MASA DEPAN DIKLATPIM TINGKAT III DAN IV PASCA DISAHKANNYA UU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Oleh: Suradi Widyaiswara Madya Balai DiklatPim Magelang
Abstrak: Undang-undang ASN mendorong dan memotivasi setiap aparatur sipil negara untuk lebih kompeten dan professional dengan melakukan transformasi diri dari “comfort zone ke dalam competitive zone”. Dalam undang-undang tersebut jabatan pimpinan adalah untuk jabatan eselon I dan II (jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama) sedangkan jabatan untuk eselon III dan IV digantikan dengan istilah jabatan administrasi. Dengan demikian diklat pimpinan untuk jabatan eselon III dan IV belum jelas statusnya. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan, jabatan administrasi dan diklat pimpinan.
A. Pendahuluan Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terminologi jabatan dalam ASN terdiri dari Jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan jabatan administrasi. Jabatan pimpinan tinggi meliputi :jabatan pimpinan tinggi utama (setara eselon Ia), Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon Ib) dan Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II). Jabatan fungsional meliputi: jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Sedangkan jabatan administrasi meliputi : jabatan administrator (setara eselon III), jabatan pengawas (setara eselon IV) dan jabatan pelaksana (setara eselon V). Dengan berlakunya undang-undang tersebut titelatur dan substansi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan harus menyesuaikan. Karena dalam UU ASN jabatan pimpinan hanya untuk jabatan struktural eselon I dan II sedangkan untuk jabatan struktural eselon III, IV dan V tidak lagi menggunakan titelatur jabatan pimpinan. Dengan demikian diklat pimpinan khusus bagi mereka yang menjabat setara eselon I dan II, sedangkan untuk eselon III dan IV menggunakan nomenklatur jabatan administrasi dam jabatan pengawas (Tabel-1). B. Jabatan ASN Berdasarkan UU ASN khususnya pasal 13, 14, dan 15 menyebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara terdiri: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi 1
Tabel 1 JENIS JABATAN MENURUT UU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DIISI TNI DAN POLRI
DIISI OLEH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Jenis Jabatan Dalam Aparatur Sipil Negara
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI
Jabatan Administrator (setara eselon III)
Jabatan Pengawas (setara eselon IV)
Jabatan Pelaksana (setara eselon V)
Memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana
Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabfung Keahlian a). ahli utama b). ahli madya c). ahli muda d). ahli pertama
Jabfung Keterampilan a). penyelia b). mahir c). terampil d). pemula
Jabatan pimpinan tinggi utama (setara eselon I) Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I) Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II)
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA TERTENTU
Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
Ad.a. Jabatan Administrasi terdiri atas: 1) jabatan administrator: bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2) jabatan pengawas: bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 3) jabatan pelaksana:bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2
Ad.b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang diatur dalam Pasal 18 (Tabel 2). 1) Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. 2) Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula. Tabel 2 TUGAS, PERAN DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA TUGAS
PERAN
KEDUDUKAN
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
Melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
Memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
C. KELEMBAGAAN
Berdasarkan Pasal 25, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
3
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN; c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Fungsi dan Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) Berdasarkan pasal 43 dan 44 UU ASN, LAN memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: 1. LAN memiliki fungsi (pasal 43): a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya 2. LAN bertugas (pasal 44): a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasidi bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan g. membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan.
4
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Berdasarkan pasal 47, 48, 49 dan 50 dari UU ASN diatur fungsi, tugas dan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional 1. BKN memiliki fungsi: a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan c. penyimpan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. 2. BKN memiliki tugas:(Pasal 48,49) a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; c. membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; e. menyusun norma, standar, danprosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. 3. BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN Ketentuan Peralihan Terkait dengan ketentuan peralihan diatur dalam pasal 131, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: 1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi utama; 2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi madya; 3. jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi pratama; 4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; 5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan 6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,
5
D. Penutup Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahum 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memaksa aparatur sipil Negara untuk mengubah mind set “dari comfort zone ke dalam competitive zone”. Dalam undang-undang tersebut jabatan pimpinan adalah untuk jabatan eselon I dan II (jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama) sedangkan jabatan untuk eselon III dan IV digantikan dengan istilah jabatan administrasi. Dengan demikian diklat pimpinan untuk jabatan eselon III dan IV belum jelas statusnya (menyesuaikan).
Daftar Pustaka: UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
6
