e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)
EFEKTIVITAS PERAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GUNA ARTHA DI DESA TRI EKA BUANA 1
I Wayan Budiarta, 1Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2Ni Kadek Sinarwati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak
Badan Usaha Milik Desa Guna Artha desa Tri Eka Buana merupakan Badan Usaha yang memiliki usaha simpan pinjam. Dalam operasional usaha simpan pinjam, BUMDes Guna Artha berpedoman pada Peraturan Desa dalam mencegah kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa Guna Artha; (2) untuk mengetahui sejauh efektivitas mana peran peraturan desa (Perdes) dalam mencegah kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Desa Guna Artha; dan (3) untuk menegtahui tindakan pemerintah desa mengenai penegakan Perdes dalam penanganan kredit bermasalah. Penelitian ini berlokasi di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa Guna Artha sudah tergolong cukup baik; (2) peran peraturan desa (Perdes) bisa dikatakan cukup efektif dalam mencegah kredit bermasalah, hal tersebut dikarenakan jumlah realiasai kredit yang dapat tertagih per bulan Juli 2016 mencapai 52,33% dari total jumlah kredit tertagih yang ditargetkan; dan (3) sanksi tidak mendapat layanan administrasi di kantor desa bagi nasabah yang mengalami kredit macet tidak bisa ditegakkan sesuai Peraturan Desa dikarenakan sanksi tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan berlawanan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kata kunci: BUMDes, peraturan desa, kredit bermasalah
Abstract The Village-Owned enterprise Artha Guna Desa Tri Eka Buana was a business enterprise that had a savings and loan business. In its savings and loan operations BUMDes Guna Artha holds on the village regulation to prevent credit loss. This study aimed at (1) knowing the system of crediting on village-owned enterprises Artha Guna; (2) determining the extent of the effectiveness of the the village regulations (Perdes) in preventing crediting risks at the village-owned enterprises Guna Artha; and (3) to know the village government’s actions regarding the enforcement of Perdes in handling risked credits. This research was located in the village of Tri Eka Buana, Sidemen sub-district, Karangasem district. The data used were qualitative. The data collections were conducted through observation, interviews and documentation carried out on the
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) parties that became informants. The data analysis was performed through three stages, namely data reduction, data presentation, and draw conclusions. The research results showed that (1) the systems of crediting on village-owned enterprises Guna Artha had already been quite good; (2) the role of village regulations (Perdes) can be quite effective in preventing credit loss, it was because the number of credits that can be collected per July 2016 reached 52.33% of the total targeted credit amount to be collected; and (3) the sanctions of giving no administrative services in village’s office for customers who had bad credit could not be enforced in accordance to village regulations because the sanctions were against the duties and functions of the village government to serve public interests and against higher laws. Keywords: BUMDes (village-owned enterprises), village regulations, risked credits
PENDAHULUAN Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian sistem politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam
menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Peraturan Gubernur Bali nomor 37 tahun 2012 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan khusus kepada 77 desa/kelurahan melalui program/kegiatan gerakan pembangunan desa terpadu mandara (gerbang sadu mandara) di provinsi bali. Kegiatan Gerbang Sadu Mandara merupakan Program Pemerintah Provinsi, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012, melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara ke Desa/Kelurahan sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bali melalui program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbangsadu) adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Arta di desa Tri Eka Buana, kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. BUMDes Guna Arta berdiri sejak 5 September 2014. BUMDes Guna Arta memiliki 3 usaha antara lain, menjual alat tulis dan alat kantor, foto copy dan pinjaman atau kredit. Dari ketiga jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Guna Arta, usah yang paling menjadi andalan adalah usaha kredit atau pinjaman. Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam melakukan pemberian kredit, suatu BUMDes haruslah menganut prinsip kehatihatian dan sesuai dengan peraturan atau Perdes pembentukan BUMDes. Sebagaimana dalam UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu.Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Adanya Peraturan Desa (Perdes) dalam pembetukan BUMDes diharapkan mampu menjadi pedoman atau dasar dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan adanya Perdes prmbentukan BUMDes diharapkan para pengurus BUMDes mampu mengelola usaha yang dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya demi kelancaran dan perkembangan BUMDes. Usaha yang menjadi andalam pada BUMDes Guna Artha adalah usaha Simpan Pinjam atau kredit. UU Perbankan No.7 tahun 1992 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan ataxcu pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur. Usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Guna Arta juga harus berdasarkan peraturan desa yang telah dibuat demi meminimalisir kesalahan dalam memberikan kredit dan mengurangi terjadinya. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit bermasalah atau kredit macet. Apabila kredit bermasalah meningkat, maka pihak BUMDes akan mengalami kesulitan dalam likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002:462) Pengertian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (past performance) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas,
sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan “judgement” terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way out) sesuai perjanjian. Desa Dinas merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada masyarakat terbawah. Desa Dinas memberika perlindungan tehadap BUMDes Guna Artha dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) demi menjamin kelancaran operasional BUMDes Guna Artha. Namun berdasarkan obsevasi awal masih adanya beberapa masalah yang dialami oleh BUMDes Guna Arta. Masalah yang sedang dihadapi oleh BUMDes Guna Arta selama menjalankan usaha kredit atau pinjaman yaitu adanya kredit bermasalah atau kredit macet. BUMDes Guna Artha sering mengalami kesulitan pembayaran pokok beserta bunga pinjaman oleh para debiturnya, jika hal tersebut terus menerus terjadi ini akan merugikan BUMDes Guna Artha. Banyak debitur yang sering terlambat membayar angsuran kredit dan sengaja tidak melunasi kredit. Peneliti melakukan observasi lebih lanjut mengenai pnyebab kredit macet di BUMDes Guna Artha. Peneliti menemukan bahwa, selama ini BUMDes Guna Arta dalam proses pemberian pinjaman atau kredit belum sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman pada beberapan butir seperti butir (1) yang berbunyi “Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak. Pemberian pinjaman secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan” pada poin ini sudah dipaparkan secara jelas bahwa Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak namun kenyataanya masih ada
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) beberapa debitur yang mengguanakan kreditnya di BUMDes Guna Artha untuk membeli kendaraan bermotor dan lain sebagainya di luar kegiatan usaha. Butir (10) Bagi Pokmas UEP/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes, namun kenyataanya nasabah yang tertib dalam mengembalikan kreditnya tidak mendapat fee seperti yang tertulis pada butir ini. Butir (12) “Untuk menjamin kelancaran Pinjaman/kredit yang diberikan kepada Anggota Pokmas/Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan
harus menyerahkan jaminan”, namun tidak semua debitur yang mendapatkan kredit pada BUMDes Guna Artha menyertakan jaminan atas kreditnya. Adanya beberapa Peraturan Desa (Perdes) yang dikeluarkan oleh Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman belum sepenuhnya dijalankan, peneliti juga menemukan bawha arus penagihan piutang per bulan Juli jauh dari target yang diinginkan. Berikut ini adalah ringkasan list angsuran bulanan BUMDes Guna Artha per bulan Juli 2016.
Tabel 1 Realisasi pembayaran kredit per bulan Juli 2016 Asal Kelompok (banjar dinas)
Jumlah Nasabah
Betenan Duuran Pungutan Total (%)
80 34 55 169
Saldo Pinjaman Per Bulan Juli 337.790.431 139.283.800 239.341.715 716.415.946
Proyeksi Pembayaran
Realisasi Pembayaran
44.728.316 21.480.132 52.339.041 118.547.489
28.021.948 8.746.132 25.271.875 62.039.955
Jumlah Pokok Tidak Tertagih 16.706.367 12.734.000 27.067.166 56.507.533 (47,67)
Sumber : list angsuran bulan september 2016 BUMDes Guna Artha (diolah) Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa Rp56.507.533 atau 47,67 % dari target pokok pinjaman per bulan Juli 2016 belum bisa dibayarkan oleh nasabah secara tepat waktu. Presentase tersebut merupakan angka yang sangat relatif besar dan sangat beresiko tinggi terhadap terjadinya kredit bermasalah terutama kredit macet. Dengan demikian perlu diketahui tingkat efektivitas peran peraturan desa dalam mencegah kredit bermasalah pada BUMDes Guna Artha. Mahmudi dalam Ahmad (2014) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92) dalam Ahmad (2013). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan
timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Peran Peraturan Desa (Perdes) Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Guna Artha Di Desa Tri Eka Buana” Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi dasar awal dalam melakuakn penelitian, yaitu, (1) Bagaimana sistem pemberian kredit pada BUMDes Guna Artha?; (2) Sejauh mana efektivitas peran Peraturan Desa (Perdes) dalam mengatasi kredit bermasalah pada badan usaha milik desa (BUMDes) Guna Artha?; dan (3) Bagaimana tindakan
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Pemerintah Desa mengenai penegakan Perdes dalam penanganan kredit macet. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada BUMDes Guna Artha; (2) Untuk mengetahui sejauh efektivitas mana peran peraturan desa (Perdes) dalam mengatasi kredit bermasalah pada badan usaha milik desa (BUMDes) Guna Artha; dan (3) Untuk menegtahui tindakan Pemerintah Desa mengenai penegakan Perdes dalam penanganan kredit macet. METODE Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yang menggunakan studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Artha di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan beberapa teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam mengumpulkan data peneliti terlebih dahulu melakukan obsevasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui kondisi di BUMDes Guna Artha. selanjutnya, dilakukan wawncara dengan informan yang mengetahui atau berkaitan dengan permasalahan yang terjadi guna mengumpkan data mengenai sistem pemberian kredit pada BUMDes Guna Artha, efektivitas peran Peraturan Desa (Perdes) dalam mengatasi kredit bermasalah pada badan usaha milik desa (BUMDes) Guna Artha, tindakan Pemerintah Desa mengenai penegakan Perdes dalam penanganan kredit macet yang berupa data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta (menguraikan fakta dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data skunder) dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teoti yang ada. Selanjutnya, hasil hasil analisis ini akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan penelitian.
Nantinya penelitin ini akan bermanfaat bagi BUMDes Guna Artha untuk bisa melakukan pembenahan dalam pencegahan kredit bermasalah terutama kredit macet. Selain itu BUMDes Guna Artha menjadi tahu apa saja keslahan atau kekurang yang dilakukan selama ini. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Tri Eka Buana terletak di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Sejarah Desa Tri Eka Buana merupakan pemekaran dari Desa Talibeng yang dengan pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk yang padat dimungkinkan untuk dimekarkan melalui Musyawarah antar pemerintahan Desa Talibeng dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang selanjutnya menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta Pemuka-Pemuka Masyarakat Desa secara mufakat memutuskan dan menyetujui Pemekaran Desa Talibeng Tahun 1999 menjadi Desa Persiapan Tri Eka Buana. Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa sbagai petani dalam arti luas. Penduduk Desa Tri Eka Buana mayoritas terdiri dari penduduk asli. Jumlah Penduduk Desa Tri Eka Buana Desember 2015 sebanyak 2.192 Jiwa dari 600 KK. Desa Tri Eka Buana sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2014. Awal berdirinya BUMDes Guna Arta dimulai dari inisiatif dari Kepala Desa Tri Eka Buana, Bapak I Nyoman Masta yang saat itu masih menjabat sebagai kepala desa Tri Eka Buana periode ke 2 bersama LPM dan BPD Desa Tri Eka Buana untuk mengajukan proposal permohonan dana GSM pada tahun 2013. Proposal tersebut disetujui dan pada Bulan Mei tahun 2014 dana GSM telah cair senilai Rp l.020.000.000,00. Dana GSM ini digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda dengan porsi dana yang berbeda pula. Sebesar Rp200.000.000,00 dari dana GSM digunakan untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur Desa Tri Eka Buana, Rp20.000.000,00 dialokasikan untuk biaya operasional BUMDes Guna
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Artha, dan sisanya digunakan sebagai modal dari berbagai unit usaha. BUMDes Guna Arta resmi berdiri atau beroperasi pada tanggal 5 September 2014. Dan disepakati pula bahwa lokasi berdirnya BUMDes Guna Artha berada di Banjar Dinas Telunwayah Betenan tepatnya di Banjar Adat jasri. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Guna Artha meliputi usaha simpan pinjam, usaha Toko alat tulis dan kator, dan usaha Foto Copy. Unit usaha simpan pinjam merupakan kegiatan utama dari BUMdes Guna Artha yang menggunakan dana GSM untuk modalnya, yaitu sebesar Rp268.000.000,00 merupakan modal awal usaha simpan pinjam BUMDes Guna Arta. Adapun Visi BUMDes Gun Artha adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tri Eka Buana melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, dengan Motto Desa Membangun. Sedangkan misi BUMDes Guna Artha adalah 1) mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil, 2) pengembangan layanan sosial melalui system jaminan sosial bagi rumah tangga miskin, 3) Pengembangan infastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan, 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, dan 5) mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan. Pembahasan Sistem Pemberian Kredit Pada BUMDes Guna Artha Prosedur pemberian kredit pada BUMDes Guna Arta diawali dari pihak nasabah yang harus menyiapkan berkasberkas yang disyaratkan sebelum datang ke kantor BUMDes. Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon debitur adalah surat keterangan dari Desa setempat bahwa pemohon bener-benar mempunyai kegiatan usaha dan atau baru akan membuat usaha, foto copy KTP suami istri dan KK yang masih berlaku, surat keterangan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan jenis barang yang dijaminkan bermaterai
cukup, khusus untuk pemohon yang baru akan membuka usaha baru ditambah dengan proposal permoonan pinjaman tentang rencana penggunaan uang dan jenis usaha yang akan dibuka. Tahap selanjutnya calon debitur datang ke BUMDes Guna Artha langsung menuju bagian tim perivikasi BUMDes Guna Arta utnuk menyerahkan berkas-berkas yang sudah dilengkapi sebelumnya. Setelah itu tim verifikasi memberikan Surat Permohonan Pinjaman (SPP), SPP ini berisi informasi mengenai identitas calon nasabah, rencana penggunaan dana, sumber penghasilan, serta jaminan kredit. Untuk data mengenai jaminan kredit akan dikosongkan bagi nasabah yang tergolong dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan maksud agar tidak memberatkan calon nasabah. Hal tersebut berdasarkan kutipan wawancara dengan bapak I Wayan Gede Sudana SH selaku ketua BUMDes Guna Artha “Iya kalau ketentuan berdasarkan musyawarah desa kalau masyarakat RTS itu maksimal platformnya itu 5 juta mereka tidak menyertakan jaminan, tetapi yang non RTS atau masyarakat umum itu dikenakan jaminan” Nasabah yang sudah melengkapi persyaratan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim dalam hal ini adalah masingmasing dari kepala dusun atau banjar dinas dimana colon debitur tersebut tinggal tugas dari kepala dusun ini adalah mealakukan analisi 5C kepada calon nasabah analisis tersebut meliputi Analisis watak calon nasabah (Character), Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar kembali pinjaman dari calon nasabah. Analisis kemampuan (Capital), analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek financial. Analisis modal (Capital), analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha. Analisis kondisi atau prospek usaha (Condition of Economy) analisis ini bertujuan untuk mengetahui produktifitasnya suatu usaha
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) yang akan dibiayai. Analisis agunan (Collaterall), analisis agunan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan (barang jaminan) yang digunakan sebagai alat pengaman bagi BUMDes Guna Arta apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Untuk analisi agunan (collaterall) hanya dikhususkan untuk calon nasabah non Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tahapan verifikasi dan analisis 5C bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tim verifikasi menyatakan layak ke tahap selanjutnya, berkas-berkas dari nasabah akan diserahkan kepada Ketua BUMDes Guna Artha untuk selanjutnya dinilai kembali untuk menentukan besaran jumlah yang akan disetujuan dari keseluruhan jumlah dana yang diajukan oleh nasabah. Setelah menentukan jumlah yag akan direalisasikan ketua BUMDes akan menandatangani berkas-berkas tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk dinilai kembali layak atau tidaknya kredit yang diajukan oleh nasabah untuk direalisasikan. Setelah Kepala Desa menyatak layak dan permohonan kredit sudah ditandatangani, tahap selanjutnya adalah mengisi Surat Perjanjian Kredit (SKP). Setelah Surat Perjanjian Kredit selesai diisi kemudian SKP ini diotorisasi oleh Ketua BUMDes Guna Artha dan juga menyertakan tanda tangan dari pihak nasabah. Tahap selanjutnya Ketua BUMDes akan memeberikan perintah langsung kepada Bendahara BUMDes untuk mengeluarkan kwitansi pengeluaran kredit sebesar jumlah kredit yang disetujui sebelumnya. Kwitansi yang dikeluarkan oleh bendahara sebanyak dua rangkap, satu rangkap untuk keperluan arsip pihak BUMDes Guna Artha dan satu rangkap akan dibawa langsung oleh pihak debitur. Sekretaris BUMDes Guna Artha akan mencatan transaksi yang telah terjadi ke buku pinjaman secara manual terlebih dahulu kemudian bendahara akan mencatat drop pinjaman langsung pada computer. Kemudian pihak debitur akan menerima uang pinjaman dari BUMDes Guna Artha sebesar yang sudah disetujui dan pihak debitur akan diberikan kartu angsuran untuk mencatat pembayaran kredit setiap bulan.
Pembayaran angsuran dilakukan oleh debitur di kantor BUMDes Guna Artha dengan membawa kartu angsuran yang sudah didapat debitur ketika melakukan pinjaman, kemudian bendahara dan sekretaris akan mencatat angsuran bulanan yang dibayar oleh debitur secara manual dan di computer. Selain prosedur di atas, terdapat kebijakan yang diberikan oleh pihak BUMDes Guna Artha. Kebijakan yang diberikan oleh pihak BUMDes mengkhusus hanya untuk nasabah Rumah Tangga Sasaran (RTS) saja. Kebijakan tersebut adalah nasabah yang tergolong dalam RTS bisa memebentuk kelompok yang terdiri dari minimal 5 anggota dimana sebagiah besar dari anggota yang dibetuk adalah masyarakat yang tergolong RTS. Kelompok yang sudah dibentuk dapat meminjam dana di BUMDes Guna Artha untuk kegiatan usaha produktif seperti membeli bibit ternak sapi dan tidak diharuskan membayar pokok beserta bunganya setiap bulan, pokok beserta bunga pinjaman akan dikembalikan oleh nasabah atau anggota kelompok ketikan ternak tersebut sudah dijual di kemudian hari. Kebijakan ini bertujuan agar nasabah yang tergolong RTS tidak merasa kesulitan dalam membayar kewajibannya setiap bulannya. Efektivitas Peran Peraturan Desa Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Bumdes Guna Artha. Kredit merupaka usaha utama yang dijalankan oleh BUMDes Guna Artha, dalam pemberian kreditnya peran serta Desa Dinas dalam memproteksi BUMDes Guna Artha agar tidak mengalami kebangkrutan karena adanya kredit bermasalah terutama kredit macet. Desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif, seperti mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan lain sebagainya yang menyangkut persoalan dinas. Pemerintah Desa Tri Eka Buana selain berperan mengotorisasi Surat Permohonan Kredit, juga berperan memberikan perlindungan kepada operasional BUMDes Guna Artha agar tidak mengalami masalah dalam pemebrian kreditnya dengan mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes).
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Perdes yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa untuk melindungi BUMDes Guna Artha dalam menjalankan usaha kreditnya adalah Peraturan Desa (Perdes) Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman. Penelitian ini untuk menilai tingkat efektivitas peran peraturan desa dalam mencegah adanya kredit bermasalah pada BUMDes Guna Artha dapat dilihat melalui tingkat kolektibilitas kredit nasabahnya. Pada BUMDes Guna Artha ini belum mengkategorikan kolektibilitas kredit nasabahnya dengan baik. Pada umumnya maksud dan tujuan dilakukan penggolongan kolektibilitas nasabah adalah untuk mengetahui tingkat kualitas kredit para nasabah sehingga pihak BUMDes bisa segara mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti resiko terjadinya kredit macet. Kolektibilitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran dapat
dibedakan menjadi (1) lancar (kolektibilitas 1) yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga; (2) dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga samapai dengan 90 hari; (3) kurang lancar (kolektibilitas 3) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari; (4) diragukan (kolektibilitas 4) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari; dan (5) macet (kolektibilitas 5) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari. Dalam penelitian ini kredit yang tergolong bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan macet (kolektibilitas 5). Berikut ini akan disajika ringkasan list angsuran bulanan per Juli 2016 yang sudah digolongkan berdasarkan kolektibilitasnya..
Tabel 2 Kolektibilitas kredit BUMDes Guna Artha per Juli 2016. Dusun Betenan
Proyeksi kredit tertagih 44.738.316
K1
K2
Rp 28.021.948
% 62,65
Rp 13.392.368
Kolektibilitas K3 % Rp 29,93 880.000
% 1,97
K4 Rp 2.444.000
% 5,46
K5 Rp % 0 0
Duuran
21.480.132
8.746.132
40,76
7.893.000
36,78
4.841.000
22.54
0
0
0
0
Pungutan
52.349.041
25.271.875
48,28
11.197.166
21,39
8.680.000
16,58
7.200.000
13,75
0
0
118.547.489
62.039.955
52,33
32.482.534
27,40
14.401.000
12,15
9.644.000
8,14
0
0
Total Keterangan:
K1 = Kolektibilitas 1 (Kredit Lancar) K2 = Kolektibilitas 2 (Kredit Dalam Perhatian Khusus) K3 = Kolektibilitas 3 (Kredit Kurang Lancar) K4 = Kolektibilitas 4 (Kredit Diragukan) K5 = Kolektibilitas 5 (Kredit Macet)
Sumber : list angsuran bulan september 2016 BUMDes Guna Artha (diolah) Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat kolektibilitas dari jumlah target pokok yang tertagih sebesar Rp 118.547.489,00 untuk tiga banjar dinas atau dusun. Kredit yang tergolong kolektibilitas 1 atau kredit lancar adalah sebesar Rp 62.039.955,00 atau presentasenya sebesar 52,33% dari total target kredit yang tertagih. Kredit yang tergolong kolektibilitas 2 atau kredit dalam perhatian khusus adalah sebesar Rp 32.482.534,00 atau presentasenya sebesar 27,40% dari total kredit tertagih yang
ditargetkan. Kredit yang tergolong kolektibilitas 3 atau kredit kurang lancar adalah sebesar Rp 14.401.000,00 atau presentasenya sebesar 12,15% dari total kredit tertagih yang ditargetkan. Kredit yang tergolong kolektibilitas 4 atau kredit diragukan adalah sebesar Rp 9.644.000,00 atau presentasenya sebesar 8,14% dari total kredit tertagih yang ditargetkan. Dan untuk yang tergolong kolektibilitas 5 pada BUMDes Guna Artha untuk saat ini belum ada.
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Realisasi pembayaran pokok yang dapat tertagih atau masuk dalam kolektibilitas 1 kredit lancar adalah sebesar Rp 62.039.955,00 atau presentasenya sebesar 52,33% dari total target kredit yang tertagih. Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, bisa dikatakan bahwa peran Peraturan Desa cukup efektif dalam mencegah kredit bermasalah. Ini bisa dilihat dari presentase realisasi pembayaran kredit pada bulan Juli 2016 yang mencapai 52,33% berada pada rentangan 51%-75% dan bisa dikatakan Peran Perdes cukup efektif dalam mencegah kredit bermasalah. Berikut adalah kutipan wawancara dengan ketua BUMDes Guna Artha: “kalau dilihat dari pada backup desa tentang yang namanya proteksi dalam kredit terhadap masyarakat atau nasabah itu sejauh ini baik, nilai jaminannya mungkin kita itu nomber dua lah, tetapi backup dari desa terutama menyakut saksi yang diberikan, dan sejauh ini menurut saya proteksi dari desa lewat Peraturan Desa cukup efektif karena belum ada nasabah yang mengalami kredit macet” Berdasarkan hasil observasi di BUMDes Guna Artha, kondisi BUMDes Guna Artha saat ini tergolong cukup sehat karena sebagian besar kredit yang diberikan BUMDe Guna Arta tergolong lancar, hal ini dikarenakan adanya peran Pemerintah Desa Tri Eka Buana. Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kredit yang tergolong bemasalah yang meliputi kredit kurang lancar, diragukan dan macet sebesar 20,29 % dari total kredit. Ini menunjukan bahwa peran peraturan desa (Perdes) Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman belum berperan secara maksimal. Tindakan Pemerintah Desa Mengenai Penegakan Perdes Dalam Penanganan Kredit Macet Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Secara hukum peraturan desa (Perdes) ini tidak dapat ditegakkan karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum atau bertentangan dengan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dan hal tersebut betentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. Dalam organisasi pemerintahan, palayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala exstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pengguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya peraturan tertulis berupa undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan desa Tri Eka Buana, maka aparatur desa tidak berhak untuk menghambat ataupun mempersulit masyarakat desa yang ingin mengurus keperluan admintrasi di kantor desa Tri Eka Buana. Hal tersebut senada dengan yang di katakana oleh kepala Desa Tri Eka Buana, berikut adalah kutipan wawancara dengan I Ketut Derka selaku Kepala Desa Tri Eka Buana:
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) “Masalah sanksi itu sebenernya itu sudah diatur dalam ADRT daripada BUMDes, kita selaku pemeritah desa tetap memfasilitas karena dalam undang-undang sanksi administari itu memang tidak diperbolehkan karena semua masyarakat termasuk juga nanti dalam hal kredit macet itu tidak berkenan pemerintah desa istilahnya tidak memberikan pelayanan administrasi. Itu menjadi keharuskan karena pemerintah menerapakan undang-undang diharuskan tidak diperbolehkan istilahnya pemerintah desa tidak memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat”. Senada dengan yang dikatan oleh skretaris desa Tri Eka Buana, pemerintah desa akan tetap akan memeberikan layanan administrasi jika nanti ada laporan dari pihak BUMDes Guna Artha. berikut adalah kutipan wawancar dengan I Nengah Winarta selaku Sekretaris Desa Tri Eka Buana; “Walaupaun sanksi adminisrasi sudah secara tertulis tetapi tidak bisa dijalankan dengan maksimal karena terbentur undang-udang yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapat layanan administrasi”. Berdasarkan hal tersebut sanksi yang terdapat dalam peraturan Desa (Perdes) Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman kususnya pada butir 12 yang menyatakan Bagi Pokmas/Perorangan yang Pinjamannya atau Kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Tri Eka Buana tidak dapat diterapak dan hanya sebagai gertakan bagi debitur BUMDes Guna Arta agar memenuhi kewajiban bulanannya dengan tertib. Berikut adalah kutipan wawancara dengan I Ketut Derka selaku kepala desa Tri Eka Buana: “Kalau mengenai sanksi administrasi terhadap kredit bermasalah itu sebenarnya hanya sekedar istilahnya
sanksi untuk supaya peminjam daripada dana yang ada di BUMDes tertib dan sanksi ini istilahnya anggap sebagai gertakan saja kalau kita ibaratkan hanya sekedar sanksi internal internal saja kan kurang”. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut (1) sistem pemberian kredit pada BUMDes Guna Artha dapat dikatakan cukup bagus, hal ini dikarenakan BUMDes Guna Artha memiliki system atau prosedur dalam pemberian kredit yang baik dan sudah melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dibidangnya; (2) teran Peraturan Desa (Perdes) dalam mencegah kredit bermasalah pada BUMDes Guna Artha bisa dibilang cukup efektif, ini dapat dilihat dari total kredit per Juli 2016 sebesar Rp118.547.489,00 realisasi pokok tertagih adalah sebesar Rp62.039.955,00 atau sebesar 52,33% sedangkan kredit yang termasuk dalam kategori kredit bermasalah sebesar Rp 24.045.00,00 atau sebesar 20,29% dari total kredit; dan (3) tindakan perangkat desa mengenai penegakan perdes dalam penanganan kredit macet pada BUMDes Guna Artha dalam hal tidak mendapat layanan administrasi di kantor Desa Tri Eka Buana tidak dapat ditegakkan, hal ini dikarenakan Peraturan Desa (Perdes) Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BAB IX PERMODALAN Pasal 13 tentang Ketentuan Pinjaman kususnya pada butir 12 betentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. Saran
e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan sistem yang pemberian kredit dan sanksi bagi debitur BUMDes Guna Artha yang mengalami masalah dalam pengembalian kreditnya (1) terkait dengan sistem pemberian kredit, sebaikanya BUMDes Guna Artha tidak hanya melibatkan kepada dusun atau banjar dinas saja melainkan ikut melibatkan kelian banjar adat dalam melakukan analisis 5C (character, capacity, capital condition dan collateral) agar analisis tersebut dapat dilakukan dengan maksimal; dan (2) untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah terutama kredit macet sebaiknya BUMDes Guna Artha merancang ataupun membuat peraturan baru demi menjaga kelancaran usaha simpan pinjam (SP) agar nantinya tidak mengalami kebangkrutan. Berdasarkan pembahasan jumlah kredit yang termasuk dalam kategori kredit bermasalah sebesar Rp 24.045.00,00 atau sebesar 20,29% dari total kredit, jumlah tersebut dapat dikatakan jumlah yang cukup besar. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Amirah. 2013. Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pt Bank Mega Cabang Makassar. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE Pusat
Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya
Peraturan Gubernur Bali. 2012. Pergub Nomor 37 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu
Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali Peraturan Desa Tri Eka Buana. 2014. Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2014 Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 02 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Republik Indonesia. 1998. Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Nomor 7 Tahun Perbankan.
Undang-Undang 1998 Tentang Undang-Undang 1992 Tentang
----------- 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
