Jalan Tengah Implementasi UU Pemda. Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik

Volume XIV

JULI 2016

Volume XIV JULI 2016

daftaR isi

12

PROFIL

Wali Kota yang Mencetak Pengusaha Baru 5

“Jalan Tengah” Implementasi UU Pemda Meskipun sudah disahkan sejak 2014, tarik ulur soal pengalihan kewenangan sejumlah urusan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih terjadi. Ada “jalan tengah” yang bisa ditempuh.

10 Menyoal Kewenangan Dukcapil Kewenangan urusan kependudukan dan catatan sipil juga menjadi tarikulur antara pusat dan daerah.

14

JEJAK

Jayapura Menuju Kota Metropolitan Kota Jayapura, di Papua, telah berusia 106 tahun. Dalam sejarahnya yang panjang, kota ini pernah berganti nama hingga empat kali.

Laporan KHUSUS 16

Sejak terpilih sebagai Wali Kota Banjarmasin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, Ibnu Sina punya mimpi mencetak peng usaha baru sebanyak mungkin.

Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik

25

INFO APEKSI

Pemerintah daerah terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi.

19

“PTSP Calo yang Baik Hati” Kota Administratif Jakarta Pusat tergolong sukses dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

w

Dicari, Model Pembangunan Kota Berkelanjutan

28

w

Ditunggu, UU Pilkada yang Paripurna

31

w

Rekomendasi Komwil IV untuk Munas Jambi

41

Diterbitkan oleh: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Alamat: Rasuna Office Park III WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, DKI Jakarta, 12960, Indonesia Telpon: +62-21 8370 4703 Fax: +62-21 8370 4733 http://www.apeksi.or.id

Dari Peluncuran Best Practice Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) kembali meluncurkan buku Best Practice Kota-Kota Jilid XI.

Penanggung Jawab: Ketua Dewan Pengurus Apeksi Pemimpin Redaksi: Dr. Sarimun Hadisaputra, MSi Wakil Pemimpin Redaksi: H. Soeyanto, Sri Indah Wibi Nastiti Dewan Redaksi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin, MSi (Komwil - I, Kota Medan), Drs. Herman, H.N., MM. (Komwil - II, Kota Bandar Lampung), Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH. (Komwil - III, Kota Tangerang Selatan, dr. H. Samsul Ashar, Sp.Pd. (Komwil - IV, Kota Kediri), H.M. Riban Satia, S.Sos. (Komwil - V, Kota Palangkaraya), Drs. H. Burhan Abdurahman, MM (Komwil - VI, Kota Ternate), M. Abdurahman, Tri Utari dan Sukarno, Suharto, Mukhlisin Iklan: Imam Yulianto Administrasi & Distribusi: Teguh Ardhiwiratno

Volume XIV

JULI 2016

dari REDAKsi

S

esuai dengan jadwal, waktu terbit Majalah Kota Kita edisi ini di akhir Juni, menjelang datangnya Idul Fitri. Saat yang bersamaan, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Selamat Idul Fitri, Selamat Menggelar Munas

(APEKSI) bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V di Kota Jambi, 27-31 Juli 2016.

Untuk itu, sebelumnya kami ucapkan Selamat Idul Fitri,

mohon maaf lahir dan batin. Juga, kami ucapkan selamat mengikuti dan menyukseskan penyelenggaraan Munas V APEKSI kepada seluruh peserta. Seperti biasa, Kota Kita kali ini juga menyoroti berbagai permasalahan pembangunan perkotaan di Indonesia. Dalam rubrik Laporan Utama, kami mengangkat topik implikasi dan implementasi pengalihan beberapa kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apa pun, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita harus tunduk dan menjalankan amanat UU. Karena itu, seluruh perintah UU Pemda yang baru juga harus kita jalankan. Hanya, karena implementasi UU ini akan berimplikasi luas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan cara-cara terbaik untuk melaksanakannya. Ada “jalan tengah” dibahas dalam Laporan Utama ini, dengan tujuan agar pelaksanaan perintah UU berjalan mulus. Sementara itu, dalam Laporan Khusus, kami menurunkan topik tentang pentingnya perbaikan pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing perkotaan dan mendorong kota-kota di Indonesia semakin maju. Harapannya, bahasan ini bisa menjadi referensi bagi stake holder perkotaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. Di bagian lain, kami juga menurunkan banyak laporan tentang dinamika perkotaan di seluruh Indonesia, juga agendaagenda kerja APEKSI sebagai wadah berhimpunnya pemerintah kota di seluruh Indonesia. Kami turunkan juga profil Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang memimpin kota dengan baik. Ada juga laporan tentang sejarah perkembangan Kota Jayapura yang sedang giat membangun. Dengan semua sajian tersebut, kami berharap dapat memperkaya khasanah informasi perkembangan kota-kota di Indonesia. Selamat membaca.


Laporan Utama

“Jalan Tengah”

Implementasi UU Pemda Meskipun sudah disahkan sejak 2014, tarik ulur soal pengalihan kewenangan sejumlah urusan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UndangUndang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih terjadi. Ada “jalan tengah” yang bisa ditempuh.

Volume XIV

JULI 2016

Laporan Utama

W

ali Kota Surabaya Tri Rismaharini terlihat sangat bersungguhsungguh dan emosional ketika bersaksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 6 Juni 2016. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, hanya salah satu yang mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke MK. Gugatan serupa juga diajukan Pemkot Kediri dan sebelumnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pasal-pasal yang mereka gugat adalah yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan beberapa urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi. Salah satu yang paling menyedot perhatian adalah pengalihan kewenangan bidang urusan pendidikan tingkat menengah, yaitu SMA/SMK, dari k abupaten/kota ke provinsi. Berdasarkan UU Pemda yang baru ini, pemerintah kabupaten/kota hanya diberi kewenangan mengurus pendidikan sampai tingkat dasar, yaitu SD dan SMP. Banyak kabupaten/kota yang keberatan, dan akhirnya mengajukan gugatan ke MK seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya. Dalam kesaksiannya di MK tersebut, Risma mengaku telah berusaha dan berjuang sedemik ian rupa untuk memperbaiki pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Surabaya hingga semua anak bisa bersekolah. Bahkan, alokasi anggaran pendidikan yang disiapkan Pemkot Surabaya disebutnya jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ia khawatir, jika kewenangan mengurus pendidikan menengah dialihkan ke provinsi, akan terjadi penurunan kualitas pelayanan pendidikan. “Saya mohon dengan hormat kami bisa dipercaya mengurus pendidikan menengah,” pinta Risma kepada Majelis Hakim Konstitusi saat bersaksi. Namun, sidang belum sampai pada putusan, dan masih akan dilanjutkan dengan sidang-sidang berikutnya. Belum diketahui kapan MK akan membacakan


Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. putusan. Sementara itu, di sejumlah daerah, para guru SMA/SMK, terutama yang honorer, mengkhawatirkan nasib mereka ketika pengurusan pendidikan menengah diambil alih provinsi. Sebab, banyak kabupaten/kota yang anggaran pendidikannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran provinsi seperti yang terjadi di Surabaya. B e gi t u k u a t ny a t a r i k m e n a r i k pengalihan kewenangan ini, hingga dalam beberapa bulan terakhir Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terhitung dua kali menggelar seminar berkaitan dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 ini. Terakhir, pada 19 Mei 2016, digelar Dialog Nasional dengan tema “Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan di Daerah Pa s c a - U U N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah”. Dialog Nasional yang dilaksanakan di Jakarta ini menghadirkan pembicara dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh serta dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto.

Sejumlah wali kota hadir, seperti dari Bengkulu, Pagar Alam, Banjar, Tegal, Banjarmasin, Bogor, Batam, Langsa, Gunungsitoli, Semarang, Parepare, Sukabumi, Jambi, Sawahlunto, dan Singkawang. Peserta banyak berasal dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari berbagai kota di Indonesia. Banyak Keluhan Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra saat membuka Dialog Nasional ini, mengungkapkan, diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini memang akan mengubah tata kelola pemerintahan daerah secara mendasar. Sebab, banyak kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang harus dialihkan ke pemerintah provinsi. “Dalam implementasinya banyak masalah karena sampai pertengahan 2016 ini belum ada peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan dari UU tersebut. Karena itu, melalui Dialog Nasional ini, kami berharap ada solusi atau jalan tengah agar proses pengalihan tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah meskipun belum ada PP,” ujarnya. Dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro lebih banyak

Laporan Utama

menjelaskan seputar latar belakang diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Berdasarkan evaluasi Kemendagri, menurut Suhajar, sejak diberlakukannya otonomi, belum terjadi pemerataan standar pelayanan publik di semua daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, di beberapa bidang, terjadi penurunan kualitas pelayanan publik yang tergambar dalam beberapa indikator. Misalnya, tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat secara relatif justru meningkat. Sebagai gambaran, hingga 2014, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan secara nasional yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota hanya 23 persen. Bahkan, untuk tingkat kabupaten/kota saja hanya 11 persen. Sudah begitu, lebih dari separo dari total anggaran habis untuk belanja pegawai. Artinya, hanya sedikit yang dialokasikan untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator lain, menurut Suhajar, dalam periode 2001-2010 angka indeks pembangunan manusia (IPM) justru menurun, dari 0,682 pada 2001 menjadi 0,613 pada 2010. “Artinya, kualitas pelayanan publik belum membaik,” ujar Suhajar. Lebih lanjut ia menjelaskan, salah satu ukuran pelayanan publik belum membaik, baik dari segi mutu maupun cakupannya adalah masih rendahnya indeks kemudahan usaha (doing business index). Pada 2010, Indonesia berada di peringkat 129 dari 183 negara. Pada 2013, berada di peringkat 128 dari 185 negara. “Artinya, belum ada perbaikan. Pelayanan masih terlalu birokratis dan berbelit-belit. Masih banyak pungli dan sebagainya,” Suhajar menjelaskan. Hal itulah, menurutnya, yang mendasari pemerintah mengevaluasi keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu isu strategis yang dievaluasi adalah urusan pemerintahan. Tujuannya untuk memperkuat status

urusan otonomi daerah dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam UU Pemda yang baru, urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius dan bersifat lintas daerah ditarik ke provinsi sehingga relatif lebih mudah dikendalikan. Seperti, bidang urusan kehutanan, kelautan, pertambangan, dan juga pendidikan tingkat menengah atas seperti SMA/SMK. “Kami menyadari bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang kaya, yang mampu menyelenggarakan pendidikan SMA/SMK sesuai dengan standar atau dengan kualitas yang baik. Namun, harus disadari pula bahwa masih banyak daerah yang kondisinya sebaliknya. Maka, demi keadilan dan pemerataan pelayanan pendidikan, maka urusan SMA/SMK ini kewenangannya dialihkan ke tingkat provinsi,” Suhajar menjelaskan. Hal serupa diungkapkan Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto. Menurutnya, pengalihan kewenangan urusan SMA/SMK dimaksudkan untuk Volume XIV

JULI 2016

Laporan Utama pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, dia menegaskan, pelayanan pendidikan menengah baik secara kualitas maupun cakupannya m e m a n g b e l u m m e rat a . Ar t i nya , meskipun di sejumlah daerah akses terhadap pendidikan menengah memang telah merata, namun secara nasional masih terjadi ketimpangan yang cukup signifikan. “Di banyak daerah, masih terjadi ketimpangan akses terhadap pelayanan pendidikan menengah, termasuk dari segi kualitas. Tugas pemerintah adalah bagaimana pelayanan pendidikan ini mudah diakses oleh seluruh warga negara secara berkeadilan dengan standar pelayanan yang terjaga. Karena itulah, kewenangannya dialihkan ke provinsi,” ujarnya memberikan penjelasan. Berdasarkan UU Pemda yang baru, seluruh proses pengalihan kewenangan urusan pendidikan menengah ini harus tuntas pada 2016, dan terhitung mulai 2017 sudah harus dilaksanakan. Namun, masalah pengalihan kewenangan urusan pengelolaan inilah SMA/SMK salah satu yang paling disoal oleh daerah. Pada dasarnya, karena ini merupakan amanat UU, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan tidak merasa keberatan jika pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi. Yang diperlukan hanyalah aturan turunannya dan penjelasan

Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu pelaksanaannya. “Banyak yang belum jelas bagaimana pelaksanaannya, karena peraturan pelaksanaannya belum ada,” ujarnya. Demikian juga harapan Wali Kota Singkawang Awang Ishak. Meskipun begitu, ia masih memper tanyakan kondisi penyelenggaraan SMA/SMK jika nantinya benar-benar dialihkan ke provinsi. “Apakah nanti, jika sudah d i a l i h k a n k e p rov i n s i , p e l aya n a n

Awang Ishak, Wali Kota Singkawang


pendidikan SMA/SMK bisa semakin efisien dan lebih berkualitas, dan pengelolaannya menjadi lebih baik. Sebab, tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan,” ujar Awang Ishak. Dari sudut pandang yang berbeda, Wali Kota Parepare M Taufan juga menyoal pengalihan SMA/SMK ke provinsi. Kota Parepare di Sulawesi Selatan, menurutnya, memiliki ciri khusus yang tidak dipunyai daerah lain. Di bawah kepemimpinannya, Parepare yang merupakan kota kelahiran Presiden ke-3 RI BJ Habibie, akan dijadikan sebagai kota ilmu dan teknologi (Iptek). Karena itu, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sudah membangun beberapa SMA/SMK unggulan yang fokus pada bidang teknologi. Bahkan, akan dibangun juga Perguruan Tinggi Habibie yang fokus pada teknologi. “Apakah nanti, jika diambil alih provinsi, kekhususan sebagai kota pendidikan teknologi tetap dipertahankan. Kalau tidak, bagaimana kelanjutannya,”demikian M Taufan mengajukan pertanyaan. Meskipun begitu, karena hal ini merupakan amanat UU, Pemkot Parepare telah menjalankan proses pengalihan sesuai dengan tahapan-tahapannya. “Jalan Tengah” Dalam Dialog Nasional tersebut juga berkembang adanya sejumlah daerah

Laporan Utama

M Taufan, Wali Kota Parepare yang ingin memperoleh perlakuan khusus. Misalnya, daerah yang telah mampu menyelenggarakan pelayanan pendidikan menengah dengan baik, baik dari sisi kualitas maupun aksesibilitas dan telah mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar, minta diberi perlakuan khusus untuk tetap bisa mengelola SMA/ SMK. Kota Surabaya adalah contohnya. Atau, daerah yang telah mampu mengalokasikan anggaran pendidikan sangat besar karena merupakan daerah kaya, dan memiliki ciri khusus dalam konsep pembangunan pendidikan, juga minta diberi perlakuan khusus serupa. Kota Parepare atau Sukabumi adalah contohnya. Pada pr insipnya, selak u wak il pemerintah pusat, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro dapat memahami “gugatan” dan keinginan para kepala daerah tersebut. “Kami paham, semua ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya,” ujarnya. Namun, karena hal ini merupakan perintah UU, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sambil menunggu proses judicial review yang sedang berlangsung di MK. Melalui UU Pemda y a n g b a r u i n i , m e n u r u t S u h a j a r, pemerintah pusat sebenarnya hendak

menata ulang pengelolaan bidang pendidikan. Misalnya, untuk pendidikan tinggi, urusannya ada di pemerintah pusat; untuk pendidikan menengah atas, urusannya diambil alih provinsi; dan pendidikan dasar tetap ada di

kabupaten/kota. Menghadapi permintaan adanya perlakuan khusus dari sejumlah daerah, Suhajar mengusulkan “jalan tengah”, yaitu melalui mekanisme tugas pembantuan yang dibenarkan oleh UU. Artinya, kewenangannya tetap di tangan provinsi, tapi pelaksananya bisa dilakukan kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Dengan mekanisme ini, anggaran pendidikan untuk SMA/SMK tetap dialokasikan dalam APBD Provinsi, namun pelaksananya k abupaten/ kota disertai dengan pemberian dana pembantuan. “Tinggal bagaimana para bupati/ wali kota berembuk untuk mencari jalan terbaik,” ujarnya. Prinsipnya, lanjut Suhajar, pemerintah pusat menginginkan ada perbaikan dan peningkatan pelayanan untuk pendidikan menengah atas baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas. “Kami juga tidak ingin, bila nanti dialihkan ke provinsi kualitasnya menurun. Jadi, jalan tengah yang bisa ditempuh melalui tugas pembantuan itu. Cobalah jalan tengah itu, sambil kita menunggu keputusan dari MK,” tandas Suhajar.

Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya Volume XIV

JULI 2016

Laporan Utama

Menyoal Kewenangan Dukcapil Kewenangan urusan kependudukan dan catatan sipil juga menjadi tarik-ulur antara pusat dan daerah. Yang penting menomorsatukan peningkatan kualitas pelayanan.

10


S

elain urusan pendidikan menengah atas, yang juga menjadi sorotan dalam Dialog Nasional ber tema “I mplementasi Penyelenggaraan Pelayanan di Daerah Pasca-UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada 19 Mei 2016 adalah soal kewenangan pengurusan bidang kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Banyak kepala daerah, termasuk wali kota, yang masih berpatokan pada

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengangkatan pejabat yang berkaitan dengan Dukcapil. Misalnya, setelah melalui proses rekrutmen dan tes sesuai UU ASN, wali kota langsung menetapkan dan mengangkat Kepala Dinas Dukcapil. Namun, tak lama kemudian, keputusan tersebut dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran dianggap tak sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Laporan Utama “Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan UU. Tapi kenapa tidak diakui, dan jika membandel diancam sanksi,” ujar Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz. Hal yang sama juga diungkapkan beberapa wali kota dari daera lain. Bahkan, Muraz mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap semangat otonomi yang lahir dari gerakan reformasi. “Sekarang, pemerintahan cenderung sentralistik kalau begini,” tandasnya. Rupanya, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, penetapan dan pengangkatan pejabat dukcapil di daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil, memang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Itu berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Pengalihan kewenangan urusan dukcapil dari daerah ke pusat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang dukcapil dan perbaikan data kependuduk an,” ujarnya. Dengan demikian, berdasarkan UU Adimistrasi Kependudukan, pengurusan bidang dukcapil sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, bidang dukcapil menjadi bagian dari urusan konkuren, bidang yang dilaksanakan secara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Konsekuensinya, penetapan dan pengangkatan pejabatnya menjadi wewenang pusat, dan anggaraannya diambilkan anggaran pemerintah pusat. Dengan demik ian, diharapk an terjadi perbaikan data dan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan kualitas pelayanan yang standar di seluruh Indonesia. Penyempurnaan data administrasi kependudukan ini nantinya akan dijadikan dasar untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai kepentingan lainnya, termasuk untuk kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Selama ini, data kependudukan belum akurat sehingga tidak bisa dijadikan dasar berbagai kepentingan sepenuhnya,” tandasnya. Sebagai contoh, anggaran pusat untuk pelayanan dukcapil ini pada 2015 mencapai Rp 1 triliun. Dari jumlah tersebut,

Mohamad Muraz, Wali Kota Sukabumi sebanyak Rp 700 miliar untuk peningkatan pelayanan dukcapil di tingkat kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang semakin besar ini, diproyeksikan pelayanan pengurusan kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian serta kartu tanda penduduk bisa diberikan secara gratis. Dengan menjadi urusan konkuren yang kewenangannya ada di pusat, diharapkan pula semua pelayanan dukcapil bisa diberikan dengan standar yang sama dan seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara UU Administrasi Kependudukan, U U A S N , d a n U U Pe m d a . Te r k a i t dengan pengangkatan pejabat bidang urusan dukcapil, pengangkatannya memang tunduk pada UU Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengusulkan beberapa nama, selanjutnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri yang menetapkan dan

mengangkat Kepala Dinas Dukcapil. Jika kepala daerah mengangkat sendiri Kepala Dinas Dukcapil, misalnya, maka dianggap melanggar UU Administrasi Kependuduk an dan, implik asinya, s e l u r u h k e p u t u s a n nya , te r m a s u k dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan, dianggap tidak sah. “Kebijakan ini untuk mendorong agar pelayanan dukcapil memenuhi standar pelayanan nasional,” ujarnya. B e r d a s a r k a n U U Ad m i n i s t r a s i Kependuduk an ini, semua urusan dukcapil hanya boleh ditangani oleh Dinas Dukcapil, tidak boleh dicampur dengan dinas-dinas lainnya. Misalnya, urusan dukcapil dicampur dengan urusan sosial atau lainnya. Jika ada daerah yang masih mencampur atau menggabungkan urusan dukcapil dengan dinas-dinas lain, maka harus segera dilakukan reorganisasi. “Dengan demikian, diharapkan segera terjadi penyeragaman standar pelayanan dukcapil di seluruh Indonesia,” tandasnya. Volume XIV

JULI 2016

11

PROFIL

Wali Kota yang Mencetak Pengusaha Baru

B

Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin

Sejak terpilih sebagai Wali Kota Banjarmasin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, Ibnu Sina punya mimpi mencetak pengusaha baru sebanyak mungkin. Tujuannya, untuk membangkitkan perekonomian lokal. Apa saja terobosannya?

12


erpasangan dengan wakilnya, Hermansyah, I bnu Sina memenangi Pilkada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 9 Desember 2015 dengan perolehan suara 55,9 persen. Perolehan ini jelas mengalahkan dua pasangan lainnya. Pria kelahiran Puruk Cahu, Murung Raya, Kalimantan Tengah, ini akan memimpin Kota Banjarmasin periode 2016-2021. Dilahirkan dari keluarga sederhana, sejak muda Ibnu Sina bercita-cita mengabdikan hidupnya agar memberi manfaat bagi banyak orang. Cita-cita itulah yang kemudian mendorong Ibnu Sina terjun sebagai aktifis ketika masih berstatus sebagai mahasiswa, aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, dan kemudian terjun ke dunia politik. Karier politiknya dimulai saat Ibnu maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada 2004, ia

terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika itu, ia tercatat sebagai anggota DPRD termuda. Bahkan, ia sempat dianugerahi award sebagai anggota DPRD terfavorit oleh Journalist Parliament Community (JPC). Selama menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan dua periode, Ibnu Sina sangat aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Bahkan, ia sempat turun beraksi bersama masyarak at dan mahasiswa memblokade Sungai Barito sebagai protes kepada pemerintah pusat atas kondisi listrik di Banua yang sering padam. Selain aktif di DPRD Kalimantan Selatan, Ibnu juga sering berkeliling di daerahnya untuk menjadi penceramah dan khatib Jumat. Tulisan-tulisan Ibnu Sina juga patut diapresiasi, sebab dia boleh dibilang adalah penulis yang secara cukup lengkap menggambarkan keadaan masyarakat suku Banjar yang merantau ke luar Pulau Kalimantan, bahkan hingga ke Malaysia dan Singapura. Tulisannya bahkan sempat menjadi rujukan dari salah satu koran cetak terkemuka di Kalimantan Selatan mengenai kisah perantauan orang suku Banjar tersebut. Mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Kalimantan Selatan 20102015 ini sejak terpilih menjadi Wali Kota Banjarmasin punya mimpi untuk melahirkan 2.500 wiraswasta baru. Target ini akan direaliasikan selama masa kepemimpinan lima tahun mendatang. Rupanya, program yang dicanangkan itu memperoleh respons positif dari kalangan investor. “Ini angin segar untuk lebih menghidupkan dunia usaha dan perekonomian daerah,” kata Ibnu. Sejak masa pencalonan, Ibnu Sina sudah mengusung visi dan misi untuk mengangkat usaha kecil di daerah agar lebih maju dan berkembang. Tak hanya berniat menjadikan Banjarmasin

PROFIL sebagai kota jasa dan perdagangan, Ibnu Sina juga menginginkan kota yang dipimpinnya menjadi pusat obyek wisata. Misalnya, daerah Siring Tendean kini ditata kembali untuk menghidupkan wisata kuliner di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki program peningkatan pariwisata sungai agar terbangun sebagai predikat kota sungai terbaik di Indonesia. Atas usahanya untuk mencetak wirausahawan muda, program Ibnu Sina memperoleh dukungan penuh dari lembaga perbankan. Sejumlah bank kini bekerja sama dengan Pemkot Banjarmasin untuk menggulirkan pinjaman lunak. Perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta, juga memberikan dukungan. Misalnya, PT Pelindo III dan PT Telkom siap menggulirkan program pembinaan kepada calon-calon pengusaha baru yang disiapkan oleh Pemkot Banjarmasin. Dukungan yang diberikan oleh sejumlah perusahaan tersebut berupa pinjaman modal, pembinaan manajemen, maupun bidang keterampilan lainnya. Dari Telkom saja, menurut Ibnu Sina, telah berkomitmen untuk mencetak 250 usahawan baru per tahun, terutama untuk bidang industri kreatif. Ini sesuai dengan potensi dan peluang industri kreatif di Banjarmasin yang cukup besar. Jika disinergikan, industri kreatif ini akan mendukung program pengembangan

industri pariwisata di Kota Banjarmasin. “Peluangnya sangat besar. Saat ini Banjarmasin memiliki 31 destinasi wisata baru, serta industri alternatif di bidang perikanan ikan papuyu dan sentra jamur. Ini akan terus kami galakkan,” tandas Ibnu Sina. Usaha jamur ini diharapkan bisa menggantikan industri kayu masyarakat Alakak yang mulai menurun. Untuk itu, Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong jajarannya agar mendukung tumbuhnya wirausaha baru. “Target kami, 2.500 wirausaha baru di Kota Banjarmasin bisa tumbuh. Kita juga ajak perguruan tinggi dan perbankan

untuk mendukung,” kata Ibnu Sina. Meskipun baru beberapa bulan, usaha yang dirintis Ibnu Sina mulai menampakkan hasil. Pada 5 Juni 2016, misalnya, Ibnu Sina telah meresmikan K ampung Digital dan Penciptaan Wirausaha Baru di Menara Pandang Siring, Tendean, Banjarmasin. Program ini untuk percepatan pemasaran produkproduk para perajin yang selama ini menjadi kendala dalam penjualan atau pemasaran. Ini mengindikasikan bahwa modernisasi dan peningkatan kompetensi usaha kecil menengah (UKM) di Kota Banjarmasin mulai berjalan. Program ini sekaligus untuk mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) guna menciptakan wirausaha baru. “Inilah upaya mengangkat derajat usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui peningkatkan daya saing dan mengatasi kelemahan yang ada,” imbuh Ibnu Sina. Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus melakukan inovasi dengan melakukan banyak metode, pendekatan by design melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, pelatihan, magang, dan pemberian modal usaha sebelum menjadi wirausaha. Dan Pendekatan fast track dilakukan melalui pelatihan, inkubator, pemberian fasilitas peralatan produksi atau modal kerja, Ibnu Sina di kota yang dipimpinnya akan segera muncul wirausahawan-wirausahawan baru. Volume XIV

JULI 2016

13

JEJAK

Jayapura Menuju Kota Metropolitan Kota Jayapura, di Papua, telah berusia 106 tahun. Dalam sejarahnya yang panjang, kota ini pernah berganti nama hingga empat kali. Dengan nama terakhirnya, Jayapura sedang berkembang menjadi kota metropolitan.

14


T

epat pada 7 Maret 2016, Kota Jayapura genap berusia 106 tahun. Dengan luas wilayah 940 km2 atau 940 ribu ha, tekstur alam Jayapura berbukit-bukit. Lereng-lereng bukitnya berakhir di pantai yang berkelok-kelok menghadap laut lepas. Dengan karakter alam seperti itu, Jayapura menjadi sebuah kota yang indah, sangat indah. Pada malam hari, keindahan Jayapura terlihat sangat unik, bak keindahan kota-kota di kawasan Amerika Latin. Sayang, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, pembangunan Jayapura masih tertinggal jauh. Padahal, potensinya sangat besar. Jayapura merupakan kota yang dikelilingi sumber daya alam yang melimpah di Tanah Papua. Wilayah ini dipenuhi hutan, laut, dan

keanekaragaman biotanya dan berjutajuta hektare tanahnya cocok bagi pertanian dan perkebunan. Di perut bumi Papua juga tersimpan gas alam, minyak, dan aneka bahan tambang lain yang siap diolah. Keindahan dan potensi ekonomi Jayapura mulai dikenal dunia ketika Belanda menjajah wilayah Nusantara. Kota yang juga pernah disinggahi para penjelajah berbangsa Spanyol dulu bernama Hollandia. Meskipun begitu, sebenarnya jauh sebelum Belanda masuk, penduduk asli Jayapura seperti suku Tobati, Kayubatu, dan Kayupulo sudah melakukan hubungan dan dagang dengan dunia luar. Penduduk asli ketika itu menyebut Jayapura dengan Bau O Bwai, bahasa asli Kayupulo, yang secara popular dibaca Numbay. Mungkin, Belanda menyebutnya

JEJAK sebagai Hollandia lantaran kondisi geografis Numbay memang mirip dengan garis pantai di bagian utara negeri Belanda atau Holland atau Nederland, banyak teluk yang berkelok-kelok. Adalah Kapten FJP Sachse yang mengubah julukan Numbay menjadi Hollandia. Menurut Sachce, Hollandia berasal dari dua kata, yaitu holl yang berarti lengkung atau teluk dan land yang artinya tanah. Jelas, sebutan Hollandia merujuk pada tanah yang melengkung atau tempat berteluk, atau daerah yang berbukit-bukit dan berteluk. Ketika itu, oleh Belanda, Hollandia ditetapkan sebagai ibu kota dari Dutch New Guenia. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada 1 Maret 1963, daerah itu kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat itu, nama kota diganti menjadi Kota Baru (19631969), kemudian Kota Soekarnopura (1969-19750), dan akhirnya Jayapura hingga saat ini. Pe m e r i n t a h a n K o t a J a y a p u r a merupakan hasil pemekaran K abupaten Jayapura berdasark an Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang Pembentukan Kotif Jayapura. Pelaksanaan dari PP tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1979 dan Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 1979. Kota Jayapura menjadi Kotif pada 14 September 1979. Kota Jayapura menjadi Kotif pertama di Irian Jaya (Papua) dan ke-12 di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, Kotif Jayapura ditingkatkan menjadi Kotamadya per 21 September 1993. Metropolitan Jayapura Di bawah kepemimpinan Wali Kota Benhur Tomi Mano, Jayapura kini sedang giat membangun untuk mengejar ketertinggalan menuju kota metropolitan. Visi pembangunan kota ditetapkan untuk “Terwujudnya Kota Jayapura yang beriman, bersatu, sejahtera, mandiri, dan modern berbasis kearifan lokal”. Bukan kemustahilan Jayapura bisa berkembang menjadi metropolitan baru di Tanah Papua. Sebab, potensinya ada, dan sangat besar.

Ketika Jayapura diniatkan menjadi salah satu pusat perdagangan di Tanah Papua, sangat beralasan. Sebab, kota ini sudah biasa menjadi tempat menampung hasil-hasil pertanian, hasil industri rumah tangga, maupun sebagai pusat distribusi barang dari dan ke daerah lain di wilayah Papua. Dari segi infrastuktur perdagangan, seperti sektor transportasi lumayan tersedia. Angkutan darat, berbagai jenis kendaraan angkutan kota siap mengangkut penumpang maupun barang. Belum lagi peran pelabuhan laut yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia Wilayah IV Cabang Jayapura. Penerbangan dari Jayapura ke berbagai pelosok pedalaman juga mudah didapat. Meskipun Bandara Sentani terletak di wilayah Kabupaten Jayapura, lebih kurang 33 kilometer atau 30-45 menit dengan taksi bandara sampai ke pusat kota, para pendatang baik turis maupun yang datang untuk urusan dinas dan bisnis akan singgah dan menginap di Kota Jayapura. Selain itu, kota ini juga menawarkan obyek wisata yang menarik. Jayapura yang terletak di bibir Teluk Yos Sudarso dan Teluk Yotefa menyuguhkan pemandangan indah panorama alam yang berbukitbukit, serta hamparan Lautan Pasifik berair biru jernih. Kota Jayapura memang memiliki beragam fungsi. Citra sebagai ibu

kota provinsi yang menyandang segala kemudahan hidup dan sarana pendukung menyebabkan kota ini menjadi tujuan untuk tempat tinggal. Untuk mewujudkan Jayapura sebagai kota metropolitan, Wali Kota Benhur Mano menetapkan sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dialokasikan untuk program percepatan pembangunan infrastruktur. “Setidaknya meneruskan pembangunan infrastruktur yang belum rampung,” ujarnya. Karena itu, anggaran yang tidak tepat sasaran dipangkas habis, seperti studi banding dihapus, agar anggaran yang ada dapat dioptimalkan membangun program yang dapat dirasakan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang aktivitas warga dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan seperti jalan lingkungan, air bersih, trotoar, gorong-gorong, dan lainnya. Benhur juga mendorong seluruh perangkatnya untuk lebih proaktif dalam mencari sumber dana untuk pembangunan agar tidak hanya bersumber dari APBD. “Tentunya yang tidak menabrak aturan, seperti dana pembangunan yang berada di kementerian,” ujarnya. Volume XIV

JULI 2016

15

Laporan khUsus

Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik Pemerintah daerah terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Pelayanan publik yang terbaik akan menjadi kunci memenangi persaingan di era global.

16


B

erkali-kali, dalam berbagai kesempatan, seperti tak pernah bosan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terbaru, penegasan Presiden disampaikan dalam Rapat Terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, akhir April 2016. “Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya,” ujarnya.

“Semuanya harus hilang, kurangi sebanyakbanyaknya, dan hilang. Kemudian, praktikpraktik percaloan dan pungli juga harus hilang,” lanjut Presiden. Pelayanan yang terlalu birokratis dan berbelit-belit, lengkap dengan praktik percaloan dan pungutan liar, dinilai akan menghambat pembangunan. Menyebabkan daya saing Indonesia rendah, yang akan membuat bangsa Indonesia sulit untuk bersaing dengan negara-negara maju. Di kesempatan yang lain, Presiden secara khusus meminta pemerintah daerah lekas memperbaiki urusan pelayanan publik. “Saya titip kepada

Laporan khUsus pemda, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi, dalam kecepatan pelayanan kepada masyarakat, kepada investor, kepada investasi yang masuk, kepada arus uang-arus modal yang masuk, segera dicepatkan,” kata Presiden saat menghadiri peresmian Bandara Rembele, di Kabupaten Bener Meriah, awal Maret 2016. Presiden memberi contoh, bidang pelayanan perizinan yang mudah dan cepat akan membangkitkan pertumbuhan dunia usaha di daerah. “Karena itu, jangan sampai ada lagi yang mengurus izinizin sampai bulanan, apalagi sampai tahunan. Hitungannya sekarang jam. Kalau mengurus izin itu hitungannya harus jam,” tegasnya. Meskipun sudah berkali-kali sudah diingatkan Presiden, dalam praktik belum ada keseragaman dan standar kualitas pelayanan publik antardaerah. Pengalaman yang diceritakan seorang warga melalui media sosial ini adalah satu contohnya. Wajahnya sumringah saat keluar dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, awal Mei 2016. Hanya dalam hitungan jam, urusan surat kepindahan dari Depok ke Jakarta selesai. “Dan gratis,” katanya. N a m u n , wa j a h nya ce m b e r u t s a at mengingat perjuangannya mengurus surat kepindahan dari daerah asalnya. “Makan hati, menguras tenaga dan biaya,” kenangnya. Padahal, meskipun berbeda provinsi, Depok dan Jakarta Pusat merupakan daerah yang berdek atan. Namun, standar dan kualitas pelayanan publiknya sudah jauh berbeda.

M Taufan, Wali Kota Parepare

Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Pusat

Melalui Inovasi Guna mendorong perbaikan pelayanan publik itulah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggulirkan program Inovasi Pelayanan Publik Terbaik. Medio Maret 2016, misalnya, Kemenpan-RB merilis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2016. Top 99 tersebut merupakan hasil dari kompetisi inovasi yang melibatkan 2.476 inovasi dari kementerian, lembaga pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Top 99 tersebut, terdapat 426 inovasi pelayanan publik dari pemerintah kota, namun hanya 13 yang masuk Top 99 dari 9 kota, yaitu Bandung (3 inovasi), Balikpapan, Banjar, Banjarbaru, Cimahi, Madiun, Makassar, Pontianak, Semarang,

Surabaya, dan Yogyakarta. Nantinya, dari 99 inovasi terbaik ini akan disaring lagi guna menghasilkan 35 inovasi terbaik. Kompetisi inovasi pelayanan publik 2016 merupakan agenda tahunan, yang diselenggarakan sejak tahun 2014. Menurut Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Mirawati Sudjono, kompetisi ini merupakan wujud dari program one agency, one inovation (OAOI), yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. Untuk mendapatkan instansi mana yang sudah berinovasi, maka digelarlah kompetisi inovasi. Kompetisi serupa juga digelar secara internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal dengan United Nation Public Services Award (UNPSA). Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, M Taufan, menyadari benar ak an pentingnya inovasi dan pelayanan yang baik untuk mendorong kemajuan kota. Karena itu, sejak awal memimpin Kota Parepare, M Taufan telah menggencarkan program perbaikan pelayanan publik, salah satunya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada 2013, PTSP Kota Parepare memperoleh Penghargaan Bidang Pelayanan PTSP dari Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wakil Presiden .

Jumlah Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2016 Instansi

Jumlah Inovasi

Masuk Top 99

Kementerian

180 inovasi

11 inovasi

Lembaga

352 inovasi

5 inovasi

Provinsi

400 inovasi

25 inovasi

Kabupaten

1.077 inovasi

40 inovasi

Kota

426 inovasi

13 inovasi

BUMN

41 inovasi

5 inovasi

Jumlah

2.476 inovasi

99 inovasi

Volume XIV

JULI 2016

17

Laporan khUsus “Kami terus melakukan perbaikan pelayanan publik di berbagai bidang, dan hasilnya sangat signifikan bagi kemajuan kota,” ujar M Taufan. Dia memberikan contoh, pelayanan perizinan yang berkualitas berdampak positif terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Pelayanan publik yang baik dan inovatif itu menjadi kunci untuk memajukan kota,” tandas M Taufan. Hal senada diungkapkan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede. Namun,

ia menambahkan, peningkatan pelayanan publik harus dibarengi dengan inovasi terutama melalui pengembangan peranti teknologi informasi. “Tujuannya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, menurut Mangara Pardede, segala permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan pelayanan publik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. “Kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi, bisa dibayangkan bagaimana

saya bisa mengatasi berbagai persoalan yang muncul di Jakarta Pusat ini,” jelas Mangara Pardede. Yang terpenting, menurut Mangara, adalah bagaimana mengubah mindset aparatur birokrasi agar mau mengambil posisi untuk menjadi pelayan masyarakat. Tanpa perubahan mindset, program dan terobosan yang dibuat tidak akan banyak berarti. “Saya bangga, cara kerja birokrat di Jakarta Pusat saat ini sudah melebihi cara kerja pegawai swasta,” katanya.

E. KOTA

18

1

Kebermanfaatan TPA Manggar Untuk Semua

Pemerintah Kota Balikpapan

UPTD TPA Sampah Manggar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman

2

Gemas Kota Bandung Wujudkan Masyarakat Cerdas Mandiri

Pemerintah Kota Bandung

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

3

FROM ZERO TO HERO : “Membangun Generasi Cinta Sehat di Sekolah yang Siap Membangun Negeri : Tinjauan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Puskesmas Talagabodas Kota Bandung”


Dinas Kesehatan

4

OMABA (Ojek Makanan Balita) - Penanganan Gizi Buruk Melalui OMABA dan COOKING CENTER di UPT Puskesmas Riung Bandung


UPT Puskesmas Riung Dinas Kesehatan

5

“CANDU ASMARA” (beCAk posyaNDU Angkutan Swadaya MAsyaRAkat)

Pemerintah Kota Banjar

UPT Kelurahan Mekarsari

6

Pembangunan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kota Banjarbaru

Dinas Pekerjaan Umum

7

e-Reporting Pengendalian Pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi

BAPPEDA

8

Bank Sampah Matahari

Pemerintah Kota Madiun

UPT Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo

9

Home Care (Pelayanan kesehatan ke Rumah 24 Jam)

Pemerintah Kota Makassar

Dinas Kesehatan

10

Pelayanan Antidiskriminasi

Pemerintah Kota Pontianak

RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

11

“3 in 1 Pelayanan Publik” (Pusat Informasi Publik Kota Semarang)

Pemerintah Kota Semarang

Pusat Informasi Publik

12

Rumah Bahasa

Pemerintah Kota Surabaya

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

13

Penerangan Jalan Umum Hemat Energi Di Tingkat RT-RW (Pju Lingkungan)

Pemerintah Kota Yogyakarta

Dinas Kimpraswil


Laporan khUsus

“PTSP Calo yang Baik Hati” Kota Administratif Jakarta Pusat tergolong sukses dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan agar pelayanan publik di wilayah Jakarta Pusat semakin baik. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, dan bagaimana perkembangan pelayanan publiknya, berikut petikan wawancara dengan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede:

Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Pusat Perbaikan pelayanan publik di Jakarta Pusat sudah sampai mana? Terpilihnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi momentum perubahan pelayanan publik. Saat ini, perubahannya sudah luar biasa. Di seluruh DKI sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Semua ada di sana. Bahkan, pelayanan kependudukan ada di sana. Seperti apa gambaran PTSP di Jakarta Pusat ini?

Setiap warga yang membutuhkan pelayanan publik bisa datang ke PTSP ini. Bisa di kelurahan, kecamatan, atau balai kota, mana yang lebih dekat. Contoh, saya membutuhkan salah satu jenis pelayanan. Saya tinggal pergi ke PTSP di kelurahan. Kalau ternyata layanan itu ada di kecamatan, dalam hal ini, PTSP kelurahan wajib menerima permohonan ini dan menyelesaikan ke kecamatan untuk membuat kenyamanan bagi warga DKI tersebut. Istilah Pak Gubernur, PTSP ini harus menjadi “calo” yang baik hati, yang tidak boleh mengharapkan imbalan, kecuali iuran resmi dari pemerintah. Volume XIV

JULI 2016

19

Laporan khUsus Jadi, PTSP ini benar-benar melayani warga? Sudah menjadi keputusan, bahwa warga mengurus perizinan dan nonperizinan harus beres di satu PTSP, tidak boleh lari-lari ke PTSP lainnya. Kalau memang urusannya ada tingkatannya atau sebaliknya, ya PTSP dia masuklah yang mengurus sampai beres. Jadi sekarang tidak ada warga yang minta pelayanan yang seharusnya dilakukan PTSP lainnya harus pergi ke sana lagi. Warga masuk di situ, pelayanan beres. Apa tantangan dan hambatan dalam memperbaiki pelayanan publik di Jakarta Pusat? Mengubah cara berpikir lama menjadi cara berpikir baru, dan ini terkait dengan reward and punishment yang diterapkan, dan ternyata bisa.

telepon, tim wajib ada. Ada call center yang akan mengatur palayan antarjemput pelayanan publik.

Apa saja terobosan yang dilakukan? Yang paling utama bagaimana membuat warga tidak bingung lagi untuk mencari mengurus kebutuhannya. Contoh, pengusaha yang tidak punya waktu, wajib antar-jemput izin dengan kendaraan bermotor. Warga tinggal

Bagaimana proses menghasilkan sistem yang baik seperti itu? Saya k ira terus berproses dan berkembang, sampai akhirnya ada aplikasi smart city yang disebut Qlue. Melalui aplikasi ini, pelayanan tidak terbatas bidang perizinan nonperizinan, tapi juga menampung keluhan warga.

20


Dengan aplikasi ini, dalam waktu dekat permasalahan bisa teratasi dengan baik. Sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, apa target Anda dalam perbaikan pelayanan publik? Saya bermimpi warga Jakarta bangun pagi Kota Jakarta sudah bersih. Sebelum jam 6 jalan-jalan utama di Jakarta harus bersih. Warga senang kalau bangun tidur lingkungannya bersih dan udara yang dihirup segar.

IKLIM

EDISI Mei 2016

INDONESIA

[email protected]

HEADLINE Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim

171 Negara Menandatangani Perjanjian Paris, 13 Negara Deposit Instrumen Ratifikasi

M

ewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada hari Jumat, 22 April 2016. Acara ini dibuka oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon, yang menyelenggarakan upacara tersebut sesuai mandat dari Konferensi Para Pihak ke-21 KonvensiKerangka Perubahan Iklim (UNFCCC COP-21) bulan Desember 2015. Memenuhi permintaan Sekretariat PBB, Menteri LHK bertindak sebagai Co-Chair sesi terakhir penyampaian national statement. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Perjanjian Paris didukung 195 negara, berbeda dengan periode pra-2015, yang ditandai absennya negaranegara kunci seperti AS dan Australia. Perjanjian Paris akan berlaku apabila diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang menyumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca. Diharapkan batas tersebut dapat terpenuhi dalam waktu tidak terlalu lama, melihat tingginya tingkat partisipasi dalam Upacara Penandatanganan Perjanjian, yaitu 171 negara menandatangani dan 13 negara (terutama small island developing countries) langsung mendepositkan instrumen ratifikasi. Negara-negara dengan tingkat emisi tinggi seperti AS, Cina, UE, Rusia, Jepang, dan India juga menandatangani Perjanjian Paris. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Indonesia dapat bergabung menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi. Hal ini atas pertimbangan pentingnya subyek lingkungan sesuai UUD 1945 untuk perlunya menyediakan lingkungan yang baik bagi warga negara, serta pentingnya dukungan dari DPR RI. Indonesia menyadari bahwa kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim, terutama karena kawasan hutan yang luasnya mencapai 65% dari luas wilayah negara Indonesia 187 juta km2 yang juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati. (Bersambung ke Hal. 4)

Volume XIV

JULI 2016

21

01

17 Kota Resmi Terapkan Kantong Plastik Berbayar

S

ebanyak 17 Walikota menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3). Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga. 17 kota tersebut adalah: Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya. Uji coba gelombang kedua selanjutnya akan diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar yang diujicobakan di 23 kota hingga bulan Juni 2016. Kebijakan tersebut diambil mengingat persoalan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia terhitung serius. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai secara alami sehingga mencemari dan merusak ekosistem tanah dan air. Sampah plastik juga menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran sungai, menghambat transportasi laut

karena sering melilit propeller kapal, bahkan mencemari ekosistem laut dalam bentuk micro plastic yang mengganggu kehidupan biota laut. Berdasarkan penelitan yang dipimpin oleh Jena R. Jambeck dari Universitas Georgia (http://plasticbank.org.preventocean-plastic/ diakses 1 Juni 2015) menyatakan bahwa Indonesia berada dalam peringkat kedua dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut. Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Makassar ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bersama (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar maka sampah tidak akan mendatangkan manfaat, melainkan akan menimbulkan bencana bagi kita semua. “Hari Peduli Sampah Nasional menjadi momentum yang tepat untuk merevolusi mental bangsa kita menuju Indonesia Bersih 2020”, ujar Menteri Siti Nurbaya. Apresiasi diberikan oleh Menteri Siti Nurbaya kepada 1.024 komunitas pada 145 kabupaten dan berbagai aktivis lingkungan yang dengan semangat bergotong royong melakukan kebersihan. (Sumber: Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Siaran Pers, Nomor: S.162/HUMAS/PP/HMS.3/3/2016)

Climate Resilience Review (CRR) Kota Cirebon

R

angkaian uji coba pelatihan Climate Resilience Review (CRR) antara Tim Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) Mercy Corps Indonesia dengan Tim Kota Perubahan Iklim Cirebon telah selesai pada tanggal 30 Maret 2016. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai dinas yang tergabung dalam Pokja Perubahan Iklim Kota Cirebon seperti Bappeda, Dinas PU Perumahan Energi dan SDM, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, Universitas Nadhlatul Ulama Cirebon, Kantor Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian. Rangkaian pelatihan yang bertujuan melakukan pelatihan pengukuran ketahanan kota berdasarkan dampak dari

22


Global Problems, Local Solutions:

Developing Resilient Cities for Sustainable Cities

P

ada tanggal 4 Maret 2016, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerja sama dengan The United States-Indonesia Society (USINDO), Kedutaan Besar Amerika Serikat dan @america melaksanakan forum diskusi dengan tema: Global Problems, Local Solutions: Developing Resilient Cities for Sustainable Cities di @america, Pacific Place - Jakarta. Acara ini menghadirkan Bapak Arief Wismansyah selaku Walikota Tangerang, Ibu Tri Widati sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ibu Aniessa Delima Sari dari Mercy Corps Indonesia, Bapak Jim Nichols selaku Manager Douglas County, Ibu Janet K. Regner selaku Community Services Director untuk Coconino County, dan Bapak Bruce M. Applegate Jr., selaku Asisten Manager Kota Oak Ridge. Selain itu, acara ini dipandu oleh Bapak Wahyu Mulyana sebagai moderator (Director Executive, Urban and Regional Development Institute (URDI)). Dalam kesempatan ini, Pak Arief Wismansyah menceritakan usaha yang dilakukan kota Tangerang untuk membangun kota yang berketahanan. Beliau memaparkan usaha kota Tangerang menuju kota berketahanan sebagai LIFE (Livable, Investable, Visitable, E-city). Ibu Aniessa Delima Sari selaku

Program Manager ACCCRN Indonesia memperkenalkan upaya yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia melalui program Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) dengan mempromosikan kolaborasi multi stakeholders dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Ibu Tri Widati selaku perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menceritakan berbagai upaya yang dilakukan KLHK dalam menghadapi perubahan iklim seperti program kampung iklim (Proklim). Beliau juga memaparkan agenda Indonesia setelah tahun 2015 berkaitan dengan perubahan iklim yaitu mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dan meningkatkan ketahanan iklim di tingkat regional.

berbagai strategi/aksi yang sudah diimplementasikan secara partisipatif dan menghasilkan dokumen tinjauan ketahanan kota, dimulai sejak November 2015 dan ditutup bulan Maret 2016. Adapun kegiatan City Resilience Review ini terdiri dari 3 tahap pelatihan, yaitu: (1) Training City Resilience Review; (2) Penyusunan City Resilience Review; dan (3) Pelatihan serta Finalisasi City Resilience Review. Dari hasil Pelatihan serta finalisasi City Resilience Review, Kota Cirebon sudah dapat melihat sejauh mana kotanya mampu mencapai ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain pencapaian, dari hasil pelatihan ini juga dapat dilihat sektor apa yang masih kurang resilience dan upaya apa yang perlu dilakukan dalam mencapai ketahanan perubahan iklim di Kota Cirebon.

Volume XIV

JULI 2016

23

INFO & PELUANG

Fifth International Conference on Climate Change Adaption 2016 Unique Conferences Canada dan The International Center for Research & Development bersama-sama menyelenggarakan kegiatan Fifth International Conference on Climate Change Adaption 2016.

Dalam pidato yang mendapat sambutan sangat positif tersebut, diungkapkan langkah-langkah konsisten yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut pada Februari 2016, sebagai langkah cepat Indonesia merespon pasca kebakaran lahan dan hutan 2015. Indonesia juga melanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut. Presiden Indonesia baru-baru ini telah menyatakan moratorium perizinan sawit dan tambang. Pemerintah daerah telah merespon positif arahan Presiden ini, yakni Gubernur Aceh memberlakukan moratorium sawit dan tambang di Ekosistem Leuser, dan Gubernur Kalimantan Timur memberlakukan moratorium tambang batu bara.

Kegiatan ini akan dilaksanakan 15-16 Oktober di Toronto, Kanada dengan mengusung tema “Challenges & Issues in adaption”. Kegiatan ini terbuka untuk kalangan peneliti, akademisi, pendidik, pembuat kebijakan, ilmuwan, mahasiswa PhD, penulis, profesional dan lainnya. Deadline Abstrak tanggal 15 Agustus 2016. Info lebih lanjut: http://www.globalclimate.info/

Indonesia telah melibatkan segenap komponen masyarakat (swasta, kampus, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok masyarakat) untuk berpartisipasi dalam aksi terkait iklim, mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Termasuk melalui program nasional yang disebut PROKLIM (program kampung iklim). Pada akhir pidato, Menteri LHK menyatakan: “Sejarah telah mencatat, adalah mungkin untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah ditunjukkan oleh sejumlah negara maju. Indonesia mendorong negara-negara maju untuk menunjukkan kepemimpinan dalam meningkatkan ambisi sebelum dan setelah 2020, baik dalam mengurangi emisi maupun dalam memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, dalam rangka memenuhi target menahan peningkatan suhu global di bawah 2ºC”. (Sumber: Biro Humas Kementerian LHK, Siaran Pers Nomor: S.302/HUMAS/PP/HMS.3/4/2016)

04

IKLIM Volume XIV INDONESIA

24

JULI 2016

Penanggung Jawab: Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si. (Direktur Eksekutif ), H. Soeyanto (Direktur Penguatan Organisasi), Pemimpin Redaksi: Sri Indah Wibi Nastiti (Direktur Advokasi & Program), Anggota: Teguh Ardhiwiratno, Devy Octavian Munir, Heffy Octaviani, Tri Utari, Kontributor: I Nyoman Prayoga, Latifa Devi, Kevin Simon (Mercy Corps Indonesia)

INFO APEKSI

Dari Peluncuran Best Practice Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) kembali meluncurkan buku Best Practice Kota-Kota Jilid XI. Praktik terbaik yang perlu ditiru kota-kota lain dalam berinovasi dan berkreasi.

B

ertempat di Hotel Aston Taman Rasuna Kuningan, Jakarta, pada 31 Mei 2016 APEKSI meluncurkan buku Best Practice Kota-Kota Jilid XI. Launching buku dirangkai dengan Seminar Nasional bertema “Peluang Inovasi Kepala Daerah Terpilih 2015 dan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017”. Buku setebal 162 halaman ini terbit dalam dwi bahasa, Indonesia dan Inggris. Buku Best Practice Jilid XI ini memuat beragam inovasi dari 7 kota, masingmasing dari Cilegon (Banten), Denpasar (Bali), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Malang (Jawa Timur), Pekalongan (Jawa Tengah), dan Surakarta (Jawa Tengah). Best Practice Kota Cilegon tentang “ Pe l a y a n a n Pa j a k D a e r a h u n t u k Pembangunan dan Program Prorakyat”;

Kota Denpasar tentang “Respons Cepat Kedaruratan Bencana Melalui Unit Pengaduan Kedaruratan Bencana Terpadu”; Kota Kupang tentang “Wajah Baru Pelayanan Puskesmas Melalui Program Puskesmas Reformasi”; Kota Malang tentang Pemanfaatan Sampah Menjadi Bahan Bakar Gas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang; Kota Pekalongan dua best practice, yaitu tentang “Menuju Indonesia Sehat Melalui Manajemen Holding Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas” dan “Bersinergi Bersama Melakukan Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Melalui Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja”; dan Kota Surakarta tentang “Strategi Manajemen Keroyokan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota”. Dalam acara launching tersebut, Volume XIV

JULI 2016

25

INFO APEKSI yang hadir menjadi narasumber untuk memaparkan best practice yang termuat dalam buku adalah Wakil Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz dan Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi. Dalam acara yang dimoderatori Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng ini turut menjadi narasumber adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Damoe Abdi. Launching buku yang diikuti perangkat daerah dari berbagai kota di Indonesia ini juga dihadiri sejumlah wali kota dan wakil wali kota. Dalam sambutannya ketika membuka acara, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra menek ank an betapa pentingnya seorang kepala daerah melakukan inovasi guna mempercepat kemajuan pembangunan kota. “Tanpa inovasi, tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa. Ya akan begitu-begitu saja,” ujarnya. Karena itu, ia berharap penerbitan buku best practice ini dapat memacu dan mendorong kota-kota lain untuk melakukan inovasi demi kemajuan kotakota di Indonesia. Best Practice Pekalongan Sementara itu, dalam pemaparannya, Wakil Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memang telah berkomitmen membuat kota layak anak. Untuk mewujudkannya, dibentuklah Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) sebagai leading sector. Hasilnya, Kota Pekalongan telah menerima penghargaan kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kota Pekalongan secara dini telah merespons Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual terhadap Anak,” ujarnya. LP-PAR dibentuk lantaran Kota Pekalongan menghadapi masalah kurang optimalnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kurang optimal, sebab tidak ada jejaring kerja antarinstansi. Selain itu, juga belum ada program pencegahan dan penanganan yang terarah, tepat, dan terpadu. Atas dasar itulah maka Pemkot 26


Eri Ariadi, Wakil Wali Kota Cilegon Pe k a l o n g a n m e m b e n t u k L P- PA R . Pembentukannya didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 411.2/1162 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pe k a l o n g a n . U n t u k m e m p e r k u a t keberadaan LP-PAR, diterbitkan pula SK Wali Kota Pekalongan Nomor 463.05/060 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Profesi Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja Kota Pekalongan. Pada perkembangannya, terobosanterobosan tersebut dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, sehingga terbitlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2015. Setelah dibentuk LP-PAR, Kota Pekalongan memiliki sistem dan perangkat yang memadai. Misalnya, pertama, koordinasi dan jejaring kerja antarinstansi/ lembaga terkait pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak makin solid dan kuat. Kedua, adanya upaya advokasi, penanganan tentang pencegahan terjadinya kekerasan yang terkoordinasi dan tersistem. Ketiga,

masyarakat mulai sadar dan berani, baik secara kolektif maupun individu, untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, remaja, dan anak. Keempat, data kasus-kasus kekerasan tercatat secara akurat sehingga dijadikan sebagai rujukan dalam upaya advokasi dan penanganan tentang pencegahan terjadinya kekerasan. Melalui LP-PAR ini, Kota Pekalongan bertekad membangun kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak, dan remaja untuk mempercepat tercapainya keluarga berkualitas tahun 2020. Terobosan yang telah menjadi best practice inilah yang layak ditiru kota-kota lain. Best Practice Cilegon Berbeda dengan Kota Pekalongan, best practice yang dipaparkan Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi adalah perbaikan pelayanan pajak daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang prorakyat. Dikenal sebagai kota industri dan kota baja, Kota Cilegon menghadapi masalah keterbatasan pelayanan perpajakan. Bayangkan, kota yang baru tumbuh ini telah menjadi salah satu pusat industri di Banten. Cilegon tercatat sebagai penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya. Selain itu, di Kota Cilegon

INFO APEKSI

Saelany Machfudz, Wakil Wali Kota Pekalongan terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, dan Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Tentu, sebagai daerah industri yang sangat besar, Kota Cilegon memiliki potensi pajak daerah yang besar pula. Sayangnya, belum ada sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai guna meningkatkan kualitas perpajakannya. “Mutu pelayanan pajak daerah jauh dari harapan. Diindikasikan, tiap bulan ada 5-10 pengaduan kasus, di antaranya mengenai ketidakjelasan prosedur dan pelayanan, dan petugas pelayanan yang tidak ramah,” demikian Edi Ariadi. Dengan sistem pelayanan yang buruk, menurutnya, dapat dipastikan pendapatan daerah dari pajak tidak optimal. Di saat yang sama, dapat dipastikan pula tingkat kebocorannya tinggi. Edi Ariadi

memberi contoh, dalam kurun waktu 2010-2013, tingkat kebocoran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 30 persen atau senilai Rp 1 miliar per tahun. Dengan kondisi seperti itu, sulit mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna mendukung programprogram pembangunan yang prorakyat. Atas dasar itulah, Pemkot Cilegon akhirnya berinisiatif membuat berbagai terobosan guna memperbaiki kualitas pelayanan pajak daerah. Di antaranya, pembentukan dua UPTD Pajak Daerah, membangun SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah), merancang sistem pembayaran PBB Online (Host to Host), Sistem Informasi Tagihan PBB, Sistem Monitoring Pendapatan, dan SMS GATEWAY. Selain itu, kinerja dan performa petugas lapangan diperbaiki. Dibuat juga sistem pengendalian dan pengamanan dalam dokumen SPPT dan SSPD (Security Printing). Bahkan, untuk memastikan semuanya prudent, dilakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cilegon dan

melibatkan Masyarakat melalui Forum RT/RW (FOKER-C). Menurut Edi Ariadi, ada lima strategi yang diterapkan Pemkot Cilegon guna mewujudkan peningkatan kualitas p e l a y a n a n p e r p a j a k a n . Per tama, meningkatkan kepastian prosedur pelayanan. Kedua, meningk atk an tata kelola pelayanan pajak daerah. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan perpajak an. Keempat, melibatk an stakeholder, masyarakat, media, dan sektor swasta. Mesk ipun menghadapi banyak tantangan dan kendala, Pemkot Cilegon akhirnya sukses membuat terobosan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan. Jika pada 2012 sebesar Rp 147,6 miliar, penerimaan pajak daerah pada 2015 sudah mencapai Rp 412,6 miliar. Rasio pajak daerah terhadap PAD pun terus naik signifikan. Pada 2012, rasionya 44 persen. Artinya, dari total PAD, hanya 44 persen yang berasal dari pajak. Pada 2015, dari total PAD, 71 persennya sudah berasal dari pajak, dan hanya 21 persen yang bukan dari pajak. Dengan penerimaan yang terus meningkat itulah akhirnya Pemkot Cilegon memiliki keleluasaan fiskal untuk menggulirkan program-program pembangunan yang prorakyat. Misalnya, untuk program-program pendidikan gratis tingkat SMP dan SMA serta bantuan beasiswa. Atau bantuan langsung untuk masyarak at tak mampu. Ada juga untuk program Raskinda dan Jamkesda Terintegrasi. Dari peningkatan penerimaan pajak daerah itu pula, Pemkot Cilegon menggulirkan bantuan permodalan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 1 miliar per kecamatan. Dan masih banyak lagi. Atas keberhasilannya memperbaiki pelayanan perpajakan tersebut, Pemkot Cilegon memperoleh Certificate ISO 9001:2008. Di tingkat pusat, Pemkot Cilegon memperoleh Piagam Penghargaan “Top 33 Inovasi Terbaik 2014” dari Kementerian PAN-RB dengan judul “Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah”. Terobosan ini dapat dijadikan best practice bagi daerah lain. Volume XIV

JULI 2016

27

INFO APEKSI

Dicari, Model Pembangunan Kota Berkelanjutan Dampak perubahan iklim sudah dirasakan warga perkotaan di Indonesia. Saatnya para wali kota mulai mencari solusi bagaimana mengupayakan pembangunan secara berkelanjutan yang responsif terhadap perubahan iklim.

28


P

er temuan “Compact of Mayors: Accelerating Commitment on the Compact of Mayors SubNational Leaders Meeting”, yang berlangsung di Hotel Royal, Jakarta Selatan, 12 Mei 2016 menjadi ajang bertukar pikiran para pemimpin kota di Indonesia untuk menemukan model pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap perubahan iklim. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan suhu global 2 drajat celcius. Acara itu setidaknya diikuti enam wali kota yang sudah menyatakan komitmen mereka. Di antaranya dari Kota Banda Aceh, Kota Banjarmasin, Kota Bontang, Kota Kendari, Kota Kupang,

Kota Tarakan, serta perwakilan kota lainnya. Acara “Compact of Mayors” kali ini dihadiri utusan khusus presiden Indonesia untuk perubahan iklim Rahmat Witoelar, Anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta anggota ICLEI lainnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang hidup di perkotaan, dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Tahun 1900, misalnya, jumlah penduduk dunia terdapat sekitar 1,5 miliar, dan yang tinggal di perkotaan sekitar 750 ribu. Jangka 50 tahun, 1950, jumlah penduduk dunia meningkat tajam menjadi 2,5 miliar, sekitar 29 persen hidup di perkotaan. Sementara, pada 2013 jumlah penduduk dunia semakin membengkak mencapai 7 miliar, dan 50 persennya tinggal di perkotaan. Diperkirakan, pada 2025

INFO APEKSI populasi dunia tambah membengkak menjadi 8 miliar dan 58 persennya akan tinggal di perkotaan. Contoh terjadinya perubahan iklim, misalnya, pada 2015, dunia mengalami tahun terpanas dibandingkan sebelumnya. Ini terjadi karena kutub utara mulai mencair dan berdampak kekeringan yang luar biasa. Indonesia mengalami dampak akibat perubahan iklim, seperti terjadinya kebakaran hutan yang hebat di tahun 2015. Lalu, per tanyaannya adalah, bagaimana langkah pemerintah lokal bersama warganya ber kontr ibusi menurunkan gas emisi rumah kaca (GRK)? Bagaimana mereka mampu menyesuaikan dan bertahan menghadapi perubahan iklim? Sederet program inilah yang menjadi concern “Compact of Mayors” yang dibentuk pada 2014 guna memfasilitasi pemerintah lokal mampu melakukan inovasi dalam menghadapi perubahan iklim. Program “Compact of Mayors” ini dibentuk di bawah PBB, ICLEI, C40, pemerintah lokal, dan UN Habitat. Gerakan ini telah menjadi kesepakatan anggota “Compact of Mayors”, yang tergabung dalam Serikat Wali Kota Sedunia, guna mencari solusi guna mengurai, memitigasi, beradaptasi, serta berkomitmen dalam perubahan iklim tiga tahun ke depan. Termasuk, bagaimana menghadapi bahaya perubahan iklim

Rahmat Witoelar yang dihadapi setiap kota. Juga, mitigasi dan adaptasi seperti apa yang harus dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, Utusan Khusus Presiden, Rahmat Witoelar, dalam ulasannya mengkritik negara maju yang memang ambisius dan sadar akan mengurangi penggunaan emisi dunia, namun tindakan nyatanya yang kurang. Sementara, untuk negara berkembang, baru lebih memperhatikan masalah penurunan kemiskinan,

menstabilkan ketahanan pangan, dan pendidikan. “Dengan begitu, tanggung jawab pengurangan emisi tidak hanya dibebankan pada negara berkembang saja,” ujarnya. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Rahmat Witoelar mewakili kepentingan Indonesia dalam negosiasi di forum Internasional, menjaga agar negara maju tidak seenaknya memperlakukan negara berkembang. Di sinilah mulai ada barter karbon yang dihasilkan negara maju dengan membeli dari negara berkembang. Dijelaskan, sebelumnya penyelenggaraan COP sebelum COP 21, adalah kebijakan yang bersifat top to bottom. Sedangkan, COP 21 adalah kebijak an yang bottom top, yang memberik an kewenangan kepada negara-negara untuk membuat kebijakan pengurangan emisi terkait dengan perubahan iklim. Pada tanggal 22 April 2016 telah dilaksanakan pertemuan di New York untuk menindaklanjuti Perjanjian Paris. “Peletakan tanggung jawab pengurangan emisi jangan dibebankan hanya kepada negara-negara berkembang. Tetapi, seharusnya lebih dibebankan pada negara-negara maju. Karena, negaranegara maju memang ambisius dan sadar sepenuhnya untuk mengurangi Volume XIV

JULI 2016

29

INFO APEKSI penggunaan emisi di dunia,” terang Rahmat Witoelar. Witoelar mencontohkan, saat ini banyak kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah kota, seperti menurunkan emisi, seperti pengolahan limbah sampah. Melalui kegiatan yang dirancang ICLEI ini, diharapkan kotakota di Indonesia dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang berbasis rendah emisi. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sangat antusias mendukung upaya global menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius. “Saya mengundang kota yang hadir hari ini untuk bergabung dengan Compact untuk masa depan yang berkelanjutan,” terangnya. Menurutnya, kegiatan “Compact of Mayors” merupakan langkah sangat bagus untuk dilaksanakan dan banyak m a n f a a t ny a . I a b e r h a r a p, d a l a m Musyawarah Nasional APEKSI di Kota Jambi akhir Juli 2016 semua kota yang hadir dapat berperan serta di dalam “Compact of Mayors”. “Diharapkan dengan program ini, semua kota di Indonesia dapat berpartisipasi di dalam pengurangan emisi dan peningkatan pembangunan

30


berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga menegask an komitmennya dalam m e m b a n g u n B a n d a Ac e h s e c a r a berkelanjutan. “Kita harus bertindak sekarang, transformasi dari penggunaan yang tidak berkelanjutan bahan bakar fosil dengan memanfaatkan energi terbarukan. Kami telah mulai beroperasi agar kota kami memanfaatkan tenaga surya dan angin, dan mengembangkan rencana komprehensif untuk sumber daya panas bumi,” terang Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin. Sementara itu, Pemerintah Kota Bontang, seperti dijelaskan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, lebih memilih cara bagaimana mengurangi emisi dengan mengalihkan bahan bakar fosil ke bahan bakar berbasis gas alam. Baik kegiatan di pemerintah, perumahan, dan komersial semua mengarah pada penggunaan gas alam. Tidak hanya itu, Kota Bontang juga sudah merancang untuk menjadikan Bontang sebagai Green City. Dalam konsep itu, demikian Neni menjelaskan, ada tiga misi yang ingin diraih, yaitu Smart City, Green City, dan Creative City. Adapun Kota Balikpapan, untuk menurunkan gas rumah kaca (GRK)

lebih fokus pada pemanfaatan energi gas alam, termasuk untuk penerangan jalan. Meski Balikpapan memiliki galian tambang batu bara lumayan besar, justru penambangan batu bara kini dilarang. “Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota ini lumayan luas, ada hutan tropis basah yang bermanfaat menjaga keseimbangan alam. Inilah komitmen Kota Balikpapan untuk mengurangan emisi,” jelas Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. APEKSI, sebagai wadah berhimpunnya pemerintah kota seluruh Indonesia, memiliki program untuk memfasilitasi kota-kota, dengan harapan dapat menjadi salah satu andalan percontohan bagi kota lain. Untuk itu, APEKSI juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Mercy Corps dan ICLEI. Di samping itu, APEKSI juga membentuk Pokja Perubahan Iklim, yang beranggotakan 18 kota di Indonesia. APEKSI juga banyak menerima penawaran kerja sama dari lembaga lain, yang tentunya sebelum disebarkan ke kotakota, perlu dikaji terlebih dahulu. Dalam Munas APEKSI di Kota Jambi, APEKSI akan meluncurkan program Perubahan Iklim dan Lingkungan sebagai langkah awal program kerja APEKSI 4 tahun ke depan.

INFO APEKSI

Ditunggu, UU Pilkada yang Paripurna Serangkaian dengan lanching Buku Best Practice Jilid XI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Seminar Nasional bertema “Peluang Inovasi Kepala Daerah Terpilih 2015 dan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017”. Diperlukan penyempurnaan regulasi untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

D

ilaksanakan di Jakarta, 31 Mei 2016, Seminar Nasional bertema “Peluang Inovasi Kepala Daerah Terpilih 2015 dan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017” ini menghadirkan Direktur Eksektif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Seminar juga dihadiri beberapa wali kota dan wakil wali kota dan para pejabat teras dari berbagai kota di Indonesia. Dalam paparan yang disampaikan Titi Anggraini, Perludem memandang Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada

serentak masih banyak mengandung kelemahan. “Karena itu, UU ini perlu direvisi dan disempurnakan,” ujarnya. UU Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian popular disebut UU Pilkada, dipandang Perludem sebagai produk hukum yang penyusunannya dibuat secara tergesa-gesa. Karena itu, sebagai dasar penyelenggaraan Pilkada Serentak, UU tersebut dinilai mengandung banyak kelemahan. Dari sisi administrasi, misalnya, sistem dan syarat pencalonan tergolong memberatkan, seperti tingginya ambang batas calon perseorangan dan naiknya syarat calon dari parpol/gabungan parpol. Selain itu, juga tidak mengatur mekanisme calon tunggal dan sanksi politik uang. Volume XIV

JULI 2016

31

INFO APEKSI Dari sisi efisiensi pun, menurut kajian Perludem, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 belum memenuhi target efisiensi yang diharapkan. Karena itu, Perludem merekomendasikan agar revisi UU Pilkada fokus pada beberapa isu strategis. Seperti, efisiensi anggaran, perbaikan pendaftaran pemilih, penyempurnaan syarat pencalonan, perbaikan aturan k ampanye, penyempurnaan dan penegasan penyelesaian sengketa, dan peningkatan kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pilkada. Ad a k e ce n d e r u n g a n , m e n u r u t Titi Anggraini, terjadi pengurangan atau penyempitan ruang anggaran. Berdasarkan draf RUU Pilkada yang baru, hanya iklan dan debat terbuka yang penyelenggaraannya dibiayai negara. Sedangkan, alat peraga dan bahan kampanye tidak. Agar Pilkada Serentak berjalan optimal, ruang anggaran diusulkan untuk diperlonggar sehingga mempersempit celah politik uang. Misalnya dalam hal kampanye. Pembebanan alat peraga dan kampanye kepada KPU membuat KPU menjadi lembaga pengadaan barang dan jasa. KPU seperti menjadi polisi alat peraga, sehingga itu menjadi kritik Perludem. “Lebih baik pengadaan alat peraga dan bahan kampanye diserahkan saja kepada calon,” tandas Titi.

32


Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem Selain itu, Perludem mengusulkan dibuatnya regulasi yang tegas dan jelas berkaitan dengan sanksi politik uang. Dalam Pilkada Serentak gelombang pertama, sanksinya tidak tegas dan jelas sehingga kasus politik uang yang terjadi tidak diproses ke pengadilan dan tapi ada sanksi. Di bagian lain, Perludem memper tanyak an mek anisme dan persyaratan pencalonan di mana untuk pencalonan dari parpol harus memperoleh

rekomendasi dari DPP. Padahal, seringkali orang yang dipilih oleh DPP kurang diterima di akar rumput. “Belum lagi masalah mahar politik. Ada pengakuan, ada cerita, tetapi tidak ada penegakan hukum. Belum lagi adanya kepengurusan ganda. Ada tafsir di lapangan yang berbeda, ada yang mengizinkan partai mencalonkan calon walaupun salah satu pengurus tidak setuju,” jelas Titi. Demi penyelenggaraan Pilkada Serentak yang lebih baik, Perludem merekomendasikan agar revisi UU Pilkada dilakukan secara komprehensif dan menyentuh masalah-masalah mendasar atau isu-isu strategis. Dengan demikian, Pilkada Serentak benar-benar bisa melahirkan atau memunculkan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas, dan kompeten. Dalam sambutannya ketika membuka seminar, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra berharap seminar mampu menghasilkan rekomendasi yang baik sebagai masukan untuk revisi UU Pilkada. Ia juga berharap UU Pilkada yang baru nanti mampu melahirkan pemimpinpemimpin di daerah yang benar-benar berkualitas dan inovatif. “Tanpa kepala daerah yang berkualitas dan inovatif, hasilnya ya akan begitu-begitu saja, sulit untuk maju dan mampu bersaing,” tuturnya.

BERITA KOTA

HUT Ke-534, Kota Bogor Memperkuat Identitas Jumat, 3 Juni 2016, usia Kota Bogor di Jawa Barat genap mencapai 534 tahun. Rangkaian perayaan hari jadi Kota Bogor yang berlangsung dalam beberapa hari berjalan meriah dan khidmat. “Hari Jadi Bogor bukan sekadar meriah atau ramai-ramainya saja. Tetapi, kegiatan ini harus mengandung makna yang jelas, menjadi tanda kemandirian untuk mendukung pembangunan Kota Bogor yang dicintai oleh semuanya,” demikian ujar Wali Kota Bogor Bima Arya dalam sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa memperingati hari jadi Kota Bogor ke-534 di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis 2 Juni 2016. Berkaitan dengan perayaan hari jadi ini, Bima mengajak seluruh warga untuk menguatkan identitas Kota Bogor sebagai Kota Pusaka (Heritage City), Kota Hijau (Green City), serta Kota Cerdas (Smart City). “Semuanya mari bersama-sama menjaga serta melestarikan warisan pusaka, baik yang berupa fisik atau nilai-nilai. Mari jadikan Kota Bogor yang paling maju dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta pembangunan yang berkesinambungan,” jelas Bima. Pada puncak perayaan hari jadi Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya terjun langsung melayani warga yang antre ingin mencicipi sajian laksa khas Bogor di Plaza Balai Kota Bogor. Bima berpenampilan bak koki profesional lengkap dengan kostumnya. Selain Bima, nampak pula Wakil Wali Kota Usmar Hariman, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, beserta jajaran unsur Muspida Kota Bogor ikut turun tangan melayani ribuan pengunjung. Acara yang dimulai pukul 09.00 ini memang menyedot antusiasme warga Bogor yang sudah mengantre sebelum acara diresmikan. Ribuan orang, yang kebanyakan hadir bersama keluarga, rela menunggu demi mendapatkan kupon makan dan minum yang bebas ditukar dengan ragam pilihan makanan khas yang tersaji. Pesta Rakyat yang menjadi ajang ngumpulnya warga Bogor dengan aparat pemerintah ini memang telah menjadi agenda wajib setiap perayaan hari jadi Bogor.

Selain menggelar Pesta Rakyat, Pemerintah Kota Bogor juga memberikan pelayanan kependudukan khusus bagi warga Kota Bogor yang berulang tahun tepat pada 3 Juni. Sedikitnya ada 56 warga Kota Bogor yang berulang tahun ke-17 tahun mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Proses pelayanan pembuatan KTP ini langsung dipimpin Bima Arya di Kantor Pelayanan Mall Disdukcapil Kota Bogor BTM yang baru resmi dibuka saat itu. “Pemerintah ada untuk melayani warga. Kami bertekad untuk lebih menjemput bola melayani warga,” ujar Bima. Ia mengaku tidak tega melihat warga yang berdesakan di Disdukcapil yang terletak di Jalan Pandu Raya. Untuk itu, konsep pelayanan dokumen kependudukan yang baru ini berawal. Bima berharap agar ke depan, warga Kota Bogor tidak harus berduyun-duyun datang ke Kantor Disdukcapil. “Mulai Senin, mengurus KTP bisa di kecamatan masing-masing. Atau bisa ke BTM sambil mengurus KTP sambil berbelanja dan cuci mata. BTM untung, semua happy,” ungkap Bima. Masih berkaitan dengan perayaan hari jadi Kota Bogor ke-534 ini, sebanyak 82 warga dari Kelurahan Semplak dan Kelurahan Cilendek Barat mendapat sertifikat tanah gratis. Penyerahan sertifikat dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor dilakukan secara simbolis oleh Bima Arya. Bima mendatangi langsung tiga rumah warga di Kampung Pahlawan Gang Mitra RT 02/17 Cilendek Barat, Kota Bogor. Humas Kota Bogor

Wali Kota Padang Raih “Best Of The Best Marketeers” Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dinobatkan sebagai “Best Of The Best Marketeers Of The Year Padang 2016” pada acara “Indonesia Marketeers Festival 2016” di Grand Inna Muara Hotel Padang, Sumatera Barat, medio Mei 2016. Selain itu, Mahyeldi juga meraih penghargaan sebagai “Padang Marketing Champion 2016” di bidang Goverment. Penyelenggaraan “Indonesia Marketeers Festival 2016” Volume XIV

JULI 2016

33

BERITA KOTA yang diinisiasi MarkPlus Inc ini memang didedikasikan kepada para tokoh lokal di bidang pemasaran di Kota Padang. Tokoh yang menerima penghargaan ini dianggap telah menunjukkan “marketing spirit” luar biasa dan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja di tempatnya berkarya dan patut menjadi teladan bagi banyak orang. Pada kesempatan tersebut, sebanyak sepuluh tokoh meraih penghargaan “Padang Marketing Champion 2016”. Dari sepuluh tokoh penerima penghargaan itu, MarkPlus juga melakukan penilaian kembali dan memilih tokoh yang dianggap terbaik dari yang terbaik. Akhirnya, pilihan MarkPlus jatuh pada Wali Kota Padang Mahyeldi sebagai penerima penghargaan “Best Of The Best Marketeers Of The Year Padang 2016”. Ketika menerima penghargaan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa penghargaan ini pantas didedikasikan kepada seluruh warga Kota Padang. “Rupanya apa yang dilakukan warga Kota Padang ditangkap oleh MarkPlus. Sehingga, hari ini kami bisa ada di sini (menerima penghargaan). Penilaian yang diberikan kepada kami bukan karena kami hebat, tetapi karena hebat dan tingginya perhatian masyarakat. Warga Padang itu baik-baik, sangat care, begitu juga teman-teman di media,” kata Mahyeldi. Lebih lanjut, Mahyeldi menyebut bahwa penghargaan yang diterima akan menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi. Menurutnya, Kota Padang hingga kini memang masih jauh dari

ideal. “Masih banyak kekurangan dan yang harus dilengkapi,” aku Mahyeldi. Di bagian lain Mahyeldi mengatakan, dalam membangun kota agar lebih baik lagi, Pemko Padang tidak anti terhadap kritikan yang membangun. Pemko Padang justru sangat menginginkan kritikan. “Kami mengharapkan kritikan yang membangun. Ketika seseorang menyampaikan kritikan, itu berarti mereka memperhatikan, peduli dan serius memerhatikan. Ini tentu hal yang baik,” ungkapnya. Mahyeldi juga menegask an, dengan diterimanya penghargaan ini, Pemerintah Kota Padang akan bergerak lebih cepat lagi dalam pembangunan. Seluruh potensi yang ada akan disinergikan untuk percepatan pembangunan. “Jajaran kerja di Pemko Padang cukup baik dan pintar-pintar semua, makanya kami hari ini mendapat penghargaan. Ini akan memacu kami untuk menata kota,” tandasnya. Ia juga mengapresiasi acara tahunan “Indonesia Marketeers Festival 2016” yang diinisiasi MarkPlus. Kegiatan ini, menurutnya, akan menjadi penyemangat bagi seluruh warga Kota Padang untuk membangun kota lebih baik lagi. “Untuk maju itu perlu proses dan ada tantangan. Karena itu, jangan lari dari tantangan. Dengan tantangan itu membuat kita dapat menggali potensi yang dimiliki dan banyak belajar,” jelasnya. Humas Kota Padang

Semarak Festival Sungai Siak Untuk kali pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Festival Sungai Siak (FSS). Ke depan, FSS akan dijadikan agenda tahunan guna meningkatkan industri pariwisata di kota ini. FSS yang berlangsung cukup semarak ini dibuka Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT pada awal Juni 2016 yang berlangsung selama tiga hari. Kegiatan FSS dipusatkan di pinggiran Sungai Siak, tepat di bawah Jembatan Siak III dan di halaman Rumah Singgah Tuan Kadi. “Ini merupakan ajang mempromosikan potensi pariwisata di Pekanbaru. Melalui FSS, tentu akan tersiarkan tempat wisata Sungai Siak. Dengan harapan, ke depan akan semakin banyak pengunjung mengunjungi dan menikmati alamnya,” ujar Firdaus. Untuk meramaikan FSS, seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru hadir, begitu juga warga Pekanbaru. Meskipun baru kali pertama digelar, FSS 2016 ini terbilang cukup meriah. Acara demi acara diikuti warga kota dengan antusiasme tinggi. Saat FSS dibuka oleh wali kota, bantaran Sungai Siak di Kampung Bandar sangat ramai. Sepanjang bantaran Sungai Siak yang juga akan menjadi pusat kegiatan Petang Megang atau petang balimau atau sore Balimau Kasai itu, sudah ditata sedemikian rupa, para pedagang diberi kesempatan mengisi berbagai stand kuliner dan UKM. Suasana meriah terasa begitu mewarnai dan gelak tawa, yang dibarengi dengan kegiatan lomba mewarnai yang diikuti ratusan anak-anak TK dan PAUD.

34


Wali Kota Pekanbaru yang hadir sejak pagi terlihat menikmati pembauran antara pejabat dan masyarakat di kampung yang kental dengan suasana Melayu, yang menjadi ikon wisata Kota Pekanbaru. Ditegaskan Wali Kota, FSS adalah milik semua masyarakat Kota Pekanbaru, dan akan menjadi acara tahunan. Diharapkan, FSS akan semakin meningkatkan ukhuwah, membuka peluang berpromosi bagi UKM, dan memperkenalkan budaya serta makanan dan minuman khas Kota Pekanbaru. Humas Kota Pekanbaru

BERITA KOTA

Denpasar Gelar Bimtek Legal Drafting Pesatnya perkembangan Kota Denpasar dan terbukanya pintu demokrasi membawa dampak semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik secara maksimal. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai permasalahan hukum

dihadapi aparatur pemerintahan baik secara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Setda Kota Denpasar memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah atau Legal Drafting dan Permasalahan Hukum di Kota Denpasar. Bimtek yang berlangsung akhir Mei 2016 ini dibuka oleh Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Kota Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, mengatakan, penyelenggaraan bimtek penyusunan produk hukum daerah atau legal drafting dan permasalahan hukum ini perlu dilaksanakan sehingga aparatur, khususnya kepala desa/perbekel, lurah, serta pejabat di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memperoleh pengetahuan tentang teknik penyusunan serta perancangan produk hukum daerah dan peraturan hukum di desa. Di samping itu, bimtek ini juga untuk lebih meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum secara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara di masing-masing instansi. “Pelaksanaan bimtek ini dipandang perlu untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan kepada aparatur lurah maupun

Banda Aceh Bangun 3 Jembatan Baru Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, Aceh, terus memperbanyak pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jembatan. Pada 2016 ini, Pemkot Banda Aceh membangun tiga jembatan baru, yakni Jembatan Jalan AMD di Gampong Peunyeurat, Jembatan Jalan Malikussaleh, dan Jembatan di belakang Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Raya. Peletakan batu pertama atau ground breaking ketiga proyek senilai Rp 26,5 miliar tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah di Jembatan Jalan AMD, awal Juni 2016. Dalam sambutannya, Illiza mengingatkan agar kontraktor bersungguh-sungguh mengerjakan proyek dimaksud. “Jangan ada volume yang dikurangi, kalau bisa dilebihkan-lebihkan, karena ini untuk masyarakat dan menjadi amal jariyah bagi kita. Ingat, semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT,” ujar Illiza. Pada kesempatan tersebut, Illiza juga mengharapkan agar bersabar terkait dampak pembangunan jembatan ini, seperti debu dan kemacetan. “Sabar akan membantu kita, karena untuk menikmati sesuatu harus ada perjuangan terlebih dahulu. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proses pembangunan kota terus berlanjut. Sejatinya, membangun fisik jika anggaran tersedia tidaklah sulit dibandingkan membangun kualitas manusia,” Illiza

menjelaskan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh Samsul Bahri, menyebutkan, Jembatan Jalan AMD yang baru ini akan dibangun dua jalur dengan lebar 14 meter dan panjang 22,6 meter. Anggaran jembatan ini mencapai Rp 15 miliar. Jembatan baru dibangun lantaran yang lama lebarnya hanya delapan meter dan kondisinya juga sudah miring. Sedangkan, untuk memperlancar arus lalu lintas akibat pengerjaan proyek jembatan, sekira 50 meter dari lokasi juga sudah dibangun satu unit jembatan darurat. Ditargetkan Jembatan AMD dan dua jembatan lainnya dapat selesai pada akhir tahun ini. Humas Kota Banda Aceh

Volume XIV

JULI 2016

35

BERITA KOTA kepala desa/perbekel, khususnya menyangkut strategi dalam menghadapi permasalahan hukum,” ujar Ngurah Jimmy. Bimtek ini diikuti 50 peserta yang terdiri dari pejabat SKPD terkait, camat, lurah, dan desa. Bimtek menghadirkan beberapa narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, PTUN Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, serta Kapolresta Denpasar. Materi bimtek meliputi mediasi dalam penyelesaian permasalahan hukum, perencanaan produk hukum desa dan kelurahan, tinjauan komperatif perundang-undangan, perbuatan atau kebijakan pemerintah yang dapat digugat di PTUN, serta perbuatan melawan hukum dalam tinjauan UU tindak pidana korupsi. Melalui bimtek ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan umum dan dapat menjamin hak-hak asasi masyarakat serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi. Humas Kota Denpasar

300 Pemuda Cimahi Dilatih Kewirausahaan Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, sangat serius dalam mempersiapkan daya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selama tiga hari pada awal Juni 2016, misalnya, sedikitnya 300 orang pemuda perwakilan dari 15 kelurahan di Kota Cimahi diikutkan Pelatihan Kewirausahaan yang berlangsung di Aula Pusen Arhanud, Jalan Gatot Subroto, Cimahi. Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi dan dibuka oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti. Dalam sambutannya, Atty Suharti, mengatakan, pengangguran dan pencari kerja di Indonesia masih relatif tinggi, termasuk di Kota Cimahi. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan bahwa prioritas 36


pembangunan di Kota Cimahi adalah program-program yang bisa mendorong terciptanya lapangan kerja. “Salah satu kegiatan untuk dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri ataupun untuk kelompok adalah bagaimana sumber daya manusia Cimahi diberi peningkatan nilai melalui pelatihan ataupun pendidikan,” kata Atty Suharti. Dijelaskan Atty, Pemkot Cimahi telah banyak menggelar pelatihan dan pendidikan khusus untuk pemuda, mulai dari pelatihan secara umum maupun secara teknis untuk mendongkrak pemikiran dan kemampuan. “Agar individu, termasuk anak-anak muda mampu berkerja, mampu menciptakan pekerjaan, atau mampu berwirausaha,” jelasnya. Pelatihan seperti ini, menurut Atty, merupakan bagian dari program Pemkot Cimahi untuk meningkatkan kemampuan pemuda. Salah satunya lewat BITC yang merupakan tempat pelatihan permanen bagi pemuda yang menyenangi animasi dan telematika, agar peluang membuat film animasi dan peluang membuat sistem untuk ponsel. “Ini merupakan candradimuka bagi pemuda-pemudi Kota Cimahi agar memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan pemuda dari kota/kabupaten lain,” ujarnya. Lebih jauh Atty menegaskan kembali rencana Pemkot Cimahi yang akan membangun Technopark sebagai tempat pengembangan teknologi yang tepat guna untuk kegiatan ekonomi lokal di bidang makanan, minuman, kerajinan, jasa dan lainnya. “Kami pun mulai melakukan pelatihan bela negara, bela tanah air, dan bela kota untuk menguatkan mental dan disiplin pemuda agar pemuda memiliki sikap terpuji, mampu usaha, dan mampu bersaing,” pungkasnya. Di saat yang hampir bersamaan, Pemkot Cimahi juga mengadakan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kegiatan ini untuk membekali para pelaku UMKM agar mampu bersaing di tengah kemajuan TIK yang terus berkembang. Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi, Irwan Nugraha, menuturkan, internet marketing atau E-commerce atau marketing online sudah menjadi fenomena pemasaran di era kompetisi global. Penggunaan TIK sudah menjadi suatu gerakan masal yang dilakukan produsen, marketing dan konsumen. “Sekarang dengan berkembangnya teknologi, pola lama di masyarakat sudah mulai tergeser. Untuk menjual atau membeli produk, produsen-konsumen tidak perlu tatap muka lagi, cukup mengggunakan teknologi internet,” katanya. Dengan kondisi ini, lanjut Irwan, para pelaku UKM di Kota Cimahi harus bisa mengeksplorasi dan berkreatif menggunakan TIK dalam pemasaran. Sebab, jika tidak dilakukan, mereka tidak akan mampu bersaing. Untuk mendorong agar pelaku UMKM di Kota Cimahi bisa memanfaatkan TIK, pihaknya sudah melakukan pelatihan dan pembekalan IT kreatif beberapa waktu lalu. Peserta yang terdiri dari berbagai pelaku UMKM yang berjumlah 75 orang diberi berbagai materi seperti pengenalan internet marketing, pengenalan sosial, dan media marketing. Humas Kota Cimahi

BERITA KOTA

“Makassar Day” di Spanyol Untuk semakin memperkenalkan budaya dan pariwisata Indonesia, khususnya Makassar, di dunia internasional, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengirimkan misi kebudayaan dan pariwisata ke Kota Valencia, Spanyol. Pada akhir Mei 2016, delegasi yang membawa misi kebudayaan dan pariwisata Makassar tiba di Valencia. Tiba di Valencia,

delegasi Makassar disambut Duta Besar RI untuk Spanyol, Yuli Mumpuni. Delegasi Makassar ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KadisParekraf ) Kota Makassar Rusmayani Madjid. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam, mereka tiba di Kota Madrid. Tiba di Madrid, rombongan yang juga diikuti Ketua DPRD Farouk M Betta, Wakil Ketua DPRD Adi Rasyid Ali, Kadis Pariwisata Rusmayani Majid, Asisten III Kota Makassar Gani Sirman, dan Tim Pendamping Pemkot Makassar Aspian Noor Masrie ini langsung menuju Kota Valencia lewat jalur darat dengan menggunakan bus. Di negeri matador, delegasi mengikuti Bazar Solidario Indonesia bertema Makassar Day yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Spanyol dan pemerintah setempat. Tujuannya, untuk memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya Makassar, kepada masyarakat setempat yang berlangsung selama dua hari, 4 sampai 5 Juni di Madrid, Spanyol. Mengawali Makassar Day, digelar seminar promosi investasi di sektor infrastruktur maritim dan pariwisata mulai Sabtu, 28 Mei yang digelar di empat kota, yakni Madrid, Vigo, Las Palmas, dan Valencia. Rusmayani Madjid menyampaikan, Makassar sebagai host pada Bazar Solidario Indonesia akan menampilkan berbagai potensi pariwisata dan kebudayaan yang diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kota Anging Mamiri.

Bangun Birokrasi Berintegritas, Salatiga Gandeng Ombudsman Guna meningkatkan tata kelola birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas, Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah, menandatangani komitmen perjanjian kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Naskah kerja sama diteken di Ruang Sidang II Setda Kota Salatiga, akhir Mei 2016. Ombudsman merupakan salah satu lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan Wali Kota Salatiga Yuliyanto dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah Achmad Zaid. Penandatanganan juga disaksikan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo. Sebelumnya, telah dilaksanakan dialog pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Forkompanda) di mana Achmad Zaid dan Yoyok Riyo Sudibyo menjadi pembicaranya. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kepala SKPD se-Kota Salatiga sebagai agen perubahan (Agent of Change) dan mempersiapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah Achmad Zaid, mengungkapkan, Kota Salatiga akan menjadi pilot project kota humanis dalam hal pelayanan

publik. Pihaknya mendukung Kota Salatiga karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah. Menurutnya, sudah saatnya birokrasi pemerintahan berubah, tidak hanya memiliki standar operasional minimal, melainkan juga harus melayani dengan maksimal. Sementara itu, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, menjelaskan, ada tiga kunci keberhasilan dalam pembentukan zona integritas pada pemerintahan. Tiga kunci tersebut, yakni komitmen pimpinan, birokrasi yang profesional, dan yang paling penting adalah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Humas Kota Salatiga

Volume XIV

JULI 2016

37

BERITA KOTA “Selama dua hari kita akan mengeksplorasi potensi pariwisata dan kebudayaan Makassar, baik wisata bahari, sejarah, kuliner, maupun seni dan budaya. Pemkot ingin memperkenalkan lebih dekat budaya lain Makassar, seperti lontara, baju bodo, dan paraga kepada pengunjung. Harapannya, kita dapat menjual potensi pariwisata dan kebudayaan kita sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung sekaligus menggaet investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang infrastruktur kemaritiman,” ujarnya. Di arena bazar, pengunjung dapat mencicipi langsung sepuluh ikon kuliner Makassar, semisal coto, konro, songkolo, pisang ijo, dan pisang epe. Mereka juga dapat menyaksikan demonstrasi cara memasaknya. “Tahun 2016 ini Makassar mendapat kepercayaan karena kota ini dinilai memiliki potensi wisata dan peluang investasi di sektor infrastruktur kemaritiman yang menjanjikan dan layak untuk dikembangkan,” tandasnya. Humas Kota Makassar

beberapa perusahaan di bidang pengembangan industri digital. Balikpapan memperoleh penghargaan Special Mention setelah sebelumnya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memaparkan program dan pengembangan Profil Digitaliasi Pemerintah Kota Balikpapan di depan dewan juri. Dewan juri terdiri dari Diah Indrajati, Plt Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Richardus Eko Indrajit, Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM) Kristiono, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Nonot Harsono, Chairman of MASTEL Institute Bambang Dwi Anggono, Kepala Sub Direktorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informasi Taufik, Deputy CEO MarkPlus Inc dan Chief Executive MarkPlus Insight. Richardus Eko Indrajit sebagai perwakilan dari dewan juri IDEA 2016, menyampaikan, baik dari sektor bisnis dan pemerintahan memiliki keunggulan masing-masing yang bisa diterapkan. Dengan banyaknya peserta yang menyampaikan gagasan beserta ide terkait digitalisasi di Indonesia, ke depan Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain. “Yang paling utama adalah gagasan atau ide yang ada dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ujarnya dalam acara penganugerahan IDEA 2016 tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutannya mengajak para kepala daerah untuk mengadopsi teknologi komunikasi dan informatika (TIK) sebagai sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan di era sekarang. “Tidak perlu takut, sebab TIK adalah hal yang tak bisa dihindari oleh pemerintah saat ini. Saya mengapresiasi para pemenang IDEA tahun ini dan semoga para pemenang bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya,” ujarnya. Humas Kota Balikpapan

Balikpapan Terima Penghargaan IDEA 2016 Berkat berbagai inovasi yang ditelurkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akhirnya meraih penghargaan Special Mention dari ajang Indoneia Digital Economy Award (IDEA) yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Puncak penganugerahan IDEA dilaksanakan pada medio Mei 2016 di Kota Kasablanka, Jakarta, dan dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara. Terdapat empat kategori dalam ajang IDEA 2016 ini, yaitu Kategori Kota, Kategori Kabupaten, Special Mention, Rising Stars, dan Kategori Bisnis. Kategori Kota dimenangi oleh Pemkot Bandung, Bogor, dan Tangerang. Kategori Kabupaten dimenangi Pemkab Sragen, Banyuwangi, dan Sleman. Untuk Special Mention dimenangi oleh Pemkab Maros dan Pemkot Balikpapan. Sedangkan, untuk Rising Stars dimenangi Pemkot Semarang dan Pemkab Bojonegoro. Sementara itu, Kategori Bisnis dimenangi 38


Bangun Kupang Butuh Dukungan Investasi Sebagai salah satu kota yang terus berkembang dan berbenah diri di kawasan timur Indonesia, Kota Kupang, Nusa

BERITA KOTA Tenggara Timur (NTT), sangat membutuhkan dukungan investasi atau penanaman modal. Investasi secara langsung di sektor riil akan memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man saat membuka focus group discussion (FGD) untuk menyempurnakan naskah akademis peraturan daerah (perda) tentang penanaman modal yang digelar oleh Badan Penanaman Modal Kota Kupang di Naka Hotel, Kupang, awal Juni 2016. Menurutnya, selain memberikan efek multiplier pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di daerah. Dengan modal yang banyak, lapangan usaha yang terbuka pun semakin banyak, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, menurutnya, dengan bertambahnya investasi pajak dan retribusi pun makin meningkat sehingga memberi dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berkaitan dengan FGD tersebut, Hermanus menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan daerah dipandang perlu dirumuskan suatu kebijakan strategis untuk mengembangkan program-program yang yang pragmatis di bidang penanaman modal dengan koordinasi lintas sektoral yang benar-benar efektif. Dengan demikian, diyakini akan mampu memacu percepatan pembangunan daerah melalui kehadiran para investor. Karena itu, dia berharap agar FGD yang diselenggarakan ini dapat mengidentifikasi secara komprehensif terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi sekaligus dapat merumuskan usulan langkah atau solusi pemecahannya. Diharapkan, FGD dapat menghasilkan suatu rumusan hukum dan pada akhirnya menjadi satu payung hukum bagi para investor yang ingin

berinvestasi di daerah Kota Kupang. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kerja Sama BPMD Kota Kupang Yosep Liko Hala, selaku panitia menyampaikan, pemerintah perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur sebagai pendukung utama. Untuk itu, diperlukan kebijakan dasar jangka panjang yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang dijadikan acuan dan pijakan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal. Regulasi dimaksud berupa perda tentang penanaman modal Kota Kupang. Perda dimaksud juga berfungsi untuk menyinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh sektor terkait dan mempertegas arah kebijakan penanaman modal dimulai dari perbaikan iklim investasi sampai dengan promosi dan pelaksanaan penanaman modal. Penyusunan naskah akademis yang dibahas dalam FGD ini bertujuan untuk menghasilkan perda penanaman modal yang berkualitas. Diskusi yang melibatkan para pengusaha Kota Kupang serta para pimpinan SKPD ini menghadirkan tim ahli dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Frits Fanggidae. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang memang sedang menggalakkan perbaikan perekonomian daerah. Salah satunya adalah usaha peternakan yang cukup potensial di kota ini. Pada medio Mei 2016, misalnya, Wali Kota Kupang Jonas Salean menginisiasi kontes ternak sapi Kota Kupang 2016 di rumah potong hewan (RPH) Bimoku Kelurahan Lasiana. Melalui kontes ini diharapkan usaha peternakan di Kota Kupang dapat berkembang dengan optimal. Menurut Wali Kota, di Kupang masih cukup banyak lahan yang dapat dimanfaatkan terutama di pinggiran kota untuk

Pemkot Samarinda Siapkan Lahan Kuburan Gratis Untuk mengatasi persoalan keterbasan lahan kuburan yang dihadapi warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, telah menyiapkan 15 hektare Taman Pemakaman Umum Raudlatul Jannah secara gratis. Penyediaan taman makan gratis ini untuk menghindari terulangnya gejolak warga berkaitan dengan masalah lahan untuk pemakaman. “Gratis. Warga yang menguburkan sanak saudara dam keluarganya tidak dimintai bayaran pengganti lahan. Taman Pemakaman ini akan dikelola UPTD khusus di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan akan ditata, rapi dan nyaman. Konsepnya seperti taman. Jadi, kalau keluarga hendak berziarah nyaman,” jelas Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang ketika meninjau lokasi di Jalan Merbabu (Jalan Poros Samarinda Bontang). Menurut Jaang, sambil menunggu proses pembentukan UPTD, termasuk membenahi kantor UPTD, warga yang ingin menguburkan jenazah di sini bisa melapor ke kelurahan

Tanah Merah dan atau ke kantor Kecamatan Samarinda Utara. “Sementara ini lapor ke Kelurahan Tanah Merah dan atau ke kantor Kecamatan Samarinda Utara. Nanti pihak kelurahan atau kecamatan bisa berkoordinasi dengan rukun kematian terdekat, apakah persoalan tukang gali kuburnya atau hal hal lainnya,” terang Jaang. Humas Kota Samarinda

Volume XIV

JULI 2016

39

BERITA KOTA mengembangkan usaha ternak. Bukan terbatas pada ternak sapi, namun bisa juga dimanfaatkan untuk usaha ternak lainnya, seperti peternakan ayam dan lainnya. Jonas mengakui, untuk ternak ayam memang masih agak sulit berkembang di kota ini karena warga hanya beternak saja, tetapi pemilik modal dari orang lain yang telah memiliki jaringan pemasaran. Untuk mengembangkan usaha ternak di Kota Kupang, Jonas mengimbau para peternak untuk memanfaatkan layanan kredit dari perbankan, khususnya dari Bank NTT. Adapun upaya pengembangan usaha ternak di Kota Kupang, menurut Jonas, untuk mendukung kebijakan Presiden RI yang menetapkan NTT sebagai provinsi ternak yang dapat menyuplai kebutuhan daging bagi daerah lainnya. Sementara itu, kontes ternak sapi yang ketiga kalinya digelar sejak tahun 2014 ini diikuti oleh nominator peserta kontes 33 ekor sapi dengan kriteria penilaian lomba sapi bali jantan bibit, sapi bali betina bibit, sapi bali induk bibit, dan sapi bali jantan penggemukan. Sedangkan, tim juri berjumlah lima orang terdiri dari unsur perguruan tinggi, dinas peternakan provinsi NTT dan Kota Kupang. Juara masing-masing kategori mendapatkan hadiah piala dan piagam serta uang tunai bagi juara satu sebesar Rp 5 juta, juara dua Rp 4 juta, dan juara tiga Rp 3,5 juta. Di kesempatan tersebut juga dilakukan penilaian bagi kelompok ternak sapi tingkat Kota Kupang yang pemenangnya juga mendapatkan piala, piagam, serta uang tunai. Humas Kota Kupang

Lestarikan Sagu, Palopo Gelar Lomba Cipta Menu Untuk melestarikan bahan pangan dan makanan tradisional berbahan dasar dari sagu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menggelar Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Kegiatan ini diinisiasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Palopo. Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Tennis Indoor SaokotaE dan dilaksanakan pada awal Juni 2016 ini diikuti oleh 9 kelompok peserta yang mewakili semua kecamatan di Kota Palopo. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA dirangkaikan dengan Seminar Nasional Sagu yang digelar dalam rangka pengembangan Sagu Techno Park di Tana Luwu. Seminar menghadirkan Prof Osozawa Katsuya dari University Jepang. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo Tono, pada kesempatan tersebut menyampaikan, Lomba Cipta Menu B2SA ini dilaksanakan setiap tahun, dan merupakan salah satu bentuk sosialisasi konsumsi pangan B2SA untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam memilih, menentukan, menyusun, dan menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal.

40


Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palopo HM Judas Amir juga menandatangani piagam komitmen untuk melestarikan tanaman sagu. Hal ini dilakukan bersama dengan Bupati Luwu Timur, Bupati Luwu, dan perwakilan Pemkab Luwu Utara. Wali Kota Palopo mengatakan, sagu merupakan warisan dari leluhur masyarakat Tana Luwu. Saat ini, masyarakat bersama pemerintah hanya terus-menerus mengeksploitasi sagu dan abai untuk melestarikannya. “Hari ini kita mengenang leluhur kita di mana komoditas sagulah yang menghidupi mereka dan sebagai makanan pokoknya. Untuk itu, saya selaku pemerintah dan mewakili masyarakat Palopo akan siap mengembangkan sagu ini sebagai sumber makanan pokok masyarakat dan akan berusaha untuk melestarikannya,” kata Judas Amir. Saat ini, kontribusi luas lahan sagu Tana Luwu terhadap total areal tumbuh sagu di Sulawesi Selatan mencapai kurang lebih 70 persen. Namun demikian, menurut Data BKPM Sulsel, saat ini sebagian perkebunan sagu di Tana Luwu telah beralih fungsi menjadi areal persawahan dan perumahan. Dalam seminar tersebut, Prof Katsuya Osozawa, mengatakan, masalah yang dihadapi tanaman sagu saat ini adalah tidak adanya pembudidayaan di tingkat petani. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah lamanya masa panen sagu. Osozawa menambahkan, dalam 15 tahun terakhir tidak ada pembudidayaan sagu yang dilakukan masyarakat. Selain itu, masalah yang dihadapi petani saat ini adalah sangat terbatasnya informasi akademik dalam hal pembudidayaan sagu. Dia juga menjelaskan, agenda pengembangan sagu ke depan dapat dikembangkan melalui pengembangan berbasis komunitas. Untuk itu, maka diperlukan model kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya mengembangkan sagu ke depan. Humas Kota Palopo

Agenda

Rekomendasi Komwil IV untuk Munas Jambi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah IV melakukan Rapat Kerja Komwil yang ke-12. Musyawarah berlangsung di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, 1-3 Juni 2016. Tema yang diusung adalah “Semangat Otonomi Daerah untuk Mempercepat Pembangunan Daerah”.

R

akerwil kali ini diikuti 12 wali kota, antara lain Wali Kota Kupang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Mojokerto, Madiun, Kediri, Mataram, Blitar, Bima, dan Denpasar. Setidaknya, ada lima kegiatan yang mewarnai Rakerwil kali ini, antara lain pameran produk unggulan daerah, kirab budaya dan pariwisata, welcome party, rapat koordinasi, dan ladies program. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penanaman pohon di halaman Graha Sewaka Dharma, Balai Kota Denpasar. Rakerwil mengangkat beberapa isu strategis yang akan dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI di Jambi, 27 Juli 2016. Ada isu-isu yang bersifat eksternal dan internal. Isu eksternal yang menjadi fokus pembahasan mencakup, pertama, peninjauan kembali substansi penyerahan urusan bidang pendidikan,

perhubungan, dan per tambangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, peninjauan kembali UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terk ait dengan implementasi diskresi kepala daerah. Ketiga, Peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK .05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap. Keempat, p e n i n j a u a n k e m b a l i kebijakan moratorium pengadaan CPNS. Kelima, peninjauan kembali Peraturan Mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yaitu PMK Nomor 84/PMK .07/2008 dan PMK Nomor 20/PMK.07/2009 perihal diserahkan pengelolaannya kepada pemda sesuai Volume XIV

JULI 2016

41

Agenda dengan skala prioritas. Keenam, perlu adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi oleh dan antarkementrian/ lembaga sebelum mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, r a n c a n g a n p e ra t u ra n p e m e r i n t a h t e r k a i t S OT K s e g e r a ditetapkan menjadi peraturan pemerintah karena sebagai dasar pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang berdampak pada penyusunan program kegiatan dan anggaran tahun 2017 dan penataan personilnya. Delapan, penyesuaian gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sembilan, mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan PP terkait undang-undang yang dikeluarkan. Sepuluh, implementasi dan konsistensi Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang tonase jalan antar-lintas provinsi. Sementara itu, secara internal, Komwil IV APEKSI memiliki agenda antara lain, pertama, peninjauan kembali UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan jabatan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan jabatan wakil kepala daerah diusulkan kepada gubernur agar

42


I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Wali Kota Denpasar dijabat oleh sekretaris daerah. Ketiga, pembagian proporsi pajak kendaraan untuk pemerintah daerah sebesar 70 persen dan untuk pemerintah provinsi sebesar 30 persen. Rakerwil juga mengeluarkan rekomendasi internal. Yaitu, pembentukan badan kerja sama yang dikelola secara independen dengan pendanaan dari pembagian iuran yang disampaikan masing-masing anggota kepada Sekretariat APEKSI Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Direkomendasikan juga soal

pengembangan potensi daerah dalam segala bidang sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah daerah. Termasuk pula penguatan jaringan kerja yang saling menguntungkan antarpemerintah daerah. Selain isu internal dan eksternal, Komwil IV juga menyusun program kerja yang mencakup bidang Konsolidasi Organisasi dan Program Kerja, Bidang Kerja Sama, Peningkatan Kapasitas, Advokasi dan Regulasi, Informasi dan Komunikasi sampai bidang Infrastuktur dan Lingkungan Hidup.

Volume XIV

JULI 2016

43

44


Jalan Tengah Implementasi UU Pemda. Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik

Recommend Documents