PERBANDINGAN MATERI POKOK UU NO. 8 TAHUN 1974 JO UU NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAW AIAN DAN RUU TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (RUU ASN)
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
1.
Judul
Undang-undang tentang Pokok kepegawaian
2.
Jenis Kepegawaian
Pegawai Negeri TNI dan POLRI
3.
Pejabat Pembina Kepegawaian (Pejabat Berwenang)
Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali kota
4.
Perencanaan (Pengendalian Jumlah)
•
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
•
Formasi, ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan
RUU ASN DRAFT DPR RI
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
Pokok - RUU Tentang Aparatur Sipil Negara
terdiri dari PNS,
Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari : 1. PNS, 2. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat bangsa. Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat Karier Tertinggi Instansi
•
Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan
1
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
beban kerja dilaksanakan
yang
harus
RUU ASN DRAFT DPR RI •
•
5.
Pengadaan Seleksi
dan
•
•
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi. Setiap warga negara Republi k Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
•
•
•
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
Pejabat yang Berwenang pada Instansi melakukan analisis keperluan pegawai dan mengusulkan kebutuhan PNS meliputi kebutuhan pegawai administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi jabatan Eksekutif Senior di Instansi masing-masing kepada Menteri. Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong. Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar. Seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus. Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui pendidikan dalam kelas dan pelatihan kerja/ magang di instansi bersangkutan. Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang.
2
NO. 6.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK Pengangkatan Langsung Menjadi PNS
•
•
7.
Pangkat Jabatan
dan
•
•
8.
Jenis Jabatan
•
•
RUU ASN DRAFT DPR RI
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional. Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Tidak Diatur
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan
•
Jabatan PNS terdiri Jabatan Struktural Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri Eselon I s.d. V cat: diatur dalam PP No.
jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri dari : • Jabatan Eksekutif Senior yang terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan dan pejabat lainnya yang
dari dan dari 100
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi atau Perwakilan. Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja
3
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
•
Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002. Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Cat: diatur dalam PP No. 16 Tahun 1994 jo. PP No. 40 Tahun 2010
RUU ASN DRAFT DPR RI
•
•
9.
Pengisian jabatan
Pengisian Jabatan Tertutup dalam • arti negara (perpindahan antar instansi pemerintah pusat dan daerah dimungkinkan). •
10.
Pendidikan Pelatihan
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS
11.
Pengembangan Karier
dan
•
•
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja. Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
ditetapkan dengan PP. Jabatan Administrasi, terdiri dari jabatan admi nistrator, pengawas dan pelaksana; Jabatan fungsional, terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan keterampilan
Jabatan eksekutif senior pengisiannya dilakukan oleh KASN secara terbuka dan bersifat nasional. Dimungkinkan pengisian jabatan dari Non PNS bagi Jabatan Struktural Tertinggi pada LPNK, Staf Ahli dan Analis Kebijakan.
PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dalam kelas dan pelatihan kerja/ magang di instansi bersangkutan. •
• •
Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif. Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, 4
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
•
•
•
12.
Penilaian Kinerja
dalam jabatan struktural. Cat : diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syaratsyarat objektif lainnya. Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat diatas, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.
Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja
RUU ASN DRAFT DPR RI
•
•
•
•
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS . Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah,antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Mutasi tersebut dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenanganya. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya. Penilaian kinerja PNS di lakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/ organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai , secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. 5
NO.
13.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
Pemberhentian
•
•
•
14.
Gaji Tunjangan
dan
•
•
RUU ASN DRAFT DPR RI •
Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. BUP PNS adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang bagi jabatan Eselon I sampai dengan 62 tahun, Eselon II sampai dengan 60 tahun, Guru Besar sampai degan 65 tahun. Cat: diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 jo. PP No. 63 Tahun 2008
•
PNS diberhentikan : ‐ dengan hormat ‐ dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ‐ tidak dengan hormat BUP : jabatan administrasi, 58 tahun, jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jabatan eksekutif senior, 60 tahun
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya
•
•
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS. Gaji harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibebankan pada APBN
6
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK •
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
RUU ASN DRAFT DPR RI •
•
15.
Usaha Kesejahteraan
•
•
•
•
•
Untuk meningkatkan kegairahan beke rja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS. Usaha kesejahteraan meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan PNS wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran PNS yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
•
•
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak boleh melebihi gaji. Selain gaji, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kemahalan yang dibebankan kepada APBD. Selain gaji dan tunjangan, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS, biaya perawatan, tunjangan cacat, uang duka, perlindungan, perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja . Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberik an sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua). Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan.
7
NO. 16.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK Penghargaan
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya
RUU ASN DRAFT DPR RI •
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana. secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundangundangan. Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara dapat berupa: pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa; pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan
17.
Kode Etik
•
Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan
•
Kode etik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diatur tersendiri
18.
Disiplin
•
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
•
Pengaturan mengenai disiplin tidak diatur secara definitif, hanya menyebut bahwa KASN mengevaluasi mengenai sistem dan mekanisme kerja Instansi untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN
8
NO.
M ATERI POKOK
19.
Penjatuhan hukuman disiplin
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA • • •
20.
Organisasi Korps Pegawai Negeri Sipil
•
•
21.
Kelembagaan
•
•
•
RUU ASN DRAFT DPR RI
Memuat sanksi administratif Larangan diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS Ketentuan pidana tidak diatur
•
Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil. KORPRI sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. Cat: diatur dalam Kepres No. 24 Tahun 2010
Pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Re publik Indonesia yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya
Kebijaksanaan manajemen PNS berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dimaksud dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen
Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada: • Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan umum pendayagunaan Pegawai ASN; • KASN, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan pembinaan profesi ASN dan pengawaan pelaksanaannya pada Instansi dan Perwakilan.
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
Sanksi dan larangan diatur secara rinci Terdapat ketentuan pidana
9
NO.
UU NO. 8/1974 JO UU NO. 43/1999 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
M ATERI POKOK
•
•
•
• •
•
Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara. BKN menyelenggarakan manajeme n Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Untuk kelancaran manajemen PNS daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah, yang merupakan perangkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah. Tidak diatur mengenai tugas dan fungsi Menteri PAN dan RB Tidak diatur mengenai tugas dan fungsi LAN Penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui PTUN Sengketa sebagai akibat dari pelanggaran peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada BAPEK
RUU ASN DRAFT DPR RI •
•
•
•
•
FILOSOFI PERUBAHAN
M ITIGASI RESIKO (diisi oleh Kem. Dalam Negeri dan Kem. Keuangan)
BKN, berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen Pegawai ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan pendidikan fungsional analis kepegawaian. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan negara, pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan Aparatur Sipil Negara; dan Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan badan peradilan tata usaha negara. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif Banding administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan ASN
10
11
