KERANGKA PRIORITAS NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KERANGKA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGANTAR

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

13 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

7 April 2016

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

23-30 Februari 2016

4- 11 Maret 2016

MULTILATERAL MEETING

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei 2016 Trilateral Meeting

Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

10 Februari 2016

Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

Slide - 3

MULTILATERAL MEETING II • Multilateral Meeting II dilaksanakan selama 14-18 April 2016 di Bappenas merupakan periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting tahap I ke dalam forum lengkap di masing-masing topik.

• Input : • Hasil Multilateral Meeting Tahap I dan Bilateral Meetinng Tahap I terkait kesepakatan awal Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tercantum dalam Aplikasi SIMU (Sistem Informasi Multilateral);

• Rekapitulasi sementara usulan daerah terhadap Program dan Kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang. • Keluaran :

• Output 1 : Finalisasi hasil penajaman Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017 ; • Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas;

• Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. 4

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3) Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; • Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a. Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum; b. Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II c. Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. • Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional. • Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional • Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan) 5

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat (Urutan 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Cadangan Pangan Pemerintah (5) Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2) Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan (Urutan 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Asuransi Pertanian (4) Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3) Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5) Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2) Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. 2. 3. 4.

Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8) Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7) Pengendalian Konversi Lahan Padi (6) Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3) Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5) 6

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. • Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga • Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi • Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas 7

KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAH DALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS (Penetapan Status Pembahasan)

Pembahasan PN (Multirateral II – Bappenas) Status Keterangan 1 Disetujui Sepenuhnya 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh Bappenas 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan KL (Bilateral II – Bappenas & KL) Status Keterangan 1 Disetujui Sepenuhnya 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh kl) 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan Musrenbangnas Status Status Prioritas Pembahasan PN Pembahasan Pembahasan (Multirateral) KL (Bilateral) Musrenbangnas 1 1 Tampilkan 1

2

2 2 1 2 3 3

1 2 3 3 1 2

1 2 4 4 3 4

4 4 1 2 3 4

Prioritas Pembahasan I

Prioritas Pembahasan II

Prioritas Pembahasan III Prioritas Pembahasan IV

8

PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA

PROGRAM PRIORITAS DALAM REFORMA AGRARIA LEVEL 1

PROGRAM PRIORITAS − − − − − − − −

6. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Kem. ATR/BPN; - KLHK Kemen BUMN - Kementan Kemen.PUPR; - Kemen Kop dan UKM Kemenhub - Kemen Desa, PDTT Kemen ESDM - KKP Kemen PUPR - Kemendagri Setkab Kemen Kum Ham – – – – –

Kemen Desa, PDTT Kemen LHK Kementan Kemendagri Kemen ATR/BPN

Perlu konfirmasi dari K/L terkait

5. Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

− − − − − −

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kementan; - Kemen ESDM; Kemen Desa, PDTT; - KKP; Kemen.PUPR; - Kemendagri; Kemenhub; - Setkab Setneg − Kem. ATR/BPN; - KLHK; − Kementan; - Kemen Kop dan UKM; − Kemen Desa, PDTT; - KKP; 2. Penataan − Kemen.PUPR; - Kemendagri

Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

PRIORITAS NASIONAL

REFORMA AGRARIA

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

3. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria − − − − − −

− − − − − −

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kementan; - Kemen Kop dan UKM; Kemen Desa, PDTT; - KKP; Kemen.PUPR; - Kemendagri Kemen. PAN dan RB - BIG LAPAN - Kemen Keuangan

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kementan; - Kemen Kop dan UKM; Kemen Desa, PDTT; - KKP; Kemen.PUPR; - Kemendagri LIPI - BPPT Kemendag

10

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (1). Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria LEVEL 2-1 KEGIATAN PRIORITAS − − − − −

− − − − −

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kementan; - Kemen ESDM; Kemen Desa, PDTT; - KKP; Kemen.PUPR; - Kemendagri; Kemenhub;


(6) Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis

(5) Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria

(1) Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria

(1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

(4) Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat

− − − −

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kemkumham; - Setneg; Setkab ; - Kemenkeu; Kemendagri;

PROGRAM PRIORITAS (2) Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis

(3) Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasik an Penyelesaian Kasus Konflik Agraria − − − − −

− − − − −

− − − − −




RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (2). Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria − Kem. ATR/BPN; − KLHK;

LEVEL 2-2 1. Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria

KEGIATAN PRIORITAS − − − −

Kem. ATR/BPN; - KLHK; Kementan; - Kemen Kop dan UKM; Kemen Desa, PDTT; - KKP; Kemen.PUPR; - Kemendagri

− − − −

5. Identifikasi dan pengembangan kelembagaan subyek penerima manfaat reforma agraria


(2). Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

4. Identifikasi tanah milik untuk legalisasi aset masyarakat miskin

PROGRAM PRIORITAS

2. Identifikasi Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan

3. Identifikasi dan Redistribusi HGU habis dan tanah terlantar

− Kem. ATR/BPN; − KLHK;

− Kem. ATR/BPN; − Kementan;

12

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (3). Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria LEVEL 2-3

KEGIATAN PRIORITAS

− − − −

− Kem. ATR/BPN; − KLHK; − Kemen Desa, PDTT; − Kemen Dagri − Kem. ATR/BPN; − KLHK; − Kemen Desa, PDTT;


7. Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat

6. Legalisasi untuk tanah transmigrasi

5. Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi

− Kem. ATR/BPN; − KLHK − Kemen Dagri

1. Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/Kota

(3). Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria

4. Publikasi tata batas kawasan hutan

− Kem. ATR/BPN; − Kemen. PAN dan RB − Kemen Keuangan

PROGRAM PRIORITAS − Kem. ATR/BPN; − BIG − LAPAN

2. Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan,

3. Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat untuk rakyat miskin melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor)

− − − −


13

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (4). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA LEVEL 2-4 − Kem. ATR/BPN; − Kementan

6. Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah dan produksi

KEGIATAN PRIORITAS

− Kementan; − Kemendag − Kemen Kop dan UKM

− − − −

5. Interkoneksi dengan dunia usaha dan pemasaran hasil produksi

Kem. ATR/BPN; Kementan; Kemen Desa, PDTT Kemen.PUPR;


1. Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA

(4). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

4. Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA

− − − −


2. Penyediaan, dan pengembangan teknologi saranaprasarana dalam produksi dan pengolaan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan

− LIPI − BPPT; − Kementan

PROGRAM PRIORITAS

− KLHK; − Kementan; - Kemen Kop dan UKM; − Kemen Desa, PDTT; - KKP;

3. Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal − Kem. ATR/BPN; usaha

− Kementan; − Kemen Desa, PDTT − Kemen.PUPR;

14

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (5). Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat (5) Penguatan Hak dan Pemberian Akses Pengusahaan Hutan oleh Rakyat secara Bersama

LEVEL 2-5 KEGIATAN PRIORITAS – Kemen LHK – Kemen Desa, PDTT – Kemen ATR/BPN

– – – – –


(4) Penyediaan Kelembagaan dan Pembiayaan Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Kemen Desa, PDTT Kemen LHK Kementan Kemendagri Kemen ATR/BPN

(5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat

(3) Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengelola Hutan Berbasiskan Kesatuan Pengelolaan Hutan

– – – –

Kemen ATR/BPN Kemen LHK Kemen Desa, PDTT Kemendagri

(1) Pendataan dan Pemetaan Alokasi Sumber Daya Hutan untuk Perhutanan Sosial

(2) Penetapan Alokasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan oleh Rakyat

PROGRAM PRIORITAS

– Kemen LHK – Kemen ATR/BPN – Kemen Desa, PDTT

– Kemen LHK – Kemen Desa, PDTT – Kemen ATR/BPN

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA Program Prioritas (6). Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah LEVEL 2-6

1. Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA

KEGIATAN PRIORITAS − − − − −

Kem. ATR/BPN Kemen BUMN Kemen.PUPR; Kemenhub Kemen ESDM

5. Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum

− Kem. ATR/BPN − Kemen Kum HAM − Setkab

(6). Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

4. Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum

− − − −


PROGRAM PRIORITAS 2. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat

3. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah

− − − −

− − − −



16

DESAIN BARU IDENTIFIKASI DAN PENYIAPAN TORA DALAM PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA

LEGALISASI ASSET OBYEK REFORMA AGRARIA (Sekitar 4,5 Juta Hektar)

Transmigrasi

PRONA

Hasil Penyelesaian Konflik

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (sekitar 4,5 Juta Hektar)

HGU Habis dan Tanah Terlantar

Pelepasan Kawasan Hutan

ALOKASI HUTAN UNTUK DIKELOLA OLEH RAKYAT (sekitar 12,7 juta hektar)

Perlu identifikasi khusus

TANAH YANG DIKELOLA DESA (sekitar ........ hektar)

Perlu identifikasi khusus

TERIMA KASIH

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-Bappenas Email: [email protected]

KERANGKA PRIORITAS NASIONAL

Recommend Documents