PENATAAN DAN PEMBINAAN SDM BIDANG KEMETROLOGIAN PADA KABUPATEN/KOTA (Impilkasi UU Pemda dan UU ASN) Aba Subagja, S.Sos., M.AP. Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. UndangUndang No. 43 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• JABATAN STRUKTURAL • JABATAN FUNGSIONAL UMUM • JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
• JABATAN PIMPINAN TINGGI • JABATAN ADMINISTRASI • JABATAN FUNGSIONAL
PNS DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT
PNS DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN
4/1/2016
3
3
UU ASN SALAH SATU PILAR REFORMASI BIROKRASI RPP Manajemen PNS RPP KORPS PROFESI PEGAWAI ASN
RPP Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua
4/1/2016
RPP Manajemen PPPK
UU ASN RPP Kinerja & Disiplin RPP Penggajian & Tunjangan 4
PENGELOLAAN ASN (UU ASN) BERBASIS MERIT SISTEM PEMBERHENTIAN & PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN
PENILAIAN KINERJA & DISIPLIN KOMPETITIF DAN TERBUKA PENGEMBANGAN KARIER PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN ASN
ASN YG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
MANAJEMEN PNS PROFESIO NAL NILAI DASAR
PENGELO LAAN PNS BERSIH DARI PRAKTEK KKN
ETIKA PROFESI BEBAS INTERVENSI POLITIK
SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • • • •
GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABARATION
2015
SMART ASN
• Profil SDM ASN saat ini • Benchmark ASN Internasional
2019
Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015-2019 (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme)
Tantangan SDM Internal • • • •
MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH
1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3. DAYA NETWORKING TINGGI
MENDAPATKAN ASN UNGGUL DALAM POSISI STRATEGIS KOMPETEN DAN KOMPETITIF KINERJA DAN PRODUKTIF KODE ETIK DAN DISIPLIN
MORALITAS DAN INTEGRITAS
MANAJEMEN PNS penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan;
pangkat dan jabatan;
pengembangan karier;
Penilaian kinerja
pemberhentian;
pola karier;
penggajian dan tunjangan;
promosi;
penghargaan;
pensiun dan tabungan hari tua; dan
mutasi;
disiplin;
perlindungan.
MANAJEMEN PPPK 4/1/2016
9
ASN ADALAH PROFESI
PNS
PPPK
• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. • Melaksanakan tugas pemerintahan.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS. Kebutuhan jenis jabatan dan jumlah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per tahun sesuai prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PNS harus dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana strategis instansi masing-masing sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan setelah pimpinan instansi menetapkan rencana strategis.
Penyusunan kebutuhan PNS meliputi Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator,
Keahlian
Utama
Jabatan Pengawas
Keterampilan
Madya
Jabatan Pelaksana
Pratama
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN • Pengisian kebutuhan Jabatan Pelaksana, Jabatan
1
Fungsional Keahlian Jenjang Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Keterampilan Jenjang Pemula dan Jenjang Terampil dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari calon PNS.
Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui
• Pengisian
2
kebutuhan
rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal instansi maupun PNS yang berasal dari instansi lain.
PENGADAAN
• • • •
Perencanaan Pengumuman Lowongan Pelamaran Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi • Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan Calon PNS • Pengangkatan Menjadi PNS • Sumpah/Janji
SELEKSI PENGADAAN CPNS Objektif
Transparan
Bebas Unsur KKN
Adil
Kompetitif
Pengadaan CPNS
Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Memperoleh Putra-putri Terbaik Bangsa Membentuk PNS yang Profesionalisme
Bebas Biaya
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Sub Urusan: 1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; 2. Sarana Distribusi Perdagangan; 3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 4. Pengembangan Ekspor; 5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan No Sub Urusan 5
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kab/Kota
Pelaksanaan Standardisasi dan a. Penyelenggaraan, Pelaksanaan pengendalian dan perlindungan konsumen, Perlindungan metrologi legal evaluasi perlindungan pengujian mutu barang, Konsumen berupa tera, konsumen, dan pengawasan standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.
barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.
tera ulang dan pengawasan.
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN Meliputi: 1. kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan 2. kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, 3. kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.
IMPLIKASI IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2014
1
2
3
• Pembagian urusan pemerintah pusat, dengan provinsi dan kab/kota, terdapat perubahan beberapa urusan yang berdampak pada pengalihan Personel, Perlengkapan, Pembiayaan Dan Dokumentasi (P3D) • Penyusunan Formasi dan pengadaan personel (SDM ASN), akan mengikuti dimana suatu urusan berada dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan pengalihan P3D • Pertama, Sebelum P3D dialihkan maka segala proses penghitungan kebutuhan dan pengusulan formasi masih di instansi yang bersangkutan • Kedua, Setelah penyerahan P3D secara de facto dan de yure dilaksanakan maka proses pengusunan/pengadaan SDM ASN berada di instansi yang baru.
• Instansi pembina jabatan fungsional mempunyai tugas antara lain : • Pertama, menyusun pedoman perhitungan kebutuhan untuk jafung yang dibinanya • Kedua, menyusun soal Tes Kompetensi Bidang untuk seleksi CPNS jafung ybs. • Tugas Instansi Pembina Lainnya...
PENGELOLAAN JF KEMTROLOGIAN
• Struktur • SDM Kelembagaan
Kedudukan
• Pusat • Kabupaten/ Kota
• Keuangan • Pembinaan • Kinerja Pengelolaan
TUGAS INSTANSI PEMBINA
PENGISIAN JF KEMTROLOGIAN
CPNS
Perpindahan
• Formasi CPNS Pusat • Formasi CPNS pada Kabupaten/Kota
• PNS Provinsi Kabupatan/Kota • Pengangkatan Jabatan Lain
ke dari
KEDUDUKAN
JF Perdagangan
JF Kemtrologian
Penguji Mutu Barang: Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Penera,Pengamat Tera, Pranata Lab. Pusat Kemetrologian, Provinsi Pengawas Kab/Kota Kemtrologian
Pusat
Provinsi Kabupaten/Kota
Pusat Kabupaten/Kota
URGENSI PENYESUAIAN •
Perubahan Lingkungan Strategis
• Tuntutan Pelaksanaan Tugas
•
Pembentukan Jabatan Penyesuaian Jabatan Penghapusan Jabatan
TUGAS POKOK JABATAN
Peraturan Perundangan
Visi dan Misi Organisasi
KINERJA ORG
JABATAN:
kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
• STRUKTUR ORGANISASI • KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MA NAJERIAL • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL • STANDAR KOMPETENSI JABATAN
• STRUKTUR ORGANISASI • KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MA NAJERIAL • STANDAR KOMPETENSI JABATAN • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JABATAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL • PENETAPAN MENPANRB • KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU • KOMPETENSI TEKNIS • STANDAR KOMPETENSI JABATAN • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN DI LINGKUNGAN KEM/LEMBAGA/PEMDA Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator Kabag, kasubdit dsb
Jabatan Pengawas Kasubag, Kasie dsb
Keahliah: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Pertama • • • • • • • •
SEKJEN; DIRJEN; dan STAF AHLI KEPALA BIRO DIREKTUR KAPUS KEPALA BALAI KETUA
Jabatan Pelaksana Penganalisis, Pengadministrasi dsb
Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia
JPT MADYA JPT PRATAMA
• SEKDA PROVINSI • KEPALA DINAS PROVINSI • STAF AHLI GUBERNUR
• SEKDA KABUPATEN/KOTA • KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA • STAF AHLI BUPATI/WALIKOTA
JPT MADYA JPT PRATAMA
JPT PRATAMA
Jabatan Kementerian Perdagangan JPT MADYA : • Sekjen/sE • Dirjen • Kepala Badan • Inspektorat Jenderal JPT PRATAMA : • Kepala Biro • Direktur • Kepala Pusat • Inspektur
ADMINISTRASI: • Kepala Bagian • Kepala Subbagian • Analis • Penelaah..dsb
JABATAN FUNGSIONAL : Pengujian 1. Penguji Mutu Barang Kemetrologian 1. Penera 2. Pengamat Tera 3. Pranata Lab. Kemetrologian 4. Pengawas Kemtrologian
Jabatan fungsional
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan tugas sesuai dengan keterampilan/keahliannya dan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
Tugas Pokok pelaksanaan organisasinya
Jabatan tugas
sebagai pokok
harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing 4/1/2016
27
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 4/1/2016
28
4/1/2016
1. ANALISIS JABATAN
2. ANALISIS BEBAN KERJA
INDIKATOR
DASAR
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH, RUANG LINGKUP, LUAS WILAYAH DSB.
29
SINERGI INSTANSI PEMBINA DAN ORGANISASI PROFESI INSTANSI PEMBINA
Menyusun Pedoman, Juknis dsb Penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi, Pembinaan Karier dan Kesejateraan
ORGANISASI PROFESI
1.PEMBINAAN PROFESI 2.PENEGAKKAN KODE ETIK 3.PENINGKATAN KARIER DAN KESEJAHTERAAN
BEBERAPA PENGATURAN JF (RPP MGT PNS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pemisahan JF Keterampilan dan Keahlian Jenjang Jabatan Fungsional Promosi Jabatan Fungsional Uji Kompetensi JF Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JF Pembentukan Organisasi Profesi JF Penilaian Kinerja JF Inpassing JF Batas Usia Pensiun JF
Beberapa Pengaturan untuk Penyesuaian (Contoh): • Sistematika 1
2
3
4
• Kedudukan • Nomenklatur Jabatan Fugsional • Rumpun Jabatan
• Instansi Pembina • Tugas Instansi Pembina • • • • •
Tugas Pokok Jenjang Jabatan Uraian Kegiatan Output/Hasil Kegiatan Kompetensi
• • • •
Tim Penilai BUP Perpindahan dan Pengangkatan Kembali Pembebasan dan Pemberhentian Formasi Jabatan
4/1/2016
32
PENGEMBANGAN KARIER JF PTP
JPT Utama
JF Utama
Jab. Administrator
JPT Madya
ASN
JPT Pratama
Jab. Pengawas
JF Madya JF Muda JF Pertama 4/1/2016
Jabatan Administrasi 33
4/1/2016
33
Kompe tensi MORALITAS DAN INTEGERITAS
Penilaian kinerja
Kualifikasi
4/1/2016
Kebutuhan Instansi Pemerintah
34
HARAPANNYA: ASN SBG PROFESI KOMPETEN DAN KOMPETITIF LOYALITAS/DEDIKASI MORALITAS DAN INTEGERITAS BELAJAR BERKELANJUTAN KINERJA DAN PRODUKTIF PELAYANAN KEMTROLOGIAN MENINGKAT POLA KARIER
TERIMAKASIH
