Perdes RPJM-Desa Tahun 2013 - 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat tentang Visi Dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Disampaikan oleh :
ANSYARULLAH Kepala Desa Labuhan Lalar
PEMERINTAH DESA LABUHAN LALAR KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT RANCANGAN PERTURAN DESA LABUHAN LALAR NOMOR ….. TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2013 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LABUHAN LALAR, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pembangunan desa yang terukur dan terarah perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat tentang segala kebijakan dan strategi pembangunan desa; dan
b.
bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangkaan Menengah Desa Labuhan Lalar dengan Peraturan Desa.
1.
Undang-undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 88); 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11.
Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 - 2015
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengalokasian Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Lalar MEMUTUSKAN
Menetapkan
: RANCANGAN PERTURAN DESA LABUHAN LALAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2013 – 2019 MENJADI PERTURAN DESA LABUHAN LALAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2013 – 2019 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBN, APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Provinsi atau Kabupaten;
8.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10.
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
11.
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial;
12.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
14.
Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa;
15.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
18.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
19.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah;
20.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
21.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23.
Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
24.
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
25.
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
26.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II Penyusunan RPJM Desa Pasal 2 (1)
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
(2)
Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa;
(3)
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota;
(4)
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
(5)
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c. pengkajian keadaan Desa; d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; e. penyusunan rancangan RPJM Desa; f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan g. penetapan RPJM Desa. Pasal 3
(1)
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa; dan
(2)
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. Pasal 4
(1)
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, membahas dan menyepakati sebagai berikut : a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)
Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut: a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Pasal 5
(1)
Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam berita acara; dan
(2)
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Pasal 6
(1)
Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa;
(2)
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa;
(3)
Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa; dan Pasal 7
(1)
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa;
(2)
Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
(3)
Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Pasal 8
(1)
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa; dan
(2)
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Pasal 9
(1)
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa; dan
(2)
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Penetapan dan perubahan RPJM Desa Pasal 10 (1)
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
(2)
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
(3)
Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
(4)
Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. BAB III SISTEMATIKA PEYUSUNAN RPJM DESA Pasal 11
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun dengan sistematika sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi : BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB III
: Visi Dan Misi
BAB IV
: Tujuan Dan Sasaran
BAB V
: Strategi Pembangunan Desa
BAB VI
: Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VII : Kebijakan Umum BAB VIII : Program Pembangunan Desa
BAB IV
: Penutup
Lampiran : 1.
Peta sosial desa; dan
2.
Laporan hasil pengkajian keadaan desa a. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa b. data desa 1) Daftar sumber daya alam 2) Daftar sumber daya manusia 3) Daftar sumber daya pembangunan 4) Daftar sumber daya sosial budaya c. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat d. Daftar gagasan dusun/Kelompok 1) Contoh sketsa desa 2) Contoh kalender musim 3) Contoh bagan kelembagaan
3.
Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa;
4.
Daftar rancangan RPJMDesa tahun 2013 – 2019;
5.
Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa;
6.
Berita acara penyusunan RPJMDesa Melalui Musrenbang Desa; BAB V PELAKSANAAN Pasal 12
(1)
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan RPJM-Desa Labuhan Lalar Tahun 2013-2019;
(2)
RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 13
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut tiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten SumbawaBarat. Ditetapkan di : Desa Labuhan Lalar pada tanggal : KEPALA DESA LABUHAN LALAR
ANSYARULLAH Diundangkan di : Desa Labuhan Lalar pada tanggal : SEKRETARIS DESA LABUHAN LALAR
RAMLI
BERITA ACARA DESA LABUHAN LALAR TAHUN 2016 NOMOR ……
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN (RPJM Desa - P) DESA LABUHAN LALAR TAHUN 2013 - 2019 Kata Pengantar Assalamualikum Warahmatullahi Wbarakatuh, Salam Indonesia Raya Puji syukur kehadirat Allah SWTyang telah memberikan segala Nikmat Dan Rahmat kepada segenap kehidupan semesta alam,sehingga kami Pemerintahan Desa bersama stake holder di di desa dapat menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2019. RPJMDesa ini disusun sejatinya selain sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) Tahun Anggaran juga memberikan kemudahan kepada setiap kepentingan yang akan berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu sistim baru dalam Pemerintahan Desa terutama terkait perencanaan pembangunan di desa. Pengaturan Pemerintahan Desa mengalami beberapa kali transpormasi, yang terakhir pengaturan yang mengakui perbedaan desa dan desa adat yang dikukuhkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum desa dan adat beserta hak tradisionalnya. Kedudukan dan penataan desa juga mengakui adanya perbedaan desa dan desa adat, walaupun pada dasarnya keberadaan desa dan desa adat melakukan tugas yang hampir sama. Demikian luasnya pengaturan mengenai desa membuat kami Pemerinth Desa berusaha untuk membuat para pemilik kepentingan agar dapat memahami secara mudah tentang sistim, hak, kewajiban desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pada akhirnya kami berterimakasih kepada banyak pihak yang telah ikut serta dalam penyusunan, musyawarah dusun, sampai ke pengukuhan Peraturan Desa Labuhan Lalar tentang RPJMDesa Desa Labuhan Lalar tahun 2013-2019. Kami berharap agar dokumen RPJMDesa ini dapat dijadikan acuan dalam pembangunan 6 tahun kedepan. Kami menyadari akan adanya keterbatasan baik dalam penyusunan maupun dalam penulisan, untuk ituk kami mohon maaf sekaligus masukan guna peyempurnaan naskah ini demi kepentingan kita bersama.
Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat menjadi perhatian semua pihak yang berkompeten dan dapat membantu kami dalam merealisasikan program-program yang telah direncakan dalam dokumen RPMDes ini. Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
RAMLI Mengetahui : Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD)
Kepala Desa Labuhan Lalar
Desa Labuhan Lalar
JAFAR, S. Pd. SD
ANSYARULLAH
DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………… BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………… BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa ……………………………………………… BAB III Visi Dan Misi ……………………………………………………………….... BAB IV Tujuan Dan Sasaran ………………………………………………………...... BAB V Strategi Pembangunan Desa ……………………………………………..……. BAB VI Arah Kebijakan Keuangan Desa ………………………………....….……….. BAB VII Kebijakan Umum ……………………………………..………..……………. BAB VIII Program Pembangunan Desa ………………..………………..………...…... BAB IX Penutup …………………………………………..…………..……..………… Lampiran …………………………………………..…………………..……..………… 1. Peta sosial desa ………………………...……………………..…………..………… 2. Laporan hasil pengkajian keadaan desa .……………………..…………..…………. a. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa ... b. data desa .. ………………………...……………………..…………..………… 1) Daftar Sumber Daya Alam (SDA) …………………..…………..……….. 2) Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) ………………..…………..………. 3) Daftar sumber daya pembangunan ………………..…………..………….. 4) Daftar sumber daya sosial budaya ………………..…………..…………... c. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat ………………...……………………..…………..……... d. Daftar gagasan dusun/kelompok ……...……………………..…………..…….. 1) Contoh sketsa desa ……...……………………..…………..……................ 2) Contoh kalender musim ……...……………………..…………..……........ 3) Contoh bagan kelembagaan ……...……………………..…………..…….. 3. Berita acara penyusunan RPJMDesa melalui Musyawarah Desa ……...…………… 4. Daftar rancangan RPJMDesa tahun 2013 – 2019 ……...……………………..……... 5. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa ……………..………... 6. Berita acara penyusunan RPJMDesa Melalui Musrenbang Desa ……………..……..
BAB I PENDAHULUAN Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2015 ini untuk disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang diridhoi Allah Swt. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh lapisan masyarakat atas upaya serta kerjasama yang baik sehingga terciptanya kondusifitas keamanan desa yang nyaman dan damai serta dapat terlaksananya roda Pemerintahan dan Pembangunan Desa seperti yang kita rencanakan. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami sampaikan karena di samping adanya permintaan Lembaga BPD Desa Labuhan Lalar dan juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPJ ini merupakan Laporan Hasil Kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa dan Kepala Dusun selama Tahun Anggaran 2015 dari tanggal 1 Januari pada Tahun 2015. 1.1.
DASAR HUKUM 1.
Undang – undang No. 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Bali dan Nusa Tenggara;
2.
Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang mekanisme Penyusunan Pelaporan Pemerintah Desa;
9.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan belanja Desa Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri A);
16.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 seri A);
17.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 46 tentang Pengadaan barang dan Jasa;
18.
Peraturan Desa Labuhan Lalar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1.
Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam Desa Labuhan Lalar adalah salah satu desa pesisir yang berada dalam wilayah administratif kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki wilayah seluas 3.640 Ha yang terdiri dari laut 1.458 M dan 17 Ha nya merupakan lahan pemukiman penduduk serta selebihnya adalah pegunungan dan hutan belukar. Desa Labuhan lalar memiliki kondisi iklim sebagai berikut curah hujan 1.090 mm, jumlah bulan hujan 5 bulan suhu rata-rata 21 oc dan berada di ketinggian 60 mdpl. Kalender musim lainnya adalah 2 bulan Pancaroba dan 5 bulannya adalah musim kemarau.Sedangkan Labuhan Lalar berada pada wilayah geografis dengan batas-batas sebagai berikut : No. 1 2
Arah Utara Timur
3 4
Selatan Barat
Wilayah Kelurahan Telaga Bertong Kec. Taliwang; Desa Menemeng Kec. Brang Ene dan Desa Lalar Liang Kec. Taliwang; Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh; dan Laut Selat Alas.
Sebagai desa pesisir, Desa Labuhan Lalar mempunyai garis pantai sepanjang 3,71 km dengan luas wilayah laut 1.484 Ha. Adapun luas wilayah daratan Desa Labuhan Lalar mencapai 2.460 km². Sebagian besar wilayahnya merupakan gunung dengan kecuraman mencapai 60%. Hanya sekitar 17 Ha wilayah desa yang merupakan wilayah pemukiman penduduk untuk 5 dusun yang terdiri dari :
2.2.
1.
Dusun Muhajirin;
2.
Dusun Toroh;
3.
Dusun Bangsal;
4.
Dusun Wara’ A; dan
5.
Dusun Wara’ B.
Kondisi Perekonomian Sebagai salah satu desa pesisir yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Labuhan Lalar memiliki potensi yang harus dikembangkan agar lebih maju dan mampu bersaing. Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan adalah bukti bahwa desa Labuhan Lalar memiliki potensi unggulan yang dihasilkan setiap harinya melalui sector perikanan. Setiap harinya desa Labuhan Lalar disinggahi oleh Pelancong atau orang-orang yang melintasi jalan utama di desa ini. Oleh karena itu, kita perlu bersatu dan bergerak bersama antara masyarakat dan pemerintah serta lembaga yang ada di desa agar senantiasa bersama sama menjaga kondusifitas sehingga terjamin rasa aman dan nyaman dalam membangun desa yang kita cintai ini. Sebagian besar penduduk Desa Labuhan Lalar menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Walaupun tidak seluruhnya bermata pencaharian sebagai nelayan,
namun perekonomian penduduk Desa Labuhan Lalar sangat di pengaruhi oleh corak kehidupan maritim yang kental. Dengan posisi geografis yang strategis, sejak masa lalu, Desa Labuhan Lalar telah terbilang sebagai desa yang mempunyai sektor perdagangan yang cukup maju dibandingkan dengan desa-desa pesisir lainnya. Hal ini ditandai bahwa pada masa lalu banyaknya para pendatang yang secara silih berganti menyandarkan kapalnya di Pelabuhan Tontong (sekarang disebut Bullu’ Tontong/Bukit Tontong), untuk memasarkan berbagai komuditi di lokasi perdagangan yang disebut Panto Dagang (sekarang disebut Paya’) Pasar Desa Labuhan Lalar, dibangun pada tahun 1971 REPELITA II TAHAP 1 dan sejak masa Pemerintahan Daeng Hasan Sabri sudah menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat Desa Labuhan Lalar dan desa-desa lainnya sebagai tempat pemasaran hasil perikanan dan pertanian. Peran strategis ini jika dikembangkan secara lebih baik, maka akan memberikan konstribusi yang signifikan dalam pembangunan pusat pertumbuhan perdagangan di Desa Labuhan Lalar. 2.3.
Penduduk dan Sumber Daya Manusia Desa Labuhan Lalar memiliki jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten 12 – 12,5 km dengan waktu tempuh 30 menit/jam, jarak Ibu Kota Provinsi 132 km dengan waktu tempuh 6 jam. Penduduk Desa Labuhan Lalar berjumlah 3.168 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1569 jiwa dan perempuan 1599 jiwa atau terdiri dari 831 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat Desa labuhan Lalar terdiri dari nelayan 305 orang, Pedagang 62 orang, Bakulan 117 orang, Petani Padi/Perkebunan 22 orang, Peternak 40 orang, pertukangan 70 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 orang, Pegawai Swasta 16 Orang, Pensiunan 3 orang, ABRI/POLRI 4 orang, peramba hutan 25 orang. Penduduk Desa Labuhan Lalar menurut Tingkat Pendidikan yakni TK 125 orang, SD 966 orang, SLTP 480 orang, SLTA 411 orang, Akademi D-I/D-3 9 orang, Universitas 67 orang, Pondok Pesantren 8 orang, S-I/S-3 sebanyak 55 orang. Sedangkan menurut kepercayaan penduduk Desa Labuhan Lalar seluruhnya beragama islam. Luas wilayah dan besarnya penduduk Desa Labuhan Lalar merupakan salah satu faktor pendukung dan potensi dalam pelaksanaan Otonomi Desa. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah tingkat partisipasi masyrakat dalam membangun desa masih tergolong tinggi.
2.4.
Kondisi Sarana Dan Prasarana Desa Dalam rangka menyediakan pelayanan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, prasarana air bersih, pendidikan, kesehatan, pemukiman, pengembangan potensi kelautan, perikanan, industri, jasa, perdagangan dan penunjang perekonomian desa lainnya, maka daya dukung sarana dan prasarana desa sangat di butuhkan ketersediaannya. Air untuk kebutuhan rumah tangga di Desa Labuhan Lalar di penuhi dari sumber mata air, sumur gali, aliran pipa, sumur pompa listrikdan PDAM. Kebutuhan air ini di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal air minum, mandi, cuci dan kakus. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pra-sekolah, di Desa Labuhan Lalar telah terdapat satu unit Taman Kanak-Kanak, sedangkan kebutuhan pendidikan dasar telah terpenuhi dengan adanya sekolah Dasar Negeri 01 Labuhan Lalar dan SMP 4 Taliwang yang berada di wilayah Desa Lalar Liang. Jarak tempuh Desa Labuhan Lalar ke lokasi SMPN 4 Taliwang di desa Lalar Liang dengan jarak tempuh kurang dari 1 km, sehingga cukup dapat di jangkau oleh siswa dengan berjalan kaki, dokar atau kendaraan bermotor lainnya.
Kebutuhan prasarana listrik masih dapat di jangkau oleh pasokan listrik dari PT. PLN Ranting Taliwang. Data yang ada menunjukan bahwa di Desa Labuhan Lalar terdapat 520 rumah tangga telah terpenuhi kebutuhannya akan energy listrik dan 174 rumah tangga yang tercatat sebagai pengguna bukan listrik. Untuk prasarana kesehatan cukup memadai untuk skala desa yang di dukung oleh keberadaan 1 unit puskesmas pembantu dan 1 unit polindes yang di kelola oleh masingmasing 1 orang bidan desa. Untuk kegiatan posyandu belum didukung oleh sarana dan prasarana khusus sehingga kegiatan penyuluhan dan layanan kesehatan reproduksi masyarakat masih dilakukan di rumah-rumah warga. Sedangkan pelayanan kesehatan lainnya masih bergantung pada dokter maupun tenaga medis yang berada di ibukota kabupaten atau kecamatandengan jarak tempuh ± 12 km. Sarana perhubungan yang menghubungkan Desa Labuhan Lalar dengan ibukota kabupaten atau kecamatan Taliwang dan antar desa lainnya cukup memadai karena merupakan jalan negara. Sedangkan jalan-jalan desa yang menghubungkan antar dusun masih belum beraspal sehingga pada musim kemarau kerap kali menimbulkan masalah debu. Panjang jalan negara yang meliputi Desa Labuhan Lalar mencapai ± 4 km. Sedangkan panjang jalan desa yang ada mencapai panjang 3,5 km. untuk sarana perhubungan lainnya sedang dibangunnya dermaga multiguna yang akan menghubungkan antara Desa Labuhan Lalar dengan Pulau Sumbawa (Labuhan Haji Kabupaten Sumbawa Timur). Untuk menunjang kegiatan perekonomian, di Desa Labuhan Lalar telah terdapat pasar bertingkat, toko atau kios kelontong dengan jumlah yang cukup memadai sehingga selain sebagai desa perikanan, Desa Labuhan Lalar juga di kenal luas sebagai desa perdagangan multi-komoditas. Pasar tingkat yang ada telah menjadi prasarana yang cukup membantu menggairahkan perdagangan di desa. Sarana olahraga yang tersedia baru sebatas 1 lapangan sepak bola. Untuk aktivas peribadatan, di Desa Labuhan Lalar terdapat 2 unit masjid dan 3 unit mushalla yang di pergunakan untuk solat 5 waktu, sholat Jum’at dan upacara-upacara keagamaan lainnya. 2.5.
Kondisi Pemerintahan dan Alur Sejarah Desa Kondisi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa sangat bergantung pada kondisi pemerintahan yang ada. Sejak berdirinya Desa Labuahan Lalar telah mengalami berbagai masa kepemimpinan pemerintah yang di mulai pada saat terbangunnya kesepakatan para warga pendatang dari suku Bone, Banjar, Bugis, Mandar, dan Makassar (Sulawesi Selatan) dan suku Ende (NTT) untuk mengangkat Dato’ Ribandang Mangkurat atau sebutan Daeng Datu asal Bone sebagai Kepala Kampung (Kapitah) sekaligus dinobatkan sebagai Kepala Adat. Setelah masa kepemimpinan Daeng Datu berakhir, Kepala Kampung selanjutnya adalah Muhammad Ali atau sebutan Daeng Lesso asal Tambora. Setelah Muhammad Ali berakhir, Desa Labuhan Lalar dipimpin oleh Kapitah Abdul Mannan atau sebutan Daeng Manna’. Setelah Daeng Manna meninggal dunia Kapitah selanjutnya dipimpin oleh Daeng Muhseng. Setelah Daeng Muhseng berakhir Kapitah selanjutnya dipimpin oleh Daeng Zainal atau sebutan Daeng Nenang. Dilanjutkan oleh Kapitah selanjutnya adalah M. Nur Yusuf atau sebutan Mbo Nu’. Seiring dengan kebijakan Pemerintah istilah dan status Kapitah digantikan dengan Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana hariannya yang disebut Kepala Kampung sekarang disebut Kepala Dusun. Pemerintah Desa Labuhan Lalar selanjutnya di pimpin oleh Caco Boka (atau sebutan Puah Guru).
Selanjutnya Daeng Hasan Sabri menggantikan Caco Boka sebagai Kepala Desa. Karena adanya permasalahan beliau mrmjabat hanya 3 tahun saja selanjutnya dilanjutkan oleh A. Haris. S sebagai Pejabat karteker Kepala Desa. Kepala Desa selanjutnya adalah Fatawari EA selama 2 priode. Karena ada permasalahan Fatawari EA menjalankan tugasnya selama 7 tahun saja. Selanjutnya digantikan oleh A. Haris. S sebagai Pejabat Karteker Kepala Desa. Untuk selanjtnya Desa Labuhan Lalar di pimpin oleh M. Muradi HA dengan didampingi oleh A. Haris. S sebagai Sekretaris Desa. Setelah beliau berakhir Desa Labuhan Lalar dipimpin oleh A. Latief. MY selama 8 tahun. Kepala Desa selanjutnya Khairurrazikin yang didampingi oleh A. Haris. S sebagai Sekretaris Desa selama 3 tahun dan Aan Yuliani, Amd sebagai Sekretaris Desa pertama yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan kebijakan guru, pada tahun 2001 terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah Desa menggantikan peran dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa (LMD).Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, maka saya mengajukan visi, misi dan sasaran program sebagai berikut :
BAB III VISI DAN MISI 3.1.
Visi Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang ingin di wujudkan oleh masyarakat DesaLabuhan Lalar dengan berbagai program yang di susun. Landasan berpikir dan bertindak yang digunakan untuk dapat menentukan visi, misi dan sasaran pembangunan di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai berikut : 1.
Desa Labuhan Lalar berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernaung di bawah sang saka merah putih serta berlandasan UUD 1945 dan Pancasila.
2.
Bhinneka Tunggal Ika yang dalam penjabaranya adalah bersatu dalam perbedaan untuk membangun kembali Desa Labuhan Lalar secara partisipatif tanpa adanya unsur diskriminasi sehingga tidak terkesan membedakan satu sama lainnya.
3.
Telah terjadi kerusakan didarat maupun dilautan akibat ulah daripada tangan manusia semata.
Berdasarkan pengertian landasan berfikir dan bertindak seperti tersebut di atas, maka disusun visi sebagai berikut : “ Terbangunya Kembali Desaku Menuju Labuhan Lalar Baru yang BAHARI dan Berdaulat Melalui Pembangunan Berbasis Partisipasi Potensi Lingkungan “. Pengertian yang terkandung di dalam visi tersebut adalah bahwa pada 6 tahun ke depan, Desa Labuhan Lalar akan berkembang dengan pesat secara sosial ekonomi yang berintegrasisebagai desa adat, namun secara administratif tetap berstatus sebagai desa yang berada dikawasan pesisir dengan daya dukung utama perekonomiannya berasal dari sektor kelautan, perikanan, industri, jasa dan perdagangan. TERBANGUNNYA KEMBALI DESAKUadalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa Desa Labuhan Lalar pada 6 tahun kedepan akan kembali berubah menjadi Desa Labuhan Lalar tempo dulu yang terbangun melalui kebersamaan dari peran serta semua golongan yang dilandasi oleh prinsip yang muda disayangi dan yang tua dihormati. Sedangkan istilah MENUJU LABUHAN LALAR BARU, pada 6 tahun kedepan Pemerintahan Desa Labuhan Lalar akan berupaya mengkonstruksi kembali pembangunan desa dengan konsep pembangunan berbasis partisipasi potensi lingkungan. Sehingga diharapkan agar masyarakat berkesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya masing-masing sehingga adanya hasil karya nyata masyarakat tanpa mengedepankan kepentingan satu orang atau satu kelompok saja. Dengan semangat kebersamaan dan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan, maka terwujudlah Desa Labuhan Lalar yang BAHARI (Bersih, Aman, Harmonis, Rindang dan Islami) dan berdaulat dalam mengelolah potensi dan permasalahan yang berlangsung didesanya untuk menuju kemajuan dengan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan pihak lain.
3.2.
Misi Dengan memperhatikan berbagai potensi masalah dan sumber daya yang ada di Desa Labuhan Lalar, maka untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut dengan misi sebagai berikut : 1. 2.
3.
4.
5.
Menata kembali sistim Pemerintahan Desa dengan konsep manajemen terbuka dan satu atap serta bertanggung jawab kepada masyarakat; Meningkatkan kuwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat membangun ekonomi dan sosial-budaya masyarakat yang dilandasi oleh norma dan nilai adat setempat; Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan potensi kelautan, perikanan, industri dan perdagangan yang menunjang perekeonomian desa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik; Memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) pesisir yang tersedia dengan tetap memperhatikan kelestariannya agar terciptanya pembangunnan desa yang berkelanjutan;dan Membangun kerjasama kemitraan dengan para steak holder yang ada baik pihak pemerintah maupun swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1.
Tujuan Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang strategis untuk dapat
dicapai dan
memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Fungsi tujuan dan sasaran adalah sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan desa secara keseluruhan atau rujukan utama dalam perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan untuk periode 6 (Enam) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMDes. Rumusan Tujuan menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan secara teknokratis dan partisipatif untuk memudahkan mengoperasionalisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.
4.2.
Sasaran Untuk dapat mewujudkan lima misi tersebut, maka sasaran umum yang hendak dilakukan pada 6 tahun kedepan meliputi: 1.
Dalam rangka menata kembali sistem Pemerintahan Desa dengan konsep manajemen terbuka dan satu atap serta bertanggung jawab kepada masyarakat, maka sasaran yang hendak dicapai adalah : a.
Adanya penyusunan tata ruang desa dan pengelolaan pesisir teluk Labuhan Lalar;
b.
Adanya peningkatan kemampuan aparatur desa dengan memberikan bimbinan teknis (bintek) agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik;
c.
Adanya peningkatan kehidupan aperatur desa yang lebih baik termasuk insentif ketua RT dan guru ngaji sehingga termotivasi untuk melayani masyarakat secara lebih baik;
d.
Adanya penataan sistim pelayanan masyarakat yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat melalui produk hukum desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa);
e.
Adanya pusat informasi dan pertannggungjawaban pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
publik
atas
2.
3.
4.
Dalam rangka “meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia agar dapat membangun ekonomi dan sosial-budaya desa yang dilandasi oleh nilai-nilai islami, dan norma adat setempat”, maka sasaran yang hendak dicapai : a.
Adanya peningkatan kuwalitas dan kuantitas sarana pendidikan formal dan non formal baik PKBM, TK, SD, SMP dan SMK Kelautan, termasuk program pembangunan para guru ngaji;
b.
Adanya pelatihan pengembangan potensi kelautan, perikanan, industri,jasa, perdangan dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
c.
Adanya aktivitas pengembangan dan pembinaan potensi pemuda dalam bidang organisasi, olahraga dan kesenian;
d.
Adanya aktivitas pemberdayaan perempuan melalui program PKK;
e.
Adanya aktivitas pengembangan kesenian tradisonal dan adat-adat yang dimiliki oleh masing-masing penganutnya.
Dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana pengembangan potensi kelautan, perikanan, industri, dan perdagangan yang menunjang perekonomian desa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, maka sasaran yang hendak dicapai: a.
Adanya peninngkatan kapasitas sarana dan prasarana air bersih;
b.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk kebersihan lingkungaan, tempat pembuangan akhir sampah, MCK, posyandu dan pukesmas pembantu;
c.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pemukiman bagi masyarakat kurang mampu termasuk relokasi dan penataan lingkungan;
d.
Adanya peninngkatan kapasitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan berupa peralatan tangkap dan tambatan perahu;
e.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana industri pengolahan hasil tangkapan ikan dan non-ikan;
f.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jasa lembaga keuangan mikro, dan serifikasi lahan pemukiman nelayan;
g.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perdagangan hasil kelautan, perikanan/TPI, hasil bumi dan kerajinan (home industri);
h.
Adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan termasuk jalan desa, komunikasi dan informasi.
Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) pesisir yang tersedia dengan tetap memperhatikan kelestariannya agar tercipta pembangunan desa yang berkelanjutan, maka saran yang hendak dicapai : a.
Adanya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk mengelola potensi desa termasuk pengelolahan sampah lewat program Bank Sampah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
5.
b.
Adanya ekstensifikasi pemanfaatan lahan tambak terpadu menjadi lahan pemukiman
c.
Adanya penanaman turus jalan sepanjang jalan desa dan tanaman penghijauan (wind break) disepanjang garis pantai;
d.
Menyiapkanpekerjaan alternatif bagi masyarakat nelayan agar dapat memiliki penghasilan tambahan ketika mereka tidak bisa melaut;
e.
Pemantauan secara regular kondisi biologi, fisika, dan kimia air laut teluk Labuhan Lalar;
Dalam rangka membangun hubungan kerjasama kemitraan para steak holder yang ada baik pihak pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maka saran yang hendak dicapai: a.
Adanya konsultasi Pemerintah Desa dalam setiap pengambilan keputusan strategis di tingkat desa dengan BPD dan melibatkan masyrakat pada umumnya dalam konsep keadilan, keterbukaan, dan pemerataan;
b.
Adanya laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa terhadap BPD dan masyarakat pada setiap akhir tahun;
c.
Adanya upaya promosi dan informasi desa kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional atas potensi yang ada di Desa Labuhan Lalar dengan upaya situs desa sehingga profil desa dapat diketahui oleh masyarakat luas (nasional dan internasional);
d.
Adanya papan informasi disetiap dusun agar masyarakat bisa mendapatkan informasi setiap hari tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
e.
Pembangunan desa yang sudah maupun akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Labuhan Lalar melalui papan informasi disetiap dusun.
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA Strategi pembangunan desa merupakan rumusan perencanaan yang komperhensif tentang bagaimana Pemerintah desa dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintahan desa. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga semua kegiatan yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas pemerintahan desa, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu enam tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah desa dalam rangka membantu pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Target-target Pencapaian Millenium Development Goals dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menganalisis faktor internal berupa potensi-potensi yang ada di desa dan faktor eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bagi Desa Labuhan Lalar Enam tahun kedepan, maka Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan visi ’’Membangun Kembali Desaku Menuju Labuhan Lalar Baru’’ berdasarkan misi-misi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana pada tabel berikut : Tabel V.1 Strategi Pembangunan Desa Misi I
No 1
Melaksanakan musyawarah dan mufakat bersama BPD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda didalam menentukan dan melaksanakan program Desa terutama yang berkaitan dengan dana dan anggaran Desa
Tujuan Memberikan kualitas perencanaan pembangunan desa yang memihak kepada semua segmen masyarakat
Sasaran 1.1
Melaksanakan pembangunan peningkatan Infrastruktur Desa untuk memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Strategi 1.1.1
Mengalokasikan dana APBDes setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas Sarana prasarana Jalan, saluran irigasi dan bangunan lainnya
1.1.2
Mengalokasikan dana APBDes setiap tahunnya untuk membangun Sarana prasarana baru baik untuk Jalan, saluran irigasi dan bangunan
lainnya 2
Melaksanakan 2.1 pengawasan terhadap setiap kegiatan pengerjaan infrastruktur, agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, melalui pengawasan bersama yang melibatkan BPD, Perangkat Desa dan semua unsur masyarakat.
Misi II
No
Terfasilitasinya 2.1.1 infrastruktur desa (seperti Jalan Lingkungan, Jalan Usaha Tani, Saluran Irigasi, dll) yang berkualitas
Meningkatkan peran BPD dalam fungsi pengawasan dan membuka akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sehingga timbul rasa kepemilikan
Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
Tujuan
Sasaran
Strategi
1
Meningkatnya 1.1 kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
Meningkatnya kualitas 1.1.1 pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
2
Membangun 2.1 kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dengan menyampaikan transparansi kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Desa
Membangun 2.1.1 komunikasi yang baik dengan warga masyarakat, dengan cara siap menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun selama 24 jam, asalkan disampaikan dengan cara-cara yang baik, sopan dan elegan
3
Meningkatkan tata 3.1 kelola pemerintahan desa sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang
Meningkatnya transparasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
3.1.1 dan
Membuat fakta integritas/surat pernyataan kepada semua staf desa untuk siap bekerja dan melayani masyarakat dengan jujur dan transparan
Mengadakan papan Informasi Desa di setiap Masjid/ Tempat yang mudah diakses di masing-masing Dusun
profesional.
Misi III
No 1.
3.2
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
3.3
Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau mutu
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipasif.
Tujuan Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan pertanian dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
Membantu masyarakat petani untuk mendapatkan programprogram SKPD di Biang Pertanian dan perkebunan.
Sasaran
Strategi
1.1
Meningkatnya akses 1.1.1 masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian
Memberikan bantuan kepada kelompok Usaha yang ada di Desa Labuhan Lalar.
1.2
Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
Akan mengusahakan untuk menjemput program-program pemerintahan untuk peningkatan kualitas pertanian
Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan
1.2.1
Misi IV
No 1.
2.
Tujuan Memberikan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
Memujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan etos kerja serta motivasi berwirausaha
Misi V
No 1.
Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
Sasaran 1.1
2.1
Strategi
Tersedianya lapangan 1.1.1 kerja baru di sektorsektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya yang ada
Mengefektifkan kembali fungsi pasar desa untuk menjadi wadah untuk memasarkan hasilhasil sumber daya yang ada
1.1.2
Mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang akan bergerak di beberapa sektor
Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran
2.1.1
Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada layanan dasar
Tujuan Mengusahakan peningkatan layanan kesehatan di masing-masing Dusun.
Sasaran 1.1
Memberikan bantuan 1.1.1 untuk peningkatan sarana dan perlengkapan Posyandu dan peningkatan kesejahteraan petugas posyandu/kader
Strategi Memberikan bantuan sosial kepada lembagalembaga desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan bantuan/santunan kepada keluarga masyarakat yang mendapat musibah kematian berupa setandar harga kain kafan dan air miniral .
2.
Melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap lembaga Desa yang melaksanakan Program pemerintah dibidang kesehatan dan pendidikan, agar tepat sasaran dan mencapai target secara maksimal.
2.1
Melaksanakan setiap program pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan secara optimal dan transparan
2.1.1
Mengupayakan menjemput programpemerintah untuk memudahkan akses masayarakat dalam dunia pendidikan
Memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada di desa untuk berpartisipasi mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat baik formal maupun non formal
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 20… yang bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yng diperuntukan bagi desa (DD), bagian dana perimbangan pusat-daerah (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi/kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah. Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian penggunaan sumber-sumber pendapatan desa sampai dengan masa jabatan kepala desa tahun 2019 akan diarahkan untuk. 1.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
2.
Peningkatan sarana prasarana pendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarkat
3.
Pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan fungsi sarana prasarana yang menjadi aset desa.
4.
Melakukan revitalisasi pasar desa dan menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa serta meningkatkan investasi di dalamnya dalam rangka untuk menambah sumbersumber PAD.
5.
Melakukan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dalam bidang pertanian, home industyi dan bidang-bidang keahlian lainnya.
6.
Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang ada di desa untuk mendukung percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
BAB VII KEBIJAKAN UMUM Perumusan kebijakan umum desa bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan desa dengan rumusan sasaran kerja yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan umum diperoleh melalui strategi yang akhirnya akan menghasilkan kegiatankegiatan yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 2013-2019 Pemerintah Desa Labuhan Lalar akan mengarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan peran Pemerintah desa dalam rangka membantu pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Target-target Pencapaian Millenium Development Goals dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kebijakan umum yang ditetapkan dalam RPJMDes ini adalah: 1. 2. 3.
Kebijakan Pemerintahan yang baik. Kebijakan penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan. Kebijakan Pro peningkatan lapangan pekerjaan untuk pembangunan berkelanjutan
Melalui rumusan kebijakan umum ini, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam beberapa perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
Kebijakan pada perspektif layanan masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan kelompok masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. Kebijakan pada perspektif proses internal pemerintah desa adalah kebijakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan lembaga-lembaga pendukung yang mendorong proses-proses inovasi, pengembangan usaha desa, dan penyerahan layanan pada kelompok masyarakat yang sesuai. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang meningkatkan kinerja ke depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan desa. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa demi mendukung strategi pembangunan desa.
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam nenentukan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan kerangka metodologi yang sesuai peraturan dan peundang-undangan yang ada. Perencanaan Pembangunan desa merupakan manifestasi dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa. Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan dengan adanya bantuan pendanaan yang cukup besar, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang memang menjadi kebutuhan desa. Dengan kewenangan yang begitu besar, dan dukungan sumberdaya yang besar pula, maka desa diharapkan mampu membangun dirinya untuk tumbuh dan berkempang sebagai salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Ini merupakan salah satu dari Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja, yang ingin mejadikan desa sebagai pilar utama dalam memangun Indonesia. Untuk itu, kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu, melakukan kajian yang sungguh-sungguh sehingga tidak bisa membedakan mana kebutuhan untuk masyarakat desa dan mana yang hanya keinginan sebagian kecil elit desa. Harapan menjadikan desa sebagai salah satu pilar utama dalam membangun Indonesia hanya dapat diwujudkan jika Pemerintah Desa bersama masyarakatnya sungguh-sungguh melaksanakan perencanaan pembangunan desa yang baik. Pemerintah desa dan masyarakatnya perlu “merevolusi mental” untuk meninggalkan kebiasaan lama yang menjadi proses perencanaan hanya sebatas “menggugurkan kewajiban”. Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan desa yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan desa. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJM Desa karena hasil dari perumusan program pembangunan desa menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan desa adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 6 (enam) tahun. Tabel berikut menunjukkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa Labuhan Lalar.
BAB IX PENUTUP Dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah terutama Pemerintah Desa Labuhan Lalar dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan untuk masa 6 tahun mendatang dan dapat dijadikian tolok ukur keberhasilan pembangunan di desa. Terlepas itu semua kegiatan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen ini tidak serta merta dapat terealisasi tanpa dukungan dari semua pihak mulai dari tingkat masyarakat sampai ke pemerintah pusat, untuk itu guna tercapainya harapan tersebut mohon kiranya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Leading Sektor bagi program yang direncanakan dalam RPJMDes ini dapat membantu untuk mempercepat proses mediasi, fasilitasi ataupun pelaksanaan langsung. Namun perlu dipertegas bahwa RPJMDes ini bukanlah suatu hal yang baku dan tidak perlu perbaikan akan tetapi bila nantinya kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilakukan perubahan atas semua rencana yang ada, maka dengan musyawarah atau melalui keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa perubahan-perubahan tersebut dapat dituangkan. Mudah-mudahan target pembangunan yang disepakati melalui forum musyawarah dengan semua lapisan masyarakat dalam bentuk RPJMDes ini dapat terwujud sehingga harapan masyarakat yang mendambakan rasa keadilan, kesetaraan dan terpenuhi kebutuhan yang menjadi hal mendasar untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya dalam berbagai aspek dapat lebih baik dari sebelumnya. Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Labuhan Lalar yang kami tawarkan, Semoga dengan berbagai program ini akan dapat mengantarkan terwujudnya Labuhan Lalar Baru sebagai desa adat pesisir yang BAHARI (Bersih, Aman, Harmonis, Rindang dan Islami) dan berdaulat. Program membangun kembali desaku Menuju Labuhan Lalar Baru ini akan terwujud apabila seluruh komponen masyarakat mau bekerjasama dan sama-sama bekerja tentunya. Hanya dibutuhkan tersedianya satu sistem, satu terobosan dan dibutuhkan hanya satu pemimpin saja. Harapan dan do’a kami melalui Ikhitiar Bersama Masyarakat Kalangan Bawah, khususnya, semoga dimasa yang akan datang masyarakat Desa Labuhan Lalar mampu berdiri sendiri hingga mandiri yang bernaung dibawah satu atap dengan manajemen terbuka tanpa adanya tekanan dan kendali dari satu kelompok, Amiin. Labuhan Lalar, 1 Januari2014 Kepala Desa Labuhan Lalar Masa Bakti 2013-2019
ANSYARULLAH
