MENIMBANG KEMBALI REVISI UU ASN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta, 1 Februari 2017
Latar Belakang UU ASN • Tahun 2010 Pemerintah menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai program prioritas dengan tujuan membangun birokrasi yang efisien dan efektif dalam rangka mengatasi 4 masalah utama: • Rendahnya daya saing Indonesia di tingkat global • Rendahnya peringkat kemudahan berusaha yang membuat investasi rendah • Rendahnya efektivitas pemerintah • Tingginya tingkat korupsi • UU ASN diterbitkan sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi, dan bertujuan untuk menciptakan aparatur yg profesional, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi, dan birokrasi kelas dunia. • UU ASN merupakan inisiatif DPR-RI
5
INDIKATOR PEMERINTAHAN INDONESIA DI BANDINGKAN NEGARA ASEAN 2015-2016 NEGARA
INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA (2016) RANK SKOR
INDEKS DAYA SAING NASIONAL (2016-2017) RANK SKOR
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (2015) RANK
SKOR
INDEKS EFFEKTIVITAS PEMERINTAH 2015 INDEKS SKOR (*)
SINGAPURA
2
85,05
2
5,72
8
5,72
2,19
100
MALAYSIA
23
78,11
25
5,16
54
50
1,14
84
THAILAND
46
72,53
34
4,64
76
38
0,34
65
INDONESIA
91
61,52
41
4,52
88
36
-0,01
56
VIETNAM
82
63,83
60
4,31
112
31
-0,06
53
PHILIPINA
99
60,40
57
4,36
95
35
0,19
62
Kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia masih rendah, dan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand. Kualitas tata kelola tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas ASN, seperti integritas, kompetensi, kinerja, netralitas, budaya pelayanan, dan faktor lainnya. Dalam kajian-2 yang dilakukan lembaga survei internasional bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kualitas dan kinerja tata kelola birokrasi dengan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Transformasi Manajemen ASN Arah transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM Aparatur
2025
2018
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4 4
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DALAM UU ASN • ASN sebagai profesi yang dikembangkan berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; • Ada 2 kategori pegawai ASN : • Pegawai Negeri Sipil (PNS) • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); • Ada 3 kelompok jabatan ASN: • Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), • Jabatan Fungsional • Jabatan Administrasi; • Manajemen ASN berbasis merit • Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif • Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi penerapan sistem merit. 5
MENGAPA SISTEM MERIT? • UU 8 tahun 1974 mengamanatkan sistem karier dalam manajemen PNS dan penerapannya yang mengutamakan senioritas kurang mendorong profesionalisme dan motivasi kerja; • UU 43 tahun 1999 mengamanatkan profesionalisme (merit) disamping sistem karier namun menimbulkan ketidakpastian. • Kebijakan otonomi daerah dan sistem pemilu langsung membuat manajemen PNS mengarah ke spoil system dan intervensi politik dalam birokrasi menjadi kuat • UU 5 tahun 2014 mengamanatkan manajemen PNS berdasarkan merit guna mengatasi spoil system dan memastikan birokrasi diisi oleh orang2 profesional • untuk memastikan penerapan sistem merit.
5
APA ITU SISTEM MERIT? • Sistem merit : kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. • Tujuannya: • Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; • mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; • mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; • melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme, dll).
5
SELEKSI TERBUKA SEBAGAI PENERAPAN SISTEM MERIT • Seleksi terbuka pengisian JPT • merupakan salah satu bentuk penerapan sistem merit • bertujuan untuk mendapatkan orang yang tepat sesuai kebutuhan organisasi
• Seleksi terbuka diharapkan: • dapat mengatasi spoil system, khususnya transaksi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan pimpinan • Meningkatkan mobilitas ASN
5
KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA • Pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif yang dilakukan secara nasional untuk JPT Utama dan Madya dan regional untuk JPT Pratama • JPT Utama dan Madya dapat diisi oleh nonPNS dengan persetujuan Presiden • Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian
• Dalam melaksanakan uji kompetensi dibantu oleh Assessment Center atau Tim Assessor yang bersertifikat • Panitia Seleksi mengajukan 3 nama calon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk masing-masing jabatan yang akan diisi untuk dipilih salah satu • Instansi berkoordinasi dengan KASN dalam melaksanakan seleksi dengan menyampaikan dokumen rencana untuk dievaluasi • Instansi dapat melakukan seleksi terbatas apabila sudah menerapkan sistem merit (mempunyai talent pool dan talent management).
5
TAHAPAN PENGISIAN JPT Tahap
Kegiatan
Kewenangan
1.
Persiapan: a. Penyiapan rencana seleksi b. Koordinasi dengan KASN
PyB
2.
Pembentukan Paniitia Seleksi
PPK
3.
Pengumuman Penerimaan Lamaran
Panitia Seleksi
4.
Seleksi: 1) Seleksi administrasi 2) Test kompetensi 3) Penelusuran rekam jejak
Panitia Seleksi dibantu Tim Assessor
5.
Penetapan Dan Penyampaian 3 Calon Terbaik Ke PPK
Panitia Seleksi
6.
7.
Penetapan Pengangkatan PPT Pratama Penyampaian nama vcalon PPT Utama/Madya
Penetapan Pengangkatan PPT Utama dan Madya
PPK Presiden
Pengawasan KASN 1.
KASN merupakan lembaga mandiri yang dibentuk UU ASN dan berrfungsi mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
2.
KASN diberi wewenang untuk mengawasi setiap tahap pengisian JPT; meminta klarifikasi, melakukan penyelidikan dan menerbitkan rekomendasi yang bersifat mengikat.
3.
Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan instansi dan inisiatif sendiri (monev KASN dan pengaduan masyarakat)
4.
Strategi Pengawasan KASN: a. Preventif melalui 1) pemberian rekomendasi atas rencana seleksi dari instansi 2) Pengawasan selama proses seleksi 3) Pemberian rekomendasi atas laporan proses dan hasil seleksi b. Represif melalui pemberian rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam proses seleksi
Catatan: Komisi Kepegawaian sudah diamanatkan untuk dibentuk dalam UU 43 thn 1999 5
Jumlah Instansi yang Telah Melaksanakan Seleksi Terbuka 2015-2016 (dalam %) No
Status
Kementeri
LPNK
Provinsi
Kab/Kota
an 1
Selesai
32
22
20
165
2
Proses
2
4
13
106
3
Konsultasi
0
5
0
121
4
Belum Melaksanakan
0
0
1
116
Jumlah
34
31
34
514
%
100%
93.5%
97.1%
76.1%
5
Pencapaian Kinerja KASN ..2
Rekomendasi KASN untuk Pengisian JPT Tahun 2015 dan 2016 (Jumlah Rekomendasi)
No
1
2
Instansi Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Provinsi
Jumlah
Persetujuan
Perbaikan
Peninjauan
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015 2016
181
195
117
127
64
64
-
4
53
54
34
39
17
11
2
4
365
482
233
355
108
79
24
48
599
731
384
521
189
154
26
56
Pemerintah 3
Kabupaten/ Kota Jumlah
5
Pencapaian Kinerja KASN ..3
Penanganan Laporan Pengaduan dan Penyelidikan KASN Tahun 2015
Tahun 2016
278
205
191
87
104 73
53 29
Jumlah Kasus Keseluruhan
Selesai Ditangani
Proses
Pelanggaran Kasus Netralitas
35 9 Penanganan Kasus Netralitas (Selesai) 5
Hambatan Penerapan Sistem Merit • PP pelaksana UU ASN belum terbit sehingga aturan yang digunakan tambal sulam • Instansi belum menyiapkan prasyarat penerapan sistem merit sehingga pelaksanaannya masih belum optimal: • Belum menyusun kualifikasi dan standar kompetensi jabatan • Belum menerapkan manajemen kinerja sesuai ketentuan sehingga pemberhentian dari jabatan tidak didukung oleh dokumen dan bukti yang memadai • Penegakan disiplin belum optimal dan pelanggaran seringkali tidak diproses sesuai PP 53 Tahun 2010 • Pelanggaran netralitas tidak diproses sesuai ketentuan • Masih adanya praktek like and dislike dan intervensi politik dalam promosi dan pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi 5
Pembelajaran 2 Tahun Pelaksanaan Seleksi Terbuka 1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka sudah dilaksanakan di semua K/L , 33 Provinsi dn 383 Kab/Kota. Ini menunjukkan adanya dukungan terhadap kebijakan tersebut dari pimpinan instansi pemerintah. 2. Walaupun kualitas seleksi masih bervariasi, namun proses seleksi yang transparan telah menciptakan keadilan, mengurangi nepotisme dan peluang untuk melakukan “transaksi” dalam pengangkatan, promosi dan mutasi dalam jabatan birokrasi.. 3. Keberadaan KASN telah membuat karier pegawai terlindungi karena ASN hanya dapat diberhentikan dari jabatan apabila ada alasan yang kuat, yaitu terbukti melakukan pelanggaran, kinerja tidak sesuai perjanjian, sudah tidak lagi memenuhi syarat jabatan, dan pemberhentian harus melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan didukung oleh dokumen resmi. 4. Keberadaan KASN telah mengembalikan marwah kompetensi dan kinerja sebagai syarat utama untuk menduduki JPT untuk mewujudkan “the right man on the right place”. 5
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN KASN • Pecepatan penerbitan PP pelaksana UU ASN agar ada kepastian hukum • Standardisasi assessment center dan pengembangan lembaga assessment dan tenaga assessor di daerah guna menekan biaya • Pembangunan talent pool dan talent management di K/L dan Pemda untuk mempercepat proses seleksi dan mengurangi biaya • Memperkuat kepasitas KASN dengan meningkatkan dukungan SDM dan anggaran.
5
Pencapaian Kinerja KASN ..3
PENGISIAN JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18/2016 1. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya PP 18/2016 ini, maka PP 41/2007 tentang Perangkat Organisasi Daerah tidak berlaku lagi. 2. PP 18/2016 Pasal 124 ayat (4) menyebutkan bahwa pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
3. Pengaturan pengisian JPT pada OPD baru dimuat dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. B/3116/M.PANRB/09/2016 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 4. Untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas diatur dengan surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016.
5
Pencapaian Kinerja KASN ..3
Kebijakan Pengisian Jabatan pada SOTK/OPD Baru 1. Jabatan yang Dikukuhkan, dengan ketentuan: (i) Tugas dan fungsi sama atau tidak berubah signifikan, (ii) Perubahan karena dipecah, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, (iii) Perubahan karena penggabungan, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. 2. Pengisian melalui Uji Kesesuaian (Job Fit), yakni bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan (unit kerja) atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi . 3. Seleksi Terbuka dan Kompetitif, dapat dilaksanakan apabila setelah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui proses pengukuhan dan job fit masih terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong. 4. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak mendapatkan JPT yang Setara, maka dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundangan. 5
Status Pengisian OPD Baru No.
Instansi
Disetujui
%
Keterangan
1
PROVINSI
12
35,29
22 dari 34 Provinsi belum melapor
2
KABUPATEN/KOTA
200
38,91
314 dari 514 Kab/Kota belum melapor
No.
Instansi
Pengaduan
1
PROVINSI
6
2 penyelidikan, 4 Klarifikasi
Mutasi, demosi, nonjob, transaksi
2
KABUPATEN/ KOTA
38
Klarifikasi dan penyelidikan
Mutasi, demosi, nonjob , transaksi
Status
Keterangan
5
PERMASALAHAN 1. Terjadi banyak pelanggaran dimana Pemda tidak melakukan pengukuhan namun memberhentikan pejabat dari jabatan, melakukan mutasi, promosi dan demosi yang tidak sesuai aturan. • Pemda melakukan assessment seadanya untuk dijadikan alasan pemberhentian pejabat • Pemda melakukan mutasi, promosi dan demosi pejabat beberapa hari sebelum pengukuhan tidak melalui proses sesuai ketentuan • Pemda memindahkan pejabat yang mau diberhentikan ke jabatan yang akan dihapus beberapa hari menjelang diberlakukannya SOTK baru 2. Banyak Pemda yang sudah melakukan pengukuhan namun belum melapor ke KASN 3. Ada Pemda sudah melakukan pengukuhan baru melapor ke KASN dan pelaksanaan pengukuhan tidak mengacu pada SE Menpan 4. Ada Pemda yang sudah mendapat rekomendasi KASN sebelum pengukuhan namun dalam pelaksanaannya menyimpang dari SE Menpan 5. Banyak pengaduan adanya transaksi uang untuk mempertahankan jabatan 5
Langkah Penyelesaian Permasalahan • Mengirim surat ke Pemerintah Daerah agar segera melapor ke KASN • Membentuk tim lintas instansi (Kemenpan, Kemendagri, BKN dan KASN) • Meminta klarifikasi kepada Pemerintah Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi ada indikasi melanggar ketentuan dan melanjutkannya dengan penyelidikan apabila ada indikasi pelanggaran secara masif • Memberi sanksi atas pelanggaran dan memberikan bantuan dalam melaksanakan sanksi. 5
Kebijakan Pengangkatan Honorer menjadi CPNS DASAR HUKUM
• PP No. 48 tahun 2005 untuk mengangkat secara langsung menjadi CPNS PTT yang bekerja minimal 5 tahun pada 1 Januari 2005 • PP 43/2007 tentang perubahan atas PP 48 tahun 2005 , dimana persyaratan kerja diubah menjadi minimal 1 tahun pada tanggal 1 Desember 2005. • PP Nomor PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 : • Untuk honorer K1, proses pengangkatan hanya melalui verifikasi dokumen. • Untuk honorer K2, mereka diwajibkan mengikuti seleksi dan harus lulus untuk dapat diangkat menjadi CPNS. PP ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. 5
Pelaksanaan Pengangkatan Honorer • 2006-2009 : 930.270 orang • 2012 – 2014 :
• K1 : 45.572 orang 71.467yang lulus sleksi administrasi terhadap 140.410 yg masuk data-base • K2 : 173.701 orang, dari 206.288 orang yang lulus test dan 649.075 orang yang terdaftar di data-base)
• K2 yang belum diangkat: 475.374 • Konsekuensi pengangkatan langsung K2 menjadi CPNS:
• Proporsi PNS dari honorer meningkat menjadi 35 % • Kesenjangan antara kualifikasi yang diperlukan dan kualifikasi pegawai yang ada • Kesempatan untuk mengangkat CPNS dari jalur umum mengecil
5
Usulan Solusi Penyelesaian Masalah Honorer K2 • Pengangkatan ke CPNS dan PPPK dilakukan secara selektif dan bertahap • Jumlah dan kualifikasi yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara • Proses pengangkatan tetap melalui verifikasi • Bagi honorer yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS ataupun PPPK diberi diklat agar dapat terserap di sektor swasta. • Instansi agar berhenti mengangkat honorer dan kekurangan pegawai dilakukan melalui pengangkatan dari jalur umum dan PPPK 7
Revisi UU-ASN
Revisi UU-ASN yang diusulkan oleh DPR masih perlu dipertimbangkan mengingat: a. Implementasi UU-ASN belum berjalan secara utuh, karena sebagian besar Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi UU-ASN belum diterbitkan. b. UU mengatur hal-hal yang strategis dan pengaturan tenaga honorer K2 bersifat tenis yang dapat diakomodasikan dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. c. Pengangkatan honorer K2 menjadi PNS perlu mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah (baik jumlah maupun kualifikasi), peta distribusi atau sebaran PNS di seluruh tanah air, dan kemampuan keuangan negara.
Apabila pemerintah memutuskan tetap akan merevisi UU-ASN seyogyanya dengan maksud memperkuat implementasi sistem merit ASN, dan diarahkan guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Penghapusan KASN yang merupakan lembaga pengawas mandiri akan melemahkan pengawasan terhadap penerapan sistem merit dan akan menyuburkan transaksi dalam pengisian jabatan 7
TERIMA KASIH
Indeks Kualitas Seleksi Terbuka JPT
10
