Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
Formasi ASN 2016 Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014
BKD Kabupaten Bantul, 30 Desember 2015
Norma
Kebutuhan SDM Aparatur Penyusunan dan Penetapan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
Penyusunan Kebutuhan Terintegrasi CPNS dan PPPK Penyusunan kebutuhan PPPK dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS
C/PNS
PPPK * Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
ANJAB ABK
Penyusunan Kebutuhan
Formasi Eksisting
Belanja Pegawai
Tenaga Honor Belanja Pegawai •
APBD
Jml. Penduduk Luas WIlayah
Penyusunan Alokasi Formasi ASN Melalui e-Formasi Penyusunan alokasi formasi ASN diajukan melalui e-Formasi Sistem Informasi Perencanaan SDM Aparatur Kementrian PAN-RB http://formasi.menpan.go.id
Usulan
Entri Data
JFT-JFU
Eselon
Bezzeting
Anjab
Struktur Org.
Entri Data
Entri Data
ARAH KEBIJAKAN
Grand Design Perencanaan Kebutuhan SDM e-Formasi Kementrian PAN-RB Validasi : Nawa Cita, Potensi Daerah, Karakteristik Wilayah
K/L/Pemda Menyampaikan Kebutuhan SDM (Anjab, ABK, dan Penyampaian Nama Jabatan)
1. 2. 3. 4. 5.
Penetapan Jabatan Uraian Jabatan Syarat Jabatan Penempatan Peta Jabatan - Struktur organisasi - Jenis Jabatan - Bezzeting Pegawai - Kebutuhan Pegawai - Kelebihan/Kekurangan Pegawai
MONEV
Kementrian PAN-RB Menetapkan Kebutuhan SDM TopDown & Bottom Up K/L/Pemda
K/L/Pemda Melaksanakan Penempatan Sesuai Ketetapan Kementrian PAN-RB
Implementasi Kebijakan
Kebijakan Kebutuhan SDM Aparatur ►
Penataan Organisasi
►
Penataan SDM Aparatur Profilling Kelompok 1 - Kelompok 2 – Kelompok 3 – Kekurangan – Distribusi – Realokasi – Rekrut Baru
►
Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif Efisien
KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI Distribusi pegawai tidak merata
1
KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI
MORATORIUM ASN 2015-2019
Belanja aparatur terus meningkat
Batas Usia Pensiun (BUP) 2014-2018
2 Proporsi Jabatan Fungsional Umum yang tinggi
3
Penurunan jumlah pegawai sejak 2012
Zero Growth secara Nasional Secara Instansional menggunakan 3 pola: Growth, Zero growth, Minus Growth
4
5
Peningkatan kebutuhan pelayanan publik
6
Pengecualian Moratorium SE MENPAN 2015
Bagi Kementrian/Lembaga yang memiliki Lembaga Pendidikan Kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat izin dari Menteri PAN-RB dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar
The Mission
K/L/Pemda menyelesaikan proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta melakukan perbaikan penghitungan kebutuhan pegawai Kebutuhan pegawai dalam 5 tahun ke depan Jumlah kebutuhan JPT Utama, Madya, dan Pratama Jumlah kebutuhan jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana Jumlah jabatan fungsional tingkat ahli jenjang pertama, muda, madya, dan utama Jumlah jabatan fungsional tingkat terampil jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia Nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan aplikasi e-Formasi
PASAL 13 UU ASN
DIISI DARI PEGAWAI ASN
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
Tugas SKPD : Mengisi blangko e-Formasi 2016
BLANGKO 1
FORMAT E FORMASI 2016 NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BUP, PINDAH DLL
NO 1 2 3
NAMA JABATAN
PNS
PPPK CPNS
KEKURANGAN
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
KEPALA ……………………… SEKRETARIS KASUB BAG …………………….. Nama Jabatan Fungsional Umum 1
5
Nama Jabatan Fungsional Umum 2
6
Nama Jabatan Fungsional Umum …. KASUB BAG ……………………..
10
Nama Jabatan Fungsional Umum 1
11
Nama Jabatan Fungsional Umum 2
12
Nama Jabatan Fungsional Umum ….
USULAN
RIIL 2016
4
9
ABK
Kolom RIIL = PNS + PPPK + CPNS Kolom KEKURANGAN dan USULAN tidak perlu diisi (otomatis)
2019
2020
PNS
PPPK TOTAL
Tugas SKPD : BLANGKO 2
Blangko dapat diunduh di : http://bkd.bantulkab.go.id (dalam menu Pengumuman)
NOMINATIF PEGAWAI NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO
1 2 3 4 5 6 9 10 20 21
NAMA JABATAN
KEPALA …………………… SEKRETARIS KASUB BAG ……………..
NAMA PNS
NIP
GOL/RUANG
………………………. …………………………. ……………………….
PENYUSUN DATA DAN INFORMASI ANALIS PROGRAM/PERENCANAAN …………………………… KASUB BAG UMUM BKD …………………………. KEPALA BIDANG ………………… KASUB BID ……………….
Kolom Nama Jabatan dibuat seperti pada Blangko 1
Pengumpulan • Hardcopy ditandatangani kepala SKPD • Softcopy via email
[email protected] subjek : Formasi 2016 – Nama SKPD DIKUMPULKAN PALING LAMBAT TANGGAL …. (sesuai kesepakatan)
atau Januari 2016
Matur Nuwun http://bkd.bantulkab.go.id
