Mengukur Implementasi UU Pelayanan Publik Berdasarkan Pada Praktik-Praktik Baik Partisipasi Masyarakat FRANSISCA FITRI – MASYARAKAT PEDULI PELAYANAN PUBLIK/YAPPIKA
JAMINAN UNTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UU PP Bab IV Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagian Ketiga Hak
dan Kewajiban Bagi Masyarakat Pasal 18 Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 39: mencakup
keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik Penyusunan kebijakan pelayanan publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ---
membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik Pemberian penghargaan
LANGKAH LANJUT ATAS JAMINAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERATURAN TURUNAN UU PP
PELAKSANAAN
•
Surat Edaran No. 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Lebih Lanjut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
•
Sosialisasi UU PP?
•
Peraturan Pemerintah (5 mandat: ruang lingkup, sistem pelayanan terpadu, penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori masyarakat, tata cara partisipasi) PR: Perpres tentang mekanisme dan ketentuan ganti rugi
•
5 mandat menjadi 1 PP, yaitu PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lahir setelah 3 tahun UU PP disahkan Belum terlihat jelas bagaimana mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat?
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (mandat: juknis penyusunan, penetapan, dan penerapan SP)
•
• •
• •
•
PermenPAN No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan • Penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait • Partisipasi dalam pengawasan cukup menjanjikan (SP, penerapan kebijakan, pengenaan sanksi) Batas waktu bagi Penyelenggara untuk memiliki SP sudah lewat.
Pengetahuan Masyarakat tentang UU Pelayanan Publik di 6 Kota/Kab - 2012
13%
87%
Tahu
Tidak Tahu
BAGAIMANA MASYARAKAT MEMAKNAI JAMINAN PARTISIPASI DI TINGKAT PRAKTIK? Proses Penyelenggaraan PP
Praktik oleh Masyarakat
1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
Beberapa daerah telah mengesahkan perda pelayanan publik: Kab. Sumba Barat, Bantaeng, Sinjai (dalam proses)
2. Penyusunan Standar Pelayanan • Praktik penyusunan dan pelaksanaan Citizen Charter/Piagam Warga • Pilot: Lokalatih penyusunan standar pelayanan secara partisipatif di 4 kabupaten/kota (Kota Baubau, Kab. Buton; Muna; dan Buton Utara). • Hasil Pilot akan dipraktikkan di 6 kab/kota lain: Bandar Lampung, Pekalongan, Solo, Malang, Sinjai, dan Kupang
BAGAIMANA MASYARAKAT MEMAKNAI JAMINAN PARTISIPASI DI TINGKAT PRAKTIK? Proses Penyelenggaraan PP
Praktik oleh Masyarakat
1. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
• Pembentukan lembaga pengawasan pelayanan pubik masyarakat • Bulan pengaduan di 15 kab/kota (Kota Bandar Lampung, Pekalongan, Solo, Malang, Kupang, Baubau; Kab. Sinjai, Lobar, Bima, Kupang, Sumba Timur, Jeneponto, Bantaeng, Buton Utara) • Penyusunan dan uji coba instrumen monitoring berbasis masyarakat (CLeM) di 6 kab/kota
2. Pemberian penghargaan
KESENJANGAN JARAK YANG HARUS DIATASI ANTARA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI Penyempitan tahapan partisipasi masyarakat pada penyusunan
Standar Pelayanan. Jaminan partisipasi bagi masyarakat pada tahap perencanaan dalam UU PP, diterjemahkan hanya partisipasi pada pembahasan (bagian dari tahap perencanaan setelah perancangan) dalam PermenPAN.
Keterbatasan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat
pada proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Proses penyusunan Standar Pelayanan Monev penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik. Relasi antara Penyelenggara dengan lembaga pengawas pelayanan
publik masyarakat Pengaduan dan penyelesaian sengketa
Adopsi praktik baik dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan
nasional.
Perjalanan Advokasi YAPPIKA-MP3 ---- 2009
2010 -------Forum Ciloto
Advokasi UU Pelayanan Publik •
Pengawalan pembahasan
•
•
•
Penguatan partisipasi masyarakat Mendorong mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa Pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus Penguatan institusi penyelenggara
Uji Implementasi UU Pelayanan Publik • • • •
Menumbuhkan budaya akuntabilitas Penguatan institusi penyelenggara Pendokumentasian praktik baik pelayanan publik Advokasi peraturanperaturan turunan UU PP
