan (CO/CD) yang intensif 4. Financial Institutions yang berbasis masyarakat/komunitas. 5. Kelengkapan usaha/kerja dan alternatifnya terutama saat terjadinya shock. 6. Perubahan perilaku RTM (saving/investasi). 7. Usaha berbasis potensi lokal 8. Livelihood support system (seluruh kegiatan saling melengkapi) 9. Penguatan kelompok (memperkuat kapasitas individu/rumah tangga) 10. Pelibatan masyarakat dalam berorganisasi dan pengambilan keputusan.
PERENCANAAN TERINTEGRASI: PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAAN
Kemen PDTT, Pemda
Kemen KUKM, Kemen PDTT
Kemenaker, Kementan, Kemen PDTT, Kemensos, Kemen KP
Ketepatan dalam penentuan target
Pendamping an Masyarakat Desa
Penyediaan sarana/ prasarana pendudkung kegiatan ekonomi
BPS-TNP2K, Kemen PDTT, Kemensos
Pendamping an Aparatur Desa
Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan -----------------------K
egiatan Ekonomi Produktif
Kewirausahaan
Keterampila n teknis untuk dapat bekerja
Lembaga keuangan berbasis komunitas
Kemendagri, Pemda
Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank), Kemen KUKM
Kemenaker, Kemendikbud, Kemen KP, Kementan Slide - 17
Triliun Rupiah
PERKEMBANGAN BELANJA SOSIAL PEMERINTAH PUSAT 100 80 60 40 20 0
57,7
73,8
68,6
71,1
75,6
82,5
88,8
APBNP 2008
2009
2010
2011
NO Dari total anggaran Bansos, hanya sebesar Rp 72,73 Triliyun yang dipergunakan untuk program penanggulangan kemiskinan. Sisanya sebesar Rp 16,1 Triliyun tersebar di K/L dan belum jelas peruntukkannya.
1 2 4 5 6 7
2012
2013
2014
-
Pada periode 2008–2014, realisasi bantuan sosial mengalami peningkatan rata-rata 7,4 persen/ tahun.
-
Dari Rp 88,8 triliun, program yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan sekitar Rp 72,73 Triliyun
NAMA PROGRAM Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Bantuan Siswa Miskin (BSM) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Kesehatan PBI Program pemberdayaan (PNPM Mandiri) Kredit Usaha Rakyat (KUR) TOTAL
ALOKASI 2014 (TRILIUN Rp)
18.8 11.4 5.1 19.93 14.7 2.8 72.73
PETA JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA JAMBAN SECARA NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN Peta jumlah rumah tangga tanpa jamban, dengan sebaran menurut kabupaten secara nasional.
Sebaran kabupaten dalam suatu provinsi, indikator jumlah rumah tangga tanpa jamban, contoh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Sebaran kecamatan dalam suatu kabupaten, indikator jumlah rumah tangga tanpa jamban, contoh Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Slide - 19
PENUTUP: MENDORONG EFEKTIVITAS SUMBER DAYA Alokasi APBN cukup besar
• Program bantuan sosial semakin meningkat • Pengalihan Subsidi Program kepada Individu • Pemenuhan amanat UU. 6/2014 tentang Dana, menggunakan rancangan program yang memberikan dampak luas kepada kehidupan masyarakat • Efektifitas Dana DAK (Tranfer ke Daerah)
Swasta/masyarakat yang memiliki Resources untuk membantu mengurangi kemiskinan
• Swasta/masyarakat yang dapat membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan program-program
Ketepatan Sasaran
• Sasaran Individu Data penduduk 40 persen terbawah tersedia (Basis data terpadu 2015) • Sasaran lokasi Data Lokasi RTS yang tergolong minim layanan dasar tersedia ( Provinsi – Kab – Kecamatan- Desa )
