Bab
1
Pendahuluan Suatu organisasi yang terbentuk pasti memiliki maksud tertentu yang dinyatakan pada saat pembentukannya.Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh kuatnya dorongan yang memaksa organisasi untuk mewujudkan maksud tersebut. Untuk lebih fokus pada keberhasilan yang diharapkan, organisasi yang bersangkutan kemudian menetapkan visinya. Pada hakekatnya, visi dapat dimaknai sebagai konsensus organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan sejak dibentuknya organisasi tersebut. Konsensus organisasi ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah komitmen yang harus diselenggarakan. Langkah-langkah yang lebih operasional dalam komitmen ini merupakan misi untuk mewujudkan visi dimaksud. Lebih lanjut organisasi kemudian mengkristalkan visi dan misinya menjadi tujuan organisasi serta merumuskan rencana tindak untuk itu. Sebuah rencana tindak sistematis yang dirumuskan oleh sebuah organisasi guna mencapai tujuannya adalah sebuah strategi organisasi. Berjalannya sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Oleh karenanya, strategi organisasi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan ini, baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang bersangkutan. Dalam perjalanan implementasi sebuah strategi, mungkin saja lingkungan organisasi mengalami perubahan. Dengan demikian, sebuah strategi sebaiknya dinamis dan terbuka untuk menampung perubahan berdasarkan perubahan lingkungan atau pengetahuan yang baru. Pendekatan pengembangan organisasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan perencanaan strategis organisasi. Daerah sebagai 1- 1
sebuah entitas organisasi juga diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 untuk menyusun rencana strategis daerah yang berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), sebagaimana diutarakan dalam penjelasan pasal 5 ayat 2. Sementara, UU No. 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 sendiri berbunyi :
“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.” Perencanaan strategis menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 1.1.
Latar Belakang
RPJM Daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan amanat UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Muatan RPJM Daerah adalah arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan awal RPJM, penyiapan rancangan RPJM Daerah, musyawarah RPJM Daerah, dan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah. Rancangan awal RPJM Daerah disiapkan oleh Kepala Bappeda sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Rancangan awal RPJM Daerah ini menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Menggunakan rancangan Renstra-OPD ini kemudian disusun 1- 2
rancangan RPJMD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah. Musrenbang Jangka Menengah yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur pemerintah Daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah ini, Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah. Bersamaan dengan itu pula disusun rancangan akhir Renstra OPD oleh Kepala OPD. Rancangan Akhir RPJM Daerah kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah dengan peraturan Daerah, sementara rancangan akhir Renstra-OPD ditetapkan menjadi Renstra-OPD dengan peraturan Kepala OPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Dalam periode 1 (satu) tahunan RPJM Daerah dijabarkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan Kabuapten Cianjur adalah :
untuk
penyusunan
RPJM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
1- 3
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16.
PeraturanMenteriDalamNegeri No. 54 Tahun TentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun TentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
17.
PeraturanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Nasional Dan MenteriKeuanganNomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/Mppn/04/2010, Nomor : Pmk 95/Pmk 0/2010, TentangPenyelarasanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) DengaRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) 2010-2014
18.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;
1- 4
Rencana 2010 2008 Dan
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025.
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
RPJM Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dituangkan dalam strategi pembangunan pembangunan jangka menengah daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Cianjur ini berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025 yang akan ditetapkan padaTahun 2011.Kajian arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berupa tahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau proses pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD ditujukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan relevansinya dengan rencana jangka menengah daerah yang akan disusun.
Sementara itu, sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Cianjur juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009 - 2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 sesuai perubahannya. Secara spesifik hal tersebut bertujuan untuk : -
Mengetahui isu strategis nasional dan regional serta keterkaitan dengan daerah perencanaan, yaitu Kabupaten Cianjur; Mengetahui strategi pembangunan daerah dan strategi pembangunan nasional serta dampaknya terhadap Kabupaten Cianjur; Mengetahui program-program pembangunan dalam lingkup regional dan nasional, yang dapat disinergikan dengan program Kabupaten Cianjur; dan Mengetahui hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas program maupun dalam menentukan arah-arah kebijakan.
Analisis dalam RPJMD Kabupaten Cianjur juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam aspek keruangan yang termuat dalam dokumen rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 – 2030 yang akan ditetapkan pada Tahun 2011.Kegiatan analisis ini bertujuan agar : -
Arah kebijakan pembangunan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur terformulasikan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah daerah; Potensi-potensi pengembangan ruang yang merupakan bagian penting dalam penentuan arah pembangunan daerah teridentifikasi; dan Arahan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan kebijakan tata ruang.
1- 5
1.4.
Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 disusun berdasarkan sistematika berikut :
Bab I.
Pendahuluan Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RPJMD yang dimaksudkan agar substansi pada bab-bab berikutnya tergambarkan dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik.
Bab II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bab III.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, serta kerangka pendanaan.
Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis Menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis
Bab V.
Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Menjelaskan visi dan misi Pemerintah kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
Bab VI.
Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Bab VII.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di sini disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
1- 6
Menguraikanhubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawabOPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Bab IX.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
Bab X.
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Pernyataan bahwaRPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya danmenjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD yang menjadi sebuah ketentuan rencana untuk diimplementasikan.
1.5.
Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah rencana pembangunan Kabupaten Cianjur dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun tujuan disusunnnya RPJMD Kabupaten Cianjur adalah memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha didalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan periode 5 (lima) tahun dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah secara berkesinambungan.
1- 7
