Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN : Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai Prioritas Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RAPAT KOORDINASI SIKN DAN JIKN TAHUN 2015 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019: Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai Prioritas Nasional Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 8 Oktober 2014

1

OUTLINE

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2015-2019

1

4

2

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3

RKP 2016 Bidang Aparatur Negara

ANRI dalam RKP 2016 2

I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA DALAM RPJMN 2015-2019

3

ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN APARATUR NEGARA DALAM RPJPN 2005-2025 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui REFORMASI BIROKRASI untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJMN 1 (2005-2009) Pemb. di bidang aparatur negara diarahkan pada pelayanan kpd masy. yang semakin membaik dg meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otda yang tercermin dgn terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tdk bertentangan dgn peraturan dan perundangundangan yg lebih tinggi, serta tertatanya kelembagaan birokrasi dlm mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

RPJMN 2 (2010-2014) Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel serta makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

RPJMN 3 (2015-2019)

Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

RPJMN 4 (2020-2025) Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral.

4

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)

3)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan

Kesehatan Perumahan Mental / Karakter

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 5

PENJABARAN DALAM BUKU I RPJMN 2015-2019

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya

1

Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

2

Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

3

Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan

4

Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

5

Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik

6

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI: MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILTAS KINERJA PEMERINTAHAN 1.

2.

3.

Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi : a. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; b. penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan c. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi: a. penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, b. penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; c. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan d. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. Penerapan open government, melalui strategi: a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; c. publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; d. penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; e. pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; f. pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

7

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI: MENYEMPURNAKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (RBN) 1.

2.

3.

4.

Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi: a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; b. penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah c. penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi: a. penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN b. penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; c. perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan d. penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi: a. penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif b. penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis TIK c. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; d. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); e. penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan f. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik. melalui strategi: a. memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; b. mendorong inovasi pelayanan publik; c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan d. penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 8

INDIKATOR KINERJA SASARAN No A 1.

2. 3. 4.

Indikator Sasaran 1:Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Opini WTP atas LaporanKeuangan a. Kementerian/Lembaga b.Provinsi c.Kabupaten d.Kota Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas SAKIP) a.Kementerian/Lembaga b.Provinsi c.Kabupaten/Kota

5.

Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

B 1.

Sasaan 2: Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) a.Kementerian/Lembaga b.Provinsi c.Kabupaten/Kota Indeks Profesionalitas ASN Indeks e-Government Nasional a.Kementerian/Lembaga b.Provinsi c.Kabupaten/kota Sasaran 3: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Integritas Nasional a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) a. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Kepatuhan K/L/Pemda dlm Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) a. Kementerian b. Lembaga c. Provinsi d. Kab/Kota

2. 3.

C 1

2 3

Satuan

Baseline

Target 2019

% % % % Skor 1-5 Skor 1-5

74 52 30 41 1 1

95 85 60 65 3 3

% % % %

60,24 30,30 2,38 30 (2013)

85 75 50 80

Skor 1-100

33,48

Skor 1-100 Skor 1-100 Skor 1-100 Skor 1-100

47 NA NA 76

75 60 45 86

Skor 0-4 Skor 0-4 Skor 0-4

2,66 (2013) 2,2 (2012) 2,2 (2012)

3,4

Skor 0-10 Skor 0-10 % %

7,22 6,82 80

9 8,5 95

% % % %

64 15 50 5

100 100 100 9 80

9

II. KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

10

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Perluasan agenda Reformasi Birokrasi Peningkatan kualitas pelayanan publik

civil society

Public sector

Private sector

Good Governance

11

INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 2015-2019 No.

Isu/ Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam Renja

Indikator di setiap instansi

Sasaran 2019

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik 1

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik

Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi

% PPID di tingkat Provinsi % PPID di tingkat Kabupaten dan Kota

100%

100%

Kerjasama dengan media % K/L/D yang massa dalam rangka public melakukan Kerjasama awareness campaign dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign

100%

Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing K/L/D

100%

% K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat

Publikasi informasi % K/L/D yang penggunaan/pelaksanaan mempublikasikan anggaran penggunaan anggaran

100%

12

LANJUTAN...

No.




Sasaran 2019

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 2

Penciptaan ruang-ruang Pembentukan Forum partisipasi dan konsultasi publik Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan

% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik Pengembangan sistem % K/L/D yang publikasi informasi memiliki sistem proaktif yang dapat publikasi informasi diakses dan mudah dan mudah dipahami dipahami Pengembangan website % K/L/D yang yang berinteraksi dengan memiliki website masyarakat yang interaktif

100%

100%

100%

13

LANJUTAN... No.

1

2

3

4

Isu/ Kebijakan instansi dalam Indikator di setiap Kebijakan Nasional Renja instansi Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi

Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi

Sasaran 2019

Tersusunnya Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Penataan kelembagaan instansi Melakukan restrukturisasi % Tersusunnya Pemerintah (K/LPNK/LNS) organisasi dan tata kerja struktur organisasi yang mencakup penataan fungsi instansi untuk rightsizing di dan tata kerja yang dan struktur organisasinya dasarkan pada Sasaran dan proporsional, efektif, Kebijakan RPJMN dan efisien RPJMD Penataan ketatalaksanaan Penyederhanaan proses % SOP utama telah instansi pemerintah bisnis dan penyusunan SOP tersusun sesuai utama khususnya yang dengan proses bisnis berkaitan dengan pelayanan organisasi/unit kerja kepada masyarakat

100%

Penerapan Sistem Pengendalian Percepatan penerapan Internal Pemerintah (SPIP) sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah

100%

% jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah

100%

100%

14

LANJUTAN... No. 5

Isu/ Kebijakan Nasional Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

Kebijakan instansi dalam Renja Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP71 Tahun 2010)


Sasaran 2019

% Opini WTP Kementerian/Lembag a

95%

Penggunaan Aplikasi SIMAK % Opini WTP Provinsi BMN dan SIMDA pada setiap % Opini WTP unit organisasi Kabupaten % Opini WTP Kota

85% 60% 65%

6

Sistem Seleksi PNS melalui CAT System

Penerapan Sistem Seleksi % K/L/D yang Berbasis CAT system di menggunakan CAT seluruh instansi pemerintah system

100%

7

Pengembangan dan penerapan e-Government

Pengembangan dan penerapan e-Government

100%

Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan eGovernment dalam penyelenggaraan pemerintahan

15

LANJUTAN...

No. 8

9

Isu/ Kebijakan Nasional Penerapan e-Arsip

Kebijakan instansi Indikator di setiap dalam Renja instansi Penerapan e-Arsip di tiap % K/L/D yang telah unit organisasi menerapan manajemen pemerintah arsip secara lebih efektif

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

Sasaran 2019 50%

% Penerapan SAKIP yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi

100%

% LAKIP K/L yang memperoleh nilai B

85%

% LAKIP Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai B

75%

% Lakip Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memperoleh B

50%

16

LANJUTAN... No.

1

2


Kebijakan instansi Indikator di setiap dalam Renja instansi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perluasan penerapan e-services untuk pelayanan publik

Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Penerapan Standar Unit Pelayanan Publik Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik

3

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi

4

Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

% Jumlah unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik Penyusunan SOP untuk % unit penyelenggara berbagai jenis pelayanan pelayanan publik yang memiliki SOP Percepatan Penerapan % Pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Satu dan Pemerintah Daerah Pintu yang efefktif dan yang menerapkan efisien Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerapan manajemen % Unit Pengaduan pengaduan berbasis Masyarakat berbasis teknologi informasi yang teknologi informasi efektif pada setiap unit pelayanan publik

Sasaran 2019

100%

100%

100%

100%

100%

17

LANJUTAN... No.




Sasaran 2019

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5

Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan professional

Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi -

% K/L/D yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis IT

100% 100%

K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal

% Unit Pelayanan/ Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian % K/L/D yang memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal

K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif

% K/L/D yang memiliki standar pelayanan partisipatif

100%

K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik

100%

K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami

% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami

100%

K/L/D wajib mengembangkan website % K/L/D yang memiliki website yang yang berinteraksi dengan masyarakat interaktif

100%

100% 18

III. RKP 2016 BIDANG APARATUR NEGARA

19

VISI-MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 20

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN

1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 21

TEMA RKP 2016 (1)

RKP 2015*)

RKP 2016

RKP 2017

RKP 2018

RKP 2019

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017



*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

22

TEMA RKP 2016 (2) “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” 

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.



Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.



Pembangunan berkualitas :  Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.  Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.



Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. 23

HIGHLIGHT KONDISI PERLU TAHUN 2016 Tata Kelola & Reformasi Birokrasi KEGIATAN

SASARAN a.l

K/L

Penyempurnaan kualitas reformasi birokrasi dan perluasan pelaksanaannya pada instansi pusat dan daerah

- Penguatan payung hukum reformasi birokrasi: Revisi Grand Design dan Road Map RB - Terlaksananya fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan RB - Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi : KL:58% ; Prov: 30%, dan Kab/Kota: 30%

Kementerian PAN dan RB

Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (Nilai B): KL:70% ; Prov: 48%, dan Kab/Kota: 21%

Kementerian PAN dan RB

Pengawasan intern akuntabilitas kinerja program prioritas nasional

- 9 sektor prioritas pengawasan (infrastruktur, perhubungan, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, ketahanan pangan, kemaritiman dan ketahanan energi)

BPKP

Integrasi sistem pengadaan dengan egovernment

- 460 LPSE yang terstandarisasi - 24 cloud data center LPSE

LKPP

Pengembangan dan perluasan e-cataloq

- 25.000 produk yang masuk e-cataloq

LKPP

Implementasi UU Aparatur Sipil Negara

- 200 intansi pemerintah yang telah menerapkan promosi terbuka untuk JPT

Kementerian PAN dan RB/ KASN

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN

-50 peserta diklat Reform Leaders Academy -100 peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik -120 Peserta Diklatpim I

LAN

Penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (Profil Kompetensi)

- 1.600 ASN yang memangku JPT yang terpetakan kompetensinya

BKN

Peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik

- meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi UU Pelayanan Publik: KL:80%; Lembaga:35%; Prov: 70% ; Kab/Kota: 20%

Ombudsman RI

Penyelarasan pembangunan nasional dan daerah

1 dokumen konsep Pembangunan Wilayah berbasis pengembangan kawasan strategis di 35 Kabupaten di 9 Provinsi

Kementerian PPN/BAPPENAS

Pengembangan eGov di Kemenkominfo secara komprehsif, integral

20% instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika

24

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RKP 2016:

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL No

1.

2. 3.

4.

5.

Indikator

Satuan

Baseline

Target Target 2019 2016

Opini WTP atas Laporan Keuangan a. K/L b.Provinsi c.Kabupaten

% % %

74 23 18

95 85 60

82 64 34

d.Kota

%

33

65

44

%

4,2

79,2

20

%

4,2

87,5

25

% % %

39,3 27,3 0,8

85 75 50

70 48 21

%

30

80

50

Tingkat Kapabilitas APIP K/L (Level 3) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP K/L (Level 3) Instansi Pemerintah dg Akuntabilitas Kinerja Baik (Skor B atas SAKIP) a.K/L b.Provinsi c.Kab/Kota Penggunaan EProcurement thd Belanja Pengadaan

ARAH KEBIJAKAN 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

25

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RKP 2016:

BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN No

Indikator

Satuan Baseline

Target 2019

Target 2016

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) a.K/L b.Provinsi

% %

47 na

75 60

58 30

c.Kab/Kota

%

na

45

15

86

80

ARAH KEBIJAKAN 1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

2. Indeks Skor 1Profesionalitas 76 100 ASN 3. Indeks eGovernment Nasional a.Kementerian/L Skor 0-4 2,66 embaga (2013) Skor 0-4 2,2 b.Provinsi (2012) c.Kabupaten/kot Skor 0-4 2,2 a (2012)

3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment. 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. 5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. 6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

3,4

3,0

7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. 9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu.

26

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RKP 2016: BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

No

Indikator

1 Indeks Integritas Nasional a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 3 Tingkat Kepatuhan K/L/Pemda dlm Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) a. Kementerian b. Lembaga c. Provinsi d. Kab/Kota

Satuan Baseline

Target Target 2019 2016

Skor 010

7,22

9

7,9

Skor 010

6,82

8,5

7,3

%

80

95

86

64 15 50 5

100 100 100 80

100 100 80 35

%

% % % %

ARAH KEBIJAKAN 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan e. Quick Wins 2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. a. Penguatan monev kinerja b. Efektivitas pengawasan c. Sistem pengaduan d. Penerapan reward and punishment

27

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RKP 2016 ISU STRATEGIS 1. Keterbukaan informasi

2. Partisipasi masyarakat

SASARAN Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Meningkatnya partisipasi masyarakat

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan keterbukaan informasi publik

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

Kebijakan K/L/Pemda Pembentukan PPID

Sasaran 2016 Prov: 100 % Kab/Kota: 60 %

Public awareness campaign

40 %

Publikasi proses perencanaan dan penganggaran

30 %

Publikasi laporan keuangan dan kinerja

30 %

Forum konsultasi publik

35 %

Publikasi informasi program dan kegiatan prioritas

30 %

Sistem publikasi yang accessible, interaktif, dan mudah dipahami

30 %

28

Lanjutan . . .

ISU STRATEGIS 3. Kapasitas Birokrasi

SASARAN Meningkatnya kapasitas birokrasi

ARAH KEBIJAKAN Reformasi Birokrasi di K/L/Pemda

KEBIJAKAN K/L/PEMDA

SASARAN 2016

Penyusunan Grand Design dan Road Map RB

50 %

Penataan organisasi

40 %

Penyusunan SOP

35 %

Penerapan e-government

40 %

Penerapan CAT System

100%

Penerapan sasaran kinerja

50 %

pegawai

4. Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penerapan SPIP

60 %

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual

20 %

Penyusunan standar pelayanan

60 %

Unit Pengaduan Masyarakat berbasis IT

60 %

Sistem Pelayanan berbasis IT

40 %

Pendirian PTSP

60 % 29

IV. ANRI DALAM RKP

30

ANRI DALAM RKP 2016

KONDISI PERLU PEMBANGUNAN Nawacita 2

ARAH KEBIJAKAN Penataan Kelembagaan Penguatan Kapasitas RBN

STRATEGI 1. 2. 3. 4.

.... .... .... Penguatan Sistem Kearsipan Berbasis TIK

1. 2. 3. 4.

.... .... .... Pengelolaan JIKN

Manajemen ASN

Tatakelola dan RB

Manajemen Kinerja E-government Open government Pelayanan publik 31

KEGIATAN PRIORITAS ANRI RKP 2016

• Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN dan JIKN); • Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) – TIK di Instansi Pusat (K/L), BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri; • Kemampuan teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan peraturan perundangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota

32

REKAP KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL/BIDANG ANRI No.

Program/Kegiatan

Indikator

Output

Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)

Keterangan

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

2.

Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Pembinaan Kearsipan Daerah I

3.

Pembinaan Kearsipan Daerah II

4.

Pembinaan Kearsipan Pusat

1.

Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK

18 SIMPUL

1,19 Prioritas Nasional

3 Prov/Kab/Kota

0,40 Prioritas Bidang

3 Prov/71 Kab/Kota


25 Unit Kearsipan K/L, BUMN dan PTN


33

TARGET PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN TAHUN 2015-2019 DAN ANGGARANNYA

Adapun target pembentukan Simpul Jaringan dan anggaran ANRI adalah sebagai berikut: 1. 2015 = 35 Simpul Jaringan (Rp1.132.424.000) 2. 2016 = 18 Simpul Jaringan (Rp1.192.958.000) 3. 2017 = 40 Simpul Jaringan (Rp1.647.500.000) 4. 2018 = 60 Simpul Jaringan (Rp1.872.250.000) 5. 2019 = 75 Simpul Jaringan (Rp1.924.475.000)

34

CAPAIAN SIMPUL JARINGAN PER 24 SEPTEMBER 2015

35

CAPAIAN SIMPUL JARINGAN PER 24 SEPTEMBER 2015 No

Nama Simpul Jaringan

1

Arsip Nasional Republik Indonesia

2

PT Telekomunikasi Indonesia

3

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten

4

IPB

Jenis Lembaga

Tanggal Keikutsertaan

Instansi Pusat

September 2013

BUMN

September 2013

Instansi Daerah Provinsi

Februari 2014

Perguruan Tinggi

Maret 2014

Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Aceh


6

Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan

Instansi Daerah Kab/Kota

September 2014

7

BPAD Kota Denpasar


September 2014

8

Badan Perpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sumetera Selatan


September 2014

9

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor


September 2014

10

Kantor Arsip Kabupaten Bantul


September 2014

11

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi


September 2014

12

KAPPDE Pemerintah Kota Cimahi


September 2014

13

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bukit Tinggi


September 2014

14

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat


Januari 2015

5

Juni 2014

36

HAMBATAN PELAKSANAAN SIKN dan JIKN

Internal • Ketersediaan sumber daya ANRI yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas). • Keterbatasan frekuensi pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tersedia di Pusat Diklat Kearsipan.

Eksternal • Lokasi SJ yang tersebar di seluruh Indonesia. • Rendahnya ketersediaan SDM kearsipan di lingkungan calon SJ (kuantitas dan kualitas). • Rotasi/penempatan SDM kearsipan yang tidak terencana dengan baik. • Komitmen K/L/D yang masih kurang. 37

TERIMA KASIH [email protected]

38

Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN : Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai Prioritas Nasional

Recommend Documents