Ketentuan UU KIP dan Peraturan Turunannya Disampaikan pada Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Budaya Dokumentasi oleh Balitbang Kemenkominfo, Purwokerto, Jawa Tengah, 3 Maret 2015
Abdulhamid Dipopramono
Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
• Perubahan Paradigma Pemerintahan • Peraturan Perundangan terkait KIP • Badan Publik dan PPID • Jenis Informasi dan Perlakuannya 2
Perubahan Paradigma Pemerintahan
.
3
Platform Pemerintahan Sebelum Era 19800-an
Era 1990-an
Era 2000-an
o Pemerintahan yang kuat (Strong Government)
o Pemerintahan yang baik (Good Government)
Pemerintahan yang terbuka (Open Goverment)
o Pemerintahan yang membangun (Government and Development)
o Pemerintahan yang bersih (Clean Government)
Ciri: 1. Transparansi dalam birokrasi. 2. Partisipasi masyarakat dalam bernegara. 3. Kolaborasi antarkomponen negara.
o Pemerintahan yang demokratis (Democratic Government)
o Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 4
Prinsip-prinsip Good Government (Yang Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP) No
Prinsip
Pengertian
1
Partisipasi
Warga memiliki hak (dan lalu mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat dan bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2
Penegakan Hukum
Hukum diberlakukan bagi siapa pun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3
Transparansi
Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan memadai.
4
Kesetaraan
Adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas, berusaha, dan dalam pemerintahan.
5
Daya Tanggap Kepekaan para pengelola Badan Publik terhadap aspirasi masyarakat (ada yang menyebutnya dengan istilah: Responsif). 5
Prinsip-prinsip Good Government (Yang Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP) No
Prinsip
Pengertian
6
Wawasan ke Depan
Pengelolaan masyarakat dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
7
Akuntabilitas
Adanya laporan dari Badan Publik dan para penentu kebijakan kepada publik.
8
Pengawasan Publik
Terlibatnya publik dalam mengontrol kegiatatan Badan Publik (pemerintah, parlemen, dan aparat hukum)
9
Efektivitas dan Efisiensi
Terselenggaranya kegiatan Badan Publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10
Profesionalisme
Kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan/Badan Publik untuk mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat kepada publik dengan biaya yang terjangkau.
* Diolah dari berbagai literatur. 6
Perubahan Paradigma Pasca Terbitnya UU KIP
Situasi yang Ingin Dicapai UU KIP Masyarakat/Sistem/ Tertutup
Masyarakat/Sistem/ Terbuka
Prinsip Keterbukaan: 1. 2. 3. 4.
Informasi Terbuka
Informasi Tertutup
5.
6.
MALE. Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat. Proaktif. Ada Keseimbangan hak dan kewajiban antara BP dan Pemohon. Penyelesaian sengketa yg cepat, kompeten, independen. Sanksi bagi penghambat.
Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak.
Tujuan UU No.14/2008 (Pasal 3) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
9
Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi Publik
.
10
Peraturan Perundangan Terkait Keterbukaan Informasi Publik
Garis Besar Isi UU No. 14/2008 Bab I
Ketentuan Umum.
Bab II
Asas dan Tujuan.
Bab III
Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.
Bab IV
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.
Bab V
Informasi yang Dikecualikan.
Bab VI
Mekanisme Memperoleh Informasi.
Bab VII
Komisi Informasi.
Bab VIII
Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi.
Bab IX
Hukum Acara Komisi Informasi.
Bab X
Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi.
Bab XI
Ketentuan Pidana.
Bab XII
Ketentuan Lain-lain.
Bab XIII
Ketentuan Peralihan.
Bab XIV
Ketentuan Penutup.
Garis Besar Isi PP No.61/20 Bab I
Ketentuan Umum.
Bab II
Pertimbangan Tertulis Kebijakan Badan Publik.
Bab III
Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan.
Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bab V
Tatacara Pembayaran Ganti Rugi oleh badan Publik Negara dan Pembebanan Pidana Denda.
Bab VI Ketentuan Penutup.
Garis Besar Isi Perki No. 1/2010 Bab I
Ketentuan Umum.
Bab II
Badan Publik.
Bab III
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.
Bab IV Informasi yang Dikecualikan. Bab V
Standar Layanan Informasi Publik.
Bab VI Tatacara Pengelolaan Keberatan.
Bab VII Laporan dan Evaluasi. Bab VIII Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik. Bab IX
Ketentuan Peralihan.
Bab X
Ketentuan Penutup.
Lampiran, Terdiri dari VIII Bagian.
Garis Besar Isi Perki No. 1/2013 Bab I
Ketentuan Umum.
Bab II
Asas dan Tujuan.
Bab III
Permohonan.
Bab IV Registrasi. Bab V
Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak.
Bab VI Proses Ajudikasi. Bab VII Ketentuan Peralihan. Bab VIII Ketentuan Penutup.
Lampiran, Terdiri dari V Bagian.
Badan Publik dan PPID
.
16
Kewajiban Badan Publik (Pasal 7) (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelol Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 17
Kewajiban Badan Publik (Pasal 7) (5) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
18
Pasal 13 UU KIP (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. 19
Apa Itu PPID? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ialah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (BP).
20
Siapakah PPID? Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan BP negara di Pusat dan Daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. (Pasal 12 Ayat 1 PP 61/2010). PPID ditunjuk oleh pimpinan BP yang bersangkutan. (Pasal 12 Ayat 2 dan 3 PP 61/2010). PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (Pasal 13 Ayat 1 PP 61/2010).
21
Apa Tugas PPID? 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; 2. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; 3. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; 4. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya; 5. Penetapan informasi yang dikecualikan; 6. Pengujian konsekuensi; 7. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil. (Pasal 14 Ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010)
22
Tanggung Jawab PPID PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di Badan Publik yang meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. Informasi serta-merta; d. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
23
Wewenang PPID a.
Mengkoordinasikan setiap unit dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
a.
Memutuskan Informasi Publik dapat diakses/tidak berdasarkan uji konsekuensi;
b.
Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis jika informasi tersebut termasuk informasi yg dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan ttg hak dan tata cara untuk mengajukan keberatan;
c.
Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
24
PPID Penting, Mengapa? 1. Memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi; 2. Memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar; 3. Menghindari pejabat BP yang tidak membidangi informasi dan komunikasi disibukkan oleh urusan pelayanan informasi; 4. Pelayanan Informasi Publik satu pintu. 5. Mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik; 6. Meminimalkan sengketa informasi publik.
25
Fungsi Strategis PPID o Semua informasi dan dokumentasi di suatu Badan Puplik dikelola oleh PPID. o PPID menjalankan semua fungsi manajemen (POAC) atas informasi dan dokumentasi: - Planning. - Organizing. - Actuating. - Controlling. o PPID menjalankan fungsi pelayanan (Servicing). o PPID menjalankan fungsi penanganan/pengelolaan sengketa (Dispute Management). o PPID menjalankan fungsi “melindungi” pimpinan Badan Publik. o Tapi PPID harus diberi kewenangan akses lintas-sektor (unit kerja) demi pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik harus dimiliki PPID.
26
Organisasi PPID (Generik) . ATASAN PPID TIM PERTIMBANGAN PPID
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP
BIDANG PENGADUAN DAN PSI
PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )
27
Strategi Pelayanan Informasi Publik 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Menunjuk PPID (bagi yang belum ada). PPID mengelola informasi dan dokumentasi secara baik dan bekerja profesional sesuai ketentuan, termasuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Unit-unit kerja lain di Badan Publik ybs harus akomodatif dan menyokong kesuksesan PPID dengan cara memberikan akses seluas-luasnya demi pengintegrasian informasi dan dokumentasi. Melayani permononan informasi dari Pemohon secara baik sesuai ketentuan peraturan perundangan. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Setiap ada sengketa maka harus dikelola dengan baik. Membangun komunukasi dengan Pemohon informasi untuk “meredakan” ketegangan dan kalau bisa tidak usah jadi sengketa.
28
Pelayanan Informasi o Pendayagunaan Portal/Website: Jenis-jenis dan daftar Informasi Publik ditayangkan melalui website Badan Publik. o Aktivasi Helpdesk: Melayani beragam permohonan informasi secara tatap muka. o Menjawab Pengaduan: Dilakukan melalui beragam media seperti telepon, fax, SMS, surat, surat elektronik (e-mail), dsb.
29
Transformasi dari Humas ke PPID .
30
Mekanisme Memperoleh Informasi
.
31
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik
32
Mekanisme Keberatan ke Atasan PPID
33
Jenis Informasi dan Perlakuannya
.
34
Jenis Informasi di Badan Publik Informasi di Badan Publik
Terbuka
Berkala (9)
Tersedia Setiap Saat (11)
Dikecualikan (17)
Serta Merta (10)
Rahasia Negara
- Penegakan hukum. - Hankam. - Kekayaan alam. - Ketahanan ekonomi. - Hubungan LN. - Surat antar-BP yang rahasia. - Lainnya yg diatutr UU
Rahasia Pribadi
Rahasia Bisnis
- Akta otentik dan wasiat. - Informasi pribadi.
- Persaingan usaha sehat. - HAKI
35
Perlakuan terhadap Klasifikasi Informasi o Jika itu merupakan informasi terbuka (berkala, tersedia setiap saat, serta merta) maka harus dibuka sesuai ketentuan undang-undang, baik itu UU, PP, maupun Perki. o Jika dinilai sebagai informasi yang dikecualikan, maka harus dilakukan uji konsekuensi. o Siapa yang menetapkan suatu informasi itu dikecualikan dan siapa melakukan uji konsekuensi? Pasal 19 UU KIP mengatakan, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.” 36
Asas Pengecualian (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
37
Uji Konsekuensi (untuk Informasi yang Dikecualikan) o Uji Konsekuensi dilakukan hanya terhadap ketentuan Pasal 17 UU KIP, harus dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang, dengan analisis minimal yang memuat: Konten informasi. Dasar hukum. Alasan informasi harus dikecualikan. Batas waktu pengecualian. Akibat jika informasi tersebut dibuka dan manfaat jika ditutup. o Hasil Uji Konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID.
38
Contoh-contoh Perkara di Beberapa BP Termohon: Polri – Rekening Gendut, BAP Puslabfor Bareskrim. Kemendikbud – Kunci Jawaban UN SMP dan SMA. Kemenaker dan BP lainnya – Transparansi Tender. BPN – Tanah Warisan, Perizinan, Pemalsuan Serifikat. Ditjen Pajak, Kemen Kumham, Perum PPD – Pemecatan Karyawan. BPK - LHP Hambalang II. TNI – Dokumen pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto. PSSI – Dana operasional, penjualan tiket, sponsorship, dll. Berbagai Daerah – DPRD, Pemprov, Pemkot, Pemkab, Kantor/Dinas Pertanahan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Bappeda umumnya informasi terbuka tapi ditutup oleh Badan Publik sehingga menjadi sengketa. Lainnya. Pemohon: Individu, ormas, organisasi masasisawa, LSM, dll. Ada juga yang motifnya tidak baik dan menjengkelkan BP seluruh Indonesia. 39
Kategori BP yang Disengketakan 2010 - 2014 300
250
200
150
100
50
0
eksekutif
Yudikatif
2010
Legislatif
2011
2012
BUMN
2013
Badan Lain
2014
Partai Politik
Lembaga/badan/ organisasi masyarakat
40
Jenis Informasi Disengketakan 2010 - 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2010 2011 2012 2013 2014
41
Ketentuan Pidana
.
42
Ketentuan Pidana dalam UU KIP
43
Ketentuan Pidana dalam UU KIP
44
Ketentuan Pidana dalam UU KIP
45
Sekian Terima Kasih…
46
