11/12/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Biro Perencanaan
2
RPJP 2005-2025 Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJM 4
(2020-2024) KERANGKA RPJMN 2015-2019 Mewujudkan masyarakat RPJM 3 DALAM RPJPN 2005-2025 Indonesia yang mandiri, (2015-2019)
RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif (komparatif) perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
1
11/12/2015
3
NAWACITA 1
• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2
• Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4
• Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5
• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6
• Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
• Melakukan revolusi karakter bangsa
9
• Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
4
Peran Kemendagri Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dlm ekonomi, & berkepribadian dlm budaya
PUSAT Sinergi Kebijakan Nasional
TUGAS KEMENDAGRI (Pasal 2 dan 3 Perpres No. 11/ 2015) Tugas Kemendagri: adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
NAWACITA 1 Menghadirkan kembali negara utk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
NAWACITA 2 Membangun tata kelola pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
1 SETJEN/ OTDA/BPP BPSDM/ ITJEN
2
NAWACITA 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
6 POROS PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
3
POLPUM/ IPDN/ BPSDM
4
NAWACITA 9 Memperteguh Ke-Bhinekaan dalam Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
5
NAWACITA 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
NAWACITA 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
VISI KEMENDAGRI 2015-2019 (Permendagri No.54/2015) “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”
Regulasi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
PROV/KAB/KOTA/DESA
2
11/12/2015
1
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4
Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik
6
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS T1
Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara 1. 2.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
T2 1. 2. 3.
T3
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
3
11/12/2015
7
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (2) T4
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
T5
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya 1. 2.
Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri
T6 1. 2. 3.
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
8
ARAH KEBIJAKAN 1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila 2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif 5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat 9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional 10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4
11/12/2015
9
UU 23/2015
URUSAN PEMERINTAHAN (Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25
ABSOLUT
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
(Pasal 25)
(Pasal 25) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER & FISKAL NASIONAL AGAMA (Pasal 9)
PILIHAN
WAJIB
YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 1 )
SPM 1. Dilaksanakan sendiri 2. Dilimpahkan kpd Instansi vertikal di drh atau Gub sbg Wkl Pst (Asas Dekon)
(Pasal 12 Ayat 3)
NON YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 2)
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
DESENTRALISASI
1. Bina Wasbang dan Tanas; 2. Bina persatuan dan kesbang; 3. Bina kerukunan suku, agama ras, gol lainnya guna stabilitas keamanan lokal, reg, nas; 4. Koord. tugas antar instansi pemerintahan di wilayah Prov/ Kab/Kota; 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 6. Pelaks. semua urusan pemerintahan umum yg bukan kewenangan drh dan tdk dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Dekon Keg PUM 2016
10
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (DKTP) UU 32/2004 (Pemerintahan Daerah)
PP 19/2010 jo. PP 23/2011 (GWP)
PP 7/2008 (DKTP)
PMK 156/PMK.07/2008 jo.PMK 248/PMK.07/2010 (Pengelolaan DKTP)
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup K/L
UU 33/2004 (Perimbangan Keuangan )
Berkenaan dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi masih berpedoman pada regulasi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2004 10
5
11/12/2015
11
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN “Penyusunan Rencana“
1 4
RPJP, RPJM, RKT untuk Nas, Drh, KL (PP 40/2006 dan PP 90/2010)
2
“Evaluasi Pelaks. Rencana” (PP 39/2006)
“Penetapan Rencana” RPJP, RPJM, RKT untuk Nas, Drh, KL
3
(PP 40/2006 dan PP 90/2010)
“Pengendalian Pelaks. Rencana” (PP 39/2006)
11
12
PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGADI DAERAH Dilaksanakan sendiri
UP Absolut
Kantor Pusat Kantor Daerah (Instansi Vertikal)
Dilimpahkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Dilaksanakan sendiri UP Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah
UP Daerah
Dilimpahkan/Ditugaspembantuankan
Transfer Daerah (DAK)
Kantor Pusat Kantor Daerah (Instansi Vertikal)/ Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah
SKPD
Dilimpahkan merupakan asas Dekonsentrasi, namun dalam penganggaran APBN yang diklasifikasikan sebagai Dana Dekonsentrasi adalah anggaran K/L yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dan pelaksanaannya oleh SKPD Provinsi.
12
6
11/12/2015
13
BAPPENAS/ KEMENKEU
usulan renja Kemendagri
3
RENJA Kemendagri (Pagu Indikatif) SEB Pagu Indikatif
4
JUKLAK/JUKNIS DKTP Penelaahan Konsistensi dengan RKP & Anggaran (Prioritas Program Sesuai SEB Indikatif)
TRILATERAL MEETING KDN, Bappenas, Kemenkeu
PERMENDAGRI DKTP
BiroRen Kemendagri
usulan renja Komponen
2
Pemberitahuan Pagu Anggaran
1
PERMENDAGRI RENJA
5 disampaikan
Bagian Perencanaan Komponen Lingkup Kemendagri usulan renja Dit/Pusat
RENJA Kemendagri (Pagu Indikatif) HASIL TRILATERAL
Pemberitahuan Alokasi Anggaran
6
Direktorat/Pusat Lingkup Komponen
BAPPENAS dan Kemenkeu
SE ALOKASI ANGGARAN (Kemenkeu)
Kemenkeu Pembahasan Dengan DPR
SE PAGU ANGGARAN (Kemenkeu)
RENJA Kemendagri (Pagu Anggaran)
RKA-K/L
13
14
Pengalokasian anggaran DKTP didasarkan pada fungsi masing-masing K/L
Menghindari overlapping fungsi dan kegiatan Mengefisienkan pengalokasian anggaran Mengoptimalkan pencapaian output dan outcome Mendorong pencapaian kinerja secara maksimal
14
7
11/12/2015
15
K/L merancang memperhatikan:
rencana
kegiatan
Dekonsentrasi
dengan
1.
Mandat peraturan perundang-undangan terkait Lingkup urusan yang menjadi kewenangannya;
2.
Kesesuaian dengan TUPOKSI masing-masing K/L;
3.
Target prioritas nasional yang menjadi penugasan kepada K/L;
4.
Memperhatikan Rekomendasi Kemenkeu (KFD/IPM)
5.
Memenuhi Kebutuhan minimal/dasar untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
6.
Proporsional sebaran daerah (persandingan alokasi dan lokasi tahun sebelumnya);
7.
Rekomendasi hasil monev. (sbg dasar pertimbangan adalah hasil monev pelaksanaan kegiatan DKTP tahun sebelumnya) Rencana kegiatan Dekonsentrasi yang telah disusun dibahas dalam Forum Trilateral Meeting Renja K/L bersama Bappenas dan Kemenkeu. Setelah disetujuinya anggaran atas rencana kegiatan tersebut, dibahas dalam Forum Musrenbangnas bersama Daerah, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas dengan rencana pembangunan daerah.
15
16 Surat MDN No.900/6229/Sj, Tanggal 4/11/2015 Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Se-Indonesia
Penyampaian Dekon/TP Kemendagri TA.2016 Sesuai PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (4)
1
Penyampaian rencana Dekon/TP TA.2016 - Uraian rencana program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan di Daerah dengan mekanisme DKTP dengan rincian rencana lokasi dan alokasi.
Penyesuaian rencana program, kegiatan dan anggaran DKTP (pada Poin 1)
2 dengan pertimbangan:
a. Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri TA.2016 bersama DPR RI; dan b. Kebijakan Nasional terkait dengan APBN TA. 2016 yang akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016.
3
Hal yg perlu mendapat perhatian/tindak lanjut: a. Gubernur/Bupati/Walikota diharapkan segera melakukan langkah-langkah persiapan: (1) Menyampaikan rencana SKPD Pelaksana (sesuai Tusinya) ; (2) Menugaskan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina (terkait pejabat pelaksana dan dokumen pendukung) ; dan (3) Memberitahukan kepada DPRD (utk sinkronisasi dlm pembhsn RAPBD). b. Gubernur melalui Bappeda Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan langkah dimaksud. c. Penyampaian SKPD, paling lambat pada minggu pertama bulan November 2015 kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I Pembina kegiatan Dekon/TP Kemendagri.
8
11/12/2015
17
Langkah Tindak Lanjut
PUSAT (K/L)
DAERAH
1. Menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran K/L yang didekonsentrasikan.
1. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan, yang meliputi KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait, dengan SK Gubernur.
2. Menetapkan Juklak/Juknis Kegiatan Dekonsentrasi.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan mengkonsolidasikannya dengan Unit Kerja Eselon I Pembina pada K/L.
3. Menyampaikan RKA-K/L Dekonsentrasi. 4. DIPA Dekonsentrasi akan diterbitkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat (biasanya diserahkan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk selanjutnya dikonsolidasikan penyerahan kepada SKPD terkait)
3. SKPD pelaksana berkoordinasi dengan KPPN setempat terkait persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: pembukaan rekening, penerbitan specimen KPA, PPK Penguji SPM dan Bendaharan Pengeluaran.
18
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Mengingat pendanaan Dekonsentrasi seluruhnya bersumber dari APBN (Belanja K/L), oleh karena ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundangan pengelolaan APBN yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran LAPORAN MANAJERIAL PP 39/2006
Meliputi: 1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana. 2. Pencapaian Target Keluaran. 3. Kendala yang dihadapi. 4. Saran tindak lanjut.
LAPORAN AKUNTABILITAS PP 8/2006
Meliputi: 1. Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK). 2. Laporan Barang (Nerca, Lap.BMN, Kondisi Brg, Konstruksi Pengerjaan, Lap Aset tak berwujud
9
11/12/2015
19
20
10
