Menimbang Kembali Gagasan Revisi UU Aparatur Sipil Negara Oleh : Akbar Faizal Ketua DPP Partai Nasdem, Anggota Komisi III DPR RI Jakarta, 1 Februari 2017
Tiga Isu Krusial RUU ASN 1. Open Recruitment/Open Bidding 2. Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara 3. Aspirasi Tenaga Honorer Menjadi PNS
Tantangan Birokrasi Kita : Daya Saing Masih Lemah
Tahun 2016, Ranking 37, Skor 4,52.
• Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih buruk. Tahun 2016, skor 37, ranking regional 15, ranking global 90.
Urgensi Open Bidding Daya saing lemah, masih tingginya angka korupsi & rendahnya capaian reformasi birokrasi bisa diatasi dengan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas.
Salah satu cara terbaik mendapat SDM unggul dan berintegritas adalah melalui open recruitment/open bidding. Karena itu, konsep ini tidak boleh dihilangkan, melaikan diperkuat.
Konsep & Urgensi Open Bidding • “lelang jabatan” sebenarnya bukan hal baru dalam perspektif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), metode ini sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, seperti Singapura dan New Zealand. • Istilah fit and proper test dalam hal pengangkatan seseorang kedalam jabatan-jabatan yang tergolong level pimpinan. Demikian juga konsep “lelang jabatan” ini sebenarnya tidak berbeda dengan fit and proper tersebut. • Tujuannya untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu
Mengapa Open Bidding Perlu Dipertahankan? Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Arah kebijakan dan strategi untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN): 1. penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif; 2. penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK; 3. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; 4. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 5. penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan 6. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Pasal 27 UU ASN menyebutkan bahwa “KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”.
Wewenang KASN a.
b. c.
d. e.
mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi ; mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN ; meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(Pasal 32 ayat (1) UU ASN)
5 Alasan Mengapa KASN Perlu Dipertahankan? 1. Keberadaan dari lembaga KASN ini dirasa sangat diperlukan ditengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dari aparatur pemerintahan 2. KASN memberikan perlindungan kepada PNS yang selama ini menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat atasan. Terutama pada instansi daerah seringkali terjadi politisasi terhadap jabatan birokrasi. 3. Banyak pejabat struktural yang menduduki jabatan tanpa kompetensi serta kemampuan yang mumpuni melainkan hanya mengandalkan kedekatan dengan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Sehingga prinsip the right man on the right place tidak pernah terwujud.
5 Alasan, Mengapa KASN perlu dipertahankan? 4. KASN menjadi penjaga gawang penerapan Merit System. “Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan” (Pasal 1 angka 22 UU ASN). Adapun lawan dari sistem merit adalah sistem patronit (Patronage System) atau sistem perkawanan.
5 Alasan, Mengapa KASN Perlu Dipertahankan? 5. Bagus sisi teori cost and benefit. Manfaatnya maksimal, tetapi dari sisi anggaran negara cukup hemat karena desain kelembagaannya ramping. Berdasarkan UU ASN dan Perpres No 118/2014, kelembagaan KASN hanya beranggotakan 7 orang komisioner dari unsur pemerintah dan non pemerintah, dengan hanya didukung sekretariat dan asisten KASN.
3) Aspirasi Tenaga Honorer Diangkat PNS • Fenomena munculnya tenaga honorer dipicu janji calon kepala daerah untuk mengangkat PNS melalui jalur honorer. Padahal ini hanya strategi kampanye. • Rasio Ideal PNS adalah 1,5 jumlah penduduk. Jumlah PNS saat ini 4,5 juta, sedangkan angka idealnya 3,5 juta. Artinya, kelebihan 1juta PNS. • APBN 2016 menganggarkan gaji untuk PNS sebesar Rp347,5 triliun, naik Rp48, 2 triliun dari APBN 2015 sebesar Rp299,3 triliun. `
Pemda “Kolaps” Karena Belanja Pegawai • 5 daerah yang memiliki porsi tertinggi untuk belanja pegawai terhadap APBD antara lain Bengkulu (28,3 persen), Sulawesi Tengah (25,6 persen), Sulawesi Tenggara (25,5 persen), Gorontalo (24,2 persen), dan DKI Jakarta (22,8 persen). • 5 daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi terhadap APBD antara lain Kabupaten Langkat (76,3 persen), Kota Pematang Siantar (71,2 persen), Kabupaten Tanah Karo (68,4 persen), Kota Ambon (68,4 persen), dan Kota Kendari (68,3 persen). Sumber: Kemendagri, 2015
Tingkat Pendidikan PNS (Data BKN, 2016)
Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Sumber: BKN, 2016
Draft Awal RUU ASN Versi DPR
Draft Awal RUU ASN Versi DPR
Bagaimana Arah Pembahasan RUU ASN? 1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS harus dilakukan secara selektif, sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengangkatan PNS harus menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Ingat, defisit APBN 2016 mencapai Rp. 307,7 triliun. 3. Tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer oleh instansi pusat dan daerah. 4. Pembahasan RUU ASN akan dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan pemerintah, DPR, akademisi dan masyarakat.
TERIMA KASIH
