KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan/Wakil Kepala BAPPENAS
Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema: RKP 2015 dan RPJMN2015-2019, Jakarta, 28 Januari 2014 1
KERANGKA PAPARAN I. ARAHAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM RPJPN 20052025 II. KONDISI SAAT INI III. LANGKAH KE DEPANRPJMN 2015-2019
2
I. ARAHAN MISI KE 7: RPJPN 2005-2025
3
SASARAN: TERUWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL DITANDAI OLEH:
1
TERBANGUNNYA JARINGAN SARANA DAN PRASARANA SEBAGAI PEREKAT SEMUA PULAU DAN KEPULAUAN INDONESIA
2
MENINGKAT DAN MENGUATNYA SDM DI BIDANG KELAUTAN YANG DIDUKUNG PENGEMBANGAN IPTEK
3
DITETAPKANNYA WILAYAH NEGARA KESATUAN NKRI, ASET DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DALAM KERANGKA PERTAHANAN NEGARA
4
TERBANGUNNYA EKONOMI KELAUTAN SECARA TERPADU DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER KEKAYAAN LAUT SECARA BERKELANJUTAN
5
BERKURANGNYA DAMPAK BENCANA PESISIR DAN PENCEMARAN LAUT 4
ARAH KEBIJAKAN 1
• MEMBANGKITKAN WAWASAN DAN BUDAYA BAHARI
PILAR 1. KEBUDAYAAN KELAUTAN
2
• MENINGKATKAN DAN MENGUATKAN PERANAN SDM DI BIDANG KELAUTAN
3
• MENETAPKAN WILAYAH KESATUAN NKRI, ASET DAN HAL-HAL TERKAIT DI DALAMNYA TERMASUK KEWAJIBAN YANG TELAH DIGARISKAN OLEH HUKUM LAUT UNCLOS
PILAR 2. TATA KELOLA
4
• MELAKUKAN UPAYA PENGAMANAN WILAYAH KEDAULATAN YURIDIKSI DADN ASET NKRI
PILAR 3. KEAMANAN LAUT/MARITIM
5
• MENGEMBANGKAN INDUSTRI KELAUTAN SECARA SINERGI, OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN
PILAR 4. EKONOMI KELAUTAN
6
• MENGURANGI DAMPAK BENCANA PESISIR DAN PENCEMARAN LAUT
PILAR 5. LINGKUNGAN LAUT
7
• MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KAWASAN PESISIR 5
II. KONDISI DAN PERMASALAHAN SAAT INI
6
2.1.SASARAN: TERBANGUNNYA JARINGAN SARANA DAN PRASARANA SEBAGAI PEREKAT SEMUA PULAU DAN KEPULAUAN INDONESIA RUTE ANGKUTAN LAUT PT. PELNI DAN PERINTIS
• Masih kurang memadainya pengembangan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke pulau-pulau kecil – KONEKTIVITAS • Tahun 2015-2019 : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dari/ke pulau-pulau kecil – RENCANA PENGEMBANGAN DAN ARMADA 7
2.1. Sasaran vs kondisi saat ini ISU
PERMASALAHAN
Ekonomi kelautan
• Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal • Peraturan tentang perijinan/investasi pulau-pulau kecil dan pesisir untuk wisata bahari belum jelas • Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut • Pengaturan kabel dan pipa dasar laut • Pengembangan ekonomi kelautan lainnya: biodiversity, wisata bahari, dll
Tata kelola laut
• Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007) belum selesai disusun
Batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa negara masih belum selesai dengan 9 negara tetangga • Masih maraknya praktek Illegal fishing
Konektivitas antar pulau
• Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belum memadai, terutama di wilayah timur • Rute dan jumlah moda angkutan perintis yang masih terbatas
Bencana dan pencemaran laut dan pesisir
• Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran internasional • Kelembagaan dan mekanisme penanganan – penegakan hukumnya
SDM dan Iptek Kelautan
• Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal, sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60 GT dari luar • Kelembagaan pendidikan dan pelatihan • Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna. • Masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai 8 negara kepulauan.
1.
EKONOMI KELAUTAN: Potensi wilayah laut yang luasnya sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia belum termanfaatkan secara optimal: a. Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dari jumlah tangkap yang diperbolehkan 5,2 juta ton/tahun, dan masih adanya kapal perikanan asing secara illegal masuk ke perairan Indonesia b. Potensi sumberdaya pertambangan di laut besar namun belum memiliki cukup landasan regulasi dalam pemanfaatannya c. Potensi biodiversity untuk pemanfaatan keekonomian (bioprospect dan wisata bahari) yang belum optimal d. Potensi laut sebagai media transportasi belum juga dimanfaatkan secara optimal untuk konektifitas e. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih miskin belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar dan kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi 9
POTENSI (MSY) DAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2010 PER WPP MSY = 276 Prod = 316,8 PPS = 1 PPP = 2
MSY = 1.059 Prod = 572,2 PPN: 3 PPP = 4 Swasta = 2
MSY = 333,6 Prod = 214,3 PPS = 1 PPP = 3
MSY = 595,6 Prod = 418,5 PPN = 1 PPP =1
MSY = 299,1 Prod = 142,8 MSY = 929,7 Prod = 625,8 PPP = 1
MSY = 565,2 Prod = 541,5 PPS = 1 PPN = 1 PPP = 6
MSY = 836,6 Prod = 810,6 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 22
Keterangan: Satuan dalam Ribu Ton; MSY= 6,5 juta ton/tahun Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari MSY = over fishing (produksi > MSY), pengelolaan harus hati-hati, tidak ada ijin baru dan perlu pemulihan SDI = produksi > JTB (namun belum melebihi MSY), mengoptimalkan penangkapan dan pemulihan SDI = produksi < MSY, mengoptimalkan hasil tangkapan sampai batas JTB
MSY = 855,5 Prod = 537,9 MSY = 491,7 Prod = 431,4 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 7
MSY = 278 Prod = 427,6 PPS = 1 PPN = 2
= Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Bungus, Nizam Zachman, Cilacap, Kendari, Bitung) = Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu, Pekalongan, Pemangkat, Pengambengan, Prigi, Sibolga, Sungailiat, Tanjung Pandan, Ternate, Tual = Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur dan Barelang (Batam, Kepri)
10
PETA SUMBER DAYA MINERAL 105
100
110
1
115
120
125
130
135
140
3
5
4 1
11
6 14
2
1
15
10
3
7
2 3
9
2
8
2
5
6
4 6
8
Drilled Basin, No Discovery yet (15) 1. South Java 2. Biliton 3. Melawi 4. Asem-Asem 5. Lariang 6. South Makasar 7. Spermonde 8. Sawu 9. Manui 10. Buton 11. Misool 12. Palung Aru 13. Waipoga 14. Akimeugah 15. Sahul
11
16
13
12
15
6
Drilled and Proven Discovery, but not Production yet (7) Sibolga Bengkulu East Natuna Pati Sula Timor Biak
-5
14
20 8
22
19
5
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14 17 18
12
7
7
3
1. North Sumatera 2. Central Sumatera 3. South Sumatera 4. West Natuna 5. Sunda 6. NW. Java 7. NE. Java Sea 8. NE. Java 9. Barito 10. Kutai 11. Tarakan 12. Bone 13. Banggai 14. Seram 15. Salawati 16. Bintuni
11
10
1
Producing Basin (16)
10
9
7
15 12
9
0
21
16
5
13
5
4
13
-10
Frontier Basin (22) 1. Ketungau 2. Pembuang 3. Lombok Bali 4. Flores 5. Tukang Besi 6. Minahasa 7. Gorontalo 8. Sala Bangka 9. South Sula 10. West Buru 11. Buru
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
South Obi North Obi North Halmahera East Halmahera South Halmahera South Seram West Weber Weber Tanimbar Waropen Jayapura
Sumber: Kemen ESDM (2009)
11
BIODIVERSITY LAUT dan PEMANFAATAN EKONOMI Luasan terumbu Karang Indonesia : 85.000 km2
•
Lokasi Barat Tengah Timur Indonesia
Jumlah Titik 439 274 272 985
Sangat Baik (%) 5,47 5,11 5,88 5,48
Baik (%) 27,56 30,29 17,28 25,48
Cukup (%) 33,94 44,89 34,19 37,06
Kurang (%) 33,03 19,71 42,65 31,98 Luas (juta Ha)
No
Kawasan Konservasi
Jumlah Kawasan
A
Inisiasi Kemenhut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut)
32
4,69
B
Inisiasi KKP dan Pemda (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
76
11,09
Jumlah Total
108
15,78
Komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006 luas kawasan konservasi perairan adalah 20 juta pada tahun 2020
• Tahun 2015-2019: peningkatan luas kawasan konservasi laut sebesar 4,2 juta 12 ha
POTENSI WISATA BAHARI
Sumber: Kemenparekraf (2009)
Belum dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan pendapatan daerah. Perlu ditargetkan lokus andalan didukung sektor lain secara komprehensif. 13
PETA KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR
Keterangan :
Sumber : BPS, KKP 2010
14
2. TATA KELOLA - EKSISTENSI: a. Penyelesaian batas wilayah laut dengan 9 negara tetangga b. Dari 17.504 pulau di Indonesia, baru terdaftar ke PBB sebanyak 13.466 pulau di tahun 2012. Dan sisanya harus selesai tahun 2017. Pulau-Pulau Kecil Terluar yg berbatasan dengan negara tetangga 25
20
15
10
5
0 Australia
Filipina
India
Malaysia
Palau
Papua Nugini
Singapura
Timor Leste
Vietnam
15
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) No
Provinsi
Jumlah Pulau kecil terluar
Jumlah Pulau kecil terluar berpenghuni
1
Nanggroe Aceh Darussalam
6
2
Sumatera Utara
3
1
3
Kepulauan Riau
20
3
4
Sumatera Barat
2
5
Bengkulu
2
6
Lampung
1
7
Banten
1
8
Jawa Barat
1
9
Jawa Tengah
1
10
Jawa Timur
3
11
Nusa Tenggara Barat
1
12
Nusa Tenggara Timur
6
1
13
Kalimantan Timur
4
2
14
Sulawesi Utara
11
7
15
Sulawesi Tengah
3
1
16
Maluku Utara
1
17
Maluku
17
9
18
Papua
9
5
Total
92
31
1
1
Eksistensi RI di 92 pulau terluar (31 berpenduduk): a. Pengelolaan PPKT Perpres No.78/2005 – pengelolaan pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni b. Perlu strategi yang jelas untuk mempertahankan eksistensi, pertahanan dan keamanan, serta isu kesejahteraan masyarakat. 16
3. PEMANFAATAN GEO-EKONOMI DAN GEOPOLITIK – 3 jalur ALKI dan pemanfaatannya
Pemanfaatan ALKI untuk perekonomian nasional maupun regional belum banyak dilakukan 17
III. LANGKAH KE DEPAN
18
PERMASALAHAN ISU
PERMASALAHAN
Ekonomi kelautan
• Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal • Peraturan tentang perijinan/investasi pulau-pulau kecil dan pesisir untuk wisata bahari belum jelas • Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut • Pengaturan kabel dan pipa dasar laut • Pengembangan ekonomi kelautan lainnya: biodiversity, wisata bahari, dll
Tata kelola laut
• Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007) belum selesai disusun
Batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa negara masih belum selesai dengan 9 negara tetangga • Masih maraknya praktek Illegal fishing
Konektivitas antar pulau
• Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belum memadai, terutama di wilayah timur • Rute dan jumlah moda angkutan perintis yang masih terbatas
Bencana dan pencemaran laut dan pesisir
• Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran internasional • Kelembagaan dan mekanisme penanganan – penegakan hukumnya
SDM dan Iptek Kelautan
• Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal, sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60 GT dari luar • Kelembagaan pendidikan dan pelatihan • Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna. • Masih belum berkembangnya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai 19 negara kepulauan.
1. MENINGKATKAN WAWASAN DAN BUDAYA BAHARI
2. MENINGKATKAN DAN MENGUATKAN PERAN SDM DI BIDANG KELAUTAN
• PENDIDIKAN DAN PENYADARAN MASY. TENTANG KELAUTAN DIWUJUDKAN DI SEMUA JALUR PENDIDIKAN • MELESTARIKAN NILAI BUDAYA, WAWASAN BAHARI SERTA REVITALISASI HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL • MELINDUNGI DAN MEREVITALISASI PENINGGALAN BUDAYA BAWAH LAUT
• MENDORONG JASA DIKLAT YG BERKUALITAS DI BIDANG KELAUTAN DIIMBANGI DG KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA • PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI SDM DI BIDANG KELAUTAN • PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERAN IPTEK, RISET DAN SISTEM INFORMASI KELAUTAN
1. Maksud (konkrit) wawasan bahari, budaya bahari; 2. Langkah untuk pemahaman dan penyadaran: kepada siapa, jalur, bagaimana penyampaian; indikator berkembangnya pemahaman. 3. Siapa bertanggung jawab 1. SDM yang diperlukan (ingin dibentuk) profesi apa, standar kompetensinya, sistem sertifikasinya 2. Jasa diklat: kriteria, sistem skreditasinya 3. Pengembangan sistem informasi kelautan: apa isinya, bagaimana pengumpulan data dan informasi, penyajian dan penggunaan untuk kebijakan. 20
3. MENETAPKAN WILAYAH NKRI, ASET DAN HAL-HAL TERKAIT, TERMASUK KEWAJIBAN DIGARISKAN DALAM UNCLOS 1982 (RATIFIKASI 1986)
UNCLOS 1982
PENGEMBANG AN DAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN
• MENYELESAIKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MENGELOLA SD LAUT SESUAI UNCLOS 1982 • MENYELESAIKAN PENATAAN BATAS MARITIM (PERAIRAN PEDALAMAN, LAUT TERITORIAL, ZONA TAMBAHAN, ZONA EKONOMI EKSLUSIF DAN LANDAS KONTINEN) • MENYELESAIKAN BATAS LANDAS KONTINEN DI LUAR 200 MIL LAUT • MENYAMPAIKAN LAPORAN DATA NAMA GEOGRAFIS SD KELAUTAN KE PBB
• PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DAN TATA PEMERINTAHAN YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN • PENGEMBANGAN SISTEM KOORDINASI, PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
1.Pendaftaran 4.038 pulau sd tahun 2017 2.Batas laut dg 9 negara 3.Lainnya?
Aspek apa, bagaimana dan apakah perlu landasan hukum (dalam bentuk/tingkat apa)
21
4. UPAYA PENGAMANAN WILAYAH KEDAULATAN, YURISDIKSI DAN ASET NKRI PENINGKATAN KINERJA PERTAHANAN DAN KEAMANAN SECARA TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING, CONTROL DAN SURVEILLANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMANAN SUMBER DAYA, LINGKUNGAN DAN WILAYAH KELAUTAN
PENGOTIMALAN PELAKSANAAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN
PENINGKATAN KOORDINASI KEAMANAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN DI LAUT
1. Pengamanan apa dan seperti apa yang dibutuhkan 2. Instrumen mcs seperti apa: ukuran/indikaor untuk pengamanan sumber daya, lingkungan dan wilayah 3. Bagaimana cara pelaksanaan (SOP) dan siapa saja yang terlibat 4. Bagaimana pengamanan perbatasan (laut) dan pulau kecil terdepan 5. Kalau ada pelanggaran bagaimana cara penanganannya (evidence, mekanisme penindakan, proses hukumnya dsb). 22
5. EKONOMI KELAUTAN PERHUBUNGAN LAUT
INDUSTRI MARITIM PERIKANAN WISATA BAHARI ENERGI DAN SD MINERAL BANGUNAN LAUT
JASA KELAUTAN
7.
MENINGKATKAN KESJH. KEL. MISKIN DI KAWASAN PESISIR DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF SKALA KECIL
Dari inventarisasi atas kondisi saat ini: 1. Inventarisasi dan pemahaman secara utuh kekuatan ekonomi/kondisi saat ini dan potensi kita belum ter-data dan tekonsolidasikan dengan baik. 2. Posisi yang perlu kita ambil untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. 3. Pengembangan di masing-masing komponen belum kita terjemahkan dengan baik dan rencanakan bagaimana sasaran dan langkah pelaksanaannya. 4. Pola pengembangan yang sesuai dengan: a. Desentralisasi – dengan Pemda dan masyarakat b. Identifikasi peran pemerintah, swasta dan asing? 5. Kapasitas yang perlu dibangun utk pengelolaannya? 6. Kelengkapan regulasi untuk memperkuat pengelolaan secara lestari dan sesuai kondisi lokal. 7. KEMISKINAN NELAYAN PROGRAM PKN – KLASTER 4 23
6. MENGURANGI DAMPAK BENCANA PESISIR DAN PENCEMARAN LAUT PENGEMBANGAN SISTEM MITIGASI BENCANA PENGEMBANGAN EARLY WARNING SYSTEM PENGEMBANGAN PERENCANAAN NASIONAL TANGGAP DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN HAMA LAUT, INTRODUKSI SPESIES ASING, DAN ORGANISME LAUT YANG MENEMPEL PADA DINDING KAPAL
PENGENDALIAN DAMPAK SISA-SISA BANGUNAN DAN AKTIVITAS LAUT
1. Peta bencana laut Indonesia 2. Penanganan bencana: a. Mitigasi b. EWS c. Tanggap darurat d. Paska bencana 3. Pengendalian pencemaran: a. Sistem monitoring kualitas perairan b. Penanganan pencemaran tumpahan minyak di laut (sampai dengan proses penegakan) 4. Pengendalian hama laut: cakupan, cara monitoring, penindakan 5. Pengendalian dampak sisa bangunan dan aktivitas laut: cakupan, cara monitoring, penindakan. 24
RPJMN 2015-2019
25
MENYIAPKAN MEMASUKI SEBAGAI MIC 2010
2030
BONUS DEMOGRAPHIC
Threshold Middle Income Trap USD 12.500
2010
RPJM 2 Pertumbuhan PDB PDB per kapita Kemiskinan Pengangguran
2020
2015
RPJM 3
2025
2030
RPJM 4
Minimal 7 % per tahun 2013: USD 4.000
2019: USD 8.000
2025: > USD 10.000
6-8 Persen 26
KERANGKA RPJMN 2015 - 2019 Keluar dari MIT
Jangka Panjang : Tercapai tahun 2031 apabila Ekonomi tumbuh 6-7%/tahun
RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Sangat penting untuk meletakkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset.
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, PI Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Desentralisasi -Anti korupsi -Demokrasi
-Tranfromasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi
-Mutu SDM -Kemiskinan -Tenagakerja -BPJS
-Pengelolaan SDA dan biodiv -Mitigasi adaptasi PI
Daerah -Pemerataan -SPM -Urbanisasi -Desentralisasi
PEMBANGUNAN KELAUTAN Mekanisme Delivery Kerangka Pendanaan : APBN dan Non
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
• Comprehensif reform • Not BAU •Prinsip berkelanjutan • Sinergy tidak silo •Decisive •Mekanisme delivery
RPJMN 2015-2019 - KELAUTAN 1. DALAM RPJMN 2010-2014: a. Telah ada dalam bentuk Kebijakan lintas bidang Pembangunan Kelautan (dan matriks) b. Namun, pelaksanaan masih parsial – sektoral 2. KEWAJIBAN YANG MASIH TERSISA dan harus selesai pada tahun 2019 a.l HARUS DIAGENDAKAN a. Pendaftaran 4.038 pulau sd 2017 b. Tata batas laut dengan 9 negara c. Eksistensi dan kesejahteraan di 92 pulau terluar (31 dihuni) – seperti apa langkahnya d. Kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir – Program Klaster 4 – PKN (800 PPI/TPI) – penting untuk menyumbang PENURUNAN KEMISKINAN 28
RPJMN 2015-2019 3. ISU STRATEGIS UNTUK DIJABARKAN DAN DILAKSANAKAN: a. EKONOMI KELAUTAN (SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES) – Sumber pendapatan baru untuk mendukung transformasi ekonomi sebagai Middle Income Countries (MIC) b. TATA KELOLA – Tata ruang laut dan zonasi c. KELEMBAGAAN: i. KEAMANAN LAUT – pengawasan dan penegakan hukum kelembagaan untuk penegakan hukum secara terpadu, efektif dan cepat di laut. ii. Lembaga untuk Pembangunan Kelautan: DEKIN apakah cukup kuat? d. RENCANA AKSI – untuk pelaksanaan 5 tahun ke depan (2015-2019). 29
RPJMN 2015-2019 4. PENYIAPAN LANGKAH STRATEGIS KE DEPAN: a. Diskusi dan penjabaran isu-isu strategis yang dimandatkan oleh RPJPN 2005-2025 b. Penyusunan ROADMAP (jangka panjang) MEWUJUDKAN NEGARA KEPULAUAN YANG MAJU DAN MANDIRI.
30
TERIMA KASIH
[email protected] www.bappenas.go.id
31
