SINERGITAS RPJM UNTUK PENCAPAIAN TARGET NASIONAL DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Jakarta, 20 Juni 2017
1
Target Makro Provinsi Banten
2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV- 2016 Peranan Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 2010 s/d Trw-IV 2016 Wilayah
2010
2014
2015
Tw-I 2016
Tw-II 2016
Tw-III 2016
Tw-IV 2016
Sumatera
22,39
23,01
22,21
22,12
22,01
21,98
22,03
Jawa
57,28
57,39
58,29
58,86
58,82
58,47
57,95
Kalimantan
9,41
8,76
8,15
7,73
7,64
7,73
8,20
Sulawesi
5,19
5,65
5,92
5,89
6,06
6,13
6,06
Bali dan Nusa Tenggara
3,03
2,87
3,06
3,09
3,12
3,17
3,11
Maluku dan Papua
2,70
2,32
2,37
2,30
2,35
2,52
2,65
Kontribusi Wilayah Peranan pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera (> 80 persen). Kontribusi PDRB Wilayah Jawa dalam Pembentukan PDB nasional menurun menjadi 57,95 persen pada tahun 2016. Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten sekitar 5,60 persen pada Triwulan IV-2016. Maluku – Papua (14,66)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Trw IV 2016 Sumatera (4,46)
Jawa (5,50)
Bali – NT (4,85)
Kalimantan (1,34)
8,59 4,27 5,25 4,85
2,20
6,10 5,16 5,57 5,02 5,19 4,92 5,21 5,37 5,82 5,43 4,70 5,43 5,60 5,41 3,78 3,77
7,60 7,65 7,02 7,51
6,49
5,27
21,40
Sulawesi (6,80)
3,97
3,77
5,91 6,62 4,86
-1,85
3
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Banten Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 8,00
7,03
7,00 6,00 5,00
6,17
6,83
6,03
PDRB Perkapita (Ribu Rp/Jiwa)
6,67
5,56
4,00
5,47
5,37
5,26
5,02
4,79
5,02
3,00 2,00 1,00 0,00
2011
2012
2013
Banten
• •
2014
2015
2016
Indonesia
Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (kumulatif), pertumbuhan ekonomi Banten cenderung mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Banten 2011-2016 berada di atas laju pertumbuhan nasional.
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -
32.364
35.105
38.366
41.900
45.176
27.977
30.202
32.992
36.606
39.977
2011
2012
2013
2014*
2015**
Banten
PDB Nasional
• PDRB Perkapita Provinsi Banten masih berada di bawah ratarata PDB nasional. • PDRB Perkapita Provinsi Banten mengalami peningkatan selama periode 2011 – 2015 seiring dengan peningkatan pendapatan nasional
Sumber data : BPS, 2017
4
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Banten Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten
Tingkat Pengangguran Terbuka
700,00
6,40 6,26
6,30
690,00
800.000 700.000
12
6,20 680,00 670,00
5,89
14
13,06
6,10
600.000
6,00
500.000
10,13 9,07
9,55
8,92
8
5,90 660,00
5,75
5,71
5,80
650,00
5,70
5,60
5,51
640,00
400.000 6
300.000
4,33 4
200.000
5,50 630,00 690,87
648,25
682,71
649,19
690,67
5,36 657,74
620,00
5,40 5,30
2011
2012
2013
Jumlah Penduduk miskin (Ribu Jiwa)
2014
2015
2016
Presentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah penduduk miskin Banten pada rentang tahun 20112016 mengalami perubahan yang fluktuatif dari segi jumlah maupun persentase, tetapi pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.
10
2
100.000 680.564
519.210
509.286
484.053
509.383
498.596
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan yang fluktuatif pada tahun 2014 – 2016, tingkat pengangguran terbuka mulai mengalami penurunan pada tahun 2016.
5
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta 5,4 6,5 7,2 7,3 7,9 Jawa Barat 5,5 6,6 7,1 7,8 7,7 Banten 4,9 5,6 6,4 6,8 7,7 Jawa Tengah 5,7 6,7 7,1 7,5 7,7 DI Yogyakarta 5,3 5,9 6,1 6,4 6,5 Jawa Timur 6,2 6,6 7,1 7,3 7,9 Bali 7,5 7,3 7,8 8,3 8,6 Wilayah
Tingkat Pengangguran (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 DKI Jakarta 9,3 9,1 8,8 8,5 8,3 Jawa Barat 8,6 8,3 8 7,7 7,4 Banten 9,6 9,2 8,8 8,4 8 Jawa Tengah 5,4 5,2 5,1 4,9 4,7 DI Yogyakarta 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 Jawa Timur 4 3,9 3,7 3,6 3,5 Bali 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 Wilayah
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali
Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 3,4 3,2 3 2,7 2,5 8,9 8,2 7,6 6,9 6,3 5,3 4,9 4,5 4,1 3,7 13,1 12,2 11,3 10,4 9,5 13,8 12,8 11,8 10,9 9,9 12 11,2 10,4 9,6 8,7 4 3,7 3,5 3,2 2,9
Sumber data : RPJMN 2015-2019
6
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 1
Pengembangan Kawasan Strategis a. Penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung, Provinsi Banten b. Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional c. Pengembangan industri kreatif penopang kawasan wisata Tanjung Lesung
2
Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK a. Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola kawasan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan b. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang pariwisata dan jasa penunjang pariwisata c. Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola kawasan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah d. Pembangunan Science Park berteknologi tinggi bidang jasa pariwisata dan logistik sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan e. Pembangunan Techno Park bidang pariwisata dan logistik untuk meningkatkan inovasi teknologi.
Sumber data : RPJMN 2015-2019
7
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 3
Percepatan Penguatan Konektivitas a. Pembangunan jalan penghubung kawasan strategis b. Pembangunan jaringan transmisi air baku suplai kawasan strategis
4
Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal
Sumber data : RPJMN 2015-2019
8
Analisis Sektor Prioritas Provinsi Banten PDRB Lapangan Usaha Provinsi Banten Sektor 1Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2Pertambangan dan Penggalian 3Industri Pengolahan 4Pengadaan Listrik dan Gas 5Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 6Konstruksi 7Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10Informasi dan Komunikasi 11Jasa Keuangan dan Asuransi 12Real Estat 13Jasa Perusahaan 14Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15Jasa Pendidikan 16Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17Jasa lainnya Total
2010 2011 6,17 5,90 0,96 1,07 39,71 38,49 1,49 1,65 0,11 0,09 7,99 8,17 12,68 13,34 5,99 2,28 4,14 2,45 7,56 0,91 1,84
6,45 2,25 4,07 2,58 7,37 0,92 1,95
3,03 3,02 1,25 1,22 1,45 1,46 100,00 100,00
Share ADHB 2012 2013 5,81 6,00 1,08 0,90 37,50 37,30 1,71 1,44 0,09 0,08 8,64 9,16 13,40 12,91
2014 5,82 0,87 34,64 2,55 0,08 9,77 12,48
2015 5,98 0,81 33,48 2,74 0,08 10,01 12,08
7,60 2,27 3,59 2,88 7,15 0,97 1,91
9,25 2,40 3,64 2,78 6,99 0,99 1,89
10,22 2,45 3,54 2,80 7,03 1,02 1,94
3,13 3,16 1,21 1,16 1,39 1,50 100,00 100,00
3,14 1,15 1,54 100,00
3,11 1,13 1,55 100,00
6,99 2,28 3,85 2,81 7,23 0,93 1,97
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten didukung oleh sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor konstruksi; sektor real estat dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keenam sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Banten. 9
Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Aktivitas Sektor Ekonomi Provinsi Banten Lapangan Usaha 2011 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.44 Pertambangan dan Penggalian 0.09 Industri Pengolahan 1.61 Pengadaan Listrik dan Gas 4.98 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 1.08 Limbah Konstruksi 0.86 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 0.99 Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 1.82 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.77 Informasi dan Komunikasi 1.07 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.75 Real Estat 2.55 Jasa Perusahaan 0.63 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan 0.51 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 1.02 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.25 Jasa lainnya 0.97
2012 0.44 0.09 1.59 5.01 1.03 0.88 1.00 1.94 0.76 1.01 0.76 2.55 0.63 0.50 1.01 1.21 0.94
2013 2014 0.45 0.44 0.08 0.09 1.59 1.47 4.68 7.07 1.00 0.97 0.91 0.96 1.99 0.74 0.95 0.75 2.51 0.61 0.49 0.99 1.15 0.98
0.95 0.92 2.26 0.74 0.98 0.73 2.43 0.63 0.49 0.96 1.10 0.98
2015 0.45 0.10 1.41 7.55 0.96 0.95 0.88 2.32 0.73 0.94 0.71 2.39 0.62 0.49 0.91 1.04 0.94
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
Differential Shift 2010-2015 0.028 -0.038 -0.036 -0.072 -0.015 0.195
0.073 -0.002 0.043 0.115 0.083 0.058 0.016 0.018 -0.155 -0.233 -0.099
*) Nilai Differential Shift (DS), nilai positif memiliki potensi dan berpeluang untuk dikembangkan
10
Industri Pengolahan dengan Nilai Output dan Tenaga Kerja Terbesar di Provinsi Banten Jenis Industri
Nilai (Rp.000) Input
Output
Nilai Tambah
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
10.782.019.343
41.496.116.807
30.714.097.464
Industri Gula Pasir
18.598.675.612
29.360.514.372
10.761.838.760
Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali
16.916.796.972
19.954.890.064
3.038.093.092
Industri Besidan Baja Dasar
7.648.430.517
19.198.036.269
11.549.605.752
Industri Sepatu Olah raga
9.150.150.309
17.104.393.816
7.954.243.507
10.077.424.318
14.225.034.557
4.147.610.239
Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
8.497.041.587
11.581.384.544
3.084.342.957
Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
9.195.235.150
11.514.871.651
2.319.636.501
Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
5.327.102.353
9.446.036.211
4.118.933.858
Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
4.166.887.977
8.238.273.159
4.071.385.182
Industri Ransum Makanan Hewan
Jenis Industri
10 Industri dengan output terbesar di Provinsi Banten
Tenaga Kerja (Jiwa) Laki-laki
Wanita
Jumlah
Industri Sepatu Olah raga
15.254
56.606
71.860
Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
12.362
28.598
40.960
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
8.509
27.334
35.843
Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
10.474
2.140
12.614
Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan
7.735
4.236
11.971
Industri Pemintalan Benang
5.507
4.259
9.766
Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
4.773
4.087
8.860
Industri Kemasan dan Kotak dari Kertasdan Karton
6.856
1.614
8.470
Industri Ban Luar dan Ban Dalam
7.745
681
8.426
Industri Furniturdari Kayu
6.697
1.639
8.336
10 Industri dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Provinsi Banten Sumber: Data Industri Menengah Besar, BPS 2013
11
Sebaran Potensi Aktivitas Agroprimer Provinsi Banten
Secara nasional Provinsi Banten merupakan pusat produkjsi agroprimer untuk: Pangan : Padi dan kacang tanah Perkebunan: Kelapa, karet, kopi dan kakao Perikanan dan Kelautan: Perikanan Tangkap Laut dan perikanan budidaya (tambak dan kolam)
Aktivitas Primer: padi, kacang tanah, kacang hijau, kopi, lada, kakao, perairan umum, budidaya laut, tambak, kerbau, kambing, domba
Aktivitas Primer: kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, perikanan laut, kolam, sapi
Aktivitas Primer: padi, kelapa, budidaya laut, tambak, kolam, jaring apung, sapi, kambing, domba
Aktivitas Primer: padi, ubi jalar, kolam, jaring apung, sapi, babi
Aktivitas Primer: jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, perikanan laut, budidaya laut, jaring apung, sapi, domba
Aktivitas Primer: jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, perikanan laut, kolam, sawah, domba, kambing, kerbau
Aktivitas Primer: jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kolam, sapi
Aktivitas Primer: padi, ubi kayu, karet, kelapa sawit, kakao, perikanan laut, kolam, keramba, jaring apung, kerbau, kambing, domba
12
Isu Kesenjangan di Provinsi Banten Kesenjangan Antarindividu
Ratio Gini
Provinsi
Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Kalimantan Utara Kalimantan Timur Aceh < 0,35 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sumatera Utara Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Kalimantan Selatan Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Sulawesi Barat 0,35 - 0,40 Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Bengkulu Lampung Jawa Tengah Bali Banten Sulawesi Tenggara Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan > 0,40 Gorontalo Papua DKI Jakarta DI Yogyakarta Papua Barat
2015 0,28 0,28 0,29 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44
Ratio Gini
< 0,35
0,35 - 0,40
> 0,40
Provinsi Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Kalimantan Utara Sumatera Utara Kalimantan Timur Aceh Sumatera Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Riau Maluku Bengkulu Lampung Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Jawa Tengah Bali Papua Barat Banten Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Jawa Barat DI Yogyakarta Gorontalo Sulawesi Selatan
2016 0,28 0,29 0,30 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43
Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten
JAWA
Distribusi PDRB 2010
Distribusi PDRB 2016
Perubahan (%)
15,66 13,21 9,08 0,94 14,43 3,95 11,45
17,21 13,09 8,63 0,87 14,64 4,08 11,70
1,55 -0,12 -0,45 -0,07 0,21 0,13 0,25
•
Kesenjangan antar individu di Provinsi Banten yaitu berada pada klasifikasi > 0,40. Dalam perkembangannya, nilai ratio provinsi Banten mengalami perbaikan dari tahun 2015 yang sebesar 0,40 menjadi 0,39 di tahun 2016.
•
Peran Wilayah Sumatera dan Jawa mendominasi PDB nasional. Kontribusi Provinsi Banten terhadap nasional mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2010. 13
2
Arah Pembangunan Provinsi Banten dalam RPJMN 2015-2019
14
Arah Pengembangan Provinsi Banten Dalam RPJMN 2015-2019 INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PKW /PKN • • • • • • • • •
• • • • • •
•
Revitalisasi Jaringan KA rangkasbitung-saketilabuhanPembangunan jalur ganda KA antara Solo – Paron Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Malimping-Bayah Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung – Merak Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan Jalan Cikande – Rangkasbitung Peningkatan Kapasitas Jalan Cikande – Serang – Cilegon Pembangunan Jalan Tol Serpong- Balaraja Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 4 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang Selatan Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Serang Pembangunan Jalan Lintas Selatan Banten
KEK / Kawasan Industri •
Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)
15
Evaluasi Paruh Waktu RPJMN sebagai Feedback Mid Term Evaluation
2015
RPJMN 2015 - 2019
2017
2019 2020
Feedback
Mid Term Evaluation
RPJMD Provinsi Banten
2012
2024
2017
2022
Feedback Slide - 16
Sinergitas
1+1=2 1 + 2 = 20 • KEGIATAN K/L DI PROVINSI BANTEN • APBD PROVINSI BANTEN
AKUMULATIF SINERGI
STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
HASIL OPTIMAL SINERGI 1+1 = 20
Slide - 17
SINERGI – 1. Kerangka Kebijakan
• Agar Pemerintah Daerah mampu MEMAHAMI dan MELAKSANAKAN kebijakan Pemerintah Pusat dengan EFEKTIF dan EFISIEN, dilakukan melalui proses MUSRENBANG berbagai tingkatan pemerintahan.
• SINKRONISASI : A. Kebijakan B. Program dan Kegiatan : • • • •
Antar sektor; Antar waktu; Antar wilayah; Antara Pusat - Daerah
SINERGI – 2. Kerangka Regulasi
• Harmonisasi peraturan perundang-undangan, mulai dari : • • • • •
Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah.
Harmonis substansi secara horisontal dan juga vertikal.
SINERGI – 3. Kerangka Anggaran
• Restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah. 1. Dana Perimbangan : • • •
Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Otonomi Khusus (Otsus) Reformasi bidang anggaran (keuangan negara) : • Mid Term Expenditure Framework (MTEF); • Performance Based Bidgeting (Berbasis Kinerja) harus sesuai tupoksi tidak lagi “titip anggaran”.
SINERGI – 3. Kerangka Pengembangan Wilayah (Pemerintahan)
• Perbaikan tata kelola kelembagaan dan kapasitas aparatur untuk percepatan reformasi organisasi pemda agar mampu: • Penyelenggaraan pemerintah yg efektif dan efisien; • Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum (SPM); • Good governance; • Daya saing daerah
Kesenjangan Melalui : - Renstra - Tata Ruang
Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian
1. Keserasian kepentingan Nasional dan Daerah; 2. Keserasian antar daerah
ILUSTRASI SINERGI Jln Kab.
Jln Kab. Perbaikan atas biaya APBD Sebagai Activity Sharing Jembatan Usulan PISEW Perkerasan Jln Desa (Usulan PISEW)
Goronggorong (usulan PISEW)
Contoh Kasus Ideal DENAH SITUASI Usulan Jembatan Kec Aekmel
ILUSTRASI SINERGI Contoh Kasus Ideal : Kecamatan Aekmel, Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan Jembatan kolaborasi antara : - Swadaya Masyarakat; - Pemda Kecamatan; dan - PNPM PISEW Jembatan ini menyambungkan dua desa penghasil tomat untuk meningkatkan akses pemasaran dan produksi.
ILUSTRASI SINERGI – CONTOH KEGAGALAN SINERGI ANTAR WILAYAH
TERIMA KASIH
25
LAMPIRAN
26
Ringkasan Kegiatan Prioritas (1/4) Konektivitas Jalur Utama Logistik • • • • •
Peningkatan Jalan Tg. Lesung – Sumur Peningkatan Kapasitas Jalan Binangeun - Malimping - Bayah – Cibarenok Preservasi Jalan Pasuruan - Sp Labuhan - Cibaliung dan Citeureup - Tanjung Lesung Preservasi Jalan Sumur - Cibaliung - Cikeusik - Ma Binangeun Pembangunan Jalan Parung Panjang - Kota Baru Maja (mendukung Pengembangan Kota Baru Maja)
Infrastruktur Perkotaan • • •
Pembangunan Fly Over Martadinata (Pamulang) Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja - Rangkas Bitung (SBSN) Reaktivasi Jalur KA Rngkasbitung – Pandeglang – Saketi – Labuhan
Pelayanan Dasar •
Pembangunan Jaringan Air Baku Karian (MYC)
Jaringan Irigasi dan Bendungan • • • • •
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat D.I. Ciujung;Kab. Serang Rehabilitasi Sal. Induk dan Sekunder Cisadane Barat, D.I. Cisadane, Kab. Tangerang Rehabilitasi bendung Pasar baru DI.Cisadane (MYC);Kab.Tangerang Pembangunan Bendungan Karian Pembangunan Bendungan Sindang Heula 27
Ringkasan Kegiatan Prioritas (2/4) Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35 GW
28
Ringkasan Kegiatan Prioritas (3/4)
29
Ringkasan Kegiatan Prioritas (4/4)
30
Perkembangan PSN Provinsi Banten (1/2) NO
PROYEK STRATEGIS
1
Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)
2
Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,19km)
3
Jalan Tol Serpong - Cinere (10,14km)
4
Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)
5
Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)
6
Bandara Banten Selatan, Panimbang
PERMASALAHAN/PERKEMBANGAN Investasi Total Rp 11,3 Triliun; Skema Pendanaan KPBU; Penanggung Jawab Proyek BPJT; Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2018 • Investasi Total Rp 2,623 Triliun • Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2019 • Progres Tanah • Seksi 1 (Kota Tangerang Selatan), 9,90 Km : 26,46% • Seksi 2 (Kota Tangerang), 4,30 Km : 63,23% • Total : 32,63% Progres Konstruksi Belum ada progres Konstruksi. • Investasi Total Rp 2,219 Triliun • Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2019 • Progres Tanah • Seksi 1 (Serpong IC – Pamulang IC), 6,675 Km : 28,95% • Seksi 2 (Pamulang IC – Cinere IC), 3,647 Km : 1,66% • Total : 21,64% Progres Konstruksi Belum ada progres Konstruksi. • Investasi Total Rp 6,040 Triliun • Rencana Mulai Konstruksi akhir 2016; Rencana Mulai Operasi 2019 • Progres Tanah • Seksi 1 (Serpong – Legok) : 100% • Seksi 2 (Legok – Tigaraksa Selatan) : 0% • Seksi 3 (Tigaraksa Selatan – Balaraja) : 0% • Progres Konstruksi Belum ada progres Konstruksi. • Di harapkan operasional Juni 2017 • Menindaklanjuti izin lokasi yang telah habis masa berlakunya telah disampaikan Surat Gubernur Banten No 550/5936 –DHKI/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perpanjangan masa berlaku keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 433 Tahun 2010 dan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memasukKan rencana Bandar Udara Banten Selatan Panimbang ke dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Strategis Nasional. Pada tanggal 8 Januari 2016 ditetapkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
SOLUSI
31
Perkembangan PSN Provinsi Banten (2/2) NO
PROYEK STRATEGIS
PERMASALAHAN/PERKEMBANGAN
7
Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, • Jakarta (Termasuk Terminal 3) •
Terminal 3 sudah operasional Penyusunan Detail Engineering Design untuk konstruksi pembangunan runway 3 BSH
8
Pembangunan terminal LPG Banten kapasitas 1.000.000 ton/tahun
9
Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang)
SOLUSI
Bendungan Sindang Heula
1. Terjadi perbedaan kondisi geologi dan topografi antara desain dengan pelaksanaan. 2. Terjadi ketidaksesuaian lokasi Quarry & Borrow Material untuk Pekerjaan Timbunan Zona 1, 2, dan 3 antara desain dengan pelaksanaan. 3. Revisi desain saddle dam
1. Mendorong & memonitor proses percepatan pembebasan lahan di Provinsi Banten & BPN 2. Melakukan kajian desain Area Saddle Dam dengan hasil data Bor Log yang baru 3. Mencari Lokasi Quarry dan Borrow Alternatif dan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Banten untuk revisi RTRW
11
Bendungan Karian
1. Diperlukan tambahan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 11,4M 2. Terdapat 9 (sembilan) menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah genangan Bendungan Karian dan harus dipindahkan, serta diusulkan menjadi 18 (delapan belas) yang berada di luar daerah genangan. 3. Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 65 Ha di Desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, antara masyarakat setempat dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII yang sebagian lahan tersebut berada di dalam tapak Bendungan Karian. 4. Terdapat 39 Situs Makam yang perlu direlokasi, 5. Terdapat tanah milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).
1. Tambahan anggaran melalui SAL tahap 2 TA. 2016 telah direalisasikan. 2. Dalam proses SID untuk pemindahan Jalur SUTT ke luar daerah genangan. 3. Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± 3 Ha sudah ada keputusan, sedangkan sisanya seluas ± 62 Ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status saat ini yaitu Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. 4. Telah dilakukan relokasi untuk 1 (satu) situs makam keramat. Sisanya menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur dengan detail mengenai relokasi tersebut.
12
Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
13
Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya
10
32
Arahan dalam RTRWN
(PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) Jalan Bebas Hambatan
Pembangkit Listrik
1. Tangerang - Merak 2. Cilegon - Bojonegara 3. Serang - Panimbang
1. 2. 3. 4. 5.
Bandar Udara Primer
Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tangerang Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten/Kota Serang Pembangkitan Tenaga Listrik Kota Cilegon Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pandeglang Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lebak
Soekarno-Hatta Bandar Udara Pengumpul Sekunder
Panimbang Pelabuhan Utama
Banten/ Ciwandan Pelabuhan Pengumpul
Kawasan Strategis Nasional 1. Kawasan Selat Sunda: Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi 2. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon: Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup 3. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
1. Cigading 2. Bojonegara 3. Karangantu Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
1. Merak 2. Margagiri 33
