Mendorong Partisipasi dan Akuntabilitas melalui UU KIP Alamsyah Saragih Sentul, Juli 2011
Good Governance Pemerintahan yang baik dapat memenuhi tiga hak politik warga: •Warga dapat mengetahui proses pengambilan keputusan publik (right to know). •Warga dapat terlibat dalam pembuatan keputusan publik (right to influence). •Warga dapat menilai kinerja penyelenggara urusan publik (right to claim)
TUJUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Meningkatkan Pelayanan 5 Informasi di Badan Publik Kewajiban Badan Publik:
b.Menunjuk dan mengangkat PPID. c.Membuat sistem pelayanan informasi. d.Menyediakan dan memberikan informasi. e.Menyediakan sarana dan prasarana. f.Menetapkan standar biaya. g.Menyediakan anggaran. h.Menanggapi keberatan. i.Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.
saat ini…
Mengembangkan pengetahuan dan mencerdaskan bangsa
Hak untuk 1 mengetahui pembuatan keputusan publik (TRANSPARANSI) 2
PASAL 3 UU KIP
Peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan (PARTISIPASI)
4 Penyelenggaraan negara yang baik, efektif dan efisien (AKUNTABILITAS)
3
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
TERBUKA
INFORMASI PUBLIK
DIKECUALIKAN
DIUMUMKAN BERKALA
Pasal 9 UU KIP
DIUMUMKAN SERTA MERTA
Pasal 10 UU KIP
TERSEDIA SETIAP SAAT
Pasal 11 UU KIP
BERDASARKAN PERMINTAAN
Pasal 22 UU KIP
RAHASIA NEGARA
Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP, Pasal 17a, c,d,e, f
RAHASIA PRIBADI
Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP, Pasal 17, g dan h
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP, Pasal 17 b
Pasal 18 Tidak berlaku jika: c.Pemilik informasi mengijinkan d.Terkait posisi dalam jabatan publik
Informasi Terbuka
Bagaimana Cara Menyampaikannya? 1. Informasi diumumkan berkala Informasi yang harus diumumkan secara berkala ke masyarakat luas oleh Badan Publik meskipun tanpa diminta oleh masyarakat.
Keberatan langsung kepada atasan jika tak dilaksanakan.
2. Informasi diumumkan serta-merta Informasi yang harus diumumkan segera karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pengaduan langsung ke kepolisian.
3. Informasi tersedia setiap saat Dokumen harus sudah tersedia pada saat pemohon mengajukan permintaan informasi ke badan Publik. Keberatan langsung kepada atasan jika dokumen tak tesedia.
4. Informasi berdasarkan permintaan Diluar ketiga informasi di atas, dan bukan yang dikecualikan, dan mekanisme permintaan diatur pada pasal 22 UU KIP. Keberatan kepada atasan setelah 10 + 7 hari kerja.
Informasi diumumkan berkala Deskripsi pada PERKI No.1 tahun 2010 1.1 Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
Informasi mengenai kedudukan badan publik Informasi mengenai struktur organisasi badan publik Informasi mengenai laporan harta kekayaan pejabat negara di lingkungan Badan Publik
1.2 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
Informasi yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan badan publik Informasi mengenai kinerja kegiatan badan publik
1.3 Informasi mengenai laporan keuangan
Informasi rencana dan realiasasi anggaran Informasi neraca Informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Informasi daftar investasi dan aset
1.4 Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain
Informasi yang wajib diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, terkait dengan tugas dan fungsi badan
Informasi tersedia setiap saat
Deskripsi pada PERKI No.1 tahun 2010 3.1 Daftar Informasi Publik
Nomor, nama dokumen dan ringkasan isi informasi Satuan kerja yang menguasai, waktu pembuatan informasi Jangka waktu penyimpanan arsip
3.2 Informasi mengenai keputusan, peraturan dan/atau kebijakan badan publik
Dokumen yang telah diterbitkan (termasuk dokumen turunannya) Dokumen pendukung (naskah akademik, rancangan awal dan risalah pembahasan)
3.3 Rencana kerja proyek dan pengeluaran tahunan Badan Publik
Dokumen lengkap RKA-KL Dokumen lengkap DIPA-KL
3.4 Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga
MOU dengan pihak lain Dokumen kontrak dan usulan teknis pemenang lelang dan kontrak kerjasama lainnya
Informasi tersedia setiap saat … lanjutan.
3.5 Informasi/kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan umum
Release Informasi tertulis pendukung
3.6 Prosedur Kerja Pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan layanan masyarakat
SOP Pelayanan Pihak yang bertanggung jawab untuk melayani
3.7 Laporan Pelayanan Akses Informasi
Informasi yang diminta Status layanan (berdasarkan tahapan)
Informasi Berdasarkan Permintaan Diluar berkala, serta merta, tersedia setiaap saat
• Informasi berdasarkan permintaan adalah seluruh informasi publik yang terbuka (tidak dikecualikan) selain informasi yang harus diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat. • Diberikan waktu 10+7 hari kerja adalah untuk: – memberikan waktu untuk mengklarifikasi permohonan informasi – memberikan waktu bagi PPID mengupayakan pengambilan dokumen yang berada di satker lain. – melakukan uji konsekuensi jika ternyata informasi tersebut termasuk yang dikecualikan oleh undangundang, untuk memastikan apakah konsekuensi yang ingin dilindungi melalui pengecualian itu masih relevan. – Memberikan jawaban tertulis kepada pemohon.
Informasi Berdasarkan Permintaan Bagaimana Cara Menyampaikannya?
Perkembangan pendaftaran sengketa • •
•
•
Angka pendaftaran sengketa Informasi Publik mencapai 244 hingga Maret 2011. Dengan demikian paling tidak rata-rata Komisi Informasi Pusat harus menangani lebih dari satu penyelesaian sengketa per hari kerja (27 per bulan), sebagian besar bersifat prosedural. Efektifitas layanan informasi di Badan Publik akan sangat membantu pngurangan sengketa informasi yang bersifat prosedural. Tanpa efektifitas layanan, sosialisasi yang semakin gencar ke masyarakat akan semakin meningkatkan jumlah sengketa yang masuk.
Catatan: Persentase jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Komisi Informasi belum tentu mencerminkan efektifitas Komisi pelaksanaan undang-undang. Wednesday 3 August 2011 Informasi Pusat 11
Belajar dari sengketa informasi
Apa saja yang diminta? Apa penyebabnya?
Penyebab • Mayoritas informasi yang diminta telah memiliki standar dokumen, namun belum dikompilasi oleh Badan Publik. • Permintaan tidak direspon atau ditanggapi. • Permohonan direspon tetapi melampaui batas waktu. • Permohonan maupun keberatan direspon tepat waktu, tetapi terjadi perbedaan persepsi tentang standar.
Dicari:
PPID
Hingga April 2011, baru 22 Kementerian dan Lembaga yang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Mengapa hal tersebut terjadi?
• Surat dinyatakan salah alamat (tidak sampai) ke sumber informasi. • Dokumen dikuasai oleh satker lain dan sulit memintanya. • Belum ada staf khusus yang ditugaskan melayani • Belum ada formulir layanan, sehingga yang diisi adalah formulir yang dibawa pemohon. • Ragu atas status informasi tapi bingung harus berkonsultasi ke siapa? • Atasan tidak menyetujui, tapi tidak memberikan pernyataan tertulis. Forum PPID
Update PPID 28 Juli 2011: K/L: 36; Propinsi: 6; Kabupaten/Kota: 4; NGO: 4
Terima Kasih
