LAMPIRAN : REVIEW RPJMN BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL

LAMPIRAN : REVIEW RPJMN 2010-2014 BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 1

1. 2. 3. 4.

Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); Pengembangan Manajemen SDM Berbasis Merit System; Harmonisasi Regulasi dan sinergi Pusat Daerah dalam meningkatkan Pelayanan Publik; Penguatan otonomi Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 1 No

Indikator

Status Awal (2009)

2010

2011

2012

Capaian

Target 2014

Status

1

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

2.8

2.8

3.0

321)

5,0

3

2

% K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) (%)

41

56

63

77

100

1

3

% Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) (%)

2,68

3

9

16

60

3

4

Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

6,64

6,16

7,07

6,86

8,0

1

5

Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

6,46

5,26

6,00

6,32

8,0

2

6

Peringkat Kemudahan Berusaha

129

115

126

129

75

3

7

Indeks Efektifitas Pemerintahan

-0,26

-0,19

-0,24

n.a

0,5

3

8

% K/L yang Akuntabel

47,37

63,29

82,93%

95,06

100

1

9

% Provinsi yang Akuntabel

3,76

31,03

63,33

75,76

80

1

10

% Kab/Kota yang Akuntabel

5,08%

8,77

12,78

n.a

60

2

Keterangan: 1) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100)

1

= Sudah tercapai atau On Track/on Trend

2

= Perlu Kerja Keras

3

= Sangat Sulit tercapai

L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 1

SASARAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

INDIKATOR

STATUS

IPK

●

3 % Kabupaten/Kota WTP

LANGKAH STRATEGIS

● ●

●

3

● ●

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

Skor Integritas Pelayanan Publik

2

Peringkat Kemudahan Berusaha

3

Indeks efektifitas pemerintahan

3

● ●

●

●

● ●

●

% Kabupaten/Kota akuntabel

2 ●

Penanganan kasus-kasus korupsi skala besar Kemandirian dan kredibilitas penegak hukum Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha

Peningkatan manajemen Barang Milik Negara Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kab/kota) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengelola keuangan Akselerasi implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harmonisasi kelembagaan PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal (R-Perpres tentang PTSP agar segera diterbitkan) Penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah Penuntasan e-KTP Peningkatan kualitas birokrasi Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekrutmen CPNS yang transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test) Peningkatan kualitas Otonomi Daerah melalui pengendalian pemekaran daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penyempurnaan pemilukada Pembatalan Perda-Perda yang diindikasikan bermasalah L.

PRIORITAS NASIONAL 2 : PENDIDIKAN

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 2 1.

2.

3.

4.

5.

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, antara lain melalui: ● peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) Percepatan peningkatan akses pendidikan menengah antara lain melalui: : ● Memulai Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2013; Menyediakan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) bagi semua siswa SMA/SMK/MA. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, antara lain melalui: ● Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi; peningkatan pendidikan kewirausahaan (termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa); pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui : ● peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development); penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Peningkatan pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran.

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 2 Capaian

No

Indikator

Status Awal (2009)

1

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

7,72

7,92

7,92

Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas

5,30

4,79

3

APM SD/SDLB/MI/Paket A

95,23

4

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

5

APK SMA/SMK/MA/Paket C

6

APK PT Usia 19-23 tahun

2

Target 2014

Status

7,851)

8,25

1

4,43

4,841)

4,18

1

95,41

95,55

95,691)

96,00

1

74,52

75,64

77,71

75,401)

81,9

1

69,60

70,53

76,50

791)

85,00

1

21,57

21,57

27,09

27,41)

30,00

1

2010

2011

2012

Keterangan: 1) Data sementara sesuai target 2012

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 2 : PENDIDIKAN

SASARAN

INDIKATOR

STATUS

LANGKAH STRATEGIS

PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DASAR DARI KELUARGA MISKIN

Pemenuhan minimal 10 % quintile pertama

-

●

PENUNTASAN REHABILITASI RUANG KELAS (RK) RUSAK SD/MI DAN SMP/MTS

Rehabilitasi RK Rusak

-

● ● ● ● ● ● ● ●

TERLAKSANANYA KURIKULUM BARU PENDIDIKAN 2013/14

Kurikulum

-

Kecukupan penyediaan beasiswa siswa dari keluarga miskin untuk jenjang SD /MI dan SMP/MTs

Rehabilitasi RK Rusak Berat SD Rehabilitasi RK Rusak Sedang SD Rehabilitasi RK Rusak Berat SMP Rehabilitasi RK Rusak Sedang SMP Rehabilitasi RK Rusak Berat MI Rehabilitasi RK Rusak Sedang MI Rehabilitasi RK Rusak Berat MTs Rehabilitasi RK Rusak sedang MTs

Kurikulum baru dilaksanakan secara bertahap melalui: 1. Penyiapan dokumen Kurikulum 2013/14 2. Penulisan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa 3. Sosialisasi 4. Penggandaan buku bagi guru 5. Penggandaan buku bagi siswa 6. Pelatihan kurikulum bagi guru, kepala sekolah dan pengawas 7. Monitoring dan Evaluasi

L.

Lanjutan... SASARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

INDIKATOR Penyediaan BOS

STATUS

LANGKAH STRATEGIS ● ● ●

Penyediaan Sarana Prasarana

● ● ● ● ● ● ●

Penyediaan BOS SMA Penyediaan BOS SMK Penyediaan BOS MA Pengadaan USB SMA/SMK Pengadaan RKB SMA/SMK Pengadaan Laboratorium SMA Pengadaan Ruang Praktek Siswa SMK Pembangunan RKB MA Pembangunan Perpustakaan MA Pembangunan Laboratorium MA

L.

PRIORITAS NASIONAL 3 : KESEHATAN

L.


1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan program kesehatan masyarakat; Peningkatan sarana kesehatan; Penyediaan/distribusi obat; Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB; Dukungan Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional.

L.


Indikator

Capaian

Status Awal (2009)

2010

2011

2012

Target 2014

Status

1

Umur harapan hidup (tahun)

70,7

70,9

71,1

71,1

72,0

2

2

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

228

n.a

n.a

n.a

118

3

3

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan

74,9

79,82

81,25

44,20

90

2

4

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

34

34

34

32 1)

24

3

5

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak

67

77,67

87,3

34,8

93

6

Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)

18,4

17,9

n.a

n.a

<15,0

7

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

63.9

67.87

71.4

69.6

85

8

Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi )

2,6

2,4 2)

n.a

2,6 1)

2,1

Keterangan:

1

1)

1 2 1 3

Hasil Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 3 (Lanjutan)

No

Capaian

Status Awal (2009)

Indikator

2010

2011

2012

Target 2014

Status

9

Persentase jangkauan akses sumber air bersih

47,7

44,19

42,76

n.a

68

3

10

Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk

326

224

289

2813)

224

1

Keterangan:

1

1)

Hasil Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.


SASARAN

INDIKATOR

PENINGKATAN 1. Penurunan tingkat KUALITAS kematian Ibu (AKI) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN 2. Penurunan tingkat kematian bayi BAYI (AKB)

STATUS 3 3

LANGKAH STRATEGIS 1. Peningkatan puskesmas mampu Pelayanan Obsetri Dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Komprehensif (PONEK) 2. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang melayani jampersal 3. Peningkatan jumlah puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 4. Peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 5. Peningkatan persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

L.

Lanjutan...

SASARAN MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR

INDIKATOR Prevalensi kasus HIV

Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API)

STATUS

LANGKAH STRATEGIS

3

Peningkatan penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

Peningkatan persentase Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan Antiretroviral Therapy (ART)

2 Peningkatan Angka Penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

L.

Lanjutan...

SASARAN PELAKSANAAN SJSN KESEHATAN

MENURUNKAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/ TFR) MENJADI 2,1 PER WANITA USIA REPRODUKSI (15-49 TAHUN) PADA TAHUN 2014.

INDIKATOR Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

STATUS

2

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

3

LANGKAH STRATEGIS 1. Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu 2. Peningkatan fasilitas kelas III Rumah sakit dan RS Pratama 3. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Peningkatan tenaga kesehatan (PTT) 4. Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan 1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi penyangga utama 2. Pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE; 3. Pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO; 4. Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal; 5. Harmonisasi Kebijakan dan Pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

L.

PRIORITAS NASIONAL 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

L.


Penajaman Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Optimalisasi Unified Database);

2.

Sinergi Program Kegiatan Untuk Penanganan Lokasi Kantong Kemiskinan;

3.

4.

Perluasan Cakupan Program Bersasaran (Targeted); ●

Peningkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin Dan Rentan;

●

Pengembangan Penghidupan Masyarakat Miskin Dan Rentan (Pilot).

Implementasi BPJS Kesehatan (Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin).

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 4 Capaian No

1

2

Status Awal (2009)

Indikator

2011

2012

Status

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH

726.376

772.830

1.052.000

1.516.000

1.170.000

1

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

18.497.302

17.488.007

17.488.007

17.488.007

17.488.007

1

4.334

4.791

4.978

5.020

5.100

1

n.a

n.a

500

200

500

1

48,00

59,07

63,10

64,58

100,00

3

PNPM Inti (Kecamatan)

4

Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage

5

2010

Target 2014

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

2

Keterangan: 1) 2)

Data Bulan Maret 2012, sementara data Bulan September 2012 sebesar 11,66% Angka bulan Februari 2012, Angka pengangguran pada Agustus 2012 adalah 6,14%

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN

INDIKATOR

STATUS

LANGKAH STRATEGIS

Jumlah penduduk Miskin 8-10% pada 2014 1.

A. Penajaman sasaran program kemiskinan (optimalisasi unified database) serta perluasan dan peningkatan cakupan program bersasaran (targeted program) B. Stabilisasi harga bahan pokok (berkontribusi sebesar 75% terhadap Garis Kemiskinan) C. Affirmative action untuk provinsi tertentu (sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi) --> fokus berbagai program pada kantong-kantong kemiskinan (tingkat kecamatan)

2.

Affirmative action untuk provinsi tertentu

Penduduk yang rentan miskin

3.

Jaminan perlindungan sosial yang komprehensif

4.

Pengembangan program kemiskinan yang mengarah pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (livelihood). Contoh: perluasan KUR dan akses permodalan serta transformasi PNPM pada kegiatan livelihood Pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif secara bertahap dimulai dari BPJS Kesehatan dengan memperbaiki targeting, iuran dan penyiapan pelayanan (supply side)

Laju penurunan kemiskinan melambat

Disparitas kemiskinan antar provinsi

L.

PRIORITAS NASIONAL 5 : KETAHANAN PANGAN

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 5 1. Penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri; 2. Distribusi dan aksesibilitas untuk stabilisasi harga pangan yang terjangkau; 3. Peningkatan kualitas konsumsi untuk mendukung diversifikasi pangan; 4. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

L.

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 5 SASARAN

INDIKATOR (%)

BASELINE (2009)

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN 2010

2011

2012

2,99

2,95

4,26***

STATUS

Peningkatan Pertumbuhan Pertanian

PDB Pertanian

Peningkatan Produksi Pangan Utama

Padi

6,75

3,22

- 1,07

4,87*

3,57****

Jagung

8,04

3,96

- 3,73

7,47*

10,02

Kedelai

25,63

- 6,92

- 6,15

- 8,00*

20,05

2 3

Gula

- 2,96

7,02

- 17,30

16,75**

12,55

2

Daging Sapi

16,15

6,65

6,71

10,98**

7,30

1

Perikanan

10,82

18,80

6,20

19,98

21,09

1

Nilai Tukar Petani (indeks)

101,20

102,80

105,75

105,87

115 – 120

2

Luas Layanan Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi (ha)

623.909

293.044

284.137

97.996

1.340.000

Kesejahteraan Petani

3,96

TARGET 2014 3,7 – 3,9

2 2

1

Sumber BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikakan 2012 Keterangan: *) ARAM II,; **) Kementerian Pertanian; ***) Kumulatif sampai dengan Triwulan III 2012; ****) Target disesuaikan dengan target surplus beras 10 juta ton per tahun mulai 2014 , target di RPJMN 3,22%

1


2

= Perlu Kerja Keras

3

= Tidak akan tercapai

L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 5 SASARAN PRODUKSI PADI (%)

INDIKATOR Cetak sawah

Peraturan pengendalian alih fungsi lahan

STATUS

2

LANGKAH STRATEGIS Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID) Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan turunannya

2

Penyelesaian RTRW Daerah Penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani.

Pengembangan jaringan dan optimasi air

2

Luas SLPTT Padi dan produktivitas meningkat

2

Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) harus didukung dengan litbang dan penyuluhan yang terpadu.

L.

Lanjutan... SASARAN KEDELAI (%)

INDIKATOR

PERIKANAN

LANGKAH STRATEGIS

Jumlah perluasan areal

2

Percepatan perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN).

Luas SLPTT Kedelai dan produktivitas meningkat

2

Pelaksanaan SLPTT harus didukung dengan litbang dan penyuluhan yang terpadu.

Peraturan presiden, SK Menteri Perdagangan

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

STATUS

NTP (Indeks)

Pemanfaatan Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun

2

2

Penyelesaian peraturan presiden tentang peningkatan peranan perum Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan kedelai Percepatan penerbitan peraturan turunannya oleh Mentan, Mendag, Menperin, dan Menkop UKM. Peningkatan penyaluran subsidi benih agar tepat sasaran dan tepat waktu. Peningkatan penyaluran PUAP agar tepat sasaran.

2

Mempermudah akses petani terhadap KKPE Penyediaan jaminan/asuransi terhadap resiko kredit. Meningkatkan koordinasi penerbitan izin antara KKP dan Kemenhub agar kapal segera dapat beroperasi Pelatihan nelayan untuk mengoperasikan kapal

L.

PRIORITAS NASIONAL 6 : INFRASTRUKTUR

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 6 Kebijakan pengembangan infrastruktur diarahkan untuk: 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; 2. Perkuatan konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri; 3. Perluasan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; 4. Pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan; 5. Pengembangan infrastruktur mendukung ketahanan pangan dan energi.

L.


Indikator

2010

2011

2012

[k]

Target 2014 [k]

Status

1

Kemantapan Jalan Nasional (%)

87,3

87,0 1)

87,7

90,5

90,0

1

2

Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km)

2.443

2.530

3.292

10.830

19.370

1

3

Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km)

135

81

135

319

954

2

4

Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi

170

65

150

275

205

1

5

Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km)

85

135

53

296

1.296

6

Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%): ◆ Domestik (D) ◆ Ekspor-Impor (E-I)

7

Jumlah Rusunawa Terbangun (Twin Block)

8

Desa yang dilayani akses telekomunikasi

9

Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband

10

Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan.

Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29 Keterangan:

3 1

90,2 9,0

98,1 9,0

98,8 9,5

98,8 9,9

100,0 10,0

106

89

70

435

650

24.051 (72,5%)

27.670 (83,4%)

30.413 (91,6%)

30.441 (92%)

33.184 desa

311 (63%)

311 (63%)

328 (66%)

343 (69%)

437 (88%)

60

157

205

607

300

Konstruksi

Paket 22-29

Paket 22-29

Paket 30-312)

11

1. 2) [k]

Capaian

Status Awal (2009)

Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34.628,83 Km menjadi 38.569,82 Km Pekerjaan tambahan untuk penyelesaian konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta Kumulatif

1


2

= Perlu Kerja Keras

2 1 1 1

1 Selesai sebelum 2012 = Sangat Sulit tercapai

3

L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 SASARAN

INDIKATOR

STATUS

PENINGKATAN KAPASITAS JALAN TOL

Jalan Tol yang dibangun oleh pemerintah dan swasta (Km)

PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km)

2

PEMBANGUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

Jumlah Rusunawa Terbangun dan Tingkat Hunian

2

PEMBANGUNAN JALAN PROPINSI/ KABUPATEN

Terjaganya kualitas Jalan Propinsi dan Kabupaten

3

LANGKAH STRATEGIS ■ Terobosan pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku ■ Penugasan kepada BUMN New Hutama Karya untuk ruas jalan tol tertentu ■ Mengembangkan sumber pendanaan baru ■ Dukungan pendanaan APBD (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi) ■ Percepatan pembebasan lahan ■ Diperlukan terobosan baru sumber pembiyaan di luar PHLN, antara lain Sukuk/SBSN atau pinjaman dalam negeri

Percepatan pencapaian target pembangunan dan tingkat hunian melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan, penyediaan utilitas penunjang lainnya dan percepatan administrasi serah terima aset.

Kondisi mantap ■ Mengefektifkan alokasi dana DAK; jalan propinsi 63% ■ Terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk dan jalan kabupaten membiayai jalan provinsi/kabupaten; 43% ■ Untuk ruas-ruas strategis diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah pusat.

L.

Lanjutan... SASARAN PENGELOLAAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH

INDIKATOR Terehabilitasinya kerusakan irigasi kewenangan pemerintah daerah

STATUS

LANGKAH STRATEGIS

68% daerah irigasi di ■ Perlu terobosan untuk membantu pengelolaan irigasi daerah karena Pusat tidak dapat membantu secara langsung (regulation barrier); Indonesia menjadi kewenangan Pemda (lebih ■ Alternatif pendanaan melalui APBN Pusat perlu dipertimbangkan karena: (a) dimungkinkan dalam PP 20/2006, namun perlu payung dari separuhnya dalam hukum pelaksanaan (Inpres); dan (b) sangat strategis dalam mendukung kondisi rusak) pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton; ■ Mekanisme dapat dilakukan berupa klastering irigasi daerah (s/d 1.000 Ha - Kabupaten, 1.000-2000 Ha – Provinsi dan diatas 3.000 Ha – Nasional) penyerahan kewenangan kembali ke Pemerintah Pusat, dll.

PENINGKATAN DAYA meningkatnya TAMPUNG AIR kapasitas daya PERKAPITA tampung air/waduk

■ Percepatan pembangunan tampungan air/waduk multi-guna; ■ Konservasi dan penataan Daerah Aliran Sungai; ■ Revitalisasi waduk, situ dan embung eksisting.

PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN AIR MINUM

daya tampung air perkapita tahun 2012 sebesar 54 m3/kapita/tahun masih jauh dari daya tampung ideal sebesar 1,975 m3/kapita/tahun Meningkatnya akses Akses masyarakat terhadap masyarakat terhadap layanan air minum yang layanan air minum layak baru mencapai 55,4% yang layak

■ Peningkatan pemanfaatan hibah berbasis kinerja, termasuk DAK Air Minum; ■ Memperluas sistem pelayanan air minum berbasis masyarakat; ■ Peningkatan sumber pendanaan alternatif; ■ Mendorong Pemda secepatnya menyerap idle capacity dengan membangun sistem distribusi dan sambungan rumah.

Meningkatnya pembiayaan infrastruktur melalui skema KPS

■ ■ ■ ■

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

Sampai dengan saat ini baru 1 Proyek PPP terkontrak yaitu Central Java Power Plant

Koordinasi diantara stakeholder untuk penyelesaian pemilihan trase ; Percepatan pelaksanaan pembebasan lahan; Persetujuan VGF dan Penjaminan (PT. PII); Percepatan pelaksanaan proses lelang dan konstruksi.

L.

PRIORITAS NASIONAL 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 7 1. Menjamin kepastian hukum berusaha; 2. Penyederhanaan prosedur informasi dan perijinan berusaha; 3. Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; 5. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha.

L.

KERANGKA ISU STRATEGIS PN7 Mendorong pencapaian target RPJMN A dan mengurangi gap dengan sasaran RPJMN Masih belum optimalnya penggunaan perijinan secara online/elektronik Masih belum optimalnya implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih banyaknya persoalan perburuhan yang sangat mengganggu iklim usaha

ISU STRATEGIS PN 7 Th 2014 (soft infrastructure): 1. 2. 3.

4.

Peningkatan Kemudahan Berusaha Penurunan Biaya Logistik Nasional Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

B Mendorong Sinergi Lintas Prioritas RPJMN untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Mendorong implementasi Cetak Biru Sislognas yang ditetapkan pada bulan Maret 2012

Prioritas Nasional 6 Bidang Infrastruktur

Isu penting: Masih tingginya biaya logistik di Indonesia dan adanya komitmen Indonesia di AEC dan APEC untuk menurunkan biaya logistik

(Hard Infrastructure)

Masih rendahnya peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business/EoDB (saat ini peringkat Indonesia pada 128 dari 185 negara yang disurvei)

Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola L.


2010

2011

360

394

Capaian

Status

2012

Target 2014

420

444

530

1

33 Prov dan 50 kab/kota



1

1

Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Prov/Kab/Kota)

2

Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang telah menerapkan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik )

-


3

Jumlah pasar percontohan dan pusat distribusi (unit)

10

12 dan -

15 dan 1

20 dan 1

26 dan 5

1

4

Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE

NA

1.536

2.064

2.618

7.500

2

5

Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

-

Tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan outsourcing), serta pengupahan.

Masuk dalam Prolegnas

6

7

Indikator

Status Awal (2009)

Jumlah lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dalam rangka pencapaian kesepakatan hubungan kerja

-

380

80%

90%

2 lokasi

3 lokasi

Permenakertrans No. 13 tahun 2012, dan No.19 Tahun 2012.

-

2

-

Naskah Akademis 13.246

Penundaan revisi dan dikeluarkan dari Prolegnas 13.912

1.801

3 15.000

2 L.


SASARAN PENYEDERHANAAN PROSES PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR

INDIKATOR Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE

STATUS

LANGKAH STRATEGIS

2

■ Penyusunan regulasi yang mewajibkan penggunaan sistem online

2

■ Percepatan penyelesaian RUTR Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan

Capaian 2012: 2.618 perusahaan Target 2014 : 7.500 perusahaan TERBENTUKNYA KEK DI 5 LOKASI

● ●

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan

Capaian 2012: 2 KEK ditetapkan/80% Sasaran 2014 : 5 KEK dilaksanakan/90% MENDORONG PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DAN MEMPERKUAT LEMBAGA HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI)

Tersusunnya peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga Hubungan Internasional

2

■ Memfasilitasi terlaksananya perundingan bipartit antara pekerja dengan pengusaha, ■ Melakukan sosialisasi dan konsolidasi yang lebih menyeluruh dengan pemangku kepentingan yang lebih luas,

L.

PRIORITAS NASIONAL 8 : ENERGI

L.


1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi (Intensifikasi); 2. Penganekaragaman Sumber Daya Energi Primer (Diversifikasi); 3. Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Pemanfaatan Energi (Rasio Elektrifikasi).

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 8 (Lanjutan) PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI)

Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri

PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI)

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (RASIO ELEKTRIFIKASI)

Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya

Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi

KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

Didukung: Ekonomi: fiskal dan moneter ● Infrastruktur ● IPTEK ● Kewilayahan dan Tata Ruang ●

L.


1

Indikator

Produksi Minyak Bumi

Satuan Ribu Barrel/Hari

Baseline (2009)

3

Kapasitas Pembangkit

Rasio Elektrifikasi

4

Kapasitas PLTP

5

Pembangunan Jaringan Gas Kota

6

Pembangunan SPBG

2010

2011

2012

Target 2014

945

902

877

1.010*)

3

2.024

5.916

2.940

1

33.983

39.899

42.839

3.000 MW/ Tahun

Status

949

Tambahan (MW) 2

Capaian

Terpasang (Kumulatif MW)

31.959

Persen

65,79

67,15

72,95

75,90

80

1

Terpasang (Kumulatif MW)

1.179

1.189

1.226

1.231

5.000

3

Kota/Sambun gan Rumah (Kumulatif)

2/ 6.210

6/ 19.376

9/ 45.576

14/ 61.576

19/ 80.000

1

Unit (Kumulatif)

n.a **)

FEED***)

4

8

21

2

*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta; **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design

L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 8 SASARAN PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI

INDIKATOR Produksi Minyak Bumi

STATUS

3

LANGKAH STRATEGIS Melakukan 'enforcement' atas peraturan percepatan produksi migas, baik kepada K/L (penyelesaian konflik lahan, peruntukan, dsb), maupun kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam melaksanakan Plan of Development (POD) Meningkatkan kegiatan survei 2D dan 3D untuk lapanganlapangan migas baru yang berlokasi di kawasan-kawasan sulit (laut dalam) Mempercepat proses penawaran lapangan/blok migas Mempercepat proses persetujuan POD Memberlakukan insentif (fiskal), split (bagi hasil), ataupun kerjasama dalam melakukan 'Research and Development' teknologi EOR

KONVERSI BBM KE BBG

2 Konsumsi BBG

Memberlakukan subsidi harga bahan bakar gas (BBG) atau menaikan harga BBG untuk angkutan umum atau mengurangi subsidi BBM, dan jaminan alokasi gas untuk sektor transportasi Meningkatkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kota-kota besar, serta pengadaan Converter Kit

L.

Lanjutan... SASARAN

INDIKATOR

PENINGKATAN Kapasitas terpasang KAPASITAS pembangkit listrik PEMBANGKIT TENAGA panas bumi (PLTP) LISTRIK PANAS BUMI (PLTP)

STATUS

LANGKAH STRATEGIS Memberlakukan 'Feed-in Tariff' terhadap harga listrik atau menyempurnakan peraturan mengenai harga listrik yang bersumber dari panas bumi

3

Meningkatkan kegiatan 'Reconaissance Survey' dan 'Survey Seismic' lapangan panas bumi baru Mempercepat proses lelang WKP lapangan panas bumi, melalui bantuan teknis dan pendanaan ( 'Geothermal Fund') kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik WKP Mempercepat proses persetujuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Mempercepat proses negosiasi PPA antara PLN dengan IPP Badan Usaha, terutama IPP BUMN (Pertamina) Mempercepat penyelesaian kegiatan eksplorasi dan penyelesaian konstruksi pembangunan 'Steam Gathering' dan 'Power Plant'

ELEKTRIFIKASI

Perbandingan rasio elektrifikasi antar provinsi (wilayah Indonesia bagian Timur dan Barat)

Meningkatkan efektifitas penggunan Dana Alokasi Khusus (DAK) listrik pedesaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama untuk penyiapan pembangunan infrastruktur listrik

L.

PRIORITAS NASIONAL 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 9 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim melalui peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan, Perkuatan Pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca; 2. Penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan iklim, penguatan tanggap darurat bencana, dan pembangunan shelter bencana alam; 3. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan hidup.

L.

KERANGKA KEBIJAKAN PN 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Pembangunan Ramah Lingkungan/ Pembangunan Berkelanjutan

Peningkatan Kualitas LH dan penanganan perubahan iklim ■ ■ ■

Pengelolaan Kawasan Hutan Penguatan Pengelolaan Biodiversity Penurunan emisi GRK

LINGKUNGAN HIDUP DAN KAPASITAS MITIGASI BENCANA

REGULASI

Penguatan Kapasitas Mitigasi Bencana ■ ■

Peningkatan sistem peringatan dini iklim dan cuaca Penguatan tanggap darurat bencana dan shelter bencana alam

TATA KELOLA (Governance)

L.


Indikator

Satuan

Status Awal (2009)

Target 2014

Capaian 2010

2011

2012

742.364

Status

1

Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas

ha

703.045

1.600.000 229.217

1.251.883

1

2

Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

ha

78.242

2.500.000 528.507 1.036.678 1.537.005

1

3

Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan

ha

n.a

250.000

51.506

102.067

158.421

1

4

Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari rerata 2005-2009

Persentase (%)

58.890 titik (rerata 2005-2009)

67,2%

83,42%

51,65%

45,11%

1

5

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS)

Unit

n.a

108

22

58

95

1

6

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri)

Industri

627

680

705

996

1.312

1

7

Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami

Persentase (%)

75

90

90

100

100

8

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim

Persentase (%)

45

80

50

66,67

78,78

9

% pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara (%)

Persentase (%)

75

90

39

68

80

10

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota)

Lokasi

5

77

16

265

160

11

Terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB (Lokasi)

Lokasi

7

2

2

2

2

1 1 1 1 1 L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA SASARAN KESIAPAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

INDIKATOR Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% di tahun 2020 untuk 5 sektor prioritas (Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Industri, Energi dan Limbah) Moratorium ijin baru pada hutan primer dan lahan gambut

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Presentase Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

KESIAPAN Pengurangan risiko bencana gempa bumi INFRASTRUKTUR dan tsunami DAN (dilaksanakan mulai tahun 2013) KELEMBAGAAN PENANGANAN BENCANA

Terkelolanya tata ruang untuk memitigasi bencana

STATUS

LANGKAH STRATEGIS 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 1. Peningkatan kualitas air sungai 2. Peningkatan kualitas udara di perkotaan 3. Peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara 4. Peningkatan tutupan hutan dan lahan 1. Pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara) 2. Pembangunan sirine peringatan dini gempa 3. Pembangunan Desa Tangguh 4. Peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait 5. Pengendalian banjir di DKI Jakarta: normalisasi sungaisungai di wilayah DKI Jakarta (13 DAS), pembangunan sodetan Kali Ciliwung – Kanal Banjir Timur sepanjang 2150 meter 1. Pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas 2. Percepatan proses alih status kawasan 3. Penyelesaian RTRW Provinsi L.

PRIORITAS NASIONAL 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK

L.


●

●

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; Pembentukan kerjasama dengan negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 10 Capaian

NO

Indikator

Status Awal (2009)

1

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

5,84

5,76

5,68

6,16

7,1

2

2

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

20,19

21,17

19,46

18,31

14,2

2

3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

65,77

66,26

66,57

67,48

72,2

2

199

183

-

142*

4

Jumlah kabupaten daerah tertinggal

Keterangan:

1

= sudah tercapai atau on track/on trend

2

2010

2011

2012

Target 2014

= Perlu Kerja Keras

3

Status

**133 1

= sangat sulit tercapai

Catatan: Target Pengentasan kabupaten tertinggal sudah on track (bertanda “Hijau”), karena target sasaran hanya fokus pada 50 kabupaten, sedangkan target sasaran dari indiaktor lainnya (peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan IPM) adalah untuk rata-rata 183 Kabupaten Tertinggal.

L.


INDIKATOR

PENGENTASAN 1. DAERAH TERTINGGAL SEDIKITNYA 50 KABUPATEN PADA TAHUN 2014

Persentase Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)

STATUS

LANGKAH STRATEGIS ●

2

●

●

● ●

2.

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)

●

2 ●

3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

● ●

2 ●

●

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu; Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut. Memberikan insentif bagi investor; Meningkatkan kerjasama antar daerah. Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah. Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah. Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan L.

Lanjutan... SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

INDIKATOR

STATUS

1. Sarana Prasarana Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasasan (Jumlah)

2

2. Pengawasan Keamanan Perbatasan

2


●

●

●

● ●

3. Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara Terpadu CIQS (custom, immigration, quarantine, security)

2

●

●

Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan sarpras pertahanan dan keamanan melalui keanggotaan BNPP Mempercepat dan meningkatkan dukungan untuk pembangunan sarpras hankam Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku/aparat keamanan perbatasan (TNI, Polri, Pemda, Masyarakat, dsb) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengawasan perbatasan Pengembangan program kemitraan; Pengembangan model partisipasi masyarakat;

Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (BNPP, Imigrasi, Kemkes, Kemdagri, dan instansi terkait lainnya penunjang CIQS) Membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia)

L.

Lanjutan... SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

INDIKATOR Jumlah NLP (pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat dan pemetaan pulau terluar)

Pelaksanaan perundingan batas darat dan laut

STATUS

2

b. c.

Persentase Jalan/jembatan/dermaga Persentase Kapal dan Bus Perintis Persentase BTS dan Radio Komunitas

●

●

1

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan a.

LANGKAH STRATEGIS

●

●

2

●

Pembenahan kelembagaan dan struktur pertanggungjawaban dalam perundingan penetapan/penegasan batas wilayah negara; Meningkatkan kegiatan pra-investigasi dan peningkatan IRM serta upgrading (memperbesar) patok/tugu batas negara Penguatan koordinasi anggota BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah dalam rangka penyiapan data dukung diplomasi; Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan infrastruktur Mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau yang masih terisolir.

L.

Lanjutan...

SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan Ekonomi Rakyat PERCEPATAN (jumlah industri sagu rakyat; PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN jumlah pasar tradisional) PAPUA BARAT Peningkatan Pelayanan Pendidikan (kabupaten/kota dengan sekolah berasrama) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar (jumlah ruas jalan strategis) Peningkatan Pelayanan Kesehatan (jumlah kab/kota terbangun Rumah Sakit) Pemihakan terhadap putra/putri asli Papua melalui affirmative actions ● jumlah siswa/thn masuk PTN ● jumlah siswa/thn masuk Akademi TNI/Akpol ● jumlah OAP/thn diterima TNI/POLRI

STATUS

3


●

1

●

●

2

2

●

●

1

Pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kab/kota Inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP Koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah

Strategi Pembangunan jalan strategis papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian

Meningkatkan status kelas RS dan jumlah mobile clinic

Konsolidasi antara Pemda dengan kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi.

L.

PRIORITAS NASIONAL 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

L.


2. 3.

Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpusatakaan; Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya; Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, pencipataan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas.

L.


Indikator

Capaian

Status Awal (2009)

2010

2011

Target 2014

Status

1

Jumlah museum yang direvitalisasi (Unit Museum)

-

6

30

30

1

3

Jumlah daerah yang mendapatkan sarana seni budaya. - Propinsi - Kab/Kota

-

5 15

14 247

14 238

1

4

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

13

21

22

1

5

Jumlah paket riset: ● Riset dasar ● Riset Terapan

54 144

38 155

35 60

1

6

Jumlah paket peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi

109

78

100

1

-

-

-

Keterangan:

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

SASARAN

INDIKATOR

PENINGKATAN 1. Kapasitas nasional INOVASI penelitian dan TEKNOLOGI

inovasi teknologi 2. Akses aplikasi inovasi teknologi pada masyarakat luas

STATUS

LANGKAH STRATEGIS a. Penelitian tenaga listrik dan mekatronika → Low Cost Green Car b. Pengembangan aplikasi teknologi isotop → Bibit Unggul Padi

L.

PRIORITAS NASIONAL 12 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLHUKAM

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 12 1. Mekanisme penanganan terorisme; 2. Perkuatan dan pemantapan kelembagaan pencegahan korupsi; 3. Perlindungan saksi dan pelapor; 4. Pengembalian aset kejahatan; 5. Peningkatan kapasitas hukum; 6. Penguatan perlindungan HAM; 7. Pemberdayaan industri strategis pertahanan.

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 12

No

Indikator

Status Awal (2009)

Capaian 2010

2011

2012

Target 2014

Status

1

Penanggulangan Terorisme (jumlah teroris tertangkap) *)

501**)

148

93

89***)

n.a

2

2

Penggunaan alutsista TNI produksi Industri Dalam Negeri (%)

n.a

12,65

13,61

15,86

20,88

1

3

Penggunaan almatsus POLRI produksi Industri Dalam Negeri (%)

n.a

10,30

12,50

14,30

18,80

4

Pencapaian MEF

n.a

24,2

29,6

35

45,8

1 2

*) Sumber : BNPT **) Angka 2000-2009 ***) Angka Januari – Desember 2012 Keterangan:

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

Lanjutan… No 5

Indikator Penanganan Perkara (di tingkat MA)

Status Awal (2009) n.a

Capaian 2010 13.891 pkr

2011 ●

●

●

Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011) = 21,414 perkara Perkara yang putus adalah sebanyak 13,719 pkr Sisa tahun 2011 adalah sebanyak 7.695 pkr

2012 ●

●

●

Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun 2011 dan perkara masuk tahun 2012) = 21,107 perkara Perkara yang putus 2012 adalah sebanyak 10.995 pkr (58,79%) Sisa tahun 2012 adalah sebanyak 10.112 pkr

Target 2014 20.600 pkr (sumber: RKP 2013-Forward Estimate)

Status

1

Target 2012: 18.700 perkara 6

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

n.a

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama : ●Perkara yang ditangani = 2.742.169 pkr ●Putus = 2.703.265 pkr Tingkat Banding : ●Perkara yg ditangani =13.488 pkr ●Putus = 10.795 pkr

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama (sisa tahun 2010 dan perkara masuk 2011): ●Perkara yang ditangani = 4.854.111 ●Putus = 4.808.881pkr (124,2%) Tingkat Banding : ●Perkara yg ditangani = 13.577 pkr ●Putus =10.911pkr

n.a (Target 2012: 2.254.198 perkara)

2.196.232 pkr (RKP 2013Forward Estimate)

1

Target RKP 2011: 3.872.041 perkara

L.

Lanjutan… No

7

Indikator

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

Status Awal (2009) n.a

Capaian 2010 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 377.382 pkr ● Putus: 314.407 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 935 pkr ● Putus : 751 pkr

Target 2014 2011

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama (sisa tahun 2010 dan perkara masuk 2011): ● Perkara yang ditangani = 426.208 pkr ● Putus = 353.933 pkr (380%) Target 2011: 92.906 perkara

Status

2012 n.a (target 2012: 95.257 perkara)

96.478 pkr (RKP 2013Forward Estimate)

1

3.878 pkr (RKP 2013Forward Estimate)

1

Tingkat Banding : Perkara yg ditangani = 2.391 pkr ● Putus =2.189 pkr ●

8

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer

n.a

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 16.520 pkr ● Putus: 6988 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 460 pkr ● Putus : 374 pkr

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 3.429 pkr ● Putus: 3.000 pkr (85,7%) Target 2011: 3.500 perkara

Per 31 Desember 2012 = 3.083 perkara (81,3%)

Tingkat Banding : Perkara yg ditangani: 397 pkr ● Putus : 368 pkr

(Target 2012: 3.789 perkara)

●

L.

Lanjutan… No

9

10

Indikator

Status Awal (2009)

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

n.a

Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah)

n.a

Capaian Target 2014 2010 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN Tingkat Pertama : ● Perkara yang ditangani: 1.768 pkr ● Putus: 1.107 pkr Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 935 pkr ● Putus : 751 pkr

Tahap Penyidikan = 2.463 perkara (148 pkr di Kejagung, 2.315 pkr di Kejaksaan Daerah) Tahap penuntutan = 1.754 pkr (48 pkr di Kejagung, 1.706 pkr)

2011 Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN

Status

2012 n.a (Target 2012: 2.783 perkara)

2.879 pkr (RKP 2013-Forward Estimate)

Tahap Penyidikan = 478 pkr (28 perkara di Kejaksaan Agung, 450 pkr di Kejaksaan Daerah)* s/d Juni 2012 Tahap Penuntutan = 469 pkr (27 pkr di Kejaksaan Agung, 442 di Kejaksaan Daerah) *) s/d Juni 2012

1.380 perkara (Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di Daerah) (RKP 2013-Forward Estimate) 1.380 perkara (Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di Daerah) (RKP 2013-Forward Estimate)

2

Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani: 1.870 pkr ● Putus: 1.428 pkr (89,3%) Target 2011: 1.600 perkara Tingkat Banding : ● Perkara yg ditangani: 1008pkr ● Putus : 832 pkr ●

Tahap penyidikan = 1.481 (111 perkara, 1.370 pkr) Tahap penuntutan = 1.197 pkr (105 pkr di Kejagung, 1.092 pkr di Kejaksaan daerah)

1

L.

Lanjutan…

No 11

Indikator Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK)

12

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

13

Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu

Status Awal (2009) Penyelidikan = 67 kasus Penyidikan = 37 pkr Penuntutan = 32 pkr Eksekusi = 39 pkr

67,3

Capaian 2010

2011

Penyelidikan = 54 kasus Penyidikan = 62pkr Penuntutan = 55 pkr Eksekusi = 38 pkr

Penyelidikan = 78 kasus Penyidikan = 66 pkr Penuntutan = 45 pkr Eksekusi = 33 pkr

63,17

-

2012 Per Des 2012 Penyelidikan = 105 kasus Penyidikan = 112 pkr Penuntutan = 72 pkr Eksekusi = 32 pkr Target 2012: Penyelidikan: 110 kasus Penyidikan: 103 perkara Penuntutan: 97 perkara Eksekusi: 100% -

Target 2014

Status

80 kasus 75 perkara 70 perkara 100% (RKP 2013Forward Estimate)

73*

1

2 2

a. Partisipasi Pemilu Legislatif

70,99%

-

-

-

75%

b. Partisipasi Pemilu Presiden

72,56%

-

-

-

75%

* Angka target Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014 sebesar 73 akan disumbang oleh indeks hak memilih dan dipilih serta Indeks pemilu yang bebas dan adil dalam pemilu 2014.

L.


INDIKATOR

TERLAKSANANYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Jumlah teroris tertangkap

TERSELENGGARANYA PEMILU 2014 YANG AMAN, ADIL DAN DEMOKRATIS

Indeks Demokrasi Indonesia dan Tingkat Partisipasi Pemilu

STATUS


2

● ●

●

2

●

●

● ● ●

Penguatan Satgas Pencegahan dan Penindakan Penggalangan intelijen Pemberdayaan masyarakat melalui program kontra radikal terorisme komprehensif dan terpadu Dukungan tahapan Pemilu 2014 termasuk Pemutakhiran Data Pemilih, dan pengawasannya Pendidikan politik/pemilih termasuk orang miskin, pemuda, perempuan dan penyandang cacat Advokasi, pengembangan kapasitas, dan pendampingan calon anggota DPRD perempuan Fasilitasi penyandang cacat Peningkatan pengawasan pemilu yang partisipatif Pengamanan Pemilu

L.

Lanjutan...

SASARAN TERWUJUDNYA MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF)

INDIKATOR Pencapaian Minimum Essential Force (MEF)

STATUS


2 ●

● ●

PENINGKATAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN JUMLAH DAN KAPASITAS PERSONEL POLRI

Peningkatan rasio polri terhadap jumlah penduduk

●

2

●

● ●

Ketersediaan anggaran belum sesuai dengan rencana atau sasaran yang akan dicapai; Keppres 35 tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI tahun 2010-2014 belum dilaksanakan secara optimal; Peningkatan peran Industri Pertahanan Dalam Negeri Proses pengadaan yang panjang, melebihi satu tahun anggaran Pengamanan Pemilu 2014 Pemenuhan rasio ideal Polisi terhadap Masyarakat mencapai 1:575 Kecepatan penanganan flash point Ketersediaan peralatan pengendali massa

L.

Lanjutan... SASARAN

INDIKATOR

PEMBINAAN PEMASYARAKATAN

1. Prosentase Rutan dan Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan 2. Prosentase menurunnya pelanggaran HAM, peredaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS

STATUS

2

LANGKAH STRATEGIS 1. Pemenuhan sarana untuk mengurangi over kapasitas 2. Pelaksanaan pengawasan dengan melibatkan pihak luar pemasyarakatan 3. Penegakan kode etik petugas pemasyarakatan

L.

PRIORITAS NASIONAL 13 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG EKONOMI

L.


2.

3.

INDUSTRI PENGOLAHAN: Akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, hasil pertanian, padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta IKM yang sehat, kuat dan mandiri; PERDAGANGAN INTERNASIONAL: Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; UMKM DAN KOPERASI: Meningkatnya daya saing UMKM serta meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi.

L.


Indikator

Capaian

Status Awal (2009)

2010

2011

2012

Target 2014

Status

2

1

Pertumbuhan Industri (%)

-

4,48

6,22

6,10

7,0-7,3

2

Pertumbuhan Non Migas (%)

-

5,09

6,83

6,60

7,3-7,8

3

Pencapaian score card Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA )2015 (%)

-

70

83.4

82

90

1

2

Keterangan:

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.


SASARAN PENINGKATAN INDUSTRI PENGOLAHAN

INDIKATOR Pertumbuhan Industri

STATUS


2 ●

● ● ●

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Pencapaian score card Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru MEA 2015 (%)

●

2 ●

Mendorong dan memfasilitasi Investasi pembangunan kilang baru dan industri petrokimia Memenuhi Alokasi gas untuk kebutuhan industri dalam negeri. Penyelesaian masalah hubungan industrial Percepatan pembangunan infrastruktur dan listrik Pemberian insentif dan fasilitas lainnya perlu dilanjutkan, khususnya untuk industri tertentu atau di wilayah timur/tertinggal Penguatan kapasitas Sektor Swasta dan Masyarakat Peningkatan pemahaman aparat pemerintah Indonesia di pusat dan daerah terhadap MEA 2015 Peningkatan kualitas dan Pemenuhan Komitmen Cetak Biru MEA 2015

L.

PRIORITAS NASIONAL 14 : PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

L.

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 14 1. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pariwisata nasional; 3. Perumusan Kebijakan dan Pedoman Bagi Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 4. Pencapaian Posisi Papan Atas Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade; 5. Peningkatan Character Building Melalui Gerakan Revitalisasi dan Konsolidasi Gerakan Kepemudaan dan Revitalisasi Pramuka.

L.

REVIEW PRIORITAS NASIONAL 14

No

Indikator

Capaian

Status Awal (2009)

2010

2011

2012

Target 2014

Status

1

Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah)

-

221.0001)

221.000

211.000

210.000

1

2

Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji (jemaah)

-

221.000

221.000

211.000

210.000

1

3

Jumlah wisatawan mancanegara (juta orang)

6,32

7,00

7,65

3,883)

8,6

1

4

Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara (juta perjalanan)

229,73

234,38

236,75

53,873)

276

1

5

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG1)

-

8

12

-

49

1

6

Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG2)

-

7 K/L ujicoba

11 K/L

28 K/L 10 prov (dana dekon)

16 K/L

1

Keterangan: 1.

PUG=Pengarus-Utamaan Gender; 2) ARG = Anggaran Responsif Gender;3) Data sampai dengan Juni 2012

1


2

= Perlu Kerja Keras

3


L.

PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 14 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SASARAN MENINGKATNYA DAN TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

INDIKATOR 1. Operasionalisasi Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kab/Kota

MENINGKATNYA PRESTASI1. OLAHRAGA PADA KEJUARAAN ASIAN GAMES 2. DAN ASIAN PARA GAMES PADA TAHUN 2014

Jumlah atlet andalan nasional Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, dan Asian Para Games.

STATUS

1

LANGKAH STRATEGIS 1. Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 2. Pemberdayaan FKUB di provinsi dan Kabupaten/ Kota

1.

1 2.

Pembinaan atlet andalan nasional secara berkelanjutan (Perpres No.22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas/ Prima); Fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan multi event regional dan internasional

L.

LAMPIRAN : REVIEW RPJMN BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL

Recommend Documents